Antisipasi Lebaran BI Siapkan Rp 104 M untuk Penukaran
Palembang:
Antisipasi meningkatnya permintaan masyarakat untuk menukar uang menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia (BI) Cabang Palembang mempersiapkan dana sekitar Rp104 miliar.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Sistem Pembayaran BI Cabang Palembang, Herry Irman Rabu (27/7), angka penukaran uang tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya terealisasi sebesar Rp70,2 miliar.
Kenaikan nominal penukaran uang tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pengaruh tingginya inflasi. Dia merincikan realisasi sekitar Rp70,2 miliar tersebut bersumber dari uang kertas dengan angka realisasi sekitar Rp69,9 miliar.Sedangkan angka realisasi uang logam sebesar Rp292juta.
“Khusus uang kertas masyarakat mendominasi penukaran dengan pecahan Rp10.000, Rp5.000, Rp20.000, Rp2.000 dan Rp1.000. Sementara uang logam mendominasi pada pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200 dan Rp100,”tuturnya. Dia memprediksi penukaran uang kertas tahun ini didominasi pecahan Rp20.000, disusul pecahan Rp10.000 dengan target realisasi sekitar Rp70 miliar. Begitu pula penukaran uang logam diperkirakan didominasi pecahan Rp1.000,Rp500,Rp200,Rp100 dengan target realisasi sekitar Rp700 juta.
Rp100 –Rp 20.000
Pecahan uang yang disiapkan terdiri dari pecahan uang kertas Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000 dan uang logam Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. “Kami targetkan penukaran uang tahun ini sekitar Rp104 miliar. Semua telah kami siapkan sedemikian rupa untuk memenuhi semua permintaan masyarakat akan penukaran uang menjelang lebaran di BI Palembang,” ujar Herry Irman.
Untuk penukaran uang di perbankan, kata dia, sampai saat ini masih dilakukan koordinasi dengan perbankan.
Dimungkinkan pada 1 Agustus sudah diketahui perbankan mana yang menjadi mitra BI Palembang dalam penukaran uang. “Biasanya penukaran uang memilih bank yang berdomisili di daerah keramaian seperti di pasar. Bukan saja diperuntukkan bagi kantor utama, melainkan juga kantor pembantu. Nanti bank yang ditunjuk sebagai tempat penukaran uang akan dipasang spanduk untuk mensosialisasikan ke masyarakat,” ujarnya.
Kasir Muda 1 Ahmadi menambahkan, tahap pertama penukaran uang akan disediakan sekitar 5 loket khusus untuk penukaran uang pecahan. Namun jika kuantitas nasabah yang melakukan penukaran uang meningkat, tidak menutup kemungkinan dilakukan penambahan loket. Loket penukaran uang dibuka setiap hari mulai pukul 07.30 WIB -11.00 WIB. “Penukaran uang menjelang lebaran sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
Kami akan menambah 2 loket lagi untuk memenuhi permintaan masyarakat Sumsel dan Babel akan penukaran uang pecahan.Ya, kuantitas nasabah yang melakukan penukaran uang pecahan berkisar 300 sampai 400 orang per hari,” tutur Ahmadi. (sir)
Rabu, 27 Juli 2011
Kurang Siswa, Ratusan Sekolah Swasta Terancam Ditutup
Kekurangan Siswa, Ratusan Sekolah Swasta Terancam Ditutup
Palembang
Kekurangan siswa, sebanyak 60% atau sekitar 310 dari 516 sekolah swasta yang ada di Kota Palembang akan ditutup.
Menurut Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang Ki Rajimin, hal itu merupakan dampak dari kebijakan penambahan lokal kelas di sekolah-sekolah negeri.
“Sekarang ada sekolah negeri yang membuka lokal hingga 15 kelas. Ini membuat masyarakat yang masuk sekolah swasta semakin sedikit,”tutur Rajimin di sela musyawah kota (Muskot) III BMPS bertajuk mewujudkan pendidikan yang merata, bermutu, terjangkau, dan bermartabat di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Rabu (27/7).
Rajimin menjelaskan, saat ini sejumlah sekolah swasta hanya mempunyai delapan hingga sepuluh murid saja. Padahal sebelumnya, jumlah siswa mereka cukup banyak, bahkan mereka mampu menampung siswa hingga enam kelas.
“Sementara sekarang siswanya sangat sediki. Kalau tidak segera dibenahi, bisa-bisa lebih banyak lagi sekolah yang tutup,”imbuhnya. Rajimin melanjutkan, minimnya murid di sekolah-sekolah swasta tentu berpengaruh dengan kesejahteraan para guru.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah memberi perhatian bagi kesejahteraan guru swasta dan pemerintah bisa menganggarkan dana lebih untuk sekolah swasta. Dukungan wakil rakyat juga sangat dibutuhkan. Mengingat kualitas swasta tidak kalah jauh dengan kualitas negeri, termasuk dalam masalah biaya.
“DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya mengerti dan bisa mengusulkan anggaran untuk sekolah swasta. Memang sekolah swasta bukan milik pemerintah.Tapi ini juga untuk kelangsungan dunia pendidikan di Palembang,” katanya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, secara khusus pihaknya meminta pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang agar melarang sekolah negeri untuk menerapkan sistem double shift, yaitu adanya kelas pagi dan kelas siang.
Hal ini dikarenakan sangat berpengaruh bagi sekolah-sekolah swasta, sehingga minat masyarakat untuk sekolah swasta menurun hingga 50%. “Sekarang ini kan ada sekolah negeri yang buka kelas pagi dan siang. Seharusnya ini tidak diperbolehkan lagi. Kalau membuka lokal terlalu banyak, juga tidak baik untuk kualitas belajar dan mengajar,”ujar Zulinto.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Riza Pahlevi menilai berkurangnya peminat sekolah swasta dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat terhadap yayasan pengelola sekolah tersebut. Bila banyak masyarakat yang mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang dinilai lebih baik berarti tingkat kesadaran masyarakat terhadap pilihan pendidikan yang berkualitas sudah sangat tinggi.
