Palembang:
Kapal, tak boleh ada dua nakhoda. Di pemerintahan pun, tak boleh ada dua pemimpin, staf dan rakyat bias bingung. Itulah yang terjadi di Musibanyuasin, Sumsel. Saat bupati dan wakil bupati melaksanakan ibadah haji, ada dua pengganti bupati.
Yang satu, bekerja atas dasar penunjukan Bupati Muba H Pahri Azahri. Sementara yang lainnya, berpegangan pada SK yang dikeluarkan Gubernur Sumsel, H Alex Nurdin.
Bupati Muba Pahri Azhari menunjuk Plh, dalam hal ini Asisten III Setda Muba Yuliansyah sesuai SK Bupati Muba No 820/2195/BKD.Diklat/2010.
Sementara Gubernur Sumsel Alex Noerdin menunjuk Ikhwanuddin sebagai Plh Bupati Muba seperti yang tertuang dalam radiogram No 800/ 192/BKD. II/2010 tanggal 2 November 2010.
Yuliansyah informasinya terlihat hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD Muba Senin (8/11) selaku Plh Bupati Muba. Sebelumnya, dalam apel pagi di halaman Pemkab Muba, Plt Sekda Muba Muchamad Hanafi juga dengan tegas menyatakan, Plh Bupati Muba adalah Yuliansyah sesuai SK Bupati Muba.
Siang harinya, sekitar 400 orang menggelar aksi menolak kehadiran Plh yang direkomendasikan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Demonstran yang mengatasnamakan Rakyat Muba 11 Kecamatan itu membuat pernyataan berisi penolakan terhadap Plh Bupati Muba yang ditunjuk Gubernur Sumsel, dan menerima siapa pun Plh bupati yang ditunjuk H Pahri Azhari.Pernyataan ini diserahkan kepada Ketua Komisi I DPRD Muba Anwar Hasan.
Sementara Ikhwanuddin kemarin memberitahukan radiogram penunjukan Plh Bupati Muba dari Gubernur Sumsel ke Pemkab Muba. Dia berharap agar penunjukan dirinya tidak disikapi secara politis.
Sebab, Plh bupati ditunjuk agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Dia juga meminta warga dan pegawai Muba tidak bingung.
Kedatangan Ikhwanuddin ke Kantor Bupati Muba sendiri tidak disambut satu pejabat pun.Dia terlihat duduk di ruang tunggu Asisten I hingga bel tanda jam kerja berbunyi. Tak lama bel berbunyi, Asisten I Sohan Madjid datang ke ruangannya. Jadi, Ikhwanuddin bisa memberitahukan perihal penunjukan dirinya sebagai Plh Bupati Muba kepada Sohan Madjid. Dia bersikeras tetap akan berkantor di Muba selaku Plh Bupati Muba hingga masa tugasnya berakhir.
Dalam radiogram yang dipegangnya, disebutkan tugasnya akan berakhir hingga Bupati dan Wakil Bupati Muba selesai menjalankan ibadah haji. Untuk urusan rumah tinggal atau rumah dinas selama dirinya menjadi Plh Bupati Muba, Ikhwanuddin tak ambil pusing.
Beginilah, kalau ada dua pemimpin. Meskipun tugasnya tak prinsip, entah bagaimana pembagian kerja di kala mereka harus menghadiri acara yang sama. Atau, apa yang harus dilakukan staf tatkala keduanya memberikan perintah yang berbeda, misalnya. (muhamad nasir)
Selasa, 09 November 2010
Senin, 08 November 2010
Tiang Ampera Ditambah
Palembang:
Menyusul kebakaran di bawah Jembatan Ampera beberapa waktu lalu, Pemerintah menambah dua tiang baru penyangga jembatan yang membelah Sungai Musi tersebut.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pesertasi Jembatan Ampera,Rusman akhir pekan lalu mengatakan, penambahan tiang penyangga dimaksudkan untuk menambah kekuatan struktur jembatan. Keputusan penambahan ini sendiri merupakan rekomendasi dari hasil penelitian tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU), setelah mengecek kondisi jembatan yang dibangun 1960 lalu ini.
“Tiang tambahan itu telah dipasang di antara pasang di antara baris tiang beton ke 6 dan ke 7 bila dihitung dari arah Sungai Musi. Pondasinya sudah selesai, tinggal buat konstruksinya,” ujar Rusman.. Konstruksi tiang tambahan ini, diperkirakan baru akan selesai pekan depan. Pasalnya saat ini, kata Rusman, pihaknya masih menunggu pengiriman kelengkapan bahan kontruksi tiang.
Setelah tiang penyangga selesai dibangun, lanjut Rusman, akan dilakukan loading test (tes ketahanan) untuk mengukur kemampuan jembatan menerima beban. “Jika hasilnya, bagus tidak perlu ada penambahan tiang lagi,” imbuhnya.
Rusman mengatakan, selain membuat tiang penyangga, saat ini pekerjaan pemeliharaan jembatan Ampera terus dilakukan. Berupa perbaikan dimensi dengan melakukan injeksi anti gravitasi pada diafragma jembatan dan melakukan perbaikan struktur pada tiang penyangga jembatan yang berada di bawah bagian jembatan eks kebakaran pasar 7 Ulu.
Sementara itu, pakar struktur beton dan baja Unsri, Dr. Anis Saggaf mengatakan penambahan tiang penyangga di bawah jembatan Ampera harus memperhatikan konstruksi jembatan, apakah terbuat dari baja atau plat beton. Jika struktur jembatan terbuat dari baja, dia menilai penambahan tiang tersebut akan berjalan efektif. “Tapi kalau dari plat beton harus dilihat lagi pembesiannya,” ujarnya.
