Musi Pos

Jumat, 12 Oktober 2012

Oke-oke Saja Kalau Profesional

http://www.shnews.co/detile-9019-okeoke-saja-kalau-profesional.html

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 36, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, untuk memeriksa kepala daerah atau wakil kepala daerah membutuhkan izin presiden, kini dengan putusan MK itu, izin presiden tidak diperlukan lagi.

Putusan MK ini di satu sisi akan mempercepat proses hukum dan menjamin persamaan hukum setiap warga negara, tetapi di sisi lain, juga menyimpan potensi penyelewengan dari kemudahan memeriksa kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sesuai data Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sejak Oktober 2004 sampai September 2012, presiden telah mengeluarkan 176 surat izin penyelidikan pejabat negara yang diajukan Kejaksaan Agung, kepolisian serta Puspom TNI. Sekitar 74 persen dari izin pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus korupsi.

Sementara itu, berdasarkan jabatan, ada 103 izin untuk memeriksa bupati/wali kota, 31 izin pemeriksaan wakil bupati/wakil wali kota, ada 24 izin untuk penyelidikan anggota MPR/DPR, permohonan untuk memeriksa gubernur 12 izin, wakil gubernur tiga izin, anggota DPD dua izin dan hakim Mahkamah Konstitusi satu izin.

Ada beragam tanggapan mengenai putusan dari MK itu. Yang jelas, kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut langsung dengan putusan MK ini. Nah, bagaimana tanggapan dari kepala daerah?

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin ketika ditemui usai mengikuti Upacara HUT TNI di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang (BKB), Jumat (5/10), mengatakan putusan MK itu harus dihormati.

"Sebelumnya, memang pemeriksaan kepala daerah harus seizin presiden. Namun, ketika ada keputusan, yang menyatakan bahwa tidak perlu izin presiden untuk itu, tentu juga harus dihormati. Saya melihat ini sebagai suatu yang positif. Silakan saja, sepanjang tidak dijadikan sebagai alat untuk hal-hal yang mengarah kepada tujuan yang tidak baik, tentu saja oke-oke saja," ujar Alex yang sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI.

Menurutnya, kejaksaan ataupun kepolisian adalah penegak hukum. "Mereka tentu bekerja profesional. Sepanjang profesional, tentu sebagai kepala daerah juga harus menghormati itu,” tuturnya.

Dia juga tidak melihat keputusan ini akan membuka peluang pemerasan oleh penegak hukum kepada kepala daerah. "Intinya, kalau memang sudah begitu mekanismenya ya kita harus mengikuti. Itu saja," katanya.

Terobosan

Bupati Muba Fahri Azhari juga mendukung keputusan ini karena dapat mempercepat proses penyelesaian hukum terhadap kepala daerah yang bermasalah. "Bagi saya, ini justru membuat kepala daerah lebih berhati-hati. Ini suatu terobosan dalam upaya penyelesaian hukum," ujarnya.

Fahri tidak melihat kalau hal itu akan jadi ajang pemerasan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Izin atau tanpa izin presiden, menurutnya, sama saja. Kalaupun terjadi pemerasan tentu bergantung kepada pribadinya. Bedanya, kalau tanpa izin presiden pemeriksaan dan pengusutan bisa cepat sama seperti penanganan terhadap pihak yang lainnya.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko kepada SH, Kamis (4/10) malam, menuturkan, putusan itu bertujuan agar proses hukum seperti penyelidikan maupun penyidikan berjalan cepat, demikian pula dengan prinsip peradilan yang independen, equality before the law, nondiskriminasi, dan peradilan cepat.

Menurutnya, pendapat seperti itu sah-sah saja. Tetapi, ada hal penting lain yang juga perlu dipertimbangkan. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah seperti wali kota, bupati ataupun gubernur juga memerlukan perlindungan dari atasannya.

Wali kota, misalnya, diangkat oleh presiden dan dilantik oleh gubernur. Secara institusi, dia adalah pembantu presiden, yang artinya pula berada di bawah perlindungan presiden.

Jadi, untuk memeriksa wali kota, bupati ataupun gubernur, secara etika tetap memerlukan izin tertulis dari atasannya, dalam hal ini pesiden. Tinggal mekanismenya diatur lebih baik lagi.

Eddy Rumpoko menjelaskan, sekarang ini menjadi seorang kepala daerah bukan dari penunjukan, tetapi dipilih langsung. Harus diakui, banyak dari kepala daerah itu dipilih lebih karena kepopulerannya.

Tetapi, tidak semua wali kota/bupati terpilih itu memiliki kemampuan manajerial di bidang pemerintahan, sehingga tidak tertutup kemungkinan seorang kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya melakukan kekeliruan.

Kekeliruan atau kesalahan semacam itu kan harus dipilah. Tidak bisa langsung dinyatakan sebagai bentuk korupsi. Apalagi kalau kekeliruan itu tersebar di publik karena surat kaleng atau laporan LSM (lembaga swadaya masyarakat) tentu yang tidak kredibel.