“Untuk bisa memastikan terus berjalannya operasional sekolah-sekolah swasta tersebut atau harus tutup tentu ditentukan dari kepercayaan masyarakat sendiri, dan masyarakat saat ini sudah mempunyai pemahaman atas kualitas pendidikan yang semakin tinggi,” ungkapnya.
Riza menambahkan, sejak dicanangkannya otonomi daerah, jaminan perkembangan dan kesejahteraan guru diserahkan pada masing-masing pengelola sekolah swasta.
Untuk itu, untuk sekolah-sekolah swasta yang masih berdiri saat ini disarankan agar dapat menjaga nama baik dan menjaga kepercayaan dari masyarakat. “Perlu sekali belajar dari sekolah yang mempunyai mutu pendidikan yang dinilai lebih baik,”pungkasnya. (sir)
Palembang
Kekurangan siswa, sebanyak 60% atau sekitar 310 dari 516 sekolah swasta yang ada di Kota Palembang akan ditutup.
Menurut Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang Ki Rajimin, hal itu merupakan dampak dari kebijakan penambahan lokal kelas di sekolah-sekolah negeri.
“Sekarang ada sekolah negeri yang membuka lokal hingga 15 kelas. Ini membuat masyarakat yang masuk sekolah swasta semakin sedikit,”tutur Rajimin di sela musyawah kota (Muskot) III BMPS bertajuk mewujudkan pendidikan yang merata, bermutu, terjangkau, dan bermartabat di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Rabu (27/7).
Rajimin menjelaskan, saat ini sejumlah sekolah swasta hanya mempunyai delapan hingga sepuluh murid saja. Padahal sebelumnya, jumlah siswa mereka cukup banyak, bahkan mereka mampu menampung siswa hingga enam kelas.
“Sementara sekarang siswanya sangat sediki. Kalau tidak segera dibenahi, bisa-bisa lebih banyak lagi sekolah yang tutup,”imbuhnya. Rajimin melanjutkan, minimnya murid di sekolah-sekolah swasta tentu berpengaruh dengan kesejahteraan para guru.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah memberi perhatian bagi kesejahteraan guru swasta dan pemerintah bisa menganggarkan dana lebih untuk sekolah swasta. Dukungan wakil rakyat juga sangat dibutuhkan. Mengingat kualitas swasta tidak kalah jauh dengan kualitas negeri, termasuk dalam masalah biaya.
“DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya mengerti dan bisa mengusulkan anggaran untuk sekolah swasta. Memang sekolah swasta bukan milik pemerintah.Tapi ini juga untuk kelangsungan dunia pendidikan di Palembang,” katanya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, secara khusus pihaknya meminta pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang agar melarang sekolah negeri untuk menerapkan sistem double shift, yaitu adanya kelas pagi dan kelas siang.
Hal ini dikarenakan sangat berpengaruh bagi sekolah-sekolah swasta, sehingga minat masyarakat untuk sekolah swasta menurun hingga 50%. “Sekarang ini kan ada sekolah negeri yang buka kelas pagi dan siang. Seharusnya ini tidak diperbolehkan lagi. Kalau membuka lokal terlalu banyak, juga tidak baik untuk kualitas belajar dan mengajar,”ujar Zulinto.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Riza Pahlevi menilai berkurangnya peminat sekolah swasta dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat terhadap yayasan pengelola sekolah tersebut. Bila banyak masyarakat yang mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang dinilai lebih baik berarti tingkat kesadaran masyarakat terhadap pilihan pendidikan yang berkualitas sudah sangat tinggi.
“Untuk bisa memastikan terus berjalannya operasional sekolah-sekolah swasta tersebut atau harus tutup tentu ditentukan dari kepercayaan masyarakat sendiri, dan masyarakat saat ini sudah mempunyai pemahaman atas kualitas pendidikan yang semakin tinggi,” ungkapnya.
Riza menambahkan, sejak dicanangkannya otonomi daerah, jaminan perkembangan dan kesejahteraan guru diserahkan pada masing-masing pengelola sekolah swasta.
Untuk itu, untuk sekolah-sekolah swasta yang masih berdiri saat ini disarankan agar dapat menjaga nama baik dan menjaga kepercayaan dari masyarakat. “Perlu sekali belajar dari sekolah yang mempunyai mutu pendidikan yang dinilai lebih baik,”pungkasnya. (sir)
Selasa, 26 Juli 2011
Hotel Memiliki IPAL Hanya 70%
Hotel Memiliki IPAL Hanya 70%
Palembang
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang mencatat, dari 125 total jumlah hotel yang beroperasi di Palembang, 30% dinilai belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kepala Bidang Penataan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) BLH Kota Palembang Haryadi mengatakan, kebanyakan hotel yang belum memiliki sistem IPAL tersebut berada di kawasan Sukarame. Hotel-hotel tersebut bahkan ada yang berstatus bintang satu dan bintang dua atau setingkat wisma.
“Rata-rata hotel tersebut hanya memakai septic tank biasa, padahal septic tank itu adalah sistem pembuangan untuk skala limbah rumah tangga. Sedangkan hotel kan terhitung pelayanan publik yang dikunjungi banyak orang dengan limbah harian yang tidak sedikit,”kata Haryadi di ruang kerjanya Selasa (26/7).
Pelayanan publik, seperti hotel,rumah makan,rumah sakit, seharusnya memiliki IPAL sendiri. Sebab, tempat umum menghasilkan limbah padat dan cair yang sangat banyak. Limbah-limbah tersebut bersumber dari makanan, lemak, atau deterjen yang cukup sulit diurai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 6/2009 mengenai Aturan Kajian Lingkungan dari BLH.
“Kalau hanya memiliki septic tank berarti tidak ada pengolahan limbah terlebih dulu sebelum limbah tersebut dibuang oleh pihak pengelola usaha.Semestinya, limbah harian harus diolah dulu sebelum dibuang ke saluran air sehingga tidak mencemari lingkungan,” paparnya.
Pihaknya sudah sering memberikan teguran kepada para pengelola hotel.Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Sebagian dari mereka mengaku tidak memahami sistem perizinan pembuatan IPAL,bahkan tidak memahami adanya peraturan mengenai wajibnya pengadaan pengolahan limbah.