Dijelaskan dia, jika pembesian jembatan Ampera terbuat dari plat beton harus ditinjau apakah pembesianya ganda atas dan bawah atau hanya pembesian tarik saja. Menurutnya, kalau sistem pembesian jembatan hanya tarik maka penambahan tersebut justru akan berbahaya. “Sistem tarik tekan harus dipertimbangkan dan untuk mengetahuinya dapat dengan cara melihat gambar pembesian jembatan,” paparnya. (sir)
Menyusul kebakaran di bawah Jembatan Ampera beberapa waktu lalu, Pemerintah menambah dua tiang baru penyangga jembatan yang membelah Sungai Musi tersebut.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pesertasi Jembatan Ampera,Rusman akhir pekan lalu mengatakan, penambahan tiang penyangga dimaksudkan untuk menambah kekuatan struktur jembatan. Keputusan penambahan ini sendiri merupakan rekomendasi dari hasil penelitian tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU), setelah mengecek kondisi jembatan yang dibangun 1960 lalu ini.
“Tiang tambahan itu telah dipasang di antara pasang di antara baris tiang beton ke 6 dan ke 7 bila dihitung dari arah Sungai Musi. Pondasinya sudah selesai, tinggal buat konstruksinya,” ujar Rusman.. Konstruksi tiang tambahan ini, diperkirakan baru akan selesai pekan depan. Pasalnya saat ini, kata Rusman, pihaknya masih menunggu pengiriman kelengkapan bahan kontruksi tiang.
Setelah tiang penyangga selesai dibangun, lanjut Rusman, akan dilakukan loading test (tes ketahanan) untuk mengukur kemampuan jembatan menerima beban. “Jika hasilnya, bagus tidak perlu ada penambahan tiang lagi,” imbuhnya.
Rusman mengatakan, selain membuat tiang penyangga, saat ini pekerjaan pemeliharaan jembatan Ampera terus dilakukan. Berupa perbaikan dimensi dengan melakukan injeksi anti gravitasi pada diafragma jembatan dan melakukan perbaikan struktur pada tiang penyangga jembatan yang berada di bawah bagian jembatan eks kebakaran pasar 7 Ulu.
Sementara itu, pakar struktur beton dan baja Unsri, Dr. Anis Saggaf mengatakan penambahan tiang penyangga di bawah jembatan Ampera harus memperhatikan konstruksi jembatan, apakah terbuat dari baja atau plat beton. Jika struktur jembatan terbuat dari baja, dia menilai penambahan tiang tersebut akan berjalan efektif. “Tapi kalau dari plat beton harus dilihat lagi pembesiannya,” ujarnya.
Dijelaskan dia, jika pembesian jembatan Ampera terbuat dari plat beton harus ditinjau apakah pembesianya ganda atas dan bawah atau hanya pembesian tarik saja. Menurutnya, kalau sistem pembesian jembatan hanya tarik maka penambahan tersebut justru akan berbahaya. “Sistem tarik tekan harus dipertimbangkan dan untuk mengetahuinya dapat dengan cara melihat gambar pembesian jembatan,” paparnya. (sir)
Minggu, 07 November 2010
Mobil Dinas Wawako Palembang Salahi Aturan
Seputar Indonesia, Monday, 08 November 2010
PALEMBANG– Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang,Fatahillah Chan menilai mobil dinas (mobnas) yang digunakan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang,Romi Herton melanggar dua aturan,yakni Permendagri 7/2006 dan Keppres 80/2003.
Menurut Fatahillah, dalam lampiran pasal 14 permendagri 7/ 2006 ditegaskan mobnas yang digunakan wali kota berkapasitas 2.500 cc untuk kendaraan jenis sedan dan 3.200 cc untuk jenis jeep. Sedangkan wakil wali kota atau wakil bupati kapasitas silindernya maksimal 2.200 cc untuk jenis sedan dan 2.500 cc untuk jenis jeep. “Sementara yang digunakan beliau (wakil wali kota) selama ini Pajero Sport berkapasitas 3.300 cc, di sini saja sudah jelas pelanggarannya,” ujar Fatahillah di Palembang, kemarin.
Fatahillah lantas mempertanyakan dari nama asal dan siapa yang memberikan kewenangan Wawako untuk menggunakan kendaraan tersebut.Terlebih lagi dirinya mendapatkan laporan bahwa,pembelian kendaraan ter sebut dilakukan saat pengadaannya belum ditenderkan serta anggaran yang ada belum disahkan. “Proses pengadaan ini juga telah menyalahi aturan. Khusus pengadaan mobnas sesuai dengan Keppres No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara tender.
Makanya itu, kita pertanyakan siapa yang mengesahkannya, dari mana asalnya dan anggarannya,” sesal Fatahillah. Sementara untuk mobnas yang digunakan wali kota, menurut Fatahillah tidak bermasalah. Meskipun menggunakan mobil jenis minibus Toyota Alphard, kapasitas silinder mobnas wali kota, masih sesuai ketentuan, yakni sekitar 2.500 cc. “Kita tidak mempersoalkan itu.Sebab beliau (wako) sudah sesuai dengan peraturan,”katanya.
Melihat kondisi tersebut, selaku wakil rakyat, dirinya meminta aparat berwenang untuk memantau setiap anggaran yang digunakan pejabat di lingkungan pemkot setempat. Bahkan jika memang menyalahi peraturan, dirinya mendesak kepada pihak yang berkompeten untuk melakukan pengusutan. “Kalau memang terbukti menyalahi hukum tentunya harus diproses. Jangan dibiarkan seperti itu.Kita minta kepada pejabat untuk bertindak,”tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum berhasil diperoleh konfirmasi langsung dari wakil wali kota, Romi Herton. Berulangkali berusaha menghubungi, telepon selular Romi dalam keadaan tidak aktif. Hal yang sama terjadi dengan telepon genggam milik sekretaris daerah (sekda), Husni Thamrin. SINDO pun mencoba untuk menggali informasi tentang mobnas ini ke Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Hoyien.