Kemudian, turun tim dari penegak hukum langsung melakukan penyelidikan. Karena sudah telanjur diberitakan media, masalahnya jadi bias. Buntutnya bukan lagi kebenaran dan kepastian hukum, tetapi sudah men-judge kepala daerah bersalah sehingga mau tidak mau harus dihukum.

Berdampak

Kondisi ini, katanya, berdampak karena ada kepala daerah yang jadi takut membangun wilayahnya. Takut mengelola keuangan daerah. “Ya itu tadi, karena dia takut dituduh korupsi. Buntutnya, ya rakyat juga yang dirugikan,” tuturnya.

Kondisi seperti itu sebenarnya bisa dihindari kalau mekanisme pemerintahan dan komunikasi/ koordinasi antarlembaga berjalan baik.

Bila kepala daerah diduga melakukan penyimpangan atau kekeliruan, sebenarnya mudah mengeceknya. Tinggal minta lembaga pengawas seperti BPK atau BPKP melakukan tugasnya. Bila dari hasil audit ditemukan ada kekeliruan, ya tinggal diperbaiki sesuai saran yang diberikan BPK.

Terkait ketakutan adanya pemerasan oleh oknum kepolisian atau kejaksaan terhadap kepala daerah, tak perlu dikomentari terlalu berlebihan. Ketika informasi tentang penyelewengan dan korupsi sudah mencuat di area publik, tak perlu polisi maupun jaksa dengan serta-merta memanggil kepala daerah untuk diperiksa.

Masih banyak cara untuk mendapatkan kebenaran material. Misalnya, pihak kepolisian dan kejaksaan bisa langsung berkoordinasi dengan BPK, sehingga bisa ditentukan layak atau tidak sebuah perkara dilanjutkan ke proses hukum.

Bila memang tidak layak, ya pemeriksaan perkara bisa segera diakhiri tanpa harus memanggil dan memeriksa kepala daerah. Semua ini sebenarnya tergantung dari komunikasi antarlembaga.(eka Susanti)

Melayani Tamu Allah, Agar Khusuk Beribadah

Jemaah haji adalah tamu Allah. Melayani tamu Sang Khalik tentu merupakan ibadah tersendiri.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyadari betul pentingnya memberikan layanan dan kemudahan bagi para tamu Allah ini. Maka, sejak 2009 dia menjabat sebagai Gubernur Sumsel, kepada para jemaah calon haji asal Sumsel diberikan bantuan transport sebesar Rp 1 juta.

“Kalau saat ini setara dengan 357 real. Bantuan ini tentu saja sangata berarti bagi para jemaah di tanah suci nanti,” ujar Kakanwil Kemenag Sumsel Drs H Najib Haitami MM dalam laporannya ketrika melepas kloter pertama jemaah haji Sumsel di Asrama Haji, Km 9 Palembang pekan lalu.

Dengan uang transport yang diterima, paling tidak, abisa menambah keyakainan dan percaya diri para jemaah ketika mereka beribadah. Sehingga, gelar hajia mabrur pun diharapkan dapat disandang masing-masing jemaah.

Tahun ini, sedikit 6.356 jemaah haji asal Sumsel diberangkatkan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Bagi Alex, perhatian terhadap pelaksanaan ibadah haji tak sekedara memberikan bantuan transport. Imbauan agar menjaga kesehatan juga disampaikan kepada para jemaah. Karena memang kondisi ditanah air dan di tanah suci sangat berbeda.

“Menjaga kesehatan dan berusaha agar tetap fit harus diusahakan, selaina mengharapkan keridohaan Allah,” ingat Alex Noerdin.

Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini pun menyadari bahwa para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tidak semuanya pernah naik pesawat. Karenanya, bukan hal aneh, kalau ada cerita ada jemaah yang sampai terkejut dan bingung ketika berada di toilet pesawat.

Karenanya, nanti Alex Noerdin akan menyiapkan mock up pesawat (replika ruang pesawat) untuk asrama haji di Palembang. Untuk mewujudkan ide itu butuh dana sampai Rp2 miliar. Tetapi semua dia wujudkan semata-mata agar para calon jemaah haji dapat memanfaatkan fasilitas di dalam pesawat sebelum menuju tanah suci.
“Terutama jamaah dari daerah-daerah, bisa belajar lebih dulu cara memasang sabuk pengaman, menggunakan toilet, serta memakai fasilitas-fasiltas lain. Ini akan membantu mereka saat berangkat ke Tanah Suci,” tutur Alex.
Tidak hanya itu, Alex pun menggagas replika Kabah dan tempat jamaah melakukan ibadah Sa’i yaitu Shafa – Marwah seperti yang ada di tanah suci. Dengan adanya fasilitas yang mirip seperti di Masjidil Haram minimal jamaah calon haji Sumsel tidak terlalu terkaget-kaget saat menghadapi medan sebenarnya.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, asrama haji Palembang punya mock up pesawat sebagai sarana bagi calon jemaah haji memanfaatkan fasilitas di dalam pesawat menuju tanah suci.
Replika Kabah dan Shafa Marwah di Asrama Haji Palembang nanti menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia dan mungkin juga baru yang pertama dibuat di dunia,” kata Gubernur Alex Noerdin usai menghadiri pembukaan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) Sumsel di Aula Handayani, beberapa hari lalu.
Sebelumnya, pelayanan asrama haji pun dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuat tamu–tamu Aallah ini bisa khusuk beribadah sejak awal meninggalkan tanah air.
Dikelola oleh BUMD, Swarnadwipa, pelayanan haji tergolong cukup murah disbanding fasilitas yang tersedia. Bahkan, kini pun disediakan beberapa kamar VVIP sehingga beberapa kepala daerah sekitar Sumsel yang juga berangkat dari Embarkasi Palembang dapat menginap di asrama haji.
Kakanwil Kemenag Sumsel Najib Khaitami mengakui, pelayananan dan fasilitas yang diberikan Pemprov Sumsel terhadap pelaksanaan ibadah haji sudah diberikan sejak awal Alex Noerdin menjabat Gubernur tahun 2009 lalu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Syofwatillah Mohzaib pun memuji pelayanan yang diberikan pelaksana haji di Sumsel. “
Itu disampaikan saat memantau pelepasan jemaah haji Kloter 1. Tidak hanya itu, anggota DPR RI Dapil Sumsel ini juga melihat dari dekat kondisi asrama haji dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji.