Padahal,dalam Perda No 32/2009 sudah diatur adanya sanksi untuk hal yang terkait dengan hal tersebut. “Kami akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Tata Kota Palembang dan Dinas Pariwisata untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin hotel tersebut,”katanya. Haryadi menjelaskan,IPAL terdiri dari atas jenis yang sifatnya terpadu dan satu paket, yakni jenis primer, sekunder, dan tersier. IPAL bertujuan menjaga kebersihan lingkungan di setiap aktivitas pada masing- masing tempat usaha.
“Karena itu, untuk setiap masyarakat yang ingin membangun tempat usaha yang menyangkut pelayanan umum,kami imbau agar dapat memperhitungkan peruntukan lahan dan tujuan usaha itu sendiri, sehingga dapat dikaji bagaimana pembagian lahan untuk posisi IPAL serta lahan hijaunya,”jelasnya. Haryadi menilai kesadaran pengelola hotel untuk mendukung penghijauan kota masih rendah.
Idealnya, hotel-hotel berbintang, memiliki 30% lahan lebih untuk penghijauan. Namun, saat ini baru beberapa hotel saja yang memiliki lahan hijau,yang lainnya masih minim penghijauan. “Kesannya gersang dan tidak hijau. Kami akan terus sosialisasikan perlunya penghijauan ini,”tukasnya.
Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Apriadi S Busri menyatakan, masalah yang ditimbulkan dari pengelola usaha umumnya bersifat standar yakni dari pengolahan limbah cair.
Untuk itu,para pengelola usaha diimbau untuk meminta izin kepada dinas terkait ketika akan membangun sebuah tempat usaha. “Bangunan saluran air seperti got di tempat usaha terkadang tidak tertata dan terjaga. Akibatnya dapat menghambat aliran air, sehingga menjadi tersumbat. Karena itu, kita juga butuh bantuan dari camat dan lurah dalam mengawasi para pengelola usaha.
Bila memang ada yang menyalahi aturan, bisa dilaporkan langsung ke pihak terkait,” katanya. (sir)
Palembang
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang mencatat, dari 125 total jumlah hotel yang beroperasi di Palembang, 30% dinilai belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kepala Bidang Penataan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) BLH Kota Palembang Haryadi mengatakan, kebanyakan hotel yang belum memiliki sistem IPAL tersebut berada di kawasan Sukarame. Hotel-hotel tersebut bahkan ada yang berstatus bintang satu dan bintang dua atau setingkat wisma.
“Rata-rata hotel tersebut hanya memakai septic tank biasa, padahal septic tank itu adalah sistem pembuangan untuk skala limbah rumah tangga. Sedangkan hotel kan terhitung pelayanan publik yang dikunjungi banyak orang dengan limbah harian yang tidak sedikit,”kata Haryadi di ruang kerjanya Selasa (26/7).
Pelayanan publik, seperti hotel,rumah makan,rumah sakit, seharusnya memiliki IPAL sendiri. Sebab, tempat umum menghasilkan limbah padat dan cair yang sangat banyak. Limbah-limbah tersebut bersumber dari makanan, lemak, atau deterjen yang cukup sulit diurai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 6/2009 mengenai Aturan Kajian Lingkungan dari BLH.
“Kalau hanya memiliki septic tank berarti tidak ada pengolahan limbah terlebih dulu sebelum limbah tersebut dibuang oleh pihak pengelola usaha.Semestinya, limbah harian harus diolah dulu sebelum dibuang ke saluran air sehingga tidak mencemari lingkungan,” paparnya.
Pihaknya sudah sering memberikan teguran kepada para pengelola hotel.Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Sebagian dari mereka mengaku tidak memahami sistem perizinan pembuatan IPAL,bahkan tidak memahami adanya peraturan mengenai wajibnya pengadaan pengolahan limbah.
Padahal,dalam Perda No 32/2009 sudah diatur adanya sanksi untuk hal yang terkait dengan hal tersebut. “Kami akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Tata Kota Palembang dan Dinas Pariwisata untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin hotel tersebut,”katanya. Haryadi menjelaskan,IPAL terdiri dari atas jenis yang sifatnya terpadu dan satu paket, yakni jenis primer, sekunder, dan tersier. IPAL bertujuan menjaga kebersihan lingkungan di setiap aktivitas pada masing- masing tempat usaha.
“Karena itu, untuk setiap masyarakat yang ingin membangun tempat usaha yang menyangkut pelayanan umum,kami imbau agar dapat memperhitungkan peruntukan lahan dan tujuan usaha itu sendiri, sehingga dapat dikaji bagaimana pembagian lahan untuk posisi IPAL serta lahan hijaunya,”jelasnya. Haryadi menilai kesadaran pengelola hotel untuk mendukung penghijauan kota masih rendah.
Idealnya, hotel-hotel berbintang, memiliki 30% lahan lebih untuk penghijauan. Namun, saat ini baru beberapa hotel saja yang memiliki lahan hijau,yang lainnya masih minim penghijauan. “Kesannya gersang dan tidak hijau. Kami akan terus sosialisasikan perlunya penghijauan ini,”tukasnya.
Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Apriadi S Busri menyatakan, masalah yang ditimbulkan dari pengelola usaha umumnya bersifat standar yakni dari pengolahan limbah cair.
Untuk itu,para pengelola usaha diimbau untuk meminta izin kepada dinas terkait ketika akan membangun sebuah tempat usaha. “Bangunan saluran air seperti got di tempat usaha terkadang tidak tertata dan terjaga. Akibatnya dapat menghambat aliran air, sehingga menjadi tersumbat. Karena itu, kita juga butuh bantuan dari camat dan lurah dalam mengawasi para pengelola usaha.
Bila memang ada yang menyalahi aturan, bisa dilaporkan langsung ke pihak terkait,” katanya. (sir)
Ayah Jual Bayi kepada Tetangga
Ayah Jual Bayi kepada Tetangga
Palembang
Aksi jual-beli bayi terjadi di Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing Jaya, kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Oleh sang ayah kandung, bayinya dijual kepada tetangga seharga Rp 600.000.