Kendati mengetahui keberadaan mobnas tersebut saat ini tengah digunakan Romi, namun Hoyien mengaku tidak mengetahui secara persis terkait mobil tersebut. “Untuk urusan (mobnas) ini, kita ada bagian masing-masing.Silahkan konfirmasi langsung ke Bagian Perlengkapan,” ujar Hoyien singkat. Sayangnya saat mencoba menghubungi Kepala Bagian (Kabag) Aset Perlengkapan dan PAD Setda Kota Palembang, Faizal AR yang bersangkutan tengan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah. (andhiko tungga alam)
PALEMBANG– Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang,Fatahillah Chan menilai mobil dinas (mobnas) yang digunakan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang,Romi Herton melanggar dua aturan,yakni Permendagri 7/2006 dan Keppres 80/2003.
Menurut Fatahillah, dalam lampiran pasal 14 permendagri 7/ 2006 ditegaskan mobnas yang digunakan wali kota berkapasitas 2.500 cc untuk kendaraan jenis sedan dan 3.200 cc untuk jenis jeep. Sedangkan wakil wali kota atau wakil bupati kapasitas silindernya maksimal 2.200 cc untuk jenis sedan dan 2.500 cc untuk jenis jeep. “Sementara yang digunakan beliau (wakil wali kota) selama ini Pajero Sport berkapasitas 3.300 cc, di sini saja sudah jelas pelanggarannya,” ujar Fatahillah di Palembang, kemarin.
Fatahillah lantas mempertanyakan dari nama asal dan siapa yang memberikan kewenangan Wawako untuk menggunakan kendaraan tersebut.Terlebih lagi dirinya mendapatkan laporan bahwa,pembelian kendaraan ter sebut dilakukan saat pengadaannya belum ditenderkan serta anggaran yang ada belum disahkan. “Proses pengadaan ini juga telah menyalahi aturan. Khusus pengadaan mobnas sesuai dengan Keppres No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara tender.
Makanya itu, kita pertanyakan siapa yang mengesahkannya, dari mana asalnya dan anggarannya,” sesal Fatahillah. Sementara untuk mobnas yang digunakan wali kota, menurut Fatahillah tidak bermasalah. Meskipun menggunakan mobil jenis minibus Toyota Alphard, kapasitas silinder mobnas wali kota, masih sesuai ketentuan, yakni sekitar 2.500 cc. “Kita tidak mempersoalkan itu.Sebab beliau (wako) sudah sesuai dengan peraturan,”katanya.
Melihat kondisi tersebut, selaku wakil rakyat, dirinya meminta aparat berwenang untuk memantau setiap anggaran yang digunakan pejabat di lingkungan pemkot setempat. Bahkan jika memang menyalahi peraturan, dirinya mendesak kepada pihak yang berkompeten untuk melakukan pengusutan. “Kalau memang terbukti menyalahi hukum tentunya harus diproses. Jangan dibiarkan seperti itu.Kita minta kepada pejabat untuk bertindak,”tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum berhasil diperoleh konfirmasi langsung dari wakil wali kota, Romi Herton. Berulangkali berusaha menghubungi, telepon selular Romi dalam keadaan tidak aktif. Hal yang sama terjadi dengan telepon genggam milik sekretaris daerah (sekda), Husni Thamrin. SINDO pun mencoba untuk menggali informasi tentang mobnas ini ke Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Hoyien.
Kendati mengetahui keberadaan mobnas tersebut saat ini tengah digunakan Romi, namun Hoyien mengaku tidak mengetahui secara persis terkait mobil tersebut. “Untuk urusan (mobnas) ini, kita ada bagian masing-masing.Silahkan konfirmasi langsung ke Bagian Perlengkapan,” ujar Hoyien singkat. Sayangnya saat mencoba menghubungi Kepala Bagian (Kabag) Aset Perlengkapan dan PAD Setda Kota Palembang, Faizal AR yang bersangkutan tengan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah. (andhiko tungga alam)
Sabtu, 06 November 2010
Jumat, 05 November 2010
Sumsel untuk Mentawai
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Minggu (31/10) melepas bantuan untuk Korban
Tsunami Mentawai di Halam Badan Penanggulangan Bencana Nasional Sumatera Selatan
(BPBN-Sumsel)
Foto : Dok Humas Pemprov Sumsel/Untun
SUMSEL RAIH Pelayanan Terpadu Satu Pintu AWARD
Gubernur Sumsel H alex Noerdin menerima penghargaan PTSP dari BKPM diserahkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (4/11) di Jakarta. (foto humas pemprov sumsel: untung)
Sumatera Selatan, Kamis (4/11) ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Provinsi terbaik kedua Nasional setelah Jawa Timur dalam program Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) Bidang Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal.
Penetapan itu berlangsung di Kantor BKPM Jalan Gatot Subroto Jakarta pada acara penganugerahan PTSP Award.
Hadir dalam Kesempatan itu selain Kepala BKPM Gita Wiryawan juga Menko
Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Negara Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) EE Mangindaan.
Untuk Penghargaan itu sendiri diserahkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin disaksikan Kepala BKPM Gita Wiryawan.
Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutanya mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada BKPM dan para Gubernur, walikota dan Bupati Penerima Penghargaan. Karena Menurutnya ini adalah hasil kerja keras para Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada sektor penanaman modal dan investasi,Karena Investasi akan mendorong laju pembangunan di daerah.
