Tradisi Tutur Masih Diminati Anak Daerah
Palembang: Tradisi tutur ternyata masih diminati anak-anak. Terlihat dari antusias siswa SMP se-Sumsel mengikuti Lomba Tutur Sastra Lisan siswa SMP se-Sumsel yang di gelar di Atrium Palembang Indah Mal (PIM) selama dua hari lalu.
Sedikitnya 67 siswa dari berbagai SMP di Sumsel mengirimkan utusannya. Dari 15 kabupaten/kota di Sumsel hanya tiga yang tidak mengirim, yakni Muba, Pagaralam, dan OKI.
Tampil di panggung, anak-anak ini tidak canggung lagi. Meski memang ada sebagian anak yang terlihat tidak hapal naskah cerita atau ada yang tampil seadanya.
Tetapi sebagian tampil memikat, dengan gaya penuturan yang menarik, dilengkapi dengan aksesoris pendukung cerita serta berpakaian adapt atau.
Berbagai cerita lisan dibawakan, mulai dari kisah asmara Pulau Kemarau, sejarah perahu bidar, Si Mata Empat dan si Pahit Lidah, Bujang Jelihim, Bujang Kurap, atau beberapa legenda dari daerah asal mereka.
Dari even ini terlihat bahwa anak-anak ternyata masih bisa menerima dan melestarikan sastra local dan tradisi local. Itulah memang yang diharapkan bias terus dikembangkan dari even ini, seperti dikemukakan Abu Hanifah, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini kerika menutup kegiatan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Edi Karyana yang berhalangan hadir.
“Kami berharap melalui pelestarian dan pengembangan cerita rakyat anak-anak dapat menyerap tata nilai yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Tim Juri, Yudhy Syarofi. Menurutnya, melalui even ini diharapkan memang akan dapat juga ditemukan sosok atau figure anak-anak yang bias menularkan tutur cerita rakyat. Sehingga, anak-anak yang lai juga semakin terpikat.
Dari segi kuantitas, memang peserta berkurang disbanding tahun lalu yang mencapai lebih dari 120 peserta. Tetapi dari minat dan antusias peserta serta kemampuan masih bisa diacungi jempol.
Dari hasil lomba yang digelar selama dua hari Senin-Selasa (27-28/7), terlihat juara pertama hingga juara ketiga didominasi peserta dari daerah. “Ini menunjukkan memang ternyata kreativitas dan kemampuan bercerita tidak semata ditentukan pendidikan formal. Anak-anak di daerah memang masih punya banyak waktu untuk bermain dan mereka bisa mengasah kemampuan serta kreativitas. Berbeda dengan anak-anak di kota yang waktunya sudah tersita untuk kegiatan belajar,” ujar Yudhi.
Tim juri lainnya, Yose Ilyas juga menambahkan bahwa tradisi tutur dan budaya lokal memang masih terlihat kental di daerah. “Bagaimana anak-anak masih punya kebiasaan bertutur sapa dan menyampaikan sesuatu dengan memperhatikan tradisi dan kebiasaan. Berbeda dengan anak-anak kota yang sudah terpengaruh teknologi. Game online, main play station. Lalu di luar itu, sibuk les, bimbingan belajar, dan beragam aktivitas sekolah lainnya,” timpalnya.
Namun beruntung, di tengah persoalan itu, anak-anak kota masih punya minat terhadap tradisi cerita rakyat. Terlihat dari banyaknya peserta yang ikut, didominasi peserta dari Palembang.
Hanya saja, yang menang memang diborong peserta dari daerah. Juara pertama, Ari Fadli dari SMPN 2 Lubuklinggau membawakan Cerita Asal Mula Danau Raye. Juara II, Resti Meli dari SMPN 2 Banding Agung, OKU Selatan, membawakan Cerita Legenda Danau Ranau. Lalu juara III, Iren dari SMPN 2 Lubuklinggau membawakan cerita Burung Puyuh dan Baginda Raja.
Lomba tutur ini memang telah usai, namun setiap tahun terus digelar. Beberapa guru pendamping menyesalkan kurangnya sosialisasi kegiatan sehingga mereka tak punya kesempatan mempersiapkan anak didiknya. Nila, guru pendamping dari SMPN 10 Palembang menuturkan bahwa informasi lomba baru mereka terima dua hari sebelum perlombaan. Sehingga, utusan yang dikirim belum terseleksi dengan tepat. ”Beda misalnya kalau informasi sudah diterima jauh-jauh hari,” katanya menyesalkan kurangnya informasi kegiatan tersebut.
Pihak panitia sendiri menyatakan bahwa informasi ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota sudah disampaikan sebulan sebelumnya. Kalaupun terlambat diterima, birokrasi di Diknas kabupaten/kota yang mungkin terlalu njelimet. (sh/muhamad nasir)
Rabu, 29 Juli 2009
Kamis, 16 Juli 2009
sekolah gratis tapi bayar
http://www.sinarharapan.co.id/berita/back_to/arsip/read/sekolah-gratis-kok-bayar-jutaan-rupiah/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=22&cHash=c68c90b3d7

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama Mendiknas Bambang Sudibyo ketika melaunching program sekolah gratis 26/3 lalu di GOR Sriwijaya Palembang.
Di Sumsel, Sekolah Gratis Tapi Bayar
Palembang:
Di Sumsel, program sekolah gratis untuk semua jenjang dan tingkat pendidikan bak swasta maupun negeri mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 2009/2010 ini. Hanya saja, meski namanya gratis ternyata untuk masuk sekolah orang tua siswa tetap harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah.
Karenanya, para orang tua pun banyak mengeluhkan persoalan ini. “Katanya program sekolah gratis sudah diluncurkan, kok masih bayar? Ini mah, namanya gratis tapi bayar,” ujar Ida Sahrul, orang tua siswa yang anaknya tidak lolos di sekolah negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, SMA Bina Warga Palembang.
Tidak tanggung-tanggung, dia harus merogoh kocek mencapai Rp 2,4 juta untuk biaya seragamsekolah, kaos olahraga, dan sepatu serta uang pembangunan. Sementara anaknya yang lain yang duduk di kelas X, untuk daftar ulang juga membayar Rp 940 ribu.
Sementara untuk sekolah unggulan, yakni SMAN 17, SMAN 6, dan SMAN 5, biaya yang dikeluarkan justru lebig besar lagi. SMAN 17 misalnya, uang sumbangan minimal Rp 10 juta dan SPP per bulan Rp 500 ribu. Begitupun SMAN 5 dan SMAN 6 yang baru tahun ini ditetapkan sebagai sekolah unggulan, uang sumbangan bervariasi antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dengan SPP per bulan mencapai Rp 450 ribu.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Palembang, Drs Somat menjelaskan, dalam peraturan gubernur No. 31 tahun 2009 diatur bahwa biaya personal seperti stelan pakaian olahraga, pakaian seragam khas sekolah termasuk atribut sama sekali tidak dibebankan pada pihak sekolah.
Menurutnya, itu menjadi tanggungjawab siswa bersangkutan.Somat, yang juga kepala SMAN 13 mencontohkan, di sekolahnya total biaya personal Rp375 ribu. Angka tersebut sama dengan tahun ajaran lalu. “Besaran pungutan itu baru ditetapkan nanti dalam rapat komite sekolah. Bakal kita musyawarahkan dengan wali siswa. Kemungkinan naik atau tidaknya, tergantung kesepakatan nanti,” tegas Somat.
Sumbangan personal juga bakal dilakukan oleh SMAN 2 Palembang. “Kisarannya antara Rp300-375 ribu. Tidak dipaksakan. Semua kita serahkan kepada wali siswa dan masih akan dibicarakan lagi,” ungkap Dra Hj Amiziah.
Ia merinci biaya personal tersebut mencakup seragam sekolah (batik), pakaian olah raga, pakaian muslim, buku persiapan masa orientasi siswa (MOS), kartu perpustakaan, asuransi, dan kartu pelajar. “Untuk biaya operasional, sesuai dengan yang diatur pergub. Non-SSN Rp80 ribu per siswa. Uang itu, diambilkan dari sharing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bagi sekolah sudah SSN bisa menarik selisihnya dengan syarat ada persetujuan kepala daerah setempat,” beber Amiziah.
Umumnya, pungutan juga masih tinggi. SMA Arinda misalnya, biaya daftar ulang bagi siswa yang naik ke kelas II sebesar Rp900 ribu. Sementara siswa yang naik ke kelas III mencapai Rp1.020.000,-. “Kalau siswa baru, biaya masuknya Rp1.560.000,-” ungkap Efi, wali salah seorang siswa baru di SMA tersebut.
Sedikit berbeda di SMA Tri Dharma. Biaya daftar ulang yang dikenakan bagi siswa kelas dua dan tiga sama, sebesar Rp125 ribu. Khusus siswa baru Rp345 ribu.
Ramai-ramai Naik Status
Yang lebih membingungkan masyarakat lagi, sebagian besar sekolah di Sumsel ternyata telah naik status sehingga mereka diperbolehkan memungut biaya di luar subsidi yang diberikan pemerintah dengan syarat ada kesepakatan dengan orang tua siswa.
SMAN 13 dan SMAN 2 misalnya. Saat ini, bersama 15 SMAN lain di Palembang, statusnya sudah disetujui oleh Gubernur Alex Noerdin untuk menjadi SSN. Persetujuan tertuang dalam keputusan gubernur Sumsel tentang penetapan SSN, RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional), dan SBI (sekolah bertaraf internasional).
“Se-Sumsel dari total sebanyak 610 SMA/MA/SMK—negeri dan swasta--, 195 sekolah di antaranya mengajukan diri untuk mendapatkan predikat baik SSN, SBI maupun RSBI. Gubernur pun sudah menyetujui,” tegas Drs Widodo, MPd, Kabid Pembinaan Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Disdik Sumsel.
Ia merinci, untuk SSN sebanyak 178 sekolah, SBI ada 11 sekolah dan RSBI enam sekolah. “Setelah disetujui, semester pertama tahun ajaran 2009/2010 ini, bakal kita verifikasi lagi usulan tersebut hingga Desember mendatang. Bila tak lolos verifikasi, sekolah yang bersangkutan takkan kita terbitkan sertifikatnya. Mereka wajib mematuhi aturan program sekolah gratis,” ungkap Widodo lagi.
Sedangkan tingkat SMP/MTs (negeri dan swasta) baru 39 dari total 906 sekolah se-Sumsel yang disetujui. Masing-masing, SSN ada 32 sekolah, RSBI tiga sekolah, SBI ada 4 sekolah. Tingkat SD/MI dari 3.981 sebanyak 84 telah disetujui. Masing-masing, SSN 88 sekolah, RSBI 4 sekolah, ”Khusus SD belum ada yang berstatus SBI,” tutur Widodo.
Kalau sekolah SSN, SBI dan RSBI diperkenankan memberlakukan pungutan di luar ketentuan, kata Widodo, sekolah yang non SSN, Non SBI, dan non RSBI tidak diperkenankan. Untuk memantau, pihaknya segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan melibatkan tim asesor.
“Kalau soal sanksi, sekolah bersangkutan bakal kita berikan teguran sekaligus pembinaan. Masih juga baru kita terapkan sanki, tapi sesuai PP No 30 tahun tentang PNS. Itu yang hanya bisa kita lakukan sementara ini,” tegas Widodo.
Di lapangan, diketahui beberapa sekolah ini memberlakukan berbagai cara menyiasati subsidi pemerintah yang diberikan sebesar Rp 50.000 untuk SD, Rp 60.000 untuk SMP, dan Rp 80.000 untuk SMA.
Di SMA Nurul Iman, Sekip Palembang, misalnya sudah menaikkan SPP di awal tahun ajaran baru. Sehingga kalaupun mereka menerima subsidi Rp 80.000 per bulan per siswa, orang tua siswa tetap harus membayar Rp 60.000 per bulan.
”Soalnya, SPP saat ini naik menjadi Rp 140 ribu. Kata pihak sekolah, mereka memang disubsidi Rp 80 ribu, tetapi itu tidak cukup sehingga SPP dinaikkan menjadi Rp 140 ribu. Kami hanya membayar selisihnya saja, Rp 60 ribu. Karena saat ini subsidi belum cair, kami bayar full. Nanti, jika subsidi cair baru akan dikembalikan,” ujar orang tua siswa yang minta namanya tidak disebut.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketika dikonfirmasi soal ini terlihat berang. Menurutnya, dia sudah mendapatkan banyak laporan soal pelaksanaan sekolah gratis di lapangan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan audit terhadap sekolah-sekolah dimaksud. Termasuk memverifikasi sekolah yang kini naik menjadi SSN, RSBI, dan SBI.
Alex menuturkan, permasalahan yang paling menonjol saat ini adalah menyangkut banyak SMA di Palembang yang mengaku berstatus SSN, RSBI), dan SBI untuk menghindari Program Sekolah Gratis,sehingga boleh melakukan pungutan. (sh/muhamad nasir)
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama Mendiknas Bambang Sudibyo ketika melaunching program sekolah gratis 26/3 lalu di GOR Sriwijaya Palembang.
Di Sumsel, Sekolah Gratis Tapi Bayar
Palembang:
Di Sumsel, program sekolah gratis untuk semua jenjang dan tingkat pendidikan bak swasta maupun negeri mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 2009/2010 ini. Hanya saja, meski namanya gratis ternyata untuk masuk sekolah orang tua siswa tetap harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah.
Karenanya, para orang tua pun banyak mengeluhkan persoalan ini. “Katanya program sekolah gratis sudah diluncurkan, kok masih bayar? Ini mah, namanya gratis tapi bayar,” ujar Ida Sahrul, orang tua siswa yang anaknya tidak lolos di sekolah negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, SMA Bina Warga Palembang.
Tidak tanggung-tanggung, dia harus merogoh kocek mencapai Rp 2,4 juta untuk biaya seragamsekolah, kaos olahraga, dan sepatu serta uang pembangunan. Sementara anaknya yang lain yang duduk di kelas X, untuk daftar ulang juga membayar Rp 940 ribu.
Sementara untuk sekolah unggulan, yakni SMAN 17, SMAN 6, dan SMAN 5, biaya yang dikeluarkan justru lebig besar lagi. SMAN 17 misalnya, uang sumbangan minimal Rp 10 juta dan SPP per bulan Rp 500 ribu. Begitupun SMAN 5 dan SMAN 6 yang baru tahun ini ditetapkan sebagai sekolah unggulan, uang sumbangan bervariasi antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dengan SPP per bulan mencapai Rp 450 ribu.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Palembang, Drs Somat menjelaskan, dalam peraturan gubernur No. 31 tahun 2009 diatur bahwa biaya personal seperti stelan pakaian olahraga, pakaian seragam khas sekolah termasuk atribut sama sekali tidak dibebankan pada pihak sekolah.
Menurutnya, itu menjadi tanggungjawab siswa bersangkutan.Somat, yang juga kepala SMAN 13 mencontohkan, di sekolahnya total biaya personal Rp375 ribu. Angka tersebut sama dengan tahun ajaran lalu. “Besaran pungutan itu baru ditetapkan nanti dalam rapat komite sekolah. Bakal kita musyawarahkan dengan wali siswa. Kemungkinan naik atau tidaknya, tergantung kesepakatan nanti,” tegas Somat.
Sumbangan personal juga bakal dilakukan oleh SMAN 2 Palembang. “Kisarannya antara Rp300-375 ribu. Tidak dipaksakan. Semua kita serahkan kepada wali siswa dan masih akan dibicarakan lagi,” ungkap Dra Hj Amiziah.
Ia merinci biaya personal tersebut mencakup seragam sekolah (batik), pakaian olah raga, pakaian muslim, buku persiapan masa orientasi siswa (MOS), kartu perpustakaan, asuransi, dan kartu pelajar. “Untuk biaya operasional, sesuai dengan yang diatur pergub. Non-SSN Rp80 ribu per siswa. Uang itu, diambilkan dari sharing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bagi sekolah sudah SSN bisa menarik selisihnya dengan syarat ada persetujuan kepala daerah setempat,” beber Amiziah.
Umumnya, pungutan juga masih tinggi. SMA Arinda misalnya, biaya daftar ulang bagi siswa yang naik ke kelas II sebesar Rp900 ribu. Sementara siswa yang naik ke kelas III mencapai Rp1.020.000,-. “Kalau siswa baru, biaya masuknya Rp1.560.000,-” ungkap Efi, wali salah seorang siswa baru di SMA tersebut.
Sedikit berbeda di SMA Tri Dharma. Biaya daftar ulang yang dikenakan bagi siswa kelas dua dan tiga sama, sebesar Rp125 ribu. Khusus siswa baru Rp345 ribu.
Ramai-ramai Naik Status
Yang lebih membingungkan masyarakat lagi, sebagian besar sekolah di Sumsel ternyata telah naik status sehingga mereka diperbolehkan memungut biaya di luar subsidi yang diberikan pemerintah dengan syarat ada kesepakatan dengan orang tua siswa.
SMAN 13 dan SMAN 2 misalnya. Saat ini, bersama 15 SMAN lain di Palembang, statusnya sudah disetujui oleh Gubernur Alex Noerdin untuk menjadi SSN. Persetujuan tertuang dalam keputusan gubernur Sumsel tentang penetapan SSN, RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional), dan SBI (sekolah bertaraf internasional).
“Se-Sumsel dari total sebanyak 610 SMA/MA/SMK—negeri dan swasta--, 195 sekolah di antaranya mengajukan diri untuk mendapatkan predikat baik SSN, SBI maupun RSBI. Gubernur pun sudah menyetujui,” tegas Drs Widodo, MPd, Kabid Pembinaan Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Disdik Sumsel.
Ia merinci, untuk SSN sebanyak 178 sekolah, SBI ada 11 sekolah dan RSBI enam sekolah. “Setelah disetujui, semester pertama tahun ajaran 2009/2010 ini, bakal kita verifikasi lagi usulan tersebut hingga Desember mendatang. Bila tak lolos verifikasi, sekolah yang bersangkutan takkan kita terbitkan sertifikatnya. Mereka wajib mematuhi aturan program sekolah gratis,” ungkap Widodo lagi.
Sedangkan tingkat SMP/MTs (negeri dan swasta) baru 39 dari total 906 sekolah se-Sumsel yang disetujui. Masing-masing, SSN ada 32 sekolah, RSBI tiga sekolah, SBI ada 4 sekolah. Tingkat SD/MI dari 3.981 sebanyak 84 telah disetujui. Masing-masing, SSN 88 sekolah, RSBI 4 sekolah, ”Khusus SD belum ada yang berstatus SBI,” tutur Widodo.
Kalau sekolah SSN, SBI dan RSBI diperkenankan memberlakukan pungutan di luar ketentuan, kata Widodo, sekolah yang non SSN, Non SBI, dan non RSBI tidak diperkenankan. Untuk memantau, pihaknya segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan melibatkan tim asesor.
“Kalau soal sanksi, sekolah bersangkutan bakal kita berikan teguran sekaligus pembinaan. Masih juga baru kita terapkan sanki, tapi sesuai PP No 30 tahun tentang PNS. Itu yang hanya bisa kita lakukan sementara ini,” tegas Widodo.
Di lapangan, diketahui beberapa sekolah ini memberlakukan berbagai cara menyiasati subsidi pemerintah yang diberikan sebesar Rp 50.000 untuk SD, Rp 60.000 untuk SMP, dan Rp 80.000 untuk SMA.
Di SMA Nurul Iman, Sekip Palembang, misalnya sudah menaikkan SPP di awal tahun ajaran baru. Sehingga kalaupun mereka menerima subsidi Rp 80.000 per bulan per siswa, orang tua siswa tetap harus membayar Rp 60.000 per bulan.
”Soalnya, SPP saat ini naik menjadi Rp 140 ribu. Kata pihak sekolah, mereka memang disubsidi Rp 80 ribu, tetapi itu tidak cukup sehingga SPP dinaikkan menjadi Rp 140 ribu. Kami hanya membayar selisihnya saja, Rp 60 ribu. Karena saat ini subsidi belum cair, kami bayar full. Nanti, jika subsidi cair baru akan dikembalikan,” ujar orang tua siswa yang minta namanya tidak disebut.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketika dikonfirmasi soal ini terlihat berang. Menurutnya, dia sudah mendapatkan banyak laporan soal pelaksanaan sekolah gratis di lapangan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan audit terhadap sekolah-sekolah dimaksud. Termasuk memverifikasi sekolah yang kini naik menjadi SSN, RSBI, dan SBI.
Alex menuturkan, permasalahan yang paling menonjol saat ini adalah menyangkut banyak SMA di Palembang yang mengaku berstatus SSN, RSBI), dan SBI untuk menghindari Program Sekolah Gratis,sehingga boleh melakukan pungutan. (sh/muhamad nasir)
Rabu, 15 Juli 2009
Ita Diana, Melestarikan Songket
Ita Diana, menunjukkan songket motif buatannya di kediamannya
Ita Diana
Melanggar Tradisi demi Kelestarian Songket
OLEH: MUHAMAD NASIR
PALEMBANG – Cara pembuatan songket memang tak semudah yang dibayangkan. Karena untuk menenun kain songket membutuhkan waktu paling tidak seminggu.
Sebelum menenun pun, ada langkah awal yang tak kalah rumitnya, yaitu menentukan motif songket. Tahap ini disebut sebagai proses menyungkit atau membuat motif.
Di Sumatera Selatan tak banyak orang yang bisa menyungkit, karena memang pengetahuan dan keterampilan ini diperoleh secara turun-temurun. Pun tidak semua keturunan bernasib baik diajari keterampilan ini.
Maka wajarlah kalau jumlah penyungkit bisa dihitung dengan jari. Mereka tinggal di perkampungan orang asli Palembang, seperti di Tanggabuntung dan 3-4 Ulu Palembang.
Di antara orang itu ada Ita Diana. Perempuan kelahiran Palembang ini mendapatkan keahlian menyungkit dari neneknya. Tepatnya, adik dari kakeknya, almarhumah Imah. Ita beruntung diberi kepercayaan dan kesempatan untuk belajar menyungkit, meski terpaksa mengorbankan sekolah.
Ternyata istri dari Ismail ini mengaku tidak mudah untuk mendapatkan kemampuan menyungkit. Bertahun-tahun dia belajar. Tetapi ibu dari tiga anak, M Ajid Sidik, Enha Anggi Pratama, dan M Balya ini pun tidak menurunkan kemampuannya kepada anak-anaknya karena tidak punya anak perempuan.
Ketika ditemui SH di kediamannya di kawasan 3-4 Ulu, Palembang, Ita menceritakan bahwa desain songket biasanya terdiri dari teretes, hiasan pinggiran (tepi), tawur, rebung, apit, rumpak, ombak, dan kembang/tumpal. Untuk kembang atau tumpal, motif bisa berupa naga besaung nampan perak, bungo cino, ulir, ataupun kembang pacar. Khusus untuk kembang/tumpal tidak boleh diganti. Sudah menjadi pakem, kalaupun mau memodifikasi, biasanya di bagian yang lain.
Salah satu songket yang motifnya dibuat Ita Diana
Ita menjelaskan, proses pembuatan songket dimulai dari nyucuk suri, ngelak, pencungkitan (membuat motif). Setelah itu baru menenun. Namun, Ita tidak sekadar membuat motif songket Palembang, ia juga mengerjakan motif songket Jambi yang punya ciri khas tersendiri, yakni biasanya bermotif emong kuncai, kembang duren, dan angso suo.
Banyak Lidi
Ukuran songket biasanya 90 cm x 2 meter. Untuk songket dibutuhkan tujuh tukel benang, yang nantinya bisa menjadi tiga kain songket. Proses pengerjaannya bisa menghabiskan waktu selama sepuluh hari. Mengerjakan songket, mulai dari proses pembuatan motif memang tidak sedikit, di antaranya kuda-kuda (kudo dayan), apit, penyuncing, beluro, por, suri, dan teropong. Juga dibutuhkan banyak lidi, terutama dalam pembuatan motif.
Penggunaan lidi, sedikitnya 170 batang untuk satu songket. Rinciannya adalah teretes 21, tawur 12, rebung 60, rumpal/bunga api 8-10, ombak 9, dan kembang/tumpal 25-60.
Lidi-lidi itu biasanya dibeli dari pengrajin rokok gudung dengan harga seikat Rp 2.000, dan berisi sekitar 500 batang.
Motif songket setelah selesai dibuat bisa digunakan untuk menenun sedikitnya 500 songket. Namun, kalau tidak terawat dan tidak telaten, bisa-bisa hanya untuk tiga songket. ”Bergantung kepada penenunnya,” kata Ita.
Upah membuat motif itu, untuk saat ini sekitar Rp 225.000-250.000, tergantung pada tingkat kerumitannya. Hanya saja, pembuatan motif masih menemui kendala karena berbagai faktor, di antaranya masih minimnya keinginan orang untuk belajar. Selain itu juga minimnya modal untuk membuat motif sehingga pembuatan motif baru dilaksanakan jika ada yang memesan.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pembuat motif ini juga bisa dihitung dengan jari, lantaran ada peraturan bahwa pembuatan motif hanya boleh diturunkan kepada generasi penerus dalam keluarga. Tetapi bagi Ita, dia mengatakan tidak masalah kalau mengajarkan teknik pembuatan motif tersebut.
Ita Diana, mengawasi anak didiknya membuat motif songket (menyungkit).
Oleh karenanya, ketika ada tawaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mengajar di kursus pembuatan motif, Ita tidak merasa keberatan. Begitu juga terkait beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi dan disponsori berbagai perusahaan, Ita mau mengikutinya.
Melalui Disperindag saja dia sudah tiga kali dilibatkan, termasuk ke berbagai daerah, seperti Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI). Hasilnya, kini sudah puluhan penyungkit baru lahir, termasuk di kampungnya sendiri, yang pelatihannya dilakukan melalui kelurahan.
Mengajar lewat program Disperindag sudah dilakukan tiga kali, dengan sedikitnya membimbing 60 orang. Ditambah di kelurahan, sebanyak 25 orang, kini para peserta pelatihan itu sudah produktif. Beberapa rumah tenun di Palembang, bahkan pesanan-pesanan dari luar daerah, telah memanfaatkan jasa penyungkitan tersebut.
Kursus Senilai Satu Suku Emas
BELAJAR mencungkit bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat latihan privat atau ikut program yang dilaksanakan oleh dinas/instansi atau organisasi tertentu. Hasilnya memang tak sama, karena biaya dan waktu belajar yang dibutuhkan juga berbeda. Untuk yang privat, Ita mematok harga tertentu. Biayanya seharga satu suku emas atau 6,7 gram. Saat nilai emas naik seperti sekarang ini, harga bisa mencapai Rp 2 juta.
Waktu belajarnya selama tiga bulan, sekali seminggu, mulai dari nyucuk suri, ngelak, mencungkit (membuat motif) sekaligus menenun.
Sementara kalau ikut program instansi, hanya memerlukan dua kali pertemuan. Biasanya program ini cocok untuk mereka yang pernah memiliki kemampuan menenun sehingga sudah mempunyai kemampuan dan pengetahuan dasar tentang menyongket. Untuk menjadi pelatih dalam kursus ini, Ita biasanya dibayar Rp 500.000 dengan murid paling banyak 20 orang.
Kalau dibandingkan dengan belajar privat, tentu bayaran itu tak seimbang. ”Tetapi manfaatnya, songket tentu bisa lebih lestari,” tuturnya. (sir)
Sinar Harapan, rubric profil dan tokoh, Rabu 15 Juli 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/melanggar-tradisi-demi-kelestarian-songket/
Minggu, 12 Juli 2009
MOS SMPN 10 Palembang
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/hindari-kekerasan-fisik-dalam-mos/
Hari Pertama Sekolah
Hindari Kekerasan Fisik dalam MOS
OLEH: MUHAMAD NASIR/ STEVANI ELISABETH
Jakarta – Memasuki dunia baru, siswa berbagai tingkat pendidikan mengalami hal berbeda. Ada yang harus mengikuti Masa orientasi sekolah (MOS) dengan tampil lucu dan ganjil, ada pula yang mengikuti pendidikan kedisiplinan. Namun, ada pula yang langsung belajar di kelas.
Sementara itu, berbagai kalangan mengingatkan bahwa kegiatan MOS seharusnya digunakan untuk memperkenalkan hak, kewajiban dan tradisi siswa di sekolah baru, bukan malah menjadi ajang perpeloncoan bagi siswa senior kepada juniornya. Karena, tujuan MOS adalah menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara murid dan seluruh jajaran sekolah.
Inilah yang diingatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat launching MOS di SMA Unggulan Muhammad Hoesni Thamrin, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (13/7). Ia mengatakan, dalam MOS dilarang ada tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik, perpeloncoan ekstrem, pemberian tugas, hukuman fisik berlebihan, dan ucapan kasar dari senior kepada juniornya.