Kejadian terkuak setelah ibu sang bayi, Masnona (28) ,mengetahui jika anaknya yang masih merah itu diasuh orang lain. Kejadian sudah dilaporkan Masnona ke Polsek Lempuing Jaya,sejak 16 April 2011,tetapi sampai sekarang kasus tersebut jalan di tempat.
Polisi sepertinya tidak menindaklanjuti laporan korban. Menurut korban, penjualan bayi terjadi pada Minggu (3/4) yang dilakukan mantan suaminya, Mat Hasan (30), bapak kandung sang bayi bernama AyuAzhari (3 bulan). Karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti polisi, akhirnya Masnona dan keluarga meminta bantuan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perwakilan Sumsel.
Didampingi Kabid Pengaduan masyarakat KPAI Sumsel Rohman Salim, Selasa (26/7) Masnona kembali mendatangi Polsek Lempuing Jaya untuk menanyakan perkembangan laporannya terkait penjualan bayi tersebut.
Masnona mengungkapkan, kronologis aksi penjualan bayi itu terjadi pada April. Saat itu dia baru melahirkan anak keduanya, Ayu Azhari.Karena tidak mampu membiayai anak keduanya itu, mantan suaminya Mat Hasan datang menemuinya untuk meminta izin merawat Ayu. “Saya percaya saja dengan mantan suami. Saya serahkan bayi itu kepada dia karena saya tidak mampu membesarkannya. Saya ini tidak punya pekerjaan tetap.Tak lama kemudian pada Minggu (3/4),saya melihat bayi saya dirawat Cikna dan suaminya, Abdul Rahman, warga Desa Rantau Durian,” kata dia.
Saat itu Masnona tidak curiga kalau anaknya sudah dijual sang suami kepada pasangan Cikna dan Abdul Rahman.”Saya kira waktu itu anak saya hanya dititipkan kepada pasangan Cikna dan Abdul Rahman. Waktu itu saya berniat memberikan uang Rp20.000 kepada Abdul Rahman untuk membantu beli susu.Ternyata besoknya uang itu dikembalikan Abdul Rahman,”tuturnya.
Sambil mengembalikan uang, Rahman mengatakan tidak mau menerima uang yang korban berikan karena bayi itu sudah menjadi miliknya.“Dia (Abdul Rahman) mengaku sudah membeli seharga Rp600.000 dari mantan suami saya. Saat itu saya terpukul dan tidak terima kalau bayi saya diperjualbelikan,”ungkapnya.
Ketua KPAI Sumsel Siti Romla Melalui kabid Pengaduan masyarakat, Rohman Salim, mengatakan, KPAI akan mengawal kasus ini hingga berlanjut ke pengadilan karena pelaku melanggar undang-undang perlindungan anak.
”Kami akan mendampingi pelapor untuk proses hukum ini.Aksi penjualan bayi sangat keterlaluan dan melanggar hukum.Yang menyedihkan, pelakunya adalah bapak kandung,” ungkapnya. (sir)
Palembang
Aksi jual-beli bayi terjadi di Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing Jaya, kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Oleh sang ayah kandung, bayinya dijual kepada tetangga seharga Rp 600.000.
Kejadian terkuak setelah ibu sang bayi, Masnona (28) ,mengetahui jika anaknya yang masih merah itu diasuh orang lain. Kejadian sudah dilaporkan Masnona ke Polsek Lempuing Jaya,sejak 16 April 2011,tetapi sampai sekarang kasus tersebut jalan di tempat.
Polisi sepertinya tidak menindaklanjuti laporan korban. Menurut korban, penjualan bayi terjadi pada Minggu (3/4) yang dilakukan mantan suaminya, Mat Hasan (30), bapak kandung sang bayi bernama AyuAzhari (3 bulan). Karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti polisi, akhirnya Masnona dan keluarga meminta bantuan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perwakilan Sumsel.
Didampingi Kabid Pengaduan masyarakat KPAI Sumsel Rohman Salim, Selasa (26/7) Masnona kembali mendatangi Polsek Lempuing Jaya untuk menanyakan perkembangan laporannya terkait penjualan bayi tersebut.
Masnona mengungkapkan, kronologis aksi penjualan bayi itu terjadi pada April. Saat itu dia baru melahirkan anak keduanya, Ayu Azhari.Karena tidak mampu membiayai anak keduanya itu, mantan suaminya Mat Hasan datang menemuinya untuk meminta izin merawat Ayu. “Saya percaya saja dengan mantan suami. Saya serahkan bayi itu kepada dia karena saya tidak mampu membesarkannya. Saya ini tidak punya pekerjaan tetap.Tak lama kemudian pada Minggu (3/4),saya melihat bayi saya dirawat Cikna dan suaminya, Abdul Rahman, warga Desa Rantau Durian,” kata dia.
Saat itu Masnona tidak curiga kalau anaknya sudah dijual sang suami kepada pasangan Cikna dan Abdul Rahman.”Saya kira waktu itu anak saya hanya dititipkan kepada pasangan Cikna dan Abdul Rahman. Waktu itu saya berniat memberikan uang Rp20.000 kepada Abdul Rahman untuk membantu beli susu.Ternyata besoknya uang itu dikembalikan Abdul Rahman,”tuturnya.
Sambil mengembalikan uang, Rahman mengatakan tidak mau menerima uang yang korban berikan karena bayi itu sudah menjadi miliknya.“Dia (Abdul Rahman) mengaku sudah membeli seharga Rp600.000 dari mantan suami saya. Saat itu saya terpukul dan tidak terima kalau bayi saya diperjualbelikan,”ungkapnya.
Ketua KPAI Sumsel Siti Romla Melalui kabid Pengaduan masyarakat, Rohman Salim, mengatakan, KPAI akan mengawal kasus ini hingga berlanjut ke pengadilan karena pelaku melanggar undang-undang perlindungan anak.
”Kami akan mendampingi pelapor untuk proses hukum ini.Aksi penjualan bayi sangat keterlaluan dan melanggar hukum.Yang menyedihkan, pelakunya adalah bapak kandung,” ungkapnya. (sir)
Gula Komering Segera Beredar
Gula Komering Akan Di-Launching
Palembang
PT Laju Perdana Indah (LPI), anak perusahaan PT Indo Agri, menargetkan memproduksi 120.00 gula untuk memenuhi kebutuhan gula di Sumatera Selatan.