Selanjutnya dikatakan Hatta selama ini masih ada sebagian masyarakat yang menganggap usaha Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan belum maksimal bahkan tidak berhasil itu tidak benar. Karena menurutnya indikator keberhasilan pembangunan sudah jelas diantaranya dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli
masyarakat yang terus mengalami peningkatan.
"Jadi saya rasa tidak benar kalau dikatakan pemerintah tidak berhasil dalam
melaksanakan pembangunan, karena indikator keberhasilan itu jelas sekali"ujar
Hatta. Oleh karena itu Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang sehat, yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan ekonomi rakyat sehingga daya beli masyarakat pun akan meningkat.
Sementara itu Gubernur Sumsel H Alex Noerdin melalui kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sumsel Permana mengatakan Penghargaan ini milik Sumatera Selatan dan dengan penghargaan ini kiranya kedepan diharapkan sistem pelayanan Publik di Sumsel akan lebih meningkat tentunya dengan terus memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperbanyak personil yang mampu berbahasa Inggris dan melengkapi sarana dan prasarana seperti gedung yang mudah dijangkau oleh masyarakat maupun kalangan usaha serta melengkapi IT yang sudah ada.
Selanjutnya masih menurut Permana pihaknya juga merencanakan untuk
memiliki satu unit mobil Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk sistem pelayanan Mobile.
"Jadi kita bisa langsung ke masyarakat istilahnya jemput bola' tukas
Permana. Sementara itu walikota Palembang dalam kesempatan itu juga menerima penghargaan berupa Piagam Penghargaan 10 besar PTSP Kategori Kota se Indonesia.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan wako palembang Eddy Santana Putra usai menerima penghargaan. (foto humas pemprov sumsel: untung)
Kamis, 04 November 2010
1.600 Honorer Pemkot Belum Gajian
Palembang:
Sebanyak 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sejak dua bulan terakhir belum menerima gaji bulanan.
Sebelumnya, honor sebesar Rp600.000 tersebut diterima rutin setiap bulan. Meski demikian, para honorer ini tak berani mempertanyakan .
Seorang tenaga honorer yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui, gaji tersebut belum diterima sejak September lalu. Dia dan teman-temannya mengaku tidak berani mempertanyakan hal itu. ”Kami sudah menunggu pada September,tapi ternyata hingga Oktober gaji tersebut belum cair. Kami harap pemerintah segera mencairkannya,” kata dia di Palembang Kamis (4/11).
Walikota Plembang H Eddy Santanaputra mengakui belum dibayarkannya tenaga honorer tersebut. Menurutnya, belum dibayarkannya gaji honorer tersebut hanya persoalan teknis. Masih dibahas di DPRD. ”Kalau sudah disetujui akan langsung dibayar,” tegasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Kota Palembang M Hoyin beralasan, tertundanya pembayaran tersebut karena belum disahkannya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2010. Dia berjanji pembayaran gaji honorer akan dilakukan setelah ABT disahkan. Menurut Hoyin, gaji yang belum dibayar tersebut tetap akan dirapelkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.(sir)
Sebanyak 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sejak dua bulan terakhir belum menerima gaji bulanan.
Sebelumnya, honor sebesar Rp600.000 tersebut diterima rutin setiap bulan. Meski demikian, para honorer ini tak berani mempertanyakan .
Seorang tenaga honorer yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui, gaji tersebut belum diterima sejak September lalu. Dia dan teman-temannya mengaku tidak berani mempertanyakan hal itu. ”Kami sudah menunggu pada September,tapi ternyata hingga Oktober gaji tersebut belum cair. Kami harap pemerintah segera mencairkannya,” kata dia di Palembang Kamis (4/11).
Walikota Plembang H Eddy Santanaputra mengakui belum dibayarkannya tenaga honorer tersebut. Menurutnya, belum dibayarkannya gaji honorer tersebut hanya persoalan teknis. Masih dibahas di DPRD. ”Kalau sudah disetujui akan langsung dibayar,” tegasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Kota Palembang M Hoyin beralasan, tertundanya pembayaran tersebut karena belum disahkannya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2010. Dia berjanji pembayaran gaji honorer akan dilakukan setelah ABT disahkan. Menurut Hoyin, gaji yang belum dibayar tersebut tetap akan dirapelkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.(sir)
Ribuan Rumah Warga Terendam Banjir
Palembang
Ribuan rumah di berbagai wilayah di Palembang Kamis (4/11) terendam banjir akibat hujan deras yang turun cukup lebat sebelumnya. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam rumah warga.
Hujan deras yang disertai petir yang turun sepanjang Rabu (3/11) hingga Kamis pagi menimbulkan kawasan Sekip, Lorok Pakjo,Pahlawan,Lorong Muhajirin V,Jalan POM IX,dan kawasan lain di Ilir Barat I dan Ilir Timur I kembali terendam. Bahkan,banjir yang terjadi kemarin memaksa pengelola SD Negeri 178 di Mayor Salim Batubara meliburkan sebagian siswanya.
Seorang guru SD Negeri 178 yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, kebijakan tersebut diambil karena ruang belajar yang berada di lantai dasar digenangi air setinggi lutut anak-anak.
Dikhawatirkan, kondisi tersebut akan mengganggu kenyamanan dan mengancam kesehatan siswa. “Murid yang diliburkan ini khusus untuk mereka yang berada di ruang bawah,mulai kelas 1 hingga 3. sementara murid yang belajar di kelas atas (lantai II) tetap belajar sebagaimana mestinya,” ujar guru tersebut.