“Secara umum kesiapan asrama haji sudah bagus dan jemaah terasa nyaman,” katanya.
Pelapasan JCH kloter pertama embarkasi Palembang dilaksanakan di Asrama Haji disaksikan unsur Muspida seperti Ketua DPRD SUmsel, Komisi VIII Anggota DPR RI, Kapolda, Ketua Pengadilan dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel. (***)

Sumsel Terefisien Gunakan Energi

Palembang, Sinar Harapan

Pemerintah Denmark menilai Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi terbaik dalam kegiatan penguatan kapasitas bidang efisiensi dan konservasi energi. Kendati merupakan daerah yang kaya akan sumber daya energi, Sumsel tetap komitmen dalam efisiensi energi.

Hal itu dikemukakan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Martin Hermann di sela-sela penyerahan penghargaan Public Award in Energy Efficiency kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Hotel Manhattan Jakarta,Sabtu (6/10).

Menurut Martin, Pemprov Sumsel sangat berkomitmen dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan tentang pentingnya hemat energi, penyiapan satuan tugas hemat energi, aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan hemat energi, serta implementasi hemat energi di kantor pemerintahan daerah.

Sembilan provinsi di Indonesia masuk nominasi atas seleksi dan penilaian Energy Efficiency in Industrial, Comercial and Public Sector (EINCOPS) selama 6 bulan sejak April 2012 oleh Expert and Trainer, yang merupakan lembaga kerjasama antara Pemerintah Denmark dan Indonesia. Hasilnya, Sumatera Selatan menjadi provinsi terbaik untuk Regional Sumatera, sedangkan Jawa Tengah untuk Regional Jawa dan Bali serta Sulawesi Utara untuk Regional Kalimantan dan Sulawesi.

Reward yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan merupakan bukti bahwa aparatur pemerintahan di Sumatera Selatan telah menyadari pentingnya berhemat dalam penggunaan energi, mengkonservasi energi yang ada serta mengantisipasi kelangkaan energi di masa mendatang. Salah satu indikator dari penilaian tersebut di antaranya tingginya komitmen dan perhatian kepala daerah untuk melakukan kegiatan efisiensi energi di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat dijadikan contoh oleh daerah lain di Indonesia.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin didampingi Staf Khusus Gubernur Bidang Energi Najib Asmani dan Kepala Dinas Pertambangan dan SDM Sumsel Robert Heri diitemui usai menerima penghargaan mengatakan, bahwa pemanfaatan energi gas dan batubara di Sumatera Selatan dengan pertimbangan selain untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial juga untuk keberlanjutan di masa akan datang.

Sebagai gambaran, Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional mempunyai cadangan gas alam sebesae 24,18 TSCF atau sebesar 6,29% dari cadangan nasional, dengan produksi sebesar 0,29 TSCF atau sebesar 9% dari produksi nasional. Selain gas alam terdapat juga cadangan minyak sebesar 757,4MMSTB atau 0,88% dari cadangan nasional, dengan produksi sebesar 22,93 MMSTB atau sebesar 9% nasional.“Gas alam dari Provinsi Sumatera Selatan diekspor untuk kebutuhan Singapura dan Cina,”katanya.

Selanjutnya menurut Alex Noerdin, sebagai bentuk keseriusan Sumsel dalam kegiatan penurunan emisi dari berbagai sektor, sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2020. Rencana aksi tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Program dan kegiatan hemat energi secara jelas sudah dicantumkan dalam RAD tersebut yang harus terukur, terlaporkan dan terverifikasi. Kegiatan efisiensi penggunaan energi telah banyak dilakukan di Sumsel. Sumsel adalah provinsi pertama yang telah menyiapkan Stasiun Bahan Bakar Gas (BBG) dan memberikan subsidi konverter bagi kendaraan umum. “Kegiatan lainnya di-rencanakan untuk membuat suatu Model Desa Mandiri Energi dengan mencari alternatif penggunaan energi biofuel serta Model Hunian dan Kantor Hemat Energi, ”sebutnya. (sir)

Hujan Buatan Sekaligus Atasi Kekeringan

Palembang,

Belum berhasilnya tim penanggulangan darat dan water bombing menjangkau daerah pinggiran pantai di Provinsi Sumsel, membuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan buatan.

Cara ini dilakukan guna mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan titik panas (hotspot) di Sumsel yang terus meningkat. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kebakaran yang lebih luas di lahan gambut, terutama daerah terpencil.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menuturkan, hujan buatan ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi kebakaran dan kabut asap yang dirasa semakin mengganggu aktivitas masyarakat. "Ini juga menjawab permintaan masyarakat yang menginginkan hujan (buatan),” katanya

usai menghadiri pelepasan operasi udara TMC, di halaman VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Minggu (7/10).

Adapun manfaat lain dari hujan buatan ini, lanjut Alex, bukan hanya mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semata, melainkan juga menanggulangi kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Yulizar Dinoto menyampaikan, dua area lahan gambut yang saat ini sulit dipadamkan oleh tim penanggulangan darat,yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Banyuasin.

“Persisnya di pinggiran pantai selatan OKI dan di Pulau Rimau Banyuasin. Dua kawasan itu,tim darat tidak dapat menjangkau lahan gambut yang terbakar. Selain sangat luas, letaknya juga berada di pelosok, oleh karena itu diperlukan hujan buatan,” ungkapnya.

Kendati telah ada hujan buatan, dia memastikan, tim penanggulangan darat akan tetap diterjunkan ke lapangan, mengikuti jadwal beroperasinya hujan buatan yang dilakukan BPPT.“Tim darat akan terus beroperasi hingga masuk musim hujan,”pungkas dia.

Kepala UPT Hujan Buatan BPPT F Heru Widodo mengatakan, hujan buatan dilakukan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk permintaan dari Pemprov Sumselperminyakan

"Kami akan melakukan penyemaian (hujan buatan) di beberapa daerah yang memiliki titik api dan sulit dijangkau, baik oleh tim darat maupun water bombing,” ujarnya.

Operasi ini, kata Heru, akan berlangsung selama 15 hari dengan menggunakan satu unit pesawat jenis CASA 212- 200 milik TNI AD, dan dapat dilanjutkan atau diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan. Setiap harinya akan dilakukan penyemaian 800 kg hingga 1 ton garam di udara. “Anggaran yang dikucurkan untuk melakukan hujan buatan di Sumsel ini berjumlah Rp1,3 milliar. Di mana, setiap harinya menghabiskan dana sekitar Rp113-114 juta yang berasal dari BNPB,” kata dia.

Terkait curah hujan yang terjadi di Sumsel beberapa hari terakhir, dia mengaku,hujan tersebut terjadi akibat adanya badai di daerah Kalimantan yang terbawa ke daerah Indonesia bagian barat. Akibatnya, di beberapa wilayah, seperti Sumsel, Lampung, dan Jawa mengalami hujan. “Hujan yang ada saat ini hanya terjadi beberapa waktu saja,karena saat ini belum masuk musim penghujan.Oleh karena itu, hujan buatan ini tetap kita lakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas,” papar dia. (sir)

Pendidikan Gratis untuk Semua

Pendidikan Gratis untuk Semua

Siapa yang tidak mau gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.

Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Apakah ini bisa? Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa komponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Dua program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis.
Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat gratis pertama di Indonesia dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik yang tercepat dilakukan Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin dalam 81 hari sejak dilantik, 7 November 2008.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, bukan soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat gratis adalah yang pertama kali dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Dan sekolah gratis yang dilaunching 26 Maret 2009.

Berbeda

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.

Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakuan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.

Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.

Perda itu memngatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.

Bagi Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.

Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

Program sekolah gratis di Sumsel dimaknai sebagai bebasnya orang tua dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah yang selama ini dipungut oleh sekolah kepada orang tua murid. ”Selanjutnya biaya tersebut diganti/dibayar oleh pemerintah dengan besaran tertentu berdasarkan kebutuhn dasar setiap anak per bulan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di suatu jenjang pendidikan,” kata Alex Noerdin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah. Jadi dana pendidikan sekolah gratis ini dianggarkan di APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Besaran dana bantuan operasional siswa tahun 2012 untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan atau Rp 120.000 per tahun, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan atau Rp 180.000 per tahun, SMA/MA Rp 100.000 per siswa per bulan atau Rp 1.200.000 per tahun, dan SMK, nonteknologi Rp 150.000 per siswa perbulan atau Rp 1.800.000 per tahun; untuk teknologi Rp 200.000 per siswa perbulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dana program sekolah ini dibiayai sharing APBD Sumsel dan APBD kabupatn/kota. Contoh, untuk siswa di Palembang misalnya. Dana Rp 10.000 per siswa per bulan, dianggarkan di APBD Sumsel Rp 8.100 dan APBD Palembang Rp 1.900. Dana Rp 15.000 untuk siswa SMP/MTs, Rp 15.000 dianggarkan APBD Sumsel Rp 12.200 dan APBD Palembang Rp 2.800. SMA/MA Rp 100.000, diangarkan di APBD Sumsel Rp 81.500 dan APBD Palembang Rp 18.500. SMK Teknik Rp 200.000/siswa/bulan, dianggarkan APBD Sumsel Rp 163.000 dan sisanya Rp 37.000 dianggarkan di APBD Palembang.

Sharing ini tidak sama, seperti di Empat Lawang, Dana Rp 10.000 per siswa per bulan, dianggarkan di APBD Sumsel Rp 7.000 dan APBD Empat Lawang Rp 3.000. Dana Rp 15.000 untuk siswa SMP/MTs, Rp 15.000 dianggarkan APBD Sumsel Rp 10.500 dan APBD Empat Lawang Rp 4.500. SMA/MA Rp 100.000, diangarkan di APBD Sumsel Rp 70.000 dan APBD Palembang Rp 30.000. SMK Teknik Rp 200.000/siswa/bulan, dianggarkan APBD Sumsel Rp 140.000 dan sisanya Rp 60.000 dianggarkan di APBD Empat Lawang.

Program sekolah gratis ini ditunjang juga oleh BOS yang untuk siswa SD sebesar Rp 580.000 per tahun/siswa, SMP/MTs Rp 710.000 per tahun/siswa, dan SMA/MA Rp 120.000 per tahun/siswa.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.

Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.

Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin tiga tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2011/2012 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Sejak 2008, APK SD mencapai 102,03 persen, Tahun 2010 APK meningkat 102,21 persen, dan 2011 APK 101,43 persen. Begitupun dengan dengan APM (Angka Partisipasi Murni) tahun 2009, hanya 95,01 persen, 2010 menjadi 95,14 persen, dan tahun 2011 95.36 persen.

Angka putus sekolah juga meningkat, kalau tahun 2009 0,45 persen, 2010 turun 0,38 persen, dan 2011 menyiskan 0,31 persen.

Di tingkat SMP/MTS, APK juga meningkat. Kalau 2009 94,01 persen, meningkat menjadi 96,06 persen di tahun 2010, dan 96,36 persen di tahun 2011. APM juga meningkat, 81,60 persen di tahun 2009, meningkat menjadi 83,07 persen di tahun 2010, dan 83,94 persen tahun 2011. Begitupun angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs, kalau tahun 2009 0,86 persen turun menjadi 0,76 persen di tahun 2010, dan 0,63 persen di tahun 2011.

Di tingkat SMA/MA/SMK, APK juga meningkat. Kalau 2009 79,52 persen, meningkat menjadi 80,04 persen di tahun 2010, dan 81,27 persen di tahun 2011. APM juga meningkat, 56,27 persen di tahun 2009, meningkat menjadi 67,03 persen di tahun 2010, dan 68,32 persen tahun 2011. Begitupun angka putus sekolah di tingkat SMA/MA/SMK, kalau tahun 2009 1,04 persen turun menjadi 1,02 persen di tahun 2010, dan 0,99 persen di tahun 2011.

Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 186 miliar (6 bulan) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp 330 milyar, Rp 360 milyar tahun 2011 dan Rp 432 milyar tahun 2012.

dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa. (….)

Mungkin bisa diboks::::

Indikator Keberhasilan

- APK SMA/sederajat mencapai 95% pada tahun 2016

- Angka drop out berada di bawah 1 persen, sudah tercapai 2011 dan akan ditekan menjadi lebih kecil tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan

-Keterlambatan pencairan dana sekolah gratis disebabkan olehberubahnya mekanisme penganggaran dan penyaluran dana.

- Masih terdapat sekolah-sekolah yang memberlakukan pungutan biaya misalnya pada saat awal tahun jaran dan persapan siswa mengikuti ujian nasional.

- Masih terdapat sekolah swasta yang dengan alasan tertentu (misalnya peningkatan gaji guru) memberlakukan pungutan.

- Ada kabupaten/kota yang belum memenuhi komitmen dan sharing yang disepakati.

******Data-data APK, APM dan angka Puus sekolah mungkin bisa dibuat grafik.....

Kasus Limbang Jaya, Penembakan Warga Atas Perintah Komandan Brimob

Palembang, Sinar Harapan

Kepala Detasemen (Kaden) C Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumsel Kompol Barliansyah ternyata memerintahkan anggotanya menembak ke arah warga saat bentrok di Desa Limbang Jaya Ogan Ilir (OI),27 Juli lalu.

Hal ini terungkap dalam lanjutan sidang disiplin yang memeriksa Barliansyah di ruang Catur Cakti Gedung Anton Sudjarwo Polda Sumsel Jumat (5/10).

Dalam kasus ini, seorang bocah, Angga (12) ditemukan tewas dengan lukan tembakan dan beberapa warga terluka.

“Awalnya Kaden mengimbau warga melalui megaphone agar tidak anarkistis,tapi tidak didengar. Karena terancam, Kaden C memerintahkan anggota Brimob menembakkan peluru karet pantul ke tanah,” ungkap Briptu M Yohanes, salah seorang saksi dalam sidang yang dipimpin Wakapolda Brigjen M Zulkarnain tersebut.

Sementara penuntut umum AKBP Nuryanto menyatakan Kompol Barliansyah telah melanggar Pasal 4 PP No 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelumnya, Kapolres, wakapolres dan Kabag Operasi Polres OKI juga sudah diperiksa dalam sidang disiplin di Mapolda Sumsel.

LPSK

Sementara itu, terhadap penanganan kasus bentrok warga di lahan PTPN VII, warga telah meminta perlindungan nLSPK. Atas keputusan paripurna LPSK yang menerima permohonan perlindungan 4 orang korban penembakan Limbang Jaya, Lili Pintauli anggota LPSK datang membawa 3 orang staff dan psikolog menemui 4 korban tersebut di desanya menjelaskan prihal terkait perlindungan yang diberikan. Hadir juga dalam pertemuan itu Tim Kuasa Hukum korban dari TAHTA, Walhi Sumsel, dan Direktur WCC Palembang Yeni Roslaini Izzi.

“Ya kedatangan kami untuk menindaklanjuti keputusan paripurna LPSK, perlindungan kami berikan kepada 4 orang korban penembakan berupa hak prosedural hukum yakni pendampingan dlm setiap tingkat pemeriksaan” ungkap Lili Pintauli.

Sementara terkait pengaduan korban ke Polda Sumsel sebulan yang lalu, telah dipanggil tiga orang sebagai saksi yang rencananya akan diperiksa tanggal 8 Oktober 2012, dipercepat pemeriksaannya Jumat 5 Oktober 2012. Mualimin, SH Koordinator TAHTA mengatakan “pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dilakukan besok (hari ini), agar prosesnya bisa lebih cepat dan kebetulan juga tim dari LPSK masih ada di Palembang," ujarnya. (Sir)

Telantarkan Penumpang, Garuda Didemo YLKI

Diilai sering menelantarkan penumpang tanpa kompensasi dan info yang jelas, Kantor Maskapai Garuda Indonesia Palembang didemo puluhan massa dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel, Kamis (11/10).

Mereka mendesak pimpinan Garuda Indonesia diganti karena dinilai tidak profesional. Koordinator aksi sekaligus Ketua YLKI Sumsel, Taufik Husni, dalam orasinya menyatakan manajemen Garuda Indonesia berdasarkan laporan konsumen telah melanggar UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Menurutnya, dari pengaduan yang masuk ke YLKI Sumsel, pelayanan maskapai Garuda banyak dikeluhkan. Diantaranya, petugas Garuda di bandara sering tidak memberikan kejelasan informasi terkait keterlambatan keberangkatan pesawat yang memakan waktu hingga berjam-jam.

Selain itu, Garuda juga dinilai tidak memenuhi kewajiban memberikan kompensasi sesuai Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Angkutan Udara.

“Sesuai peraturan menteri, konsumen harusnya diberikan kompensasi kalau delay lebih dari 30 menit dampai 90 menit.Tapi di bandara, kami selaku konsumen Garuda sering tidak diberikan informasi jelas,” papar Taufik.

Selain itu, Garuda juga dituding melanggar hak konsumen karena tidak menginformasikan keterlambatan lebih dulu. Akibatnya, calon penumpang yang tidak tahu adanya delay terlantar di bandara.

General Manager Garuda Indonesia Palembang, Doni Widojoko, mengatakan keluhan YLKI menjadi koreksi pihaknya. Namun untuk soal keterlambatan keberangkatan maupun kedatangan, perusahaan hanya menerapkan SOP, khususnya jika keterlambatan diakibatkan buruknya cuaca.

“Pagi tadi (kemarin) ada delay. Garuda tidak ada toleransi kalau soal keselamatan. Kami tidak akan ambil resiko, apalagi tadi pagi jarak pandang hanya 200-400 meter. Tapi kalau delay karena weather (cuaca) kami tidak wajib memberikan kompensasi,”jelasnya.

Penerbangan Tertunda

Sementara akibat tebalnya kabut asap menyelimuti Kota Palembang sejak pukul 06.00- 10.00 WIB, kemarin tercatat delapan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II tertunda, baik keberangkatan maupun kedatangan.

Kedelapan penerbangan yakni, Garuda Indonesia GA 110 yang berdasarkan jadwal harusnya landing pukul 06.55 WIB, baru landing pukul 10.48WIB atau delay237 menit, GA 112 berdasarkan jadwal 08.55 WIB landing pukul 09.56 WIB atau delay 64 menit.

Kemudian Lion Air JT 340 berdasarkan jadwal landing pukul 08.00 Wib baru landing pukul 10.03WIB atau delay123 menit. Begitu juga Sriwijaya Air SJ 082, seharusnya landing pukul 07.50 WIB, baru landing pukul 0852 atau delay 62 menit.Terakhir, pesawat Sriwijaya Air SJ 881 tujuan Pangkal Pinang-Palembang berdasarkan jadwal seharusnya landing pukul 09.55 WIB, baru landing pukul 10.56 WIB atau delay 61 menit. Semua pesawat terunda keberangkatannya lantaran jarak pandang di bandara SMB II hanya 200-400 meter.

Demikian untuk kedatangan dari Jakarta-Palembang,beberapa pesawat tercatat tidak dapat mendarat di SMB II yaitu Garuda Indonesia 115 yang yang harusnya take off pukul 09.00 WIB,baru bisa pukul 11.00 WIB atau delayselama 80 menit.Lion Air JT 341 berdasarkan jadwal take off pukul 08.35 WIB,harus take offpukul 11.02 WIB,atau delay selama 147 menit.Kemudian Lion Air 1341 yang berdasarkan jadwal take off pukul 07.10 WIB, baru take off pukul 08.06 WIB atau delay selama 56 menit. (sir)

Guru se-Sumsel Dilatih Mendidik dengan Ramah

Palembang,

Sumsel pionir dalam program sekolah gratis. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga memberi perhatian kepada pendekatan pembelajaran.

"Terutama kepada anak-anak berkebutujan khusus," ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketika meninjau pelatihan pendidikan inklusif bagi para kepala sekolah dan guru SD se-Sumsel, Kamis (11/10) di Hotel Duta.

Pelatihan ini sudah dilaksanakan sejak tiga tahun lalu. Hingga kini, menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana sudah 60 sekolah se-Sumsel mendapat pelatihan ini.

Tahun ini, 30 sekolah dari 15 kabupaten kota diikutsertakan mengikuti pelatihan. "Masing-masing sekolah mengirim kepala sekolah dan 3 guru. Sehingga total berjumlah 120 oerang guru. Mereka ini diharapkan bisa menularkan pendekatan inklusif ini kepada guru di sekolah lain. Terutama di kelas-kelas awal, yakni kelas I dan II," papar Ade.

Ditambahkan Ade Karyana, dengan pendekatan inklusif yang menonjolkan cara mengajar yang ramah, siswa juga tidak boleh diperkenankan mengalami diskriminasi.

"Apakah mereka memiliki kelainan fisik, kemampuan ekonomi, maupun tinggal di daerah harus mendapat pendidikan yang sama," tuturnya.

Gubernur Sumsel Alex Nerdin sempat menyaksikan peragaan cara mendidik inklusif dari seorang peserta .........

"Kita bisa belajar berhitung menggunakan kotak hitung. Mari kita hitung, bagaimana menjumlahkan dengan mudah....,' tuturnya sembari praktik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

Anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan khusus. Untuk itulah, guru-guru se-Sumsel diberi bekal pendekatan pendidikan inklusif.

Menanggapi pertanyaan Ramadani peserta dari SDN 49 Lubuklinggau soal seluruh guru bisa diikutsertakan pelatihan inklusif, Gubernur menyatakan tahap awal diseleksi beberapa guru dari berbagai sekolah. "Nantinya anda-anda lah yang terpilih ini diharapkan bisa berbagi dengan guru-guru yang lain," ujar gubernur

Warga OKI Terima Kasih Atas Program Sekolah dan Berobat Gratis

Kayuagung;

Warga empat kecamatan di Ogan Komering Ilir (OKI) mengucapkan terima kasih atas program sekolah gratis dan berbat gratis yang telah digagas Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin.

Sebagai bentuk terima kasihnya, mereka mendukung agar Alex Noerdin mencalonkan kembali dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang. Mereka bahkan menyatakan kesiapan untuk memenangkan kembali.

"Anak- anak kami bisa menikmati sekoah gratis, keluarga kami juga merasakan manfaat berobat gratis," ujar mar Dani dalam sambutannya saat kunjungan Gubernur Sumsel ke desanya, Awal Terusan.

Kehadiran Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin di tengah-tengah warga Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Jejawi, Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (11/10), seolah mengobati kekecewaan terhadap para pemimpin lainnya yang tak pernah hadir di antara mereka.

”Berjanji akan datang, ternyata mereka hanya mengirim wakilnya,” ujar Umar Dani, tokoh masyarakat Desa Awal Terusan, SP Padang.

Kehadiran Alex Noerdin bersama istrinya Hj Eliza Alex memang disambut antusias warga. Sebagian ibu-ibu bahkan terlihat terharu karena mereka bisa bersalaman dengan gubernur.

Umar Dani bahkan, mempersembahkan pantun untuk Alex Noerdin ketika menyampaikan sambutan di Mesjid Baiturahman, Desa Awal Terusan.

”Marilah kita membeli telur,

belilah telur putih yang asin

Marilah kita pilih gubernur

Pilihlah hanya gubernur Alex Noerdin”

”Bagaimana Pak, pantunnya, kami yakin karena Bapak selama ini telah memimpin dengan jujur dan adil,” kata Omar Dani.

Sambutan warga yang tulus, menurut Omar Dani, karena selama ini memang program kesehatan dan berobatgratis telah dirasakan oleh masyarakat. ”Kami bisa menikmati sekolah karena tidak lagi dibebani biaya. Begitu pun pengobatan dapat dinikmati juga tanpa perlu memikirkan biaya. Karenanya, wajar kalau atas yang telah dinikmati itu, warga mengucapkan terima kasih. Dan mendukung serta mendoakan agar Bapak Gubernur bisa mencalonkan kembali dan bisa terpilih kembali,” ujar warga Dusun V, Desa Awal Terusan ini.

Dalam kesempatan itu, Alex Noerdin dan rombongan selain menemui warga di Masjid Baiturahman, Awal terusan, juga menemui warga di Mesjid Jamik, SP Padang.

”Saya sengaja datang menemui warga, istilahnya bejerom. Nak minta tolong, minta dukung, dan minta direstui. Saya datang bersama istri saya, H Eliza. Terima kasih atas perkenan warga yang telah mengajukan permohoan agar saya maju kembali,. Lalu siap mendukung dan siap pula memenangkan saya,” kata Alex Noerdin.

Alex Noerdin di Mesjid Baiturahman menyerahkan bantuan peralatan olahraga, peralatan rebana, bantuan pembangunan mesjid, bantuan bagi dua anak yatim Andi dan Nada, serta bantuan paket sembako.

Sementara di Mesjid Jamik, kepada jemaah pengajian Alhidayah, Alex memberikan bantuan peralatan rabana. Kepada pemudanya, membantu peralatana olahraga. Serta, memberikan hadiah umrog kepada Kades settempat Abu Yazid Robani.

”Semoga semua yang diberikan bisa memberikan manfaat serta berkah,” ujar Alex Noerdin.

Alex meyampaikan kepada warga, bahwa di periode kedua nanti, program kesehatan dan berobat gratis tidak sekedar gratis tetapi akan diupayakan lebih berkualitas. ”Berbagai kelemahan dala pelaksanaan akan diperbaiki sehingga masyarakat akan merasakan manfaat berlipat. Semuanya, untuk masyarakat,” janjinya yang disambut aplaus dan tepuk tangan warga.

Bagi Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun sebelumnya, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun 2002 setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnujar menggambarkan bagaimana sekolah gratis ketika diterapkan di Muba.

Lalu ketika terpilih sebagai Gubernur Sumsel, program sekolah gratis pun diterapkannya. Dan terbukti bisa mendongkrak Pendidikan. Data di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel

sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin tiga tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana mengatakan, tahun ajaran 2011/2012 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Angka putus sekolah juga meningkat, kalau tahun 2009 0,45 persen, 2010 turun 0,38 persen, dan 2011 menyiskan 0,31 persen.

Pemprov Sumsel Mediasi Sengketa Lahan TNI AU-Warga

PALEMBANG---Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Alex Noerdin meminta sengketa lahan antara TNI Angkatan Udara dan Warga Kelurahan Talang Betutu, Talang Jambe, Sukodadi dan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame Palembang minta diselesaikan melalui jalur mediasi.

Untuk mempercepat jalur mediasi ini Alex Noerdin, akan melakukan langkah cepat dengan memanggil para pihak yang bersengketa yaitu TNI AU dan warga empat Kelurahan di Sukarame untuk mencari solusi terbaik.

“Saya telah berbicara langsung dengan Danlanud Palembang untuk tidak melakukan kegiatan pengusiran terhadap warga sebelum dilakukan mediasi dengan warga,” ujar Alex Noerdin, Kamis (10/10) di Griya Agung Palembang.

Menurut Alex kegiatan TNI AU yang ingin melakukan pengusir harus dihentikan sebelum adanya kesepakatan dan jika ini dilakukan maka, bisa tidak mungkin dapat menimbulkan persoalan konflik yang lebih besar.

“Kita meminta semua pihak menahan diri, sehingga tidak memancing konflik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak,” tegas Alex.

Alex sendiri mengaku sangat sedih jika ada warga yang tergusur oleh suatu kekuasaan, apalagi sampai terjadi korban jiwa maupun harta. “Ini harus kita cari jalan terbaik, sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelas Alex Noerdin.

Sementara itu Ketua Forum Warga Bersatu Hak Asasi Manusia, M Syarifudin mengaku sangat senang dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. karena selama ini warga empat kelurahan telah melakukan berbagai upaya untuk meminta perlindungan hukum.

“Kami tidak menyangka, kalau perhatian seorang Gubernur Alex Noerdin begitu besar terhadap warga Kota Palembang, dan beliau mau menyelesaikan sengketa lahan ini dengan cara mediasi, Persoalan ini juga telah kami laporkan ke DPR RI,” ujar Syahrifudin.

Menruut Syarifudin sebelumnya persoalan ini telah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Palembang, sebanyak dua kali dan tidak pernah ada tanggapan serius, bahkan Walikota maupun pejabat lainnya tidak pernah ketempat Kami.

“Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang maupun pejabat lainnya tidak pernah memperhatikan warganya,” tegasnya.

Syarifudin juga mengakui bahwa forum ini dibentuk oleh warga empat kelurahan, sebagai wadah untuk membelah hak warga yang tertindas dan ini murni semuanya anggotanya dari warga bukan LSM.

“Ini adalah wadah resmi dari warga empat kelurahan dan bukan LSM, jadi kalau ada yang ingin informasi silakan datang ke kami, kalau tidak ada forum ini kami khawatir akan disusupi oleh provokator,” jelasnya.