Paling lambat awal Agustus,PT LPI memastikan diri segera berproduksi dan dapat dipasarkan. Selanjutnya, pada tahun pertama, pabrik seluas 21.502 hektare ini memasang target produksi 120.000 ton.
Direktur Operasional LPI Irsan Syamsudin, keputusan mempercepatproduksi dilandasi keprihatinan pihaknya akan kebutuhan gula di Sumsel yang sering bermasalah. Dengan target produksi gula sebesar 120.000 ton selama musim giling rata-rata (April–- Oktober), diharapkan kebutuhangulaSumselpertahunsekitar 112.000 ton dapat tercukupi.
“Selama ini Sumsel belum swasembada gula.Nah,dengan luas lahan yang kita punya itu, produksi gula akan membantu kebutuhan Sumsel.Dengan begitu, kita tidak akan bergantung lagi dengan pasokan dari luar,” kata Irsan kepada wartawan Selasa (26/7).
Irsan menjelaskan, selama ini pasokan gula di Sumsel hanya diperoleh dari Pabrik Gula Cinta Manis sebanyak 30.000 ton milik PTPN VII di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan sisanya diperoleh dari hasil impor. Karena dinilai masih sangat kurang, pihaknya menargetkan memenuhi kebutuhan gula dengan melepas produksi ke pasar tersebut di Sumsel.
Gula tersebut akan dijual di pasaran dalam bentuk kemasan 50 kg dan pemasarannya melalui Indofood Sugar PG (Pabrik Gula) Komering. Meski masih sangat baru, pihaknya mengaku optimistis gula produksinya dapat diterima di pasaran dengan baik.Karena dengan tebu yang berkualitas, gula kristal yang dihasilkan akan memiliki rasa manis yang tak kalah dengan gulagula yang sudah lebih dulu hadir di pasar Sumsel.
Diungkapkan Irsan, pabrik gula tersebut sebenarnya sudah dibangun sekitar 2006 dengan investasi sekitar Rp2 triliun di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).
Saat ini satu unit pabrik gula tersebut tengah persiapan pengantongan perdana pada Agustus mendatang.
Sementara itu, Administrasi Manajer PT LPI Ishar Madi mengatakan, target yang dipatok pihaknya sangat realistis. Hal ini mengacu dari jumlah lahanyangmerekamilikisekitar 21.502 hektare lahan tebu yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU).Namun,yang produktif saat ini baru sekitar 11.083 hektare dan siap untuk diproduksi sekitar 10.600 hektare.
Selain fokus meningkatkan produksi saat ini, kata Ishar, LPI juga tengah gencar menyerap tenaga kerja lokal untuk memaksimalkan target produksi. Meski masih jauh dari kebutuhan, saat ini pihaknya sudah berhasil menyerap sekitar 7700 tenaga kerja lokal di Kecamatan Semendawai Suku III.Mereka terdiri dari 1.500 tenaga kerja tetap,2.200 pekerja saat musim tanam,dan pekerja saat panen 4.000 orang. (sir)
Palembang
PT Laju Perdana Indah (LPI), anak perusahaan PT Indo Agri, menargetkan memproduksi 120.00 gula untuk memenuhi kebutuhan gula di Sumatera Selatan.
Paling lambat awal Agustus,PT LPI memastikan diri segera berproduksi dan dapat dipasarkan. Selanjutnya, pada tahun pertama, pabrik seluas 21.502 hektare ini memasang target produksi 120.000 ton.
Direktur Operasional LPI Irsan Syamsudin, keputusan mempercepatproduksi dilandasi keprihatinan pihaknya akan kebutuhan gula di Sumsel yang sering bermasalah. Dengan target produksi gula sebesar 120.000 ton selama musim giling rata-rata (April–- Oktober), diharapkan kebutuhangulaSumselpertahunsekitar 112.000 ton dapat tercukupi.
“Selama ini Sumsel belum swasembada gula.Nah,dengan luas lahan yang kita punya itu, produksi gula akan membantu kebutuhan Sumsel.Dengan begitu, kita tidak akan bergantung lagi dengan pasokan dari luar,” kata Irsan kepada wartawan Selasa (26/7).
Irsan menjelaskan, selama ini pasokan gula di Sumsel hanya diperoleh dari Pabrik Gula Cinta Manis sebanyak 30.000 ton milik PTPN VII di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan sisanya diperoleh dari hasil impor. Karena dinilai masih sangat kurang, pihaknya menargetkan memenuhi kebutuhan gula dengan melepas produksi ke pasar tersebut di Sumsel.
Gula tersebut akan dijual di pasaran dalam bentuk kemasan 50 kg dan pemasarannya melalui Indofood Sugar PG (Pabrik Gula) Komering. Meski masih sangat baru, pihaknya mengaku optimistis gula produksinya dapat diterima di pasaran dengan baik.Karena dengan tebu yang berkualitas, gula kristal yang dihasilkan akan memiliki rasa manis yang tak kalah dengan gulagula yang sudah lebih dulu hadir di pasar Sumsel.
Diungkapkan Irsan, pabrik gula tersebut sebenarnya sudah dibangun sekitar 2006 dengan investasi sekitar Rp2 triliun di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).
Saat ini satu unit pabrik gula tersebut tengah persiapan pengantongan perdana pada Agustus mendatang.
Sementara itu, Administrasi Manajer PT LPI Ishar Madi mengatakan, target yang dipatok pihaknya sangat realistis. Hal ini mengacu dari jumlah lahanyangmerekamilikisekitar 21.502 hektare lahan tebu yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU).Namun,yang produktif saat ini baru sekitar 11.083 hektare dan siap untuk diproduksi sekitar 10.600 hektare.