Banjir juga merendam pasar dan pemukiman warga di kawasan Kebun Semai, Sekip.Di kawasan itu, genangan air sudah setinggi lutut orang dewa-sa. Rohman (25), seorang warga, mengatakan,banjir mulai terjadi sekitar pukul 04.30 WIB kemarin. Banjir tersebut diduga disebabkan luapan air Sungai Bendung yang tak mampu menampung air dalam jumlah besar. “Jam setengah lima, air sudah mulai masuk, untung kami sudah siap, sebelum air masuk, barang-barang sudah dipindah ke lantai dua atau diganjal,” ujar Rohman
Sekretaris Camat Ilir Barat (IB) I H Gia Vermascu mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan langsung dari lurah di wilayahnya terkait banjir yang melanda. Untuk melakukan pengecekan, petugas kecamatan juga telah diterjunkan langsung untuk meninjau lokasi banjir. Dengan begitu, pihaknya dapat segera meng-update perkembangan informasi banjir yang terjadi di pemukiman warga tersebut.
“Kami menerima banyak laporan seperti dari Lurah. Bukit Baru, Lorok Pakjo, Bukit Lama, dan Demang Lebar Daun. Sedangkan satu kelurahan yakni Siring Agung belum ada laporannya. Laporan tersebut terkait banyaknya titik-titik lokasi banjir,” jelasnya.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang Kira Tarigan mengatakan, untuk mengatasi banjir,pihaknya telah melakukan pembersihan anak sungai.
Pihaknya juga akan memasang kembali tujuh pompa air di daerah muara sungai untuk menambah kinerja lima unit pompa air yang sudah dipasang yang tersebar di beberapa titik. “Kelima pompa tersebut masih tergolong kurang meskipun dapat menyusutkan banjir dalam waktu satu jam,” ujar Kira belum lama ini.
Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) SMB II Agus Santosa mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah hilir seperti Palembang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba) dan OKI agar lebih waspada dan bersiap menghadapi banjir. Pasalnya, dari perkiraan cuaca,mulai November 2010–Januari 2011, intensitas hujan di daerah tersebut cukup tinggi,rata-rata 102 mm per hari. “Intensitas hujan juga mulai merata, mulai sedang, tinggi, hingga rendah.
Untuk itulah, diharapkan masyarakat untuk waspada terutama di daerah yang intensitasnya hujan tinggi,” papar Agus. Tingginya curah hujan telah membuat beberapa daerah banjir, seperti di kawasan Ilir Timur I Palembang, Lahat, Gunung Megang, Talang Ubi, Babat Toman, Muara Lakitan, Muara Kuang. Apalagi, hujan yang mengguyur daerah tersebut kemarin malam intensitasnya juga sangat tinggi. Selain intensitas hujan tinggi, juga disebabkan daerah tersebut melimpahnya air sungai. (sir)
Ribuan rumah di berbagai wilayah di Palembang Kamis (4/11) terendam banjir akibat hujan deras yang turun cukup lebat sebelumnya. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam rumah warga.
Hujan deras yang disertai petir yang turun sepanjang Rabu (3/11) hingga Kamis pagi menimbulkan kawasan Sekip, Lorok Pakjo,Pahlawan,Lorong Muhajirin V,Jalan POM IX,dan kawasan lain di Ilir Barat I dan Ilir Timur I kembali terendam. Bahkan,banjir yang terjadi kemarin memaksa pengelola SD Negeri 178 di Mayor Salim Batubara meliburkan sebagian siswanya.
Seorang guru SD Negeri 178 yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, kebijakan tersebut diambil karena ruang belajar yang berada di lantai dasar digenangi air setinggi lutut anak-anak.
Dikhawatirkan, kondisi tersebut akan mengganggu kenyamanan dan mengancam kesehatan siswa. “Murid yang diliburkan ini khusus untuk mereka yang berada di ruang bawah,mulai kelas 1 hingga 3. sementara murid yang belajar di kelas atas (lantai II) tetap belajar sebagaimana mestinya,” ujar guru tersebut.
Banjir juga merendam pasar dan pemukiman warga di kawasan Kebun Semai, Sekip.Di kawasan itu, genangan air sudah setinggi lutut orang dewa-sa. Rohman (25), seorang warga, mengatakan,banjir mulai terjadi sekitar pukul 04.30 WIB kemarin. Banjir tersebut diduga disebabkan luapan air Sungai Bendung yang tak mampu menampung air dalam jumlah besar. “Jam setengah lima, air sudah mulai masuk, untung kami sudah siap, sebelum air masuk, barang-barang sudah dipindah ke lantai dua atau diganjal,” ujar Rohman
Sekretaris Camat Ilir Barat (IB) I H Gia Vermascu mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan langsung dari lurah di wilayahnya terkait banjir yang melanda. Untuk melakukan pengecekan, petugas kecamatan juga telah diterjunkan langsung untuk meninjau lokasi banjir. Dengan begitu, pihaknya dapat segera meng-update perkembangan informasi banjir yang terjadi di pemukiman warga tersebut.
“Kami menerima banyak laporan seperti dari Lurah. Bukit Baru, Lorok Pakjo, Bukit Lama, dan Demang Lebar Daun. Sedangkan satu kelurahan yakni Siring Agung belum ada laporannya. Laporan tersebut terkait banyaknya titik-titik lokasi banjir,” jelasnya.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang Kira Tarigan mengatakan, untuk mengatasi banjir,pihaknya telah melakukan pembersihan anak sungai.
Pihaknya juga akan memasang kembali tujuh pompa air di daerah muara sungai untuk menambah kinerja lima unit pompa air yang sudah dipasang yang tersebar di beberapa titik. “Kelima pompa tersebut masih tergolong kurang meskipun dapat menyusutkan banjir dalam waktu satu jam,” ujar Kira belum lama ini.
Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) SMB II Agus Santosa mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah hilir seperti Palembang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba) dan OKI agar lebih waspada dan bersiap menghadapi banjir. Pasalnya, dari perkiraan cuaca,mulai November 2010–Januari 2011, intensitas hujan di daerah tersebut cukup tinggi,rata-rata 102 mm per hari. “Intensitas hujan juga mulai merata, mulai sedang, tinggi, hingga rendah.
Untuk itulah, diharapkan masyarakat untuk waspada terutama di daerah yang intensitasnya hujan tinggi,” papar Agus. Tingginya curah hujan telah membuat beberapa daerah banjir, seperti di kawasan Ilir Timur I Palembang, Lahat, Gunung Megang, Talang Ubi, Babat Toman, Muara Lakitan, Muara Kuang. Apalagi, hujan yang mengguyur daerah tersebut kemarin malam intensitasnya juga sangat tinggi. Selain intensitas hujan tinggi, juga disebabkan daerah tersebut melimpahnya air sungai. (sir)
Menipu 76 CPNS, PNS Prabumulih Ditangkap
Palembang:
Seorang PNS Prabumulih yang diduga menipu sedikitnya 76 CPNS ditangkap polisi. Kerugian yang diderita korbannya mencapai Rp 2 milyar.
PNS yang diamankan itu, Drs Harison (40),warga Kelurahan 1 Ulu,Kecamatan Seberang Ulu (SU) I,Palembang.
Kini tersangka Harison ditahan penyidik dari Satuan Pidana Ekonomi (Pidek) Direktorat Reskrim Polda Sumsel. Berdasarkan data, sudah ada 67 korban yang ditipu tersangka, dengan total kerugian korban mencapai Rp2 miliar.
Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Sabarudin Ginting Rabu (3/11) menjelaskan, Harison ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan korban honorer dan CPNS.
“Modus yang dipakai tersangka mengaku bisa menolong korban menjadi PNS di lingkungan Pemkot Prabumulih, tetapi dia minta uang pelicin. Janjinya, kalau korban tidak lulus PNS uang akan dikembalikan. Ternyata, uang korban tidak dikembalikan,” ujar Ginting di ruang Perwira Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Sumsel.
Dia mengungkapkan, sudah ada 67 orang korban yang ditipu tersangka. Korban berasal dari daerah Muaraenim, Prabumulih, Lahat,dan Palembang.
“Walaupun dia telah terbukti, pengembangan penyidikan terus kami lakukan. Sebab, diduga masih banyak lagi korban yang belum terdata oleh penyidik. Sampai saat ini tersangka masih terus dimintai keterangan oleh penyidik dari Sat Pidek, Dit Reskrim Polda Sumsel,”katanya. Korban yang sudah melapor di antaranya yakni, Bilser Siregar, warga Prabumulih, melapor ke Siaga Ops pada 12 Agustus 2009. Kemudian Tejo Purwadi, melapor pada 4 Maret 2010.
Kedua korban menjelaskan, modus tersangka saat itu yakni menawari korban bahwa dirinya bisa memasukkan anak korban jadi PNS di Pemko Prabumulih. Namun, ternyata anaknya tidak diterima, sementara uang untuk pelicin yang diserahkan secara bertahap sudah diterima tersangka dan tidak dikembalikan. Akibat ulah tersangka, Bilser menderita kerugian Rp70 juta,sedangkan Tejo sebesar Rp70 juta. Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Sabarudin Ginting menambahkan, pihak penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka Harison.
“Barang bukti yang kita sita mobil Avanza hasil penipuan, uang Rp45 juta, cap Pemkot Prabumulih,dan surat keputusan Wali Kota Prabumulih untuk mengangkat salah satu korban jadi PNS. Surat itu dibuat sendiri atau palsu,” katanya. (sir)
Seorang PNS Prabumulih yang diduga menipu sedikitnya 76 CPNS ditangkap polisi. Kerugian yang diderita korbannya mencapai Rp 2 milyar.
PNS yang diamankan itu, Drs Harison (40),warga Kelurahan 1 Ulu,Kecamatan Seberang Ulu (SU) I,Palembang.
Kini tersangka Harison ditahan penyidik dari Satuan Pidana Ekonomi (Pidek) Direktorat Reskrim Polda Sumsel. Berdasarkan data, sudah ada 67 korban yang ditipu tersangka, dengan total kerugian korban mencapai Rp2 miliar.
Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Sabarudin Ginting Rabu (3/11) menjelaskan, Harison ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan korban honorer dan CPNS.
“Modus yang dipakai tersangka mengaku bisa menolong korban menjadi PNS di lingkungan Pemkot Prabumulih, tetapi dia minta uang pelicin. Janjinya, kalau korban tidak lulus PNS uang akan dikembalikan. Ternyata, uang korban tidak dikembalikan,” ujar Ginting di ruang Perwira Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Sumsel.
Dia mengungkapkan, sudah ada 67 orang korban yang ditipu tersangka. Korban berasal dari daerah Muaraenim, Prabumulih, Lahat,dan Palembang.
“Walaupun dia telah terbukti, pengembangan penyidikan terus kami lakukan. Sebab, diduga masih banyak lagi korban yang belum terdata oleh penyidik. Sampai saat ini tersangka masih terus dimintai keterangan oleh penyidik dari Sat Pidek, Dit Reskrim Polda Sumsel,”katanya. Korban yang sudah melapor di antaranya yakni, Bilser Siregar, warga Prabumulih, melapor ke Siaga Ops pada 12 Agustus 2009. Kemudian Tejo Purwadi, melapor pada 4 Maret 2010.