Sebagian siswa SMPN 10 Palembang mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS) selama tiga hari sejak hari ini hingga Rabu (15/7). Meski diwarnai berbagai praktik pungutan, program sekolah gratis di Sumsel tetap jalan.
Sementara itu, suasana MOS dipantau SH di SMPN 10 Palembang. Senin kemarin, tampak Adit (12) berlari-lari kecil menuju sekolah barunya. Meski mengenakan seragam putih merah layaknya anak SD, ada yang aneh dalam penampilannya. Mengenakan topi kerucut warna hitam, di ujungnya diramaikan dengan tali rafia yang disisir halus.
Di lehernya, belasan permen digantung di tali. Lalu di dadanya tertulis nama panggilan yang diberikan panitia sehari sebelumnya. Tertulis, Sandy. Sementara di punggungnya tertulis Muhamad Nurhidayatullah Pascadh dengan Gugus atau Kelompok E. Sekolah asalnya, SDN 182 Palembang. Lebih ganjil lagi, kaus kakinya ternyata berlainan, yang kiri berwarna hitam dan kanan berwarna putih. Di pinggangnya tergantung tali rafia berwarna hitam yang disisir halus sehingga menyerupai pakaian Suku Dayak.
Kekeluargaan
Kepala SMPN 10 Palembang Juma’ani mengungkapkan, MOS dilaksanakan untuk mengenalkan sekolah, kegiatan belajar, dan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Supaya menyenangkan, pengurus OSIS membuatnya dengan lebih banyak hiburan. ”Sehingga ketika memasuki lingkungan baru, anak bisa lebih enjoy,” ujarnya.
Berbeda dengan di SMAN 6 Palembang. MOS di sekolah unggulan ini bertujuan mempertajam naluri kepekaan dan kepedulian sosial siswa. Caranya, di akhir MOS SMAN 6 mengajak siswa baru memberikan bantuan bagi korban kebakaran di 5 Ulu Palembang. Sebelumnya, siswa digembleng kedisiplinan dan ketakwaan selama sepekan, dan memperoleh materi ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengungkapkan MOS digelar di seluruh sekolah di Jakarta, yang diikuti 233.000 murid baru. Tentang SMA Unggulan MH Thamrin, Taufik mengatakan, untuk menjadi siswa di sekolah unggulan tersebut harus memiliki IQ 120-140, pintar berbahasa Inggris serta mempunyai nilai pelajaran eksakta minimal 8.
Rubrik Kesra, Sinar Harapan edisi Selasa , 14 Juli 2009
Hari Pertama Sekolah
Hindari Kekerasan Fisik dalam MOS
OLEH: MUHAMAD NASIR/ STEVANI ELISABETH
Jakarta – Memasuki dunia baru, siswa berbagai tingkat pendidikan mengalami hal berbeda. Ada yang harus mengikuti Masa orientasi sekolah (MOS) dengan tampil lucu dan ganjil, ada pula yang mengikuti pendidikan kedisiplinan. Namun, ada pula yang langsung belajar di kelas.
Sementara itu, berbagai kalangan mengingatkan bahwa kegiatan MOS seharusnya digunakan untuk memperkenalkan hak, kewajiban dan tradisi siswa di sekolah baru, bukan malah menjadi ajang perpeloncoan bagi siswa senior kepada juniornya. Karena, tujuan MOS adalah menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara murid dan seluruh jajaran sekolah.
Inilah yang diingatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat launching MOS di SMA Unggulan Muhammad Hoesni Thamrin, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (13/7). Ia mengatakan, dalam MOS dilarang ada tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik, perpeloncoan ekstrem, pemberian tugas, hukuman fisik berlebihan, dan ucapan kasar dari senior kepada juniornya.
Sebagian siswa SMPN 10 Palembang mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS) selama tiga hari sejak hari ini hingga Rabu (15/7). Meski diwarnai berbagai praktik pungutan, program sekolah gratis di Sumsel tetap jalan.
Sementara itu, suasana MOS dipantau SH di SMPN 10 Palembang. Senin kemarin, tampak Adit (12) berlari-lari kecil menuju sekolah barunya. Meski mengenakan seragam putih merah layaknya anak SD, ada yang aneh dalam penampilannya. Mengenakan topi kerucut warna hitam, di ujungnya diramaikan dengan tali rafia yang disisir halus.
Di lehernya, belasan permen digantung di tali. Lalu di dadanya tertulis nama panggilan yang diberikan panitia sehari sebelumnya. Tertulis, Sandy. Sementara di punggungnya tertulis Muhamad Nurhidayatullah Pascadh dengan Gugus atau Kelompok E. Sekolah asalnya, SDN 182 Palembang. Lebih ganjil lagi, kaus kakinya ternyata berlainan, yang kiri berwarna hitam dan kanan berwarna putih. Di pinggangnya tergantung tali rafia berwarna hitam yang disisir halus sehingga menyerupai pakaian Suku Dayak.
Kekeluargaan
Kepala SMPN 10 Palembang Juma’ani mengungkapkan, MOS dilaksanakan untuk mengenalkan sekolah, kegiatan belajar, dan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Supaya menyenangkan, pengurus OSIS membuatnya dengan lebih banyak hiburan. ”Sehingga ketika memasuki lingkungan baru, anak bisa lebih enjoy,” ujarnya.
Berbeda dengan di SMAN 6 Palembang. MOS di sekolah unggulan ini bertujuan mempertajam naluri kepekaan dan kepedulian sosial siswa. Caranya, di akhir MOS SMAN 6 mengajak siswa baru memberikan bantuan bagi korban kebakaran di 5 Ulu Palembang. Sebelumnya, siswa digembleng kedisiplinan dan ketakwaan selama sepekan, dan memperoleh materi ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengungkapkan MOS digelar di seluruh sekolah di Jakarta, yang diikuti 233.000 murid baru. Tentang SMA Unggulan MH Thamrin, Taufik mengatakan, untuk menjadi siswa di sekolah unggulan tersebut harus memiliki IQ 120-140, pintar berbahasa Inggris serta mempunyai nilai pelajaran eksakta minimal 8.
Rubrik Kesra, Sinar Harapan edisi Selasa , 14 Juli 2009
Senin, 06 Juli 2009
sman 6 bantu korban kebakaran
Pertajam Kepekaan Siswa, Bantu Korban Kebakaran
Palembang:
Bertujuan mempertajam naluri kepekaan dan kepedulian sosial siswa, SMAN 6 mengajak siswa baru memberikan bantuan bagi korban kebakaran di 5 Ulu Palembang.
Penyerahan bantuan berupa 176 paket sembako dan pakaian layak pakai dilaksanakan Senin (6/7) di lokasi kebakaran 5 Ulu Palembang. Masing-,asing paket terdiri dari beras, gula, dan mi instan.
Kepala SMAN 6 Palembang Hj Darmi Hartati saat menyerahkan bantuan mengungkapkan bahwa bantuan ini janganlah dinilai dari harganya. “Tetapi, tolong lihat lah bentuk kepedulian dan kepekaan anak didik. Bagaimana nanti akan terpatri dalam benak mereka bahwa masih banyak warga yang perlu kepedulian dan bantuan. Sebagai sesama, tentunya haruslah menunjukkan rasa kepekaan,” ujarnya.
Para siswa yang menyerahkan bantuan adalah sebanyak 224 orang didampingi guru pembimbing dan pengurus OSIS.
Ketua OSIS Rifki menyatakan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan kepekaan dan kepedulian rekan-rekannya dapat lebih meningkat. “Sehingga mereka tidak hanya mampu menguasai iptek, tetapi juga memiliki imtak yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan di masa depan yang lebih baik nantinya,” ujarnya.
SMAN 6 tahun ini ditetapkan sebagai salah satu sekolah unggulan di kota Palembang. Dua sekolah lainnya yang merupakan sekolah unggulan adalah SMAN 17 dan SMAN 5. Sebagai salah satu sekolah unggulan mulai tahun ajaran 2009, sedikitnya 853 siswa baru mendaftar dan 819 diantaranya ikut tes. Hasil tes, diterima sebanyak 224 siswa.”Ini menunjukkan antusias yang cukup tinggi dari orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini,” ujarnya tentang sekolahnya yang tahun ini memang ditetapkan sebagai sekolah unggulan bersama SMAN 5 Palembang menyusul SMAN 17 yang sudah dahuluan.
Sebelumnya para siswa sudah digembleng kedisiplinan dan ketakwaan selama sepekan. Materi lainnya, siswa mengikuti ESQ (Emotional Spiritual Quotient) sehingga siswa memiliki bekal iman dan takwa sesuai visi dan misi sekolah ini. “Siswa diharapkan tidk sekadar cerdas an terampil, tetapi juga memiliki keimanan dan akhlak yang baik,” tambahnya.
Sebagai penutup kegiatan sebelum memasuki proses belajar mengajar, para siswa diajak melihat lokasi kebakaran yang terjadi awal Juni lalu di Kelurahan 5 Ulu Palembang. Sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung. (...)
Senin, 29 Juni 2009
Bayi Kembar siam di Muaraenim
Bayi Kembar Siam Lahir di Muaraenim
Palembang:
Bayi kembar siam dari pasangan Edi Irawan (28), dan Aprianti (25) lahir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Rabain, Muaraenim melalui operasi cesar, Senin (29/6).
Proses persalinan bayi laki-laki dengan berat 5 kg itu berlangsung lancar dibantu dr Heri Wardani SpOg. Kondisi bayi kembar siam tersebut sehat.
Karena keterbatasan peralatan, pihak RSUD HM Rabain Muaraenim merujuk bayi kembar tersebut ke Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang untuk dilakukan pemisahan tubuh kedua bayi mungil tersebut. Bayi kembar siam tersebut dirujuk ke Palembang ditemani kedua orangtua dan keluarganya.
Aprianti, warga Kemayoran Kelurahan Pasar 1,Muaraenim masuk ke RSUD HM Rabain, Jumat (26/6) lalu untuk pemeriksaan kehamilannya di ruang poli. Dia lalu dirujuk ke sal kebidanan karena sudah waktunya untuk melahirkan. Sempat dirawat beberapa hari, kemarin, Aprianti melahirkan anak ketiganya dengan kondisi kembar siam.
Dokter Spesialis Heri membenarkan bahwa bayi kembar siam tersebut dirujuk ke RSMH Palembang untuk diupayakan pemisahan.
”Kami akan terus melakukan upaya pemisahan keduanya. Sebab meskipun kondisi terakhir kedua bayi tersebut sehat dan normal, keduanya masih berdempetan, ”ujarnya. Untuk diagnosa lanjutan menurut dia pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan melalui rongent dan berkoordinasi dengan pihak RSMH Palembang.
Sebelumnya, tahun 2006 pernah lahir bayi kembar siam putrid pasangan Yunus dan Herdiana. Bayi yang diberi nama Yesa dan Yesi ini, akhirnya meninggal setelah sempat dilakukan pemisahan di RSCM Jakarta. (sir)
Palembang:
Bayi kembar siam dari pasangan Edi Irawan (28), dan Aprianti (25) lahir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Rabain, Muaraenim melalui operasi cesar, Senin (29/6).
Proses persalinan bayi laki-laki dengan berat 5 kg itu berlangsung lancar dibantu dr Heri Wardani SpOg. Kondisi bayi kembar siam tersebut sehat.
Karena keterbatasan peralatan, pihak RSUD HM Rabain Muaraenim merujuk bayi kembar tersebut ke Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang untuk dilakukan pemisahan tubuh kedua bayi mungil tersebut. Bayi kembar siam tersebut dirujuk ke Palembang ditemani kedua orangtua dan keluarganya.
Aprianti, warga Kemayoran Kelurahan Pasar 1,Muaraenim masuk ke RSUD HM Rabain, Jumat (26/6) lalu untuk pemeriksaan kehamilannya di ruang poli. Dia lalu dirujuk ke sal kebidanan karena sudah waktunya untuk melahirkan. Sempat dirawat beberapa hari, kemarin, Aprianti melahirkan anak ketiganya dengan kondisi kembar siam.
Dokter Spesialis Heri membenarkan bahwa bayi kembar siam tersebut dirujuk ke RSMH Palembang untuk diupayakan pemisahan.
”Kami akan terus melakukan upaya pemisahan keduanya. Sebab meskipun kondisi terakhir kedua bayi tersebut sehat dan normal, keduanya masih berdempetan, ”ujarnya. Untuk diagnosa lanjutan menurut dia pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan melalui rongent dan berkoordinasi dengan pihak RSMH Palembang.
Sebelumnya, tahun 2006 pernah lahir bayi kembar siam putrid pasangan Yunus dan Herdiana. Bayi yang diberi nama Yesa dan Yesi ini, akhirnya meninggal setelah sempat dilakukan pemisahan di RSCM Jakarta. (sir)
Sabtu, 20 Juni 2009
Bahasa Daerah
" Bahasa Daerah yang Kurang Menggoda "
Koran Jakarta, Selasa, 09 Juni 2009 01:29 WIB
Posting by : warso
http://www.koran-jakarta.com/ver02/detail-news.php?id=10069
Jangan terkejut bila bahasa daerah akhirnya akan punah semua. Bila metode belajar yang membosankan dan ketiadaan kebijakan vitalisasi etnolinguistik masih terus berlangsung.
Jangan terkejut bila bahasa daerah akhirnya akan punah semua. Bila metode belajar yang membosankan dan ketiadaan kebijakan vitalisasi etnolinguistik masih terus berlangsung.
“Kalau suka sama cowok, masa smsnya: Mas, aku tresno kowe. Norak kalee!” kata Monica Ajeng Dea, siswi kelas SMP 6 Yogyakarta. Komentar itu juga langsung ditimpali Valensia Putri, teman satu tingkat di bawah Dea. “Cape deh.”
Dea dan Valensia adalah secuil wajah kaum muda yang apatis terhadap bahasa daerah. Mereka yang notabene lahir dari keluarga Jawa, justru menganggap bahasa Jawa kurang seksi, lugas, dan modern. Bahasa Jawa dirasa kurang artikulatif untuk seluruh perasaan-perasaan dan kehidupan mereka. Bagi Dea dan Valensia, bahasa Inggris malah lebih penting. Sebab bisa menjadi ukuran mencari sekolah nomor wahid atau mendukung untuk mendapatkan karier yang bagus. “Memang ada sekolah bagus atau karier bagus yang menyaratkan kemampuan bahasa Jawa?” ujar Valensia balik bertanya.
Eksistensi bahasa daerah terancam pudar. Padahal, upaya membumikan kembali bahasa daerah, khususnya pada siswa sekolah, telah digalang sejak 2004. Bahasa daerah dijadikan pelajaran muatan lokal di SD dan SMP. Misalnya bahasa Sunda untuk siswa sekolah di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya atau bahasa Jawa untuk siswa sekolah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Begitu pula di wilayah lain di seluruh Indonesia.
Pada perkembangannya, muatan lokal mulai tergerus. Dari pantauan Koran Jakarta, selain di Yogyakarta, beberapa SD di Palembang, Sumatra Selatan, juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada kebijakan sekolah yang menghilangkan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal. Kemudian menggantinya dengan pelajaran bahasa Inggris atau melukis.
“Kami sudah tidak mengajarkan bahasa daerah lagi, tapi menggantinya dengan bahasa Inggris,” ujar Murni, Kepala Sekolah SD Negeri 187, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatra Selatan. Untuk diketahui, perpustakaan SMP 6, Yogyakarta, lebih memilih berlangganan koran Sunday Times. Sedangkan Jaka Lodang, majalah berbahasa Jawa yang cukup terkenal di kota itu dan kadang dijadikan materi pendukung belajar bahasa Jawa, tidak ada sama sekali.
Peniadaan bahasa daerah di sekolahnya, menurut Murni, karena beberapa alasan. Pertama, bahasa Inggris dinilai lebih pas untuk sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Kedua, Sumatra Selatan memiliki 350 lebih bahasa daerah yang tersebar tiap kabupaten dan kota. Bahkan, setiap kelurahan memunyai lima bahasa daerah atau lebih. Misalnya bahasa Lematang di Kabupaten Lahat, Sekayu, di Kabupaten Musi Banyuasi, Komering dan Kayuagung di Komering, dan masih banyak lagi. Sedangkan murid di SD Negeri 187 berasal dari berbagai daerah di Sumatra Selatan. “Jadi agak sulit, murid mau diberikan bahasa daerah yang mana? Pun, Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan kulikulum khusus bahasa daerah. Jadi, lebih baik kami memberikan bahasa Inggris karena lebih bermanfaat untuk siswa,” jelas dia. Selain itu, mencari guru bahasa daerah di Palembang lebih sulit ketimbang mencari guru bahasa Inggris.
Vitalisasi Etnolinguistik
Soal itu, Muhammad Nasir, dosen Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas PGRI Palembang mengatakan penyebab lunturnya bahasa daerah karena generasi muda lebih tertarik mempelajari bahasa asing. Sedangkan ketertarikan itu didorong faktor biaya dan keuntungan. “Orang rela belajar bahasa Inggris dengan biaya mahal karena ada keuntungan yang diperoleh kelak,”papar dia.
Maka perlu adanya upaya pembalikan pergeseran bahasa. Langkahnya tak cukup dengan pengajaran bahasa yang selama ini dilakukan di instansi-instansi pendidikan. Caranya dengan menumbuhkan kesadaran dan menjadikan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi keseharian,” ujar Nasir.
Selain itu, juga diperlukan vitalisasi etnolinguistik. Bentuknya bisa menghidupkan kembali dan membiasakan berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa daerah. Metode itu cukup berhasil di kalangan orang Ogan, Komering, dan Besemah di Sumatra Selatan yang masih setia menggunakan bahasa ibu. Berbeda dengan bahasa Uluan yang makin punah. “Metode vitalisasi etnolinguistik juga berhasil dalam menghidupkan dan melestarikan bahasa Ibrani di dunia,” tambah dia.
Artinya, kelestarian bahasa ibu (bahasa daerah) juga dimulai dari keluarga. “Hal itu terbukti dari keluarga-keluarga etnis Tionghoa yang menggunakan bahasa Hokian di keluarga mereka,” papar Sri Harti Widyasari, dosen Jurusan Bahasa Jawa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta.
Salah Metode
Namun persoalan tampaknya tidak semudah itu. Tengok saja komentar Valensia yang mengaku tidak tertarik belajar bahasa daerah lantaran metode belajar pengajar yang dianggap tidak menarik. “Kami selalu dibiarkan untuk membaca buku pelajaran sendiri. Andai kami diceritakan hal-hal menarik, mungkin akan berbeda,” ujar dia yang mengaku sebenarnya ingin mendalami bahasa Jawa.
Soal kesalahan metode belajar itu juga dibuktikan Sri melalui penelitiannya belum lama ini. Bahwa berbahasa daerah akan lebih mengundang antusiasme kaum muda bila disajikan dalam bentuk kontekstual, bukan tekstual. “Konkretnya mengubah bentuk hapalan menjadi pembudayaan dan perilaku. Apalagi bahasa Jawa, termasuk juga bahasa daerah lainnya, memiliki unsur kearifan berperilaku,” ujar perempuan yang mengampu mata kuliah Apresiasi Budaya, Filologi Jawa, dan Sejarah Sastra Jawa itu.
Sayangnya, hal tersebut kurang disadari para pengajar. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan globalisasi mempercepat memudarnya bahasa daerah di Tanah Air. “Apalagi anak-anak sekarang lebih takut bila tidak bisa segera menyerap bahasa TI, yang tentunya hanya berasal dari bahasa Indonesia atau Inggris,” tambah dia.
Fenomena itu, menurut Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, menguatkan asumsi penyebab kepunahan bahasa daerah berasal dari aspek alami. “Jumlah penutur yang semakin berkurang karena malu menggunakan bahasa daerah ataupun menganggap bahasa daerah tidak gaul,” ujar dia. Aspek alami merupakan penyebab terbesar kepunahan bahasa daerah dibanding aspek non alami. Bentuk-bentuk lain aspek alami seperti keberadaan kawin campur dan perubahan jaman.
Sejauh ini, dari total 746 bahasa daerah di Nusantara, tercatat 300 di antaranya terancam punah. Bahasa-bahasa itu tersebar di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Seperti bahasa Lom (Sumatra), bahasa Budong-budong, Dampal, Bahonsuai, dan Baras (Sulawesi), dan bahasa Lengilu, Punan Merah, serta Kareho Uheng (Kalimantan). Semua bahasa tersebut memiliki jumlah penutur kurang dari 200 orang. PL/YK/mer/L-4
Koran Jakarta, Selasa, 09 Juni 2009 01:29 WIB
Posting by : warso
http://www.koran-jakarta.com/ver02/detail-news.php?id=10069
Jangan terkejut bila bahasa daerah akhirnya akan punah semua. Bila metode belajar yang membosankan dan ketiadaan kebijakan vitalisasi etnolinguistik masih terus berlangsung.
Jangan terkejut bila bahasa daerah akhirnya akan punah semua. Bila metode belajar yang membosankan dan ketiadaan kebijakan vitalisasi etnolinguistik masih terus berlangsung.
“Kalau suka sama cowok, masa smsnya: Mas, aku tresno kowe. Norak kalee!” kata Monica Ajeng Dea, siswi kelas SMP 6 Yogyakarta. Komentar itu juga langsung ditimpali Valensia Putri, teman satu tingkat di bawah Dea. “Cape deh.”
Dea dan Valensia adalah secuil wajah kaum muda yang apatis terhadap bahasa daerah. Mereka yang notabene lahir dari keluarga Jawa, justru menganggap bahasa Jawa kurang seksi, lugas, dan modern. Bahasa Jawa dirasa kurang artikulatif untuk seluruh perasaan-perasaan dan kehidupan mereka. Bagi Dea dan Valensia, bahasa Inggris malah lebih penting. Sebab bisa menjadi ukuran mencari sekolah nomor wahid atau mendukung untuk mendapatkan karier yang bagus. “Memang ada sekolah bagus atau karier bagus yang menyaratkan kemampuan bahasa Jawa?” ujar Valensia balik bertanya.
Eksistensi bahasa daerah terancam pudar. Padahal, upaya membumikan kembali bahasa daerah, khususnya pada siswa sekolah, telah digalang sejak 2004. Bahasa daerah dijadikan pelajaran muatan lokal di SD dan SMP. Misalnya bahasa Sunda untuk siswa sekolah di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya atau bahasa Jawa untuk siswa sekolah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Begitu pula di wilayah lain di seluruh Indonesia.
Pada perkembangannya, muatan lokal mulai tergerus. Dari pantauan Koran Jakarta, selain di Yogyakarta, beberapa SD di Palembang, Sumatra Selatan, juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada kebijakan sekolah yang menghilangkan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal. Kemudian menggantinya dengan pelajaran bahasa Inggris atau melukis.
“Kami sudah tidak mengajarkan bahasa daerah lagi, tapi menggantinya dengan bahasa Inggris,” ujar Murni, Kepala Sekolah SD Negeri 187, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatra Selatan. Untuk diketahui, perpustakaan SMP 6, Yogyakarta, lebih memilih berlangganan koran Sunday Times. Sedangkan Jaka Lodang, majalah berbahasa Jawa yang cukup terkenal di kota itu dan kadang dijadikan materi pendukung belajar bahasa Jawa, tidak ada sama sekali.
Peniadaan bahasa daerah di sekolahnya, menurut Murni, karena beberapa alasan. Pertama, bahasa Inggris dinilai lebih pas untuk sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Kedua, Sumatra Selatan memiliki 350 lebih bahasa daerah yang tersebar tiap kabupaten dan kota. Bahkan, setiap kelurahan memunyai lima bahasa daerah atau lebih. Misalnya bahasa Lematang di Kabupaten Lahat, Sekayu, di Kabupaten Musi Banyuasi, Komering dan Kayuagung di Komering, dan masih banyak lagi. Sedangkan murid di SD Negeri 187 berasal dari berbagai daerah di Sumatra Selatan. “Jadi agak sulit, murid mau diberikan bahasa daerah yang mana? Pun, Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan kulikulum khusus bahasa daerah. Jadi, lebih baik kami memberikan bahasa Inggris karena lebih bermanfaat untuk siswa,” jelas dia. Selain itu, mencari guru bahasa daerah di Palembang lebih sulit ketimbang mencari guru bahasa Inggris.
Vitalisasi Etnolinguistik
Soal itu, Muhammad Nasir, dosen Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas PGRI Palembang mengatakan penyebab lunturnya bahasa daerah karena generasi muda lebih tertarik mempelajari bahasa asing. Sedangkan ketertarikan itu didorong faktor biaya dan keuntungan. “Orang rela belajar bahasa Inggris dengan biaya mahal karena ada keuntungan yang diperoleh kelak,”papar dia.
Maka perlu adanya upaya pembalikan pergeseran bahasa. Langkahnya tak cukup dengan pengajaran bahasa yang selama ini dilakukan di instansi-instansi pendidikan. Caranya dengan menumbuhkan kesadaran dan menjadikan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi keseharian,” ujar Nasir.
Selain itu, juga diperlukan vitalisasi etnolinguistik. Bentuknya bisa menghidupkan kembali dan membiasakan berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa daerah. Metode itu cukup berhasil di kalangan orang Ogan, Komering, dan Besemah di Sumatra Selatan yang masih setia menggunakan bahasa ibu. Berbeda dengan bahasa Uluan yang makin punah. “Metode vitalisasi etnolinguistik juga berhasil dalam menghidupkan dan melestarikan bahasa Ibrani di dunia,” tambah dia.
Artinya, kelestarian bahasa ibu (bahasa daerah) juga dimulai dari keluarga. “Hal itu terbukti dari keluarga-keluarga etnis Tionghoa yang menggunakan bahasa Hokian di keluarga mereka,” papar Sri Harti Widyasari, dosen Jurusan Bahasa Jawa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta.
Salah Metode
Namun persoalan tampaknya tidak semudah itu. Tengok saja komentar Valensia yang mengaku tidak tertarik belajar bahasa daerah lantaran metode belajar pengajar yang dianggap tidak menarik. “Kami selalu dibiarkan untuk membaca buku pelajaran sendiri. Andai kami diceritakan hal-hal menarik, mungkin akan berbeda,” ujar dia yang mengaku sebenarnya ingin mendalami bahasa Jawa.
Soal kesalahan metode belajar itu juga dibuktikan Sri melalui penelitiannya belum lama ini. Bahwa berbahasa daerah akan lebih mengundang antusiasme kaum muda bila disajikan dalam bentuk kontekstual, bukan tekstual. “Konkretnya mengubah bentuk hapalan menjadi pembudayaan dan perilaku. Apalagi bahasa Jawa, termasuk juga bahasa daerah lainnya, memiliki unsur kearifan berperilaku,” ujar perempuan yang mengampu mata kuliah Apresiasi Budaya, Filologi Jawa, dan Sejarah Sastra Jawa itu.
Sayangnya, hal tersebut kurang disadari para pengajar. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan globalisasi mempercepat memudarnya bahasa daerah di Tanah Air. “Apalagi anak-anak sekarang lebih takut bila tidak bisa segera menyerap bahasa TI, yang tentunya hanya berasal dari bahasa Indonesia atau Inggris,” tambah dia.
Fenomena itu, menurut Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, menguatkan asumsi penyebab kepunahan bahasa daerah berasal dari aspek alami. “Jumlah penutur yang semakin berkurang karena malu menggunakan bahasa daerah ataupun menganggap bahasa daerah tidak gaul,” ujar dia. Aspek alami merupakan penyebab terbesar kepunahan bahasa daerah dibanding aspek non alami. Bentuk-bentuk lain aspek alami seperti keberadaan kawin campur dan perubahan jaman.
Sejauh ini, dari total 746 bahasa daerah di Nusantara, tercatat 300 di antaranya terancam punah. Bahasa-bahasa itu tersebar di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Seperti bahasa Lom (Sumatra), bahasa Budong-budong, Dampal, Bahonsuai, dan Baras (Sulawesi), dan bahasa Lengilu, Punan Merah, serta Kareho Uheng (Kalimantan). Semua bahasa tersebut memiliki jumlah penutur kurang dari 200 orang. PL/YK/mer/L-4
Rabu, 27 Mei 2009
SMAN 6 Perpisahan di Hotel Berbintang
Perpisahan SMAN 6 Palembang Meriah
Palembang:
Perpisahan siswa kelas XII SMAN 6 Palembang yang digelar di Hotel Novotel Palembang Rabu (27/5) berlangsung meriah.
Sebanyak 280 siswa kelas XII merayakan perpisahan dengan menampilkan lagu-lagu nasyid dan tarian modern.
Selain dihadiri Ketua Komite sekolah Drs HA Satar, juga tampak Kepala Dinas Pendidikan,pemuda dan Olahraga Palembang Drs Hatta Wazol, dan perwakilan orang tua murid serta para guru.
Kepala SMAN 6 Hj Darmi Hartati seusaiacara mengungkapkan bahwa sebanyak 280 siswanya tahun ini menamatkan pendidikan. Terdiri dari 170 kelas IPS dan 110 kelas IPA.
Sebagai salah satu sekolah unggulan mulai tahun ajaran 2009, sedikitnya 853 siswa baru mendaftar dan 819 diantaranya ikut tes. Hasil tes, diterima sebanyak 224 siswa.”Ini menunjukkan antusias yang cukup tinggi dari orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini,” ujarnya tentang sekolahnya yang tahun ini memang ditetapkan sebagai seolah unggulan bersama SMAN 5 Paembang menyusul SMAN 17 yang sudah dahuluan.
Dia menyebutkan bakan sempat mengganti nomor HP karena menghindari banyaknya berbagai pihak yang menelpon untuk minta dibantu agar anaknya bisa diterima di sekolah yang dipimpinnya.
Sekolah yang memiliki visi dan misi mengembangkan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan, iman dan takwa, serta budaya ini memang telah mencatat berbagai prestasi.
Diantaranya, tahun lalu menjadi pemenang terbaik kedua nasionalsebagai sekolah yang menjadi pengimbas, yakni mengimbaskan sistem dan metode pembelajaran kepada SMAN Tanjungraja dan SMAN Rantau Alai.
Untuk lulusannya, 53,3 persen diterima di perguruan tinggi negeri. Tahun ini, dari jalur PMDK siswa kelas XII diterima di UI 2 orang, IPB 2 orang, Kedokteran Unsri 4 orang, dan Poltek Sriwijaya 6 orang. Belum termasuk di Akademi Kepolisian dan Akmil dan STAN serta STPDN yang saat ini memang belum pengumuman.
Prestasi lainnya, tahun ini utusan SMAN 6 mewakili Sumsel ke tingkat nasional untuk debat APBN dan lomba penulisan artikel APBN. “Seleksi nasionalnya akan digelar Juni mendatang,” tambahnya.
Untuk pengembangan jiwa kewirausahaan, sekolah ini memiliki koperasi yang memiliki SITU dan dikelola oleh para siswa.
“Paling tidak, dengan prestasi dan pendidikan yang berbekal ilmu dan iman,s erta budaya, diharapan para lulusan menjadi anak yang siap menghadapi persaingan dunia yang juga tak melupakan akhirat,” jelasnya. (nasir.)
Jumat, 15 Mei 2009
Alquran raksasa
Alquran Raksasa di Mesjid Agung Palembang
Sebuah Alquran terbesar di dunia terbuat dari kayu tembesu saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Ukurannya tidak main-main, tebal keseluruhanya termacuk cover mencapai 9 meter. Ukuran halamannya, 177 cm x 140 cm x 2,5 cm.
Setidaknya 40 meter kubik kayu tembesu dihabiskan untuk membuat Alquran ini dan hamper Rp 1 milyar dihabiskan untuk menyelesaikan proyek ini. Akankah, Alquran ini bisa masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) atau bahkan Guinnes of Record, keterlibatan umat muslim sangat diharapkan.
Dari 30 juz isi Alquran, saat ini sudah diselesaikan seluruhnya. Terkendala dana dan bahan baku kayu tembesu, penyelesaian Alquran raksasa ini molor dari target yang mestinya awal 2004 sudah selesai.
“Minimal sebelum Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2004, Alquran ini harusnya memang sudah selesai,” ujar Sofwatillah saat lauching di Mesjid Agung Palembang, Kamis (14/5).
Rujukan
Dengan diiciptakanya Alquran ini, nantinya diharapkan bisa menjadi rujukan dari setiap Alquran yang dicetak atau diterbitkan maupun Alquran impor. “Dan menjadi symbol Islam di Palembang khususnya, Sumatera Selatan bahkan Indonesia umumnya. Alquran ini kini disimpan di salah satu ruangan di lantai tiga Mesjid Agung Palembang,” ujar Sofwatillah.
Soalnya dengan perkembangan teknologi, Alquran tulisan memang sudah dapat dicetak ribuan lembar lembar setiap hari. Pembuat Alquran pun bukan hanya umat muslim tapi juga mereka yang nonmuslim dengan tujuan bisnis. “Karenanya, bukan tidak mungkin terjadi pemalsuan Alquran. Apalagi dengan diberlakukannya pasar bebas, kita tidak mungkin mengecek secara teliti dan detail isi Alquran yang masuk ke Indonesia. Apalagi beberapa tahun lalu diketahui adanya kesalahan-kesalahan pada produksi Alquran produksi impor. Karenanya tentunya diperlukan rujukan guna menjaga keaslian Alquran,” tambah Sofwatillah.
Untuk itulah, dengan pembuatan Alquran Akbar ini diharapkan selain bisa masuk MURI ataupun Guinnes of Record, juga menjadi rujukan bagian setiap pembuata Alquran.
Spesifikasi Alquran ini menurut KH Marzuki Alie, Ketua Harian Panitia Pembuatan Alquran Raksasa, termasuk cover depan dan belakang yang masing-masing tebalnya 4 cm, akan mencapai ketebalan 9 meter.
“Isinya, terdiri dari cover dua halaman, isi dari juz pertama sampai juz 30 sebanyak 306 lembar atau 612 halaman. Lalu, 17 lembar atau 34 halaman berupa hiasan Quran, daftar isi, daftar halaman, tadjij, sambutan-sambutan mukadimmah, pengesahan pentanshih, panitia dan daftar donatur. Sehingga nantinya total 325 lembar atau 630 halaman,” tambah Marzuki Alie didampingi Bendahara, Hj Asmawati
Pengerjaan Alquran ini memang tergolong sulit dan rumit. Bagaimana tidak, untuk satu keping Alquran bolak-balik, diperlukan waktu satu bulan.
Menyambut tahun baru hijrah, 1 Muharam 1423 H, Alquran raksasa tersebut mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Pada peringatan tahun baru Islam yang dibuka, Jumat (8/3/2002), pihak pengurus Mesjid Agung Palembang menggelar kegiatan gebyar Islam dengan berbagai kegiatannya, diantaranya pameran bernuansa Islam.
Salah satu yang dipamerkan saat itu adalah mushaf Alquran raksasa yang terbuat dari kayu tembesu ukuran 177 cm x 140 cm dengan ketebalan 2,5 cm. Alquran raksasa yang kelak akan menjadi Alquran terbesar di Indonesia, jika telah selesai akan memiliki ketebalan sekitar 9 meter.
Rp 1 Milyar
Biaya untuk membuat Alquran raksasa ini sedikitnya mencapai Rp 1 miliar. Saat Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan restorasi 16 Juni 2003 lalu sebagian dipamerkan.
''Pengerjaan Alquran ini saya dibantu 30 karyawan yang membantu penyelesaiannya,'' kata Syowatillah Mohzaib, yang merupakan suami dari Evi Komari.
.
Menurut alumnus Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2003 ini, pembuatan Alquran raksasa tersebut memang diperkirakan selesai 2004.
Untuk mengoreksi isi Al Qur'an tersebut, telah dibentuk tim pentashih yang beranggotakan ulama cukup berpengaruh di Sumatera Selatan. Mereka adalah KH A Sazily Mustofa, KH Kgs Nawawi Dencik, KH Abdul Qudus, dan KH Muslim Anshori, dibantu dosen IAIN Raden Fatah Drs Sanusi Goloman Nasution.
Tim Khusus
Untuk menjamin suksesnya pembuatan Alquran raksasa yang selama ini dikerjakan di rumah Syofwatillah di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lr Budiman No 1009 Kelurahan 35 Ilir Palembang, juga telah dibentuk tim dengan pembina KH Zen Syukri dan KH Dr Kgs Oesman Said DSOG, penasihat Gubernur Sumatera Selatan H Rosihan Arsyad (kini telah habis masa jabatannya), dan pelindungnya Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati.
Taufik Kiemas yang menyaksikan Alquran raksasa dengan ornamen khas Palembang di sekelilingnya, tertarik dan ikut mendukung rencana besar tersebut. Sebagai wujud dukungannya, Taufik Kiemas, pun memberikan bantuan dana sebesar Rp 40 juta untuk pembuatan Alquran raksasa tersebut.
.jpg)
Kini, menurut Sofwatillah yang mengaku punya keterampilan kaligrafi dengan belajar secara otodidak sejak duduk di Madarsah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Pakjo Palembang ini, penyelesaian Alquran raksasa yang mengangkat seni kaligrafi Alquran dan seni ukir khas ornamen Palembang, bukan hanya menjadi tanggung jawab dirinya.
“Tetapi tanggung jawab semua umat muslim di Sumsel,” ujar Syofwatillah Mohzaib, pembuat kaligrafi kelahiran Serang 14 April 1975, yang didalam tubuhnya mengalir darah Palembang dan Banten. Dua daerah yang pada masa lalu memang menjadi pusat kejayaan dan syiar Islam di Nusantara. Kini gagasan besar itu telah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Palembang.
Bentuk tanggungjawab terlihat dari dibentuknya panitia khusus oleh Gubernur Sumsel, H Rosihan Arsyad (yang kini telah habis masa jabatannya) yang ditetapkan 13 Muharam 1423 H atau 15 Maret 2002 M.
Panitia ini, terdiri dari penanggungjawab dan penasihat yang terdiri dari, HM Taufik Kiemas, H Rosihan Arsyad, H Husni, Dr H jalaluddin, H Usman Said.
Pembinanya, dipercayakan kepada KH M Zen Syukri, J Suyuti Pulungan, Aflatun Mukhtar Yayasan Mesjid Agung Palembang, dan Yayasan Ahlul Quran.
Sementara pengurus lainnya, Ketua Umum H Ir Bakti Setiawan, Ketua Harian H Marzuki Alie, Sekretaris RHM Adi Rasyidi, dan Bendahara Hj Asmawati.
Yang dibantu juga oleh beberapa seksi, seperti seksi pentanshih yang diketuai Ki H Sjazily Moesthafa, seksi dana diketuai H Roni Hanan, seksi umum dan logistik diketuai HM Noerdin, seksi humas dan promosi diketuai M Skri Ibn Soha, dan seksi pengawasan dan pelaksanaan teknis diketuai Syofwatillah Maohzaib.
Dibantu Ahli
Untuk pengerjaan Alquran raksasa ini, Syofwatillah memang tidak bekerja sendirian. Ia dibantu beberapa orang yang ahli, termasuk juru ukir. Mengenai teknis pengerjaannya, Alquran raksasa ini sebelum diukir di atas papan, ayat-ayat Alquran terlebih dahulu ditulis di atas kertas karton.
“Lalu tulisan ini dijiplak ke kertas minyak. Sebelumnya tulisan ayat Alquran di atas karton ini dikoreksi oleh tim pentashih, jika ada yang salah langsung diperbaiki,” papar Sofwatillah yang menamatkan SD Negeri Mangunrejo, Serang, Banten, sebelum melanjutkan sekolah di MTsN Pakjo Palembang, dan menamatkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atasnya di Pondok Pesantren Arrisalah, Ponorogo.
Lalu kertas minyak tersebut ditempel ke atas papan yang sudah disiapkan. Huruf-huruf di atas kertas minyak ini menjadi petunjuk bentuk huruf kaligrafi ayat Alquran yang harus diukir.
Dalam menulis kaligrafi ayat Alquran dengan bentuk ukiran ini, Syofwatillah menggunakan jenis huruf atau khot standar dalam Alquran terbitan Saudi Arabia. Untuk tajwid-nya, ia menggunakan tajwid standar Departemen Agama RI.
Dihiasi Ornamen Khas Palembang
“Untuk membingkai ayat-ayat Alquran itu, di tepi lembar Alquran raksasa itu dihiasi dengan ukiran ornamen khas Palembang,” sambung ayah dari M Zikrillah, Nurmawadah Islamiah, dan Muhamad Amri Al Aqba.
Mesjid Agung adalah bagian dari bukti kejayaan Islam di Palembang berabad-abad lalu. Kini, Mesjid Agung telah menjadi mesjid nasional. Sementara Alquran raksasa yang digarap Sofwatillah yang juga menjadi penanggung jawab dalam pembuatan kaligrafi yang menghiasi Mesjid Agung, akan menjadi bukti bahwa dari Palembang, Sumatera Selatan, akan lahir Alquran terbesar di dunia. Sehingga, bukan tidak mungkin kalau
selesainya nanti, Alquran ini akan masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI). Bahkan Guinnes or Record.
“Karena ini Alquran pertama yang ukurannya paling besar dan terbuat dari kayu di dunia ini,” ujarnya bangga.
Dana yang dibutuhkan pembuatan Alquran ini memang tergolong besar, lebih dari Rp 1 milyar. Yang rinciannya, menurut Bendahara Hj Asmawati, untuk bahan Rp 149.555.000; Untuk upah dan gaji para pekerja Rp 597.950.000; dan biaya lainlain seperti listrik
transportasi dan honor penulis Rp 452.495.000.
.jpg)
Dari data yang ada, sedikitnya 30 penyumbang yang telah membantu diantaranya, HM Taufik Kiemas sebanyak 1 juz, Nazarudien Kiemas 1 juz, Gusti Bazan Kurnia 1 juz, M Yamin 1 juz Dodi Makmun Murod 1 juz, Dirut PT Danareksa 1 juz, PT Pusri 1 juz, Muda’I Madang ½ juz, H Husni (Walikota Palembang) 1 juz, Bupato Ogan Komering Ulu (OKU) Syahrial Oesman (mantan Bupati OKU dan mantan Gubernur Sumsel) 1 juz, PT Bukit Asam 1 juz, Menteri Agama Syaid Agil Almunawar 1 juz, Yani Arsyad (PT Jakarta Lyoid) 1 juz, Syarifudin Alambai 1 juz, H Heriyanto (PITI Palembang) 1 juz, Dandim 0418 Palembang Letkol ZL Amalsyah Tarmizi 1 lembar, dan Gubernur Sumsel H Rosihan Arsyad (kini telah habis masa jabatannya) 1 juz. (sh/muhamad nasir)
Minggu, 10 Mei 2009
Sekolah Gratis
Sekolah Gratis ibarat Tong Kosong
Jakarta - Sekolah gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ternyata tak berjalan dengan baik. "Sekolah gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ibarat tong kosong karena tidak didukung oleh modal yang memadai. Selama ini pemerintah hanya mengunggulkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS hanya dapat meng-cover 30 persen biaya pendidikan," ujar Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan pada "Diskusi Mengkaji Kebijakan Pendidikan Nasional: Sekolah Gratis vs Sekolah Mahal," di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, untuk menuju sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar Rp 1,8 juta per siswa SD per tahun dan Rp 2,7 juta per siswa SMP per tahun. Sementara itu, anggaran BOS yang disediakan oleh pemerintah untuk SD di kota baru sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun dan untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun. BOS untuk SMP di Kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun dan SMP di Kabupaten sebesar Rp 570.000 per siswa per tahun.
"Keadaan ini menunjukkan masih ada sekitar Rp 1,4 juta biaya yang harus ditanggung oleh orang tua," lanjut Ade. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo agak narsis dalam mengiklankan sekolah gratis di media massa. Sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah justru menimbulkan pertanyaan, apa benar pemerintah sudah insyaf atau ini hanya sekadar janji lima tahunan saja?
Ade menambahkan, anggaran untuk pelaksanaan wajib belajar sebesar Rp 31 triliun ini justru menyebar ke hampir seluruh direktorat, seperti ke Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan data yang dihimpun ICW sepanjang tahun 2008, ada 36 kasus korupsi di Depdiknas dengan tersangka sebanyak 63 orang. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 134,2 miliar. "Anggaran yang sudah kecil masih juga dikorupsi berjamaah. Pelaku korupsi paling banyak di dinas pendidikan dengan modus mark up dan penyalahgunaan keuangan," tambahnya.
Sementara itu, pakar pendidikan Soedijarto mengatakan, di Indonesia sebenarnya belum ada wajib belajar, sebab masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Sekolah masih sangat diperlukan, sebab para pendiri negara ini sudah menetapkannya dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Dia menambahkan, Indonesia telah tertinggal selama 400 tahun. Menurutnya, hanya mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Eropa seperti AMS yang mengenal peradaban modern.
Hal senada juga diutarakan oleh pakar pendidikan HAR Tilaar. Dia menilai, masih ada jutaan anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Saat ini, lanjut Tilaar, malah banyak sekolah dibangun dan diperuntukan bagi anak-anak orang kaya. Karena itulah bermunculan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). (stevani elisabeth)
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0905/08/kesra01.html Jumat 8 Mei 2009
Jakarta - Sekolah gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ternyata tak berjalan dengan baik. "Sekolah gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ibarat tong kosong karena tidak didukung oleh modal yang memadai. Selama ini pemerintah hanya mengunggulkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS hanya dapat meng-cover 30 persen biaya pendidikan," ujar Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan pada "Diskusi Mengkaji Kebijakan Pendidikan Nasional: Sekolah Gratis vs Sekolah Mahal," di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, untuk menuju sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar Rp 1,8 juta per siswa SD per tahun dan Rp 2,7 juta per siswa SMP per tahun. Sementara itu, anggaran BOS yang disediakan oleh pemerintah untuk SD di kota baru sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun dan untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun. BOS untuk SMP di Kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun dan SMP di Kabupaten sebesar Rp 570.000 per siswa per tahun.
"Keadaan ini menunjukkan masih ada sekitar Rp 1,4 juta biaya yang harus ditanggung oleh orang tua," lanjut Ade. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo agak narsis dalam mengiklankan sekolah gratis di media massa. Sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah justru menimbulkan pertanyaan, apa benar pemerintah sudah insyaf atau ini hanya sekadar janji lima tahunan saja?
Ade menambahkan, anggaran untuk pelaksanaan wajib belajar sebesar Rp 31 triliun ini justru menyebar ke hampir seluruh direktorat, seperti ke Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan data yang dihimpun ICW sepanjang tahun 2008, ada 36 kasus korupsi di Depdiknas dengan tersangka sebanyak 63 orang. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 134,2 miliar. "Anggaran yang sudah kecil masih juga dikorupsi berjamaah. Pelaku korupsi paling banyak di dinas pendidikan dengan modus mark up dan penyalahgunaan keuangan," tambahnya.
Sementara itu, pakar pendidikan Soedijarto mengatakan, di Indonesia sebenarnya belum ada wajib belajar, sebab masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Sekolah masih sangat diperlukan, sebab para pendiri negara ini sudah menetapkannya dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Dia menambahkan, Indonesia telah tertinggal selama 400 tahun. Menurutnya, hanya mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Eropa seperti AMS yang mengenal peradaban modern.
Hal senada juga diutarakan oleh pakar pendidikan HAR Tilaar. Dia menilai, masih ada jutaan anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Saat ini, lanjut Tilaar, malah banyak sekolah dibangun dan diperuntukan bagi anak-anak orang kaya. Karena itulah bermunculan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). (stevani elisabeth)
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0905/08/kesra01.html Jumat 8 Mei 2009
Langganan:
Postingan (Atom)