Selain fokus meningkatkan produksi saat ini, kata Ishar, LPI juga tengah gencar menyerap tenaga kerja lokal untuk memaksimalkan target produksi. Meski masih jauh dari kebutuhan, saat ini pihaknya sudah berhasil menyerap sekitar 7700 tenaga kerja lokal di Kecamatan Semendawai Suku III.Mereka terdiri dari 1.500 tenaga kerja tetap,2.200 pekerja saat musim tanam,dan pekerja saat panen 4.000 orang. (sir)
Senin, 25 Juli 2011
Palembang sentral narkoba
Palembang, Jadi Sentral Peredaran Narkoba
Palembang
Kota Palembang, ibukota Sumatera Selatan, diduga dijadikan sebagai tempat penjualan berbagai jenis narkoba. Pola hidup metropolis dan banyaknya pendatang menjadi salah satu alasan.
Direktorat Reserse Narkoba dan Bidang Humas Polda Sumsel Rabu (20/7) mengekspos hasil tangkapan narkoba jenis sabu dan ineks setelah sempat menunda, dengan alasan masih dalam proses pengejaran tersangka utama dan menghitung barang bukti hasil sitaan.
Direktur Reserse dan Narkoba Polda Sumsel Komisaris Besar (Kombes) Pol Teguh Priyatno dan Kepala Bidang (Kabid) Humas Kombes Pol Drs Sabaruddin Ginting memimpin acara tersebut di ruang rapat Humas Polda Sumsel.
Dalam ekspos hasil tangkapan diperlihatkan kotak kardus atau paket besar berisi 4 kantong sabu-sabu kualitas satu seberat 3,878 kg dan 38.209 butir,dengan rincian ineks logo bintang biru sebanyak 19.992 butir, ineks biru logo bintang 14.935 butir, 296 ineks pinks kualitas satu berlogo bintang.
Selanjutnya,392 ineks krem berlogo A.Keduajenisineksyang terakhir diduga berasal dari luar negeri. Adapun total hasil tangkapan terbesar Polda Sumsel tersebut senilai Rp10 miliar. Selain itu, petugas berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga (IRT) pengambil paket sabu-sabu di salah satu pul bus antarkota antarprovinsi di bilangan Jalan Kolonel H Barlian, Palembang, atas nama tersangka Mona (34),warga Perumahan Handayani,Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin.
Dirnarkoba Polda Sumsel Kombes Pol Teguh Priyatno mengatakan, keberhasilan jajarannya mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ineks senilai Rp10 miliar beserta tersangka atau kurirnya berkat kerja sama Bareskrim Narkoba Mabes Polri di Jakarta.
”Setelah mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket narkoba dalam jumlah besar,kita langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan menempatkan anggota untuk memantau terus lokasi pengiriman paket tersebut,” ungkapTeguh.
Setelah ditunggu beberapa hari,tepatnya Senin (18/7) sekitar pukul 11.00 WIB,datanglah seorang wanita atau tersangka yang mengambil paket sabusabu di pol bus.
”Setelah dipastikan paket sudah di tangan tersangka, anggota kami di bawah pimpinan Kasabidit II Dit Reserse Narkoba Sumsel AKBP Suwadji dan saya melakukan pengintaian dan mengikuti tersangka sampai di rumahnya.
Saat di rumah itulah, kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba,”tandasnya.
Namun sayang, tersangka utama atau suami tersangka berhasil kabur saat petugas melakukan penggerebekan. ”Ya mau bagaimana lagi tersangka utamanya berhasil kabur. Kami sudah melakukan pengejaran tapi tersangka telah kabur jauh,” tandasnya.
Pihaknya juga masih terus melakukan pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut apakah narkoba tersebut disebarkan di wilayah Sumsel atau hanya sebatas daerah singgah. ”Kami belum tahu apakah untuk Sumsel atau daerah lain.Untuk tersangka kurir dijerat Undangundang Narkoba No 35/2009 tentang narkotika, pasal yang akan kita jerat antara 113 dan 112 dengan ancaman maksimal lima tahun atau semur hidup dan hukuman mati,”ujarnya.
Terpisah, tersangka Mona saat dimintai keterangan tak mau berbicara banyak terkait penangkapannya.”Saya ini hanya ikut suami saja dan saya tidak tahu,tapi memang benar saya yang ambil barang bukti itu,”ujarnya. (sir)
aaaaaaaaaaaaaaa
Palembang
Kota Palembang, ibukota Sumatera Selatan, diduga dijadikan sebagai tempat penjualan berbagai jenis narkoba. Pola hidup metropolis dan banyaknya pendatang menjadi salah satu alasan.
Direktorat Reserse Narkoba dan Bidang Humas Polda Sumsel Rabu (20/7) mengekspos hasil tangkapan narkoba jenis sabu dan ineks setelah sempat menunda, dengan alasan masih dalam proses pengejaran tersangka utama dan menghitung barang bukti hasil sitaan.
Direktur Reserse dan Narkoba Polda Sumsel Komisaris Besar (Kombes) Pol Teguh Priyatno dan Kepala Bidang (Kabid) Humas Kombes Pol Drs Sabaruddin Ginting memimpin acara tersebut di ruang rapat Humas Polda Sumsel.
Dalam ekspos hasil tangkapan diperlihatkan kotak kardus atau paket besar berisi 4 kantong sabu-sabu kualitas satu seberat 3,878 kg dan 38.209 butir,dengan rincian ineks logo bintang biru sebanyak 19.992 butir, ineks biru logo bintang 14.935 butir, 296 ineks pinks kualitas satu berlogo bintang.
Selanjutnya,392 ineks krem berlogo A.Keduajenisineksyang terakhir diduga berasal dari luar negeri. Adapun total hasil tangkapan terbesar Polda Sumsel tersebut senilai Rp10 miliar. Selain itu, petugas berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga (IRT) pengambil paket sabu-sabu di salah satu pul bus antarkota antarprovinsi di bilangan Jalan Kolonel H Barlian, Palembang, atas nama tersangka Mona (34),warga Perumahan Handayani,Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin.
Dirnarkoba Polda Sumsel Kombes Pol Teguh Priyatno mengatakan, keberhasilan jajarannya mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ineks senilai Rp10 miliar beserta tersangka atau kurirnya berkat kerja sama Bareskrim Narkoba Mabes Polri di Jakarta.
”Setelah mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket narkoba dalam jumlah besar,kita langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan menempatkan anggota untuk memantau terus lokasi pengiriman paket tersebut,” ungkapTeguh.
Setelah ditunggu beberapa hari,tepatnya Senin (18/7) sekitar pukul 11.00 WIB,datanglah seorang wanita atau tersangka yang mengambil paket sabusabu di pol bus.
”Setelah dipastikan paket sudah di tangan tersangka, anggota kami di bawah pimpinan Kasabidit II Dit Reserse Narkoba Sumsel AKBP Suwadji dan saya melakukan pengintaian dan mengikuti tersangka sampai di rumahnya.
Saat di rumah itulah, kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba,”tandasnya.
Namun sayang, tersangka utama atau suami tersangka berhasil kabur saat petugas melakukan penggerebekan. ”Ya mau bagaimana lagi tersangka utamanya berhasil kabur. Kami sudah melakukan pengejaran tapi tersangka telah kabur jauh,” tandasnya.
Pihaknya juga masih terus melakukan pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut apakah narkoba tersebut disebarkan di wilayah Sumsel atau hanya sebatas daerah singgah. ”Kami belum tahu apakah untuk Sumsel atau daerah lain.Untuk tersangka kurir dijerat Undangundang Narkoba No 35/2009 tentang narkotika, pasal yang akan kita jerat antara 113 dan 112 dengan ancaman maksimal lima tahun atau semur hidup dan hukuman mati,”ujarnya.
Terpisah, tersangka Mona saat dimintai keterangan tak mau berbicara banyak terkait penangkapannya.”Saya ini hanya ikut suami saja dan saya tidak tahu,tapi memang benar saya yang ambil barang bukti itu,”ujarnya. (sir)
aaaaaaaaaaaaaaa
Garuda Tambah Pneberangan
Antisipasi Sea Games, Garuda Tambah Penerbangan Jakarta-Palembang
Palembang:
Mengantisipasi melonjaknya penmpang, PT Garuda Indonesia cabang Palembang berencana menambah jadwal penerbangan (flight) seminggu sebelum dan sesudah event SEA Games (SEAG) pada November mendatang.
Biasanya Garuda melakukan sembilan kali penerbangan per hari dengan rute Palembang–Jakarta, kini ditambah menjadi 22–24 kali penerbangan. Penambahan kali ini untuk melayani tamu dari negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN dan menjadi peserta SEA Games.
”Garuda Indonesiakan telah ditetapkan sebagai official carrier pemerintah untuk melayanitamuundangan SEAGames, terutama negara tetangga. Khusus penerbangan rute Jakarta–Palembang dan sebaliknya, kemungkinan penambahan saat H-7 sudah berjalan,” ujar General Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Palembang Ryanto A Winarso.
Marketing dan Sales Manager PT Garuda Indonesia Palembang Adhe Rassat menambahkan, saat ini load factor masih berada di bawah rata-rata.
Sesuai karakteristik penumpang domestik, jika telah mengantongi uang lebih, biasanya berkeinginan untuk berangkat. ”Rata-rata traffic penumpang tujuan Palembang– Jakarta secara normal berada dipersentase 75%. Menjelang Lebaran biasanya tidak signifikan peningkatannya,” ungkapnya. (sir)
Palembang:
Mengantisipasi melonjaknya penmpang, PT Garuda Indonesia cabang Palembang berencana menambah jadwal penerbangan (flight) seminggu sebelum dan sesudah event SEA Games (SEAG) pada November mendatang.
Biasanya Garuda melakukan sembilan kali penerbangan per hari dengan rute Palembang–Jakarta, kini ditambah menjadi 22–24 kali penerbangan. Penambahan kali ini untuk melayani tamu dari negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN dan menjadi peserta SEA Games.
”Garuda Indonesiakan telah ditetapkan sebagai official carrier pemerintah untuk melayanitamuundangan SEAGames, terutama negara tetangga. Khusus penerbangan rute Jakarta–Palembang dan sebaliknya, kemungkinan penambahan saat H-7 sudah berjalan,” ujar General Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Palembang Ryanto A Winarso.
Marketing dan Sales Manager PT Garuda Indonesia Palembang Adhe Rassat menambahkan, saat ini load factor masih berada di bawah rata-rata.
Sesuai karakteristik penumpang domestik, jika telah mengantongi uang lebih, biasanya berkeinginan untuk berangkat. ”Rata-rata traffic penumpang tujuan Palembang– Jakarta secara normal berada dipersentase 75%. Menjelang Lebaran biasanya tidak signifikan peningkatannya,” ungkapnya. (sir)
jalintim
Tol Hubungkan Kayuagung-Palembang-Betung Di-Launching saat Opening Sea Games
Palembang:
Momen opening ceremony Sea Games nanti akan diwarnai launching tol pertama di luar pulau Jawa oleh Presiden SBY. Tol ini nantinya akan menghubungkan Kota Kayuagung,Ogan Komering Ilir (OKI), hingga Betung, Kabupaten Banyuasin,di Sumsel.
Rencana jadwal launching pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Sumsel ini diungkapkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin kepada wartawan Selasa (19/7).
Detil pembangunan tol ini diuraikan Asisten II setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Eddy Hermanto. Menurut Eddy Hermanto, untuk merealisasikan pembangunan jalan tol di Sumsel ruas Kayu Agung– Jakabaring; Jakabaring– Alang-Alang Lebar (AAL); AAL–Betung, maka Pemprov Sumsel, Pemkab OKI, dan Banyuasin sepakat membentuk perseroan terbatas (PT) untuk pengelolaan jalan tol nantinya.
”Diharapkan tahun ini terealisasi karena gubernur sudah beberapa kali menghadap presiden. Rencananya 11 November akan di-launching.Semua aturan dan persyaratan sudah terpenuhi,” ujar Eddy.
Eddy menuturkan, investor pembangunan jalan tol, Plus Expressways dari Malaysia, sudah siap. Adapun Pemprov Sumsel bersama Pemkab OKI dan Banyuasin menyiapkan administrasi dan aturan yang berlaku di Indonesia untuk kelancaran pembangunan serta pengelolaan jalan bebas hambatan itu.
”Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan investor.Mereka (investor) sudah mengirim tim konsultan ke Palembang dan menilai pembangunan tol di Sumsel sangat visibel secara ekonomi dalam 1–2 tahun ke depan,” paparnya.
Eddy menerangkan, pembangunan jalan tol dengan panjang 137 km,termasuk lingkar timur, yang menghubungkan ruas Jakabaring–AAL melalui Tanjung Api Api (TAA) diharapkan tiga tahun mendatang selesai.
Pembangunan jalan dengan lebar 2 jalur dan 3 lajur ini rencananya dilakukan dalam tiga tahap yang dimulai dari ruas Kayuagung–Jakabaring. Sebab, saat ini Pemkab OKI dinilai paling siap mulai dari masalah pembebasan lahan, studi kelayakan, hingga detail desain jalan.
Sementara itu,Sekda Kabupaten OKI Ruslan Bahri menyarankan sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu jaringan dan lokasi jalan tol yang akan dibangun sebelum mendapatkan persetujuan presiden.
Termasuk, membentuk regulasi daerah tentang pengelolaan jalan tol. ”Sebab, penetapan jaringan jalan tol yang akan dibangun itulah nantinya menjadi dasar bagi Kabupaten Banyuasin untuk pembebasan lahan,” tandas Ruslan.
Sedangkan,Sekda Kabupaten Banyuasin Parigan HS mengakui, pembangunan jalan tol tersebut mampu menjadi roda penggerak perekonomian Sumsel. ”Kami siap melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” katanya. (sir)
Selasa, 19 Juli 2011
Garuda Tambah Penerbangan Palembang-Jakarta
Antisipasi Sea Games, Garuda Tambah Penerbangan Jakarta-Palembang
Palembang:
Mengantisipasi melonjaknya penmpang, PT Garuda Indonesia cabang Palembang berencana menambah jadwal penerbangan (flight) seminggu sebelum dan sesudah event SEA Games (SEAG) pada November mendatang.
Biasanya Garuda melakukan sembilan kali penerbangan per hari dengan rute Palembang–Jakarta, kini ditambah menjadi 22–24 kali penerbangan. Penambahan kali ini untuk melayani tamu dari negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN dan menjadi peserta SEA Games.
”Garuda Indonesiakan telah ditetapkan sebagai official carrier pemerintah untuk melayanitamuundangan SEAGames, terutama negara tetangga. Khusus penerbangan rute Jakarta–Palembang dan sebaliknya, kemungkinan penambahan saat H-7 sudah berjalan,” ujar General Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Palembang Ryanto A Winarso.
Marketing dan Sales Manager PT Garuda Indonesia Palembang Adhe Rassat menambahkan, saat ini load factor masih berada di bawah rata-rata.
Sesuai karakteristik penumpang domestik, jika telah mengantongi uang lebih, biasanya berkeinginan untuk berangkat. ”Rata-rata traffic penumpang tujuan Palembang– Jakarta secara normal berada dipersentase 75%. Menjelang Lebaran biasanya tidak signifikan peningkatannya,” ungkapnya. (sir)
Tol Pertama di luar Jawa akan Dilaunching
Tol Hubungkan Kayuagung-Palembang-Betung Di-Launching saat Opening Sea Games
Palembang:
Momen opening ceremony Sea Games nanti akan diwarnai launching tol pertama di luar pulau Jawa oleh Presiden SBY. Tol ini nantinya akan menghubungkan Kota Kayuagung,Ogan Komering Ilir (OKI), hingga Betung, Kabupaten Banyuasin,di Sumsel.
Rencana jadwal launching pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Sumsel ini diungkapkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin kepada wartawan Selasa (19/7).
Detil pembangunan tol ini diuraikan Asisten II setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Eddy Hermanto. Menurut Eddy Hermanto, untuk merealisasikan pembangunan jalan tol di Sumsel ruas Kayu Agung– Jakabaring; Jakabaring– Alang-Alang Lebar (AAL); AAL–Betung, maka Pemprov Sumsel, Pemkab OKI, dan Banyuasin sepakat membentuk perseroan terbatas (PT) untuk pengelolaan jalan tol nantinya.
”Diharapkan tahun ini terealisasi karena gubernur sudah beberapa kali menghadap presiden. Rencananya 11 November akan di-launching.Semua aturan dan persyaratan sudah terpenuhi,” ujar Eddy.
Eddy menuturkan, investor pembangunan jalan tol, Plus Expressways dari Malaysia, sudah siap. Adapun Pemprov Sumsel bersama Pemkab OKI dan Banyuasin menyiapkan administrasi dan aturan yang berlaku di Indonesia untuk kelancaran pembangunan serta pengelolaan jalan bebas hambatan itu.
”Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan investor.Mereka (investor) sudah mengirim tim konsultan ke Palembang dan menilai pembangunan tol di Sumsel sangat visibel secara ekonomi dalam 1–2 tahun ke depan,” paparnya.
Eddy menerangkan, pembangunan jalan tol dengan panjang 137 km,termasuk lingkar timur, yang menghubungkan ruas Jakabaring–AAL melalui Tanjung Api Api (TAA) diharapkan tiga tahun mendatang selesai.
Pembangunan jalan dengan lebar 2 jalur dan 3 lajur ini rencananya dilakukan dalam tiga tahap yang dimulai dari ruas Kayuagung–Jakabaring. Sebab, saat ini Pemkab OKI dinilai paling siap mulai dari masalah pembebasan lahan, studi kelayakan, hingga detail desain jalan.
Sementara itu,Sekda Kabupaten OKI Ruslan Bahri menyarankan sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu jaringan dan lokasi jalan tol yang akan dibangun sebelum mendapatkan persetujuan presiden.
Termasuk, membentuk regulasi daerah tentang pengelolaan jalan tol. ”Sebab, penetapan jaringan jalan tol yang akan dibangun itulah nantinya menjadi dasar bagi Kabupaten Banyuasin untuk pembebasan lahan,” tandas Ruslan.
Sedangkan,Sekda Kabupaten Banyuasin Parigan HS mengakui, pembangunan jalan tol tersebut mampu menjadi roda penggerak perekonomian Sumsel. ”Kami siap melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” katanya. (sir)
Langganan:
Postingan (Atom)