Kedua korban menjelaskan, modus tersangka saat itu yakni menawari korban bahwa dirinya bisa memasukkan anak korban jadi PNS di Pemko Prabumulih. Namun, ternyata anaknya tidak diterima, sementara uang untuk pelicin yang diserahkan secara bertahap sudah diterima tersangka dan tidak dikembalikan. Akibat ulah tersangka, Bilser menderita kerugian Rp70 juta,sedangkan Tejo sebesar Rp70 juta. Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Sabarudin Ginting menambahkan, pihak penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka Harison.
“Barang bukti yang kita sita mobil Avanza hasil penipuan, uang Rp45 juta, cap Pemkot Prabumulih,dan surat keputusan Wali Kota Prabumulih untuk mengangkat salah satu korban jadi PNS. Surat itu dibuat sendiri atau palsu,” katanya. (sir)
Selasa, 26 Oktober 2010
Urea Terserap 100%
Palembang:
General Manager Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang HM Romli mengaku optimistis pupuk urea bersubsidi di Sumsel akan terserap 100% tahun ini.
Menurutnya, hingga bulan ini, sudah 135.000 ton pupuk atau sekitar 64% pupuk telah terserap.
“Kalau dari sisi kebutuhan pupuk bersubsidi Sumsel per tahunnya mencapai 208.000 ton. Jadi sisa yang belum terserap sekitar 36% atau 73.000 ton pupuk. Kami yakin sisanya akan terserap di puncak musim tanam November dan Desember,”ujar Romli seusai melakukan rapat pembahasan pupuk bersubsidi dengan Pemprov Sumsel di ruang rapat Bina Praja Sumsel Selasa (26/10). Menurut Romli, penyerapan pupuk bersubsidi yang baru sebesar 64% sudah tergolong bagus dan tidak lamban.
Selain itu, bukan karena faktor cuaca yang terjadi di Sumsel. Penyalurannya pun tetap terawasi secara terus menerus, salah satunya oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pes-tsida (KP3). “Kami sebagai operator di lapangan berterima kasih kepada Pemprov Sumsel dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sumsel, karena di Sumsel ini KP3-nya aktif sekali. Sehingga semuanya berjalan lancar dan distribusi pupuk bersubsidi dapat sampai dengan petani di lapangan, kita berharap penyerapannya di 2010 ini nanti akan sampai 100 %,”ka-tanya.
Terkait masalah kenaikan harga yang terjadi April lalu, Romli menjelaskan, kenaikan tersebut sudah dihitung secara cermat dan melibatkan instansi terkait. Namun pihaknya menilai kenaikan masih dalam tahap wajar dan tidak menjadi masalah. “Karena pada dasarnya petani itu yang penting pupuknya tersedia, masalah harga ini sudah dihitung semua, termasuk dengan keekonomian pertanian,harga itu masih bagus tidak masalah, dan penyerapan pupuk juga tidak ada gangguan,”paparnya. Kepala Dinas Pertanian TPH Sumsel, Hj Nelly Rasdiana mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan PT Pusri dan KP3 membahasantisipasipermasalahan yang akan terjadi pada persediaan dan distribusi pupuk di Sumsel.
“Salah satu yang kita bahas bagaimana mengantisipasi kalau terjadi kelangkaan pupuk dan permasalahan lainnya,”ujarnya.
Langka
Sebelumknya, ratusan petani di Kecamatan Muara Sugihan,Kabupaten Banyuasin mengeluhkan terhentinya pasokan pupuk urea bersubsidi dari PT Pusri.
Hal tersebut mendorong para petani menyampaikan keluhannya kepada para wakilnya di parlemen. Akhir pekan lalu, perwakilan lima desa di Kecamatan Muara Sugihan yaitu Desa Titra Harja,Daya Kusuma, Hargo Mulyo,Cendana dan Mekarjaya mengadukan persoalan yang membelit mereka kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin.
Ketua Kelompok Tani Kecamatan Muara Sugihan, Supandi menerangkan, telah terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi di Kecamatan Muara Sugihan.Hal itu menyebabkan banyak petani merugi karena akan terlambat tanam. “Selain keterlambatan tanam,karena pupuk terlambat, hasil produksi terancam tidak maksimal diperoleh.
Sementara itu, kami mengharapkan Dewan dan Pemerintah dapat mencarikan solusi kelangkaan pupuk yang terjadi,”ujarnya.
Menurut Supandi,proses distribusi 4.500 karung pupuk urea di Kecamatan Muara Sugihan terlambat datang.Sementara,kelompok tani telah membayar pesanan pupuk urea bersubsidi pada pihak distributor pupuk Rp74.000/karung. Ketua Komisi II DPRD Banyuasin, Ledi Risdianto mengatakan, kegelisahan petani juga ditambah karena distributor pupuk di tingkat Kecamatan Muara Sugihan,yakni CV Abadi Jaya telah mematok harga pupuk lebih tinggi, sebesar Rp78.000/karung.
“Kami telah memanggil Dinas Pertanian dan Perternakan sebagai tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (Komppes) di kabupaten.Bersama mereka kami akan memeriksa kelangkaan pupuk di Muara Sugihan dan pihak distributor mengenai keterlambatan dan tingginya harga pupuk itu,”terang Ledi. Ledi mengungkapkan, permasalahan distributor pupuk bersubsidi memang harus mendapat perhatian serius dari dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Banyuasin,sebagai tim pengawas distribusi. Mengingat, para petani sawah tadah hujan di Banyuasin sudah memasuki tahap tanam. “Ini penting diselidiki, karena kebutuhan pupuk untuk para petani sangat mendesak.
Jika terlambat dari jangka waktu yang ditentukan, tentunya mereka akan terlambat tanam dan merugi akan hasil produksi yang tidak maksimal,” terang Ledi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin,Amiruddin Inoed menjanjikan, secepatnya akan memanggil Distannak dan para distributor pupuk per Kecamatan di Banyuasin. Karena menurut Amiruddin, jika sudah sesuai dengan Rancangan Dasar Kebutuhan Pupuk (RDKP) kelompok tani per kecamatan, PT Pusri wajib mendistribusikan pupuk ke petani. (sir)
General Manager Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang HM Romli mengaku optimistis pupuk urea bersubsidi di Sumsel akan terserap 100% tahun ini.
Menurutnya, hingga bulan ini, sudah 135.000 ton pupuk atau sekitar 64% pupuk telah terserap.
“Kalau dari sisi kebutuhan pupuk bersubsidi Sumsel per tahunnya mencapai 208.000 ton. Jadi sisa yang belum terserap sekitar 36% atau 73.000 ton pupuk. Kami yakin sisanya akan terserap di puncak musim tanam November dan Desember,”ujar Romli seusai melakukan rapat pembahasan pupuk bersubsidi dengan Pemprov Sumsel di ruang rapat Bina Praja Sumsel Selasa (26/10). Menurut Romli, penyerapan pupuk bersubsidi yang baru sebesar 64% sudah tergolong bagus dan tidak lamban.
Selain itu, bukan karena faktor cuaca yang terjadi di Sumsel. Penyalurannya pun tetap terawasi secara terus menerus, salah satunya oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pes-tsida (KP3). “Kami sebagai operator di lapangan berterima kasih kepada Pemprov Sumsel dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sumsel, karena di Sumsel ini KP3-nya aktif sekali. Sehingga semuanya berjalan lancar dan distribusi pupuk bersubsidi dapat sampai dengan petani di lapangan, kita berharap penyerapannya di 2010 ini nanti akan sampai 100 %,”ka-tanya.
Terkait masalah kenaikan harga yang terjadi April lalu, Romli menjelaskan, kenaikan tersebut sudah dihitung secara cermat dan melibatkan instansi terkait. Namun pihaknya menilai kenaikan masih dalam tahap wajar dan tidak menjadi masalah. “Karena pada dasarnya petani itu yang penting pupuknya tersedia, masalah harga ini sudah dihitung semua, termasuk dengan keekonomian pertanian,harga itu masih bagus tidak masalah, dan penyerapan pupuk juga tidak ada gangguan,”paparnya. Kepala Dinas Pertanian TPH Sumsel, Hj Nelly Rasdiana mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan PT Pusri dan KP3 membahasantisipasipermasalahan yang akan terjadi pada persediaan dan distribusi pupuk di Sumsel.
“Salah satu yang kita bahas bagaimana mengantisipasi kalau terjadi kelangkaan pupuk dan permasalahan lainnya,”ujarnya.
Langka
Sebelumknya, ratusan petani di Kecamatan Muara Sugihan,Kabupaten Banyuasin mengeluhkan terhentinya pasokan pupuk urea bersubsidi dari PT Pusri.
Hal tersebut mendorong para petani menyampaikan keluhannya kepada para wakilnya di parlemen. Akhir pekan lalu, perwakilan lima desa di Kecamatan Muara Sugihan yaitu Desa Titra Harja,Daya Kusuma, Hargo Mulyo,Cendana dan Mekarjaya mengadukan persoalan yang membelit mereka kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin.
Ketua Kelompok Tani Kecamatan Muara Sugihan, Supandi menerangkan, telah terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi di Kecamatan Muara Sugihan.Hal itu menyebabkan banyak petani merugi karena akan terlambat tanam. “Selain keterlambatan tanam,karena pupuk terlambat, hasil produksi terancam tidak maksimal diperoleh.
Sementara itu, kami mengharapkan Dewan dan Pemerintah dapat mencarikan solusi kelangkaan pupuk yang terjadi,”ujarnya.
Menurut Supandi,proses distribusi 4.500 karung pupuk urea di Kecamatan Muara Sugihan terlambat datang.Sementara,kelompok tani telah membayar pesanan pupuk urea bersubsidi pada pihak distributor pupuk Rp74.000/karung. Ketua Komisi II DPRD Banyuasin, Ledi Risdianto mengatakan, kegelisahan petani juga ditambah karena distributor pupuk di tingkat Kecamatan Muara Sugihan,yakni CV Abadi Jaya telah mematok harga pupuk lebih tinggi, sebesar Rp78.000/karung.
“Kami telah memanggil Dinas Pertanian dan Perternakan sebagai tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (Komppes) di kabupaten.Bersama mereka kami akan memeriksa kelangkaan pupuk di Muara Sugihan dan pihak distributor mengenai keterlambatan dan tingginya harga pupuk itu,”terang Ledi. Ledi mengungkapkan, permasalahan distributor pupuk bersubsidi memang harus mendapat perhatian serius dari dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Banyuasin,sebagai tim pengawas distribusi. Mengingat, para petani sawah tadah hujan di Banyuasin sudah memasuki tahap tanam. “Ini penting diselidiki, karena kebutuhan pupuk untuk para petani sangat mendesak.
Jika terlambat dari jangka waktu yang ditentukan, tentunya mereka akan terlambat tanam dan merugi akan hasil produksi yang tidak maksimal,” terang Ledi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin,Amiruddin Inoed menjanjikan, secepatnya akan memanggil Distannak dan para distributor pupuk per Kecamatan di Banyuasin. Karena menurut Amiruddin, jika sudah sesuai dengan Rancangan Dasar Kebutuhan Pupuk (RDKP) kelompok tani per kecamatan, PT Pusri wajib mendistribusikan pupuk ke petani. (sir)
Langganan:
Postingan (Atom)