*Festival Sriwijaya XX Lahat Termegah

 "Terima Kasih Alex, Kami Dipercaya Tuan Rumah"

Lahat

Puluhan ribu warga Lahat seminggu ini terhibur dengan getaran Festival Sriwijaya ke-20 yang tahun ini dihelat di Kota Lahat. Artis-artis ibukota seperti Ari Laso dan Mahadewa bergantian tampil menghibur warga. Puncaknya, Ahmad Albar legenda rock Indonesia akan memuaskan dahaga hiburan warga Lahat.

 Kalau  sebelumnya selalu digelar di Palembang, Festival Sriwijaya tahun ini memang digelar di luar ibukota provinsi Sumsel, yakni di Lahat. Dobrakan ini dilakukan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. "Dimaksudkan agar setiap kabupaten/kota di Sumsel dapat kesempatan untuk mengangkat budaya dan seni sekaligus menghibur warganya," ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam sambutannya ketika membuka festival, Senin malam (15/10) di Lapangan eks MTQ, Lahat.

 "Pertama kali digelar di Lahat, ternyata surprise. Lahat sukses, dan saya nilai ini merupakan festival sriwijaya termegah selama pelaksanaan festival ini digelar," puji Alex yyang alam itu hadir bersama Ny Liza Alex. Tampak hadir dalam pembukaan ini beberapa bupati dan walikota seperti Bupati OKUYulizar dan Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar.

"Tahun-tahun berikutnya, Festival Sriwijaya ini akan digilir ke semua kabupaten/kota se-Sumsel sehingga semua budaya dan aktivitas seni daerah bisa tersentuh dan semakin lestari bahkan semakin berkembang," tambah Gubernur.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang telah mempercayakan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-20 pertama kalinya di luar kota Palembang," demikian diutarakan Bupati Lahat Saefudin Aswari Rivai saat menyampaikan sambutan.

Pembukaan Festival Sriwijaya XX di Lahat Senin malam (15/10) berlangsung meriah. Langit Kota Lahat terang benderang oleh kembang api dan lapangan Eks MTQ seakan membuncah oleh hiburan artis-artis papan atas, seperti Ari Laso dan Mahadewa. Pembukaan semakin meriah diwarnai pemberian rekor MURI atas penyebaran megalitikum terbanyak di Lahat.  Keputusan pemberian rekor MURI diserahkan langsung perwakilan penyelenggara dan diterima Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai.

"Alhammdulillah, kita pertama kalinya terpilih sebagai penyelenggara festival Sriwijaya dan mudah-mudahkan sukses hingga penutupan tujuh hari kedepan," tambah Aswari.

Festival Sriwijaya di Bumi Seganti Setungguan ini selain menampilkan berbagai seni budaya, juga diramaikan Lahat Ekspo yang memberikan kesempatan kepada pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berpromosi sekaligus transaksi.

Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai berharap selama kegiatan ini, diharapkan transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bertambah. Kendati tidak menyebutkan secara rinci target yang akan dicapai, Aswari berharap tetap mendapatkan manfaat. “Kita tidak terlalu mematok pendapatan. Ini merupakan hiburan rakyat Kabupaten Lahat. Semuanya berhak terlibat dan merayakannya,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan Fetival Sriwijaya XX dan Expo Lahat ini, dikatakan Aswari, pihaknya berharap dapat mengembangkan potensi masyarakat Kabupaten Lahat, terutama di bidang UKM. “Kita berharap UKM di Kabupaten Lahat dapat terus maju dengan menghasilkan berbagai produk-prodk yang berkualitas tinggi,” harapnya.

Diakuinya, berbagai multiplier efect atas terselenggaranya festival ini.  "Kalau sebelumnya, hotel masih terbatas, kini Lahat memiliki hotel berbintang tiga, Grand Zuri. Dengan 94 kamar yang tersedia, memberikan fasiltas inapan yang bertingkat internasional. Gubernur Sumsel juga berkesempatan meresmian beroperasinya hotel bintang tiga ini.

Bupati Lahat ini juga mengakui kalau selama ini pembangunan Lahat terinspirasi dari sosok Alex Noerdin dalam memimpin Sumsel. "Semangat kerja dan semangat membangun Lahat, saya adopsi dari semangat Pak ALex dalam membangun Sumsel. Kehadiran parai nvestor di Lahat

belum sebanding dengan apa yang telah dilakukan beliau dalam membangun berbagai venue Sea Games yang tidak bergantung pada APBN dan APBD. Ini yang saya contoh dan inil juga yang harus diketahui warga Lahat bahwa kepemimpinan Alex Noerdin membuat Sumsel telah jauh melompat ke depan," katanya ketika menyampaikan sambutan saat peresmian Hotel Grand Zuri Senin siang (15/10).

Belum lagi program sekolah gratis dan berobat gratisnya yang telah banyak membantu warga Sumsel.  "Di bidang kesehatan, Lahat juga berkomitmen melalui dana sharing yang dianggarkan di APBD. Selain itu, kami juga berupaya melibakan pihak ketiga sehingga ada kebersamaan dalam membangun antara pemerintah dan stakeholder lainnya. Ini pun, terus terang saya 'curi' dari Alex Noerdin. Bagaimana ketika membangun berbagai venue Sea Games beliau bisa menyentuh pihak ketiga baik itu BUMN maupun investor lainnya untuk terlibat dan berperan aktif, "ujarnya.

Hasilnya, Lahat dapat bantuan dari PT BA berupa pembangunan RSUD Lahat melalui dana CSR-nya sebesar Rp 18,4 miliar untuk 56 kamar kelas I, VIP, dan VVIP.

Masyarakat Pali Tekad Menangkan Kembali Alex Noerdin

SURYA telah tegak lurus persis di atas ubun-ubun, sengatnya mulai membakar kulit, namun tetap membuat bergeming sekitar 5000 warga dari lima kecamatan di wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Selasa (16/10) siang itu. Bahkan tidak sedikit dari ribuan warga tersebut yang sejak pagi sudah tumplek di tenda lapangan Desa Air Itam Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim menanti sang idola.

Sejenak kemudian hujan rintik mulai turun dan tepat pukul 13.30 WIB tokoh yang ditunggu tiba, gemuruh sorak massa memadati tenda di lapangan sepakbola itu menambah semarak suasana kedatangan Alex Noerdin, Eliza Alex serta rombongan. Dengan senyum dan lambaian tangan Alex membuat massa yang terdiri dari anak-anak, remaja, serta orang tua baik itu perempuan dan lelaki bertambah antusias.

Betapa tidak, sosok Alex memang tidak asing bagi warga dan sudah sukses mereka dukung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2008, ketika itu sekitar 80% pemilih di kawasan tersebut mencoblos pasangan Alex-Eddy sehingga mengantarkan keduanya sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatra Selatan (Sumsel).  ‘’Hidup Alex, hidup Muzakir (Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar),’’ teriak massa saling bersautan.

Kali ini harapan itu kembali mencuat, karena mereka yakin tidak salah pilih. Buktinya, hampir empat tahun Alex Noerdin memimpin Sumsel mayoritas kebijakkannya telah menyentuh dan dirasakan rakyat, khususnya program dasar yang dibutuhkan masyarakat pendidikan dan kesehatan gratis.

=====

Karenanya, wajar kalau ribuan warga  yang berasal dari lima kecamatan di Pali ini pun  meminta Alex Noerdin agar mencalonkan kembali sebagai gubernur Sumsel kedua kalinya.

Keinginan ini disampaikan perwakilan warga dalam penyataan sikap. Dalam penyataan sikapnya tersebut, warga juga mendukung Muzakir Sai Sohar untuk menjadi Bupati Muara Enim kedua kalinya.

“Kami  memandang Pilkada DKI yang dimenangkan Jokowi merupakan kesempatan bagi Alex Noerdin untuk memimpin Sumsel kembali. Kami memang mendoakan agar Alex Noerdin bisa menjadi gubernur kedua kali di Sumsel,” ujar tokoh masyarakat Pali, Dahlan AR.

Dukungan ini disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap yang dibacakan dalam kesempatan kunjungan tersebut. “Apalagi, dalam pilkada 2008 lalu,   di Air Itam Alex Noerdin memperoleh 80% suara. Dari 71 desa yang berasal dari lima kecamatan, yakni  Talang Ubi, Abab, Tanah Abang, Penukal Utara, dan Penukal  memang kami mayoritas mendukung Alex Noerdin yang ketika itu berpasangan dengan Eddy Yusuf,” tambah Bachrie Rasyid, tokoh masyarakat yang lainnya.

Atas dukungan yang diberikan, warga tidak minta apa-apa. Meskipun Alex Noerdin ketika itu memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang diinginkan warga. “Silakan ajukan apa permintaan bapak-bapak dan ibu-ibu,” kata Alex memberi kesempatan warga untuk mengutarakan aspirasinya.

“Kami hanya minta agar penunjukan carateker Bupati Pali nanti adalah putra daerah Air Itam asli. Selain itu, kami juga minta agar pemerintah bisa memperhatikan listrik yang sering mati, terkadang sore, magrib, dan subuh,”  katanya.

 "Kami menderita Pak, kadang untuk menghidupkan tivi pun listriknya tak bisa. Belum lagi, sering mati. Untuk itu kami mohon agar tegangan listriknya bisa ditambah sehingga aktivitas bisa berjaan normal dan hidup kami bisa lebih nyaman, " tambahnya.

"Kami yakin, Pak Alex akan mampu membawa Sumsel lebih baik lagi. Karenanya, kami siap mendukung agar dibawah kepemimpinan Pak Alex, Sumsel mencapai cita-citanya menuju Sumsel gemilang," tambah Bahrie Rasjid.

Berbagai program yang menyentuh rakyat telah mereka rasakan. "Terutama sekolah gratis dan berobat gratis, tidak diragukan lagi," tuturnya yang disambut aplaus warga.

Saat kunjungan itu pun, beberapa kali listrik mati dan menyala kembali. Sehingga membuat Alex Noerdin pun mengetahui secara langsung bahwa memang listrik di daerah tersebut memang sering kali mati.

“Saya menyadari kondisi ini, padahal Sumber daya alam (SDA) di Muaraenim khususnya Pali  begitu besar. Seperti batubara dan coal beat metan (CBM), namun ternyata listrik masih mati terus. Makanya kita akan bangun sendiri pembangkit di daerah ini,  sehingga listrik bisa dinikmati secara baik,” janji gubernur.

Soal carateker, Gubernur juga menjanjikan saatnya nanti akan menunjuk putra daerah sesuai  keinginan masyarakat. “Saat ini saja sudah ada beberapa putra daerah dari Air Itam yang memegang jabatan penting di Pemprov Sumsel,” tambah  Alex Noerdin.

"Pak Alex siapa yang punya,

Pak Alex siapa yang punya,

Yang punya kita semua”

Sebait lagu bertajuk Pramuka Siapa Yang Punya diplesetkan sekitar 5000 warga terdengar menyambut dan melepas Alex Noerdin dan rombongan.

Kodam Segera Perbarui Alusita

Kodam Segera Perbarui Alutsista

Palembang:

Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo mengatakan, pada November,modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Kodam II/SWJ akan dilakukan.

Alutsista, seperti tank berat leopard, pesawat takstis, roket, meriam dan lainnya, akan datang dan siap menggantikan persenjataan sebelumnya. “November mendatang alutsista baru masuk ke Kodam II/Sriwijaya, baik leopard, roket, pesawat,maupun meriam. Seluruh satuan, termasuk infanteri alutsistanya, akan baru semua,” ujarnya seusai memimpin upacara HUT Ke-67 TNI di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Jumat (5/10). Dia menuturkan, untuk menghadirkan persenjataan baru dan modern,TNI memerlukan perjuangan yang berat.

“Tidaklah mudah memodernisasi alutsista di tubuh TNI,harus melalui perjuangan panjang karena kita menyadari kemampuan negara menyediakan anggaran untuk memperbaharui persenjataan,” katanya. Kendati alutsista yang dimiliki baru,Nugroho mengatakan, TNI masih memerlukan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa guna mendukung TNI disegani dan mampu berkiprah di kawasan regional. Dengan begitu, kedaulatan Indonesia terjaga baik tanpa harus ada gangguan dari luar.

“Kita mengharapkan dukungan seluruh pihak agar TNI setara dengan tentara di kawasan regional dan patut diperhitungkan,”ungkap dia. Mengenai kondisi keamanan Sumsel dan sekitarnya, menurut dia, masih relatif aman.“Saat ini kondisi Sumsel dan sekitarnya kondusif. Namun, kita harus waspada karena Sumsel bisa menjadi pelarian atau tempat-tempat oknum melakukan persiapan aktivitas membahayakan negara,” katanya. Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan,TNI harus mampu mengayomi masyarakat seperti moto yang selama ini dijunjung tinggi, yakni TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

“Kita berharap TNI semakin jaya dan mampu mengayomi masyarakat. Contohnya soal kedisiplinan dan ketertiban yang harus menjadi contoh kita semua,terutama pegawai negeri sipil (PNS),”kata dia. Mengenai alutsista TNI yang semakin modern, Alex berharap TNI dapat menjaga kedaulatan bangsa dari gangguan luar.“Alutsista yang dimiliki saat ini hampir sebagian besar baru, dan itu sangat baik untuk TNI agar mampu dan tetap menjaga kedaulatan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Upacara ini diikuti para anggota TNI di Kodam II Sriwijaya, dihadiri Muspida. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tampak hadir menyaksikan atraksi yang ditampilkan menyemarakkan HUT TNI. (Sir)

KPK; Alex, Jadi Teladan Verifikasi LHKPN

KPK; Alex, Jadi Teladan Verifikasi LHKPN

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai melakukan verifikasi dan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Kali ini, petugas KPK menyambangi kediaman Cagub H Alex Noerdin.

Tim KPK sejumlah empat orang ini bergerak ke rumah Alex yang beralamat di Jalan Merdeka Palembang pukul 10.00 WIB, Kamis (7/6). Pemeriksaan harta kekayaan Alex ini berlangsung cukup lama, yakni sekitar 2,5 jam, sehingga puluhan wartawan media cetak maupun elektronik nasional dan lokal harus bersabar menunggu di depan kediamaan Gubernur Sumsel yang sukses menggelar SEA Games di Sumsel November tahun lalu itu.

Dalam proses verifikasi LHKPN tersebut, terungkap harta kekayaan Gubernur Sumsel ini sebesar Rp19.694.375.876. Nilai ini bertambah dari laporan sebelumnya pada 15 Maret 2012 yang lalu, sebesar Rp2,482 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan harta yang belum dilaporkan, seperti barang antik dan barang-barang mobilier yang dimiliki Alex serta usaha salon. Angka tersebut, merupakan hasil harta yang dihargai berdasarkan penetapan harga atau nilai yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bukan nilai pasar.

Pada saat verifikasi LKHPN tersebut, Alex Noerdin mendapat apresiasi dari Tim KPK yang dipimpin Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dari KPK Dedi Arahim. Sebab, Alex dinilai sangat kooperatif dan terbuka dalam mengungkapkan harta kekayaannya kepada Tim KPK yang ditunjuk menyambangi kediamaannya.

”Kami apresiasi atas sambutan dan kerjasama Bapak Alex Noerdin. Ini menunjukkan bahwa, Bapak Alex Noerdin menjadi teladan bagi pemimpin lain di negeri ini dalam menerapkan prinsif akuntabilitas dan transparansi informasi dan harta kekayaannya terhadap publik sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi Arahim.

Dikatakan Dedi, Cagub DKI dengan nomor enam ini, sangat koorperatif dalam proses klarifikasi terutama terkait dengan data-data administrasi yang dibutuhkan KPK. Dari sikap keterbukaan Alex dalam melaporkan kekayaannya tersebut, menurut Dedi, dapat dicontoh bagi semua pihak terutama bagi pejabat penyelenggara negara untuk diimplementasikan.

”Patut dan harus kita ketahui, beliau (Alex Noerdin-red), sudah menerima dengan baik termasuk juga sudah memberikan data-data yang sudah kami minta untuk di klarifikasi. Dan beliau sudah menyampaikannya secara transparan,” ungkapnya.

Cagub DKI H Alex Noerdin mengatakan, harta kekayaan memang ada peningkatan sekitar Rp2,482 miliar. Hal ini disebabkan, adanya barang-barang berupa perelengkapan rumah tangga, barang antik, termasuk usaha salon milik istrinya belum dilaporkan.

”Jadi wajar bila ada penambahan harta yang dimiliki sekarang ini,” ujarnya.

Dikatakannya, dirinya berkewajiban melaporkan harta kekayaannya pada saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini juga dilakukan beberapa Cagub dan Cawagub lainnya. ”Semua calon juga wajib melewati proses ini, karena sudah menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

 

Wartawan Butuh Perhatian

Wartawan Butuh Perhatian

Wartawan adalah profesi yang paling rentan dan beresiko. Selalu dikejar deadline, stres, dibawah tekanan, dan umumnya perokok berat. Karenanya, sering makan tidak teratur, dan berakibat mudah diserang berbagai penyakit.

Untuk itu, mestinya diimbangi dengan rajin berolahraga. Sehingga bisa menikmati hidup yang sehat.

Alex Noerdin, sebagai Gubernur Sumsel menunjukkan perhatiannya kepada para jurnalis bukan saat ini saja. Sejak masih menjabat bupati Musi Banyuasin pun, dia telah menunjukkan kepeduliannya.

Dengan adanya Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang kini memasuki angakatan keenam, menurut Alex Masih belum cukup kalau wartawan itu tidak sehat.

“Makanya, kini saya tawarkan lagi kepada para wartawan untuk memilih salah satu fitnnes centre yang memadai, sehingga dalam sehari minimal 30 menit dan tiga kali dalam seminggu bisa memperhatikan kesehatan. Silakan pilih salah satu diantara jurnalis untuk menentukan siapa yang paling aktif. Hadiahnya, umroh,” ujarnya, dalam sambutan ketika secara resmi membuka SJI Provinsi Sumatera Selatan yang ke-6.

“Ini sudah saya lakukan  beberapa tahun lalu. Sayang, wartawannya memang sibuk sehingga kurang peduli untuk kesehatan dirinya sekalipun. Dan sekarang saya tawarkan kembali, “ujar Alex yang disambut tepuk tangan hadirin.

 SJI ini dilaksanakan oleh SJI Pusat yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Diknas) Propinsi Sumsel berlangsung di Aula Diknas Propinsi Sumsel, Senin (1/10).

 Kalau para wartawan sudah sehat, tentu dengan bekal ilmu jurnalistik akan membuat    mereka bisa semakin eksis dan berkompeten di lapangan. Apalagi, kalau kemudian juga di tambah lulus uji kompetensi, maka diharapkan fungsi jurnalis itu akan semakin memilliki nilai plus.

Sementara, keberadaan wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi memang dituntut untuk dapat menempatkan dirinya sebagai sosok yang profesional dan bisa menjadi ‘pengawal’ pembangunan melalui peran kontrol sosialnya.

Prof Dr Hj Isna Wijayani, Msi mengemukakan, wartawan itu adalah profesi yang dituntut untuk memiliki standar dan kompetensi tertentu. Utnuk itu, dibutuhkan pendidikan yang bisa membuat mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standarnya.  

Peran inilah yang dimainkan oleh SJI. Sehingga para wartawan nanti akan menjadi jurnalis yang benar-benar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan keprofesionalannya.

SJI, juga bisa menjadi kawah candradimuka. Karena mereka tidak sekedar dijejali teori, tetapi juga saling sharing dan praktik melaksanakan profesi sesuai kode etik dan Undang-undang tentang Pers.

“Apalagi, setelah lulus SJI, mereka langsung mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Sehingga begitu lulus, diharapkan  menjadi wartawan yang siap pakai.

Selain itu,   wartawan juga sekaligus sebagai pendidik bagi masyarakat. Melalui tulisan yang dipublikasikannya, dapat mencerahkan atau justru membuat kelam. Karenanya, harus diarahkan supaya bisa mencerahkan.

Pembukaan diklat ini dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat Hendry CH Bangun, Ketua Yayasan Sekolah Jurnalistik Indoensia (SJI) Pusat Marah Sakti Siregar, Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Propinsi Sumsel Ade Karyana, Ketua Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi Sumsel H Oktab Riady, mantan Ketua PWI Provinsi Sumsel H Asdit Abdullah, serta jajajaran SKPD Propinsi Sumsel. (***)

Oke-oke Saja Kalau Profesional

http://www.shnews.co/detile-9019-okeoke-saja-kalau-profesional.html

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 36, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, untuk memeriksa kepala daerah atau wakil kepala daerah membutuhkan izin presiden, kini dengan putusan MK itu, izin presiden tidak diperlukan lagi.

Putusan MK ini di satu sisi akan mempercepat proses hukum dan menjamin persamaan hukum setiap warga negara, tetapi di sisi lain, juga menyimpan potensi penyelewengan dari kemudahan memeriksa kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sesuai data Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sejak Oktober 2004 sampai September 2012, presiden telah mengeluarkan 176 surat izin penyelidikan pejabat negara yang diajukan Kejaksaan Agung, kepolisian serta Puspom TNI. Sekitar 74 persen dari izin pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus korupsi.

Sementara itu, berdasarkan jabatan, ada 103 izin untuk memeriksa bupati/wali kota, 31 izin pemeriksaan wakil bupati/wakil wali kota, ada 24 izin untuk penyelidikan anggota MPR/DPR, permohonan untuk memeriksa gubernur 12 izin, wakil gubernur tiga izin, anggota DPD dua izin dan hakim Mahkamah Konstitusi satu izin.

Ada beragam tanggapan mengenai putusan dari MK itu. Yang jelas, kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut langsung dengan putusan MK ini. Nah, bagaimana tanggapan dari kepala daerah?

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin ketika ditemui usai mengikuti Upacara HUT TNI di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang (BKB), Jumat (5/10), mengatakan putusan MK itu harus dihormati.

"Sebelumnya, memang pemeriksaan kepala daerah harus seizin presiden. Namun, ketika ada keputusan, yang menyatakan bahwa tidak perlu izin presiden untuk itu, tentu juga harus dihormati. Saya melihat ini sebagai suatu yang positif. Silakan saja, sepanjang tidak dijadikan sebagai alat untuk hal-hal yang mengarah kepada tujuan yang tidak baik, tentu saja oke-oke saja," ujar Alex yang sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI.

Menurutnya, kejaksaan ataupun kepolisian adalah penegak hukum. "Mereka tentu bekerja profesional. Sepanjang profesional, tentu sebagai kepala daerah juga harus menghormati itu,” tuturnya.

Dia juga tidak melihat keputusan ini akan membuka peluang pemerasan oleh penegak hukum kepada kepala daerah. "Intinya, kalau memang sudah begitu mekanismenya ya kita harus mengikuti. Itu saja," katanya.

Terobosan

Bupati Muba Fahri Azhari juga mendukung keputusan ini karena dapat mempercepat proses penyelesaian hukum terhadap kepala daerah yang bermasalah. "Bagi saya, ini justru membuat kepala daerah lebih berhati-hati. Ini suatu terobosan dalam upaya penyelesaian hukum," ujarnya.

Fahri tidak melihat kalau hal itu akan jadi ajang pemerasan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Izin atau tanpa izin presiden, menurutnya, sama saja. Kalaupun terjadi pemerasan tentu bergantung kepada pribadinya. Bedanya, kalau tanpa izin presiden pemeriksaan dan pengusutan bisa cepat sama seperti penanganan terhadap pihak yang lainnya.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko kepada SH, Kamis (4/10) malam, menuturkan, putusan itu bertujuan agar proses hukum seperti penyelidikan maupun penyidikan berjalan cepat, demikian pula dengan prinsip peradilan yang independen, equality before the law, nondiskriminasi, dan peradilan cepat.

Menurutnya, pendapat seperti itu sah-sah saja. Tetapi, ada hal penting lain yang juga perlu dipertimbangkan. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah seperti wali kota, bupati ataupun gubernur juga memerlukan perlindungan dari atasannya.

Wali kota, misalnya, diangkat oleh presiden dan dilantik oleh gubernur. Secara institusi, dia adalah pembantu presiden, yang artinya pula berada di bawah perlindungan presiden.

Jadi, untuk memeriksa wali kota, bupati ataupun gubernur, secara etika tetap memerlukan izin tertulis dari atasannya, dalam hal ini pesiden. Tinggal mekanismenya diatur lebih baik lagi.

Eddy Rumpoko menjelaskan, sekarang ini menjadi seorang kepala daerah bukan dari penunjukan, tetapi dipilih langsung. Harus diakui, banyak dari kepala daerah itu dipilih lebih karena kepopulerannya.

Tetapi, tidak semua wali kota/bupati terpilih itu memiliki kemampuan manajerial di bidang pemerintahan, sehingga tidak tertutup kemungkinan seorang kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya melakukan kekeliruan.

Kekeliruan atau kesalahan semacam itu kan harus dipilah. Tidak bisa langsung dinyatakan sebagai bentuk korupsi. Apalagi kalau kekeliruan itu tersebar di publik karena surat kaleng atau laporan LSM (lembaga swadaya masyarakat) tentu yang tidak kredibel.

Kemudian, turun tim dari penegak hukum langsung melakukan penyelidikan. Karena sudah telanjur diberitakan media, masalahnya jadi bias. Buntutnya bukan lagi kebenaran dan kepastian hukum, tetapi sudah men-judge kepala daerah bersalah sehingga mau tidak mau harus dihukum.

Berdampak

Kondisi ini, katanya, berdampak karena ada kepala daerah yang jadi takut membangun wilayahnya. Takut mengelola keuangan daerah. “Ya itu tadi, karena dia takut dituduh korupsi. Buntutnya, ya rakyat juga yang dirugikan,” tuturnya.

Kondisi seperti itu sebenarnya bisa dihindari kalau mekanisme pemerintahan dan komunikasi/ koordinasi antarlembaga berjalan baik.

Bila kepala daerah diduga melakukan penyimpangan atau kekeliruan, sebenarnya mudah mengeceknya. Tinggal minta lembaga pengawas seperti BPK atau BPKP melakukan tugasnya. Bila dari hasil audit ditemukan ada kekeliruan, ya tinggal diperbaiki sesuai saran yang diberikan BPK.

Terkait ketakutan adanya pemerasan oleh oknum kepolisian atau kejaksaan terhadap kepala daerah, tak perlu dikomentari terlalu berlebihan. Ketika informasi tentang penyelewengan dan korupsi sudah mencuat di area publik, tak perlu polisi maupun jaksa dengan serta-merta memanggil kepala daerah untuk diperiksa.

Masih banyak cara untuk mendapatkan kebenaran material. Misalnya, pihak kepolisian dan kejaksaan bisa langsung berkoordinasi dengan BPK, sehingga bisa ditentukan layak atau tidak sebuah perkara dilanjutkan ke proses hukum.

Bila memang tidak layak, ya pemeriksaan perkara bisa segera diakhiri tanpa harus memanggil dan memeriksa kepala daerah. Semua ini sebenarnya tergantung dari komunikasi antarlembaga.(eka Susanti)

Melayani Tamu Allah, Agar Khusuk Beribadah

Melayani Tamu Allah, Agar Khusuk Beribadah

Jemaah haji adalah tamu Allah. Melayani tamu Sang Khalik tentu merupakan ibadah tersendiri.

Gubernur Sumsel  H Alex Noerdin menyadari betul pentingnya memberikan layanan dan kemudahan bagi para tamu Allah ini. Maka, sejak 2009 dia menjabat sebagai Gubernur Sumsel, kepada para jemaah calon haji asal Sumsel diberikan bantuan transport sebesar Rp 1 juta.

“Kalau saat ini setara dengan 357 real. Bantuan ini tentu saja sangata berarti bagi para jemaah di tanah suci nanti,” ujar Kakanwil Kemenag Sumsel Drs H Najib Haitami MM dalam laporannya ketrika melepas kloter pertama jemaah haji Sumsel di Asrama Haji, Km 9 Palembang pekan lalu.

Dengan uang transport yang diterima, paling tidak, abisa menambah keyakainan dan percaya diri para jemaah ketika mereka beribadah. Sehingga, gelar hajia mabrur pun diharapkan dapat disandang masing-masing jemaah.

 Tahun ini, sedikit 6.356 jemaah haji asal Sumsel diberangkatkan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Bagi Alex, perhatian terhadap pelaksanaan ibadah haji tak sekedara memberikan bantuan transport. Imbauan agar menjaga kesehatan juga disampaikan kepada para jemaah. Karena memang kondisi ditanah air dan di tanah suci sangat berbeda.

“Menjaga kesehatan dan berusaha agar tetap fit harus diusahakan, selaina mengharapkan keridohaan Allah,” ingat Alex Noerdin.

Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini pun menyadari bahwa para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah  haji tidak semuanya pernah naik pesawat. Karenanya, bukan hal aneh, kalau ada cerita ada jemaah yang sampai terkejut dan bingung ketika berada di toilet pesawat.

Karenanya, nanti Alex Noerdin akan menyiapkan  mock up pesawat (replika ruang pesawat) untuk asrama haji di Palembang. Untuk mewujudkan ide itu butuh dana sampai Rp2 miliar. Tetapi semua dia wujudkan semata-mata agar para calon jemaah haji dapat memanfaatkan fasilitas di dalam pesawat sebelum menuju tanah suci.
“Terutama jamaah dari daerah-daerah, bisa belajar lebih dulu cara memasang sabuk pengaman, menggunakan toilet, serta memakai fasilitas-fasiltas lain. Ini akan membantu mereka saat berangkat ke Tanah Suci,” tutur Alex.
Tidak hanya itu, Alex pun menggagas replika Kabah dan tempat jamaah melakukan ibadah Sa’i yaitu Shafa – Marwah seperti yang ada  di tanah suci. Dengan adanya fasilitas yang mirip seperti di Masjidil Haram minimal jamaah calon haji Sumsel tidak terlalu terkaget-kaget saat menghadapi medan sebenarnya.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, asrama haji Palembang punya mock up pesawat sebagai sarana bagi calon jemaah haji memanfaatkan fasilitas di dalam pesawat menuju tanah suci.
Replika Kabah dan Shafa Marwah di Asrama Haji Palembang nanti menjadi  satu-satunya yang ada di Indonesia dan mungkin juga baru yang pertama dibuat di dunia,” kata Gubernur Alex Noerdin usai menghadiri pembukaan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) Sumsel di Aula Handayani, beberapa hari lalu.
Sebelumnya, pelayanan asrama haji pun dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuat tamu–tamu Aallah ini bisa khusuk beribadah sejak awal meninggalkan tanah air.
Dikelola oleh BUMD, Swarnadwipa, pelayanan haji tergolong cukup murah disbanding fasilitas yang tersedia. Bahkan, kini pun disediakan beberapa kamar VVIP sehingga beberapa kepala daerah sekitar Sumsel yang juga berangkat dari Embarkasi Palembang dapat menginap di asrama haji.
Kakanwil Kemenag Sumsel Najib Khaitami mengakui, pelayananan dan fasilitas yang diberikan Pemprov Sumsel terhadap pelaksanaan ibadah haji sudah  diberikan sejak awal Alex Noerdin menjabat Gubernur tahun 2009 lalu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Syofwatillah Mohzaib pun memuji pelayanan yang diberikan pelaksana haji di Sumsel. “
Itu disampaikan saat memantau pelepasan jemaah haji Kloter 1. Tidak hanya itu, anggota DPR RI Dapil Sumsel ini juga melihat dari dekat kondisi asrama haji dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji.

“Secara umum kesiapan asrama haji sudah bagus dan jemaah  terasa nyaman,” katanya.
Pelapasan JCH kloter pertama embarkasi Palembang  dilaksanakan di Asrama Haji disaksikan unsur Muspida seperti  Ketua DPRD SUmsel, Komisi VIII Anggota DPR RI, Kapolda, Ketua Pengadilan dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel. (***)

Sumsel Terefisien Gunakan Energi

Sumsel Terefisien Gunakan Energi

Palembang, Sinar Harapan

Pemerintah Denmark menilai Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi terbaik dalam kegiatan penguatan kapasitas bidang efisiensi dan konservasi energi. Kendati merupakan daerah yang kaya akan sumber daya energi, Sumsel tetap komitmen dalam efisiensi energi.

Hal itu dikemukakan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Martin Hermann di sela-sela penyerahan penghargaan Public Award in Energy Efficiency kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Hotel Manhattan Jakarta,Sabtu (6/10).

Menurut Martin, Pemprov Sumsel sangat berkomitmen dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan tentang pentingnya hemat energi, penyiapan satuan tugas hemat energi, aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan hemat energi, serta implementasi hemat energi di kantor pemerintahan daerah.

Sembilan provinsi di Indonesia  masuk nominasi atas seleksi dan penilaian Energy Efficiency in Industrial, Comercial and Public Sector (EINCOPS) selama 6 bulan sejak April 2012 oleh Expert and Trainer, yang merupakan lembaga kerjasama antara Pemerintah Denmark dan Indonesia. Hasilnya, Sumatera Selatan menjadi provinsi terbaik untuk Regional Sumatera, sedangkan Jawa Tengah untuk Regional Jawa dan Bali serta Sulawesi Utara untuk Regional Kalimantan dan Sulawesi.

Reward yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan merupakan bukti bahwa aparatur pemerintahan di Sumatera Selatan telah menyadari pentingnya berhemat dalam penggunaan energi, mengkonservasi energi yang ada serta mengantisipasi kelangkaan energi di masa mendatang. Salah satu indikator dari penilaian tersebut di antaranya tingginya komitmen dan perhatian kepala daerah untuk melakukan kegiatan efisiensi energi di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat dijadikan contoh oleh daerah lain di Indonesia.

 Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin didampingi Staf Khusus Gubernur Bidang Energi Najib Asmani dan Kepala Dinas Pertambangan dan SDM Sumsel Robert Heri diitemui usai menerima penghargaan mengatakan, bahwa pemanfaatan energi gas dan batubara di Sumatera Selatan dengan pertimbangan selain untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial juga untuk keberlanjutan di masa akan datang.

Sebagai gambaran, Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional mempunyai cadangan gas alam sebesae 24,18 TSCF atau sebesar 6,29% dari cadangan nasional, dengan produksi sebesar 0,29 TSCF atau sebesar 9% dari produksi nasional. Selain gas alam terdapat juga cadangan minyak sebesar 757,4MMSTB atau 0,88% dari cadangan nasional, dengan produksi sebesar 22,93 MMSTB atau sebesar 9% nasional.“Gas alam dari Provinsi Sumatera Selatan diekspor untuk kebutuhan Singapura dan Cina,”katanya.

Selanjutnya menurut Alex Noerdin, sebagai bentuk keseriusan Sumsel dalam kegiatan penurunan emisi dari berbagai sektor, sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2020. Rencana aksi tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Program dan kegiatan hemat energi secara jelas sudah dicantumkan dalam RAD tersebut yang harus terukur, terlaporkan dan terverifikasi. Kegiatan efisiensi penggunaan energi telah banyak dilakukan di Sumsel. Sumsel adalah provinsi pertama yang telah menyiapkan Stasiun Bahan Bakar Gas (BBG) dan memberikan subsidi konverter bagi kendaraan umum. “Kegiatan lainnya di-rencanakan untuk membuat suatu Model Desa Mandiri Energi dengan mencari alternatif penggunaan energi biofuel serta Model Hunian dan Kantor Hemat Energi, ”sebutnya. (sir)

Hujan Buatan Sekaligus Atasi Kekeringan

Palembang,

Belum berhasilnya tim penanggulangan darat dan water bombing menjangkau daerah pinggiran pantai di Provinsi Sumsel, membuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan buatan.

Cara ini dilakukan guna mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan titik panas (hotspot) di Sumsel yang terus meningkat. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kebakaran yang lebih luas di lahan gambut, terutama daerah terpencil.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menuturkan, hujan buatan ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi kebakaran dan kabut asap yang dirasa semakin mengganggu aktivitas masyarakat. "Ini juga menjawab permintaan masyarakat yang menginginkan hujan (buatan),” katanya

usai menghadiri pelepasan operasi udara TMC, di halaman VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Minggu (7/10).

Adapun manfaat lain dari hujan buatan ini, lanjut Alex, bukan hanya mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semata, melainkan juga menanggulangi kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Yulizar Dinoto menyampaikan, dua area lahan gambut yang saat ini sulit dipadamkan oleh tim penanggulangan darat,yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Banyuasin.

“Persisnya di pinggiran pantai selatan OKI dan di Pulau Rimau Banyuasin. Dua kawasan itu,tim darat tidak dapat menjangkau lahan gambut yang terbakar. Selain sangat luas, letaknya juga berada di pelosok, oleh karena itu diperlukan hujan buatan,” ungkapnya.

Kendati telah ada hujan buatan, dia memastikan, tim penanggulangan darat akan tetap diterjunkan ke lapangan, mengikuti jadwal beroperasinya hujan buatan yang dilakukan BPPT.“Tim darat akan terus beroperasi hingga masuk musim hujan,”pungkas dia.

Kepala UPT Hujan Buatan BPPT F Heru Widodo mengatakan, hujan buatan dilakukan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk permintaan dari Pemprov Sumselperminyakan

"Kami  akan melakukan penyemaian (hujan buatan) di beberapa daerah yang memiliki titik api dan sulit dijangkau, baik oleh tim darat maupun water bombing,” ujarnya.

Operasi ini, kata Heru, akan berlangsung selama 15 hari dengan menggunakan satu unit pesawat jenis CASA 212- 200 milik TNI AD, dan dapat dilanjutkan atau diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan. Setiap harinya akan dilakukan penyemaian 800 kg hingga 1 ton garam di udara. “Anggaran yang dikucurkan untuk melakukan hujan buatan di Sumsel ini berjumlah Rp1,3 milliar. Di mana, setiap harinya menghabiskan dana sekitar Rp113-114 juta yang berasal dari BNPB,” kata dia.

Terkait curah hujan yang terjadi di Sumsel beberapa hari terakhir, dia mengaku,hujan tersebut terjadi akibat adanya badai di daerah Kalimantan yang terbawa ke daerah Indonesia bagian barat. Akibatnya, di beberapa wilayah, seperti Sumsel, Lampung, dan Jawa mengalami hujan. “Hujan yang ada saat ini hanya terjadi beberapa waktu saja,karena saat ini belum masuk musim penghujan.Oleh karena itu, hujan buatan ini tetap kita lakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas,” papar dia. (sir)

Pendidikan Gratis untuk Semua

Pendidikan Gratis  untuk Semua

Siapa yang tidak mau  gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.

Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan  pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Apakah ini bisa?  Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa komponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Dua program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis.
Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat gratis pertama di Indonesia dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik yang tercepat dilakukan Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin dalam 81 hari sejak dilantik, 7 November 2008.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, bukan soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat gratis adalah yang pertama kali dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Dan sekolah gratis yang dilaunching 26 Maret 2009.

Berbeda

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.

Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakuan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.

Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.

Perda itu memngatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.

Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.

Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

Program sekolah gratis di Sumsel dimaknai sebagai bebasnya orang tua dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah yang selama ini dipungut oleh sekolah kepada  orang tua murid. ”Selanjutnya biaya tersebut diganti/dibayar oleh pemerintah dengan besaran tertentu berdasarkan kebutuhn dasar setiap anak per bulan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di suatu jenjang pendidikan,” kata Alex Noerdin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah. Jadi dana pendidikan sekolah gratis ini dianggarkan di APBD provinsi dan  APBD kabupaten/kota.

Besaran dana bantuan operasional siswa tahun 2012 untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan atau Rp 120.000 per tahun, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan atau Rp 180.000 per tahun, SMA/MA  Rp 100.000 per siswa per bulan atau Rp 1.200.000 per tahun, dan SMK, nonteknologi Rp 150.000 per siswa perbulan atau Rp 1.800.000 per tahun; untuk teknologi Rp 200.000 per siswa perbulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dana program sekolah ini dibiayai sharing APBD Sumsel dan APBD kabupatn/kota. Contoh, untuk siswa di Palembang misalnya. Dana Rp 10.000 per siswa per bulan, dianggarkan di APBD Sumsel Rp 8.100 dan APBD Palembang Rp 1.900. Dana Rp 15.000 untuk siswa SMP/MTs, Rp 15.000 dianggarkan APBD Sumsel Rp 12.200 dan APBD Palembang Rp 2.800. SMA/MA Rp 100.000, diangarkan di APBD Sumsel Rp 81.500 dan APBD Palembang Rp 18.500. SMK Teknik Rp 200.000/siswa/bulan, dianggarkan APBD Sumsel Rp 163.000 dan sisanya Rp 37.000 dianggarkan di APBD Palembang.

Sharing ini tidak sama, seperti di Empat Lawang,   Dana Rp 10.000 per siswa per bulan, dianggarkan di APBD Sumsel Rp 7.000 dan APBD Empat Lawang Rp 3.000. Dana Rp 15.000 untuk siswa SMP/MTs, Rp 15.000 dianggarkan APBD Sumsel Rp 10.500 dan APBD Empat Lawang Rp 4.500. SMA/MA Rp 100.000, diangarkan di APBD Sumsel Rp 70.000 dan APBD Palembang Rp 30.000. SMK Teknik Rp 200.000/siswa/bulan, dianggarkan APBD Sumsel Rp 140.000 dan sisanya Rp 60.000 dianggarkan di APBD Empat Lawang.

Program sekolah gratis ini ditunjang juga oleh BOS yang untuk siswa SD sebesar Rp 580.000 per tahun/siswa, SMP/MTs Rp 710.000 per tahun/siswa, dan SMA/MA Rp 120.000 per tahun/siswa.

 Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.

Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.

Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin tiga  tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2011/2012 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Sejak 2008, APK SD mencapai 102,03 persen,  Tahun 2010 APK meningkat 102,21 persen, dan 2011 APK 101,43 persen. Begitupun dengan dengan APM (Angka Partisipasi Murni) tahun 2009, hanya 95,01 persen,  2010 menjadi 95,14 persen, dan tahun 2011 95.36 persen.

Angka putus sekolah juga meningkat, kalau tahun  2009 0,45 persen, 2010 turun  0,38 persen, dan 2011 menyiskan 0,31 persen.

Di tingkat SMP/MTS, APK juga meningkat. Kalau 2009  94,01 persen, meningkat menjadi 96,06 persen di tahun 2010, dan 96,36 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  81,60 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 83,07 persen di tahun 2010, dan 83,94 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs, kalau tahun 2009 0,86 persen turun menjadi 0,76 persen di tahun 2010, dan 0,63 persen di tahun 2011.

Di tingkat SMA/MA/SMK, APK juga meningkat. Kalau 2009  79,52 persen, meningkat menjadi 80,04 persen di tahun 2010, dan 81,27 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  56,27 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 67,03 persen di tahun 2010, dan 68,32 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMA/MA/SMK, kalau tahun 2009 1,04 persen turun menjadi 1,02 persen di tahun 2010, dan 0,99 persen di tahun 2011.

Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 186 miliar (6 bulan) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp 330 milyar, Rp 360 milyar tahun 2011  dan Rp 432 milyar tahun 2012.

dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa. (….)

Mungkin bisa diboks::::

Indikator Keberhasilan

-          APK SMA/sederajat mencapai 95% pada tahun 2016

-          Angka drop out berada di bawah 1 persen, sudah tercapai 2011 dan akan ditekan menjadi lebih kecil tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan

-Keterlambatan pencairan dana sekolah gratis disebabkan olehberubahnya mekanisme penganggaran dan penyaluran dana.

- Masih terdapat sekolah-sekolah yang memberlakukan  pungutan biaya misalnya pada saat awal tahun jaran dan persapan siswa mengikuti ujian nasional.

- Masih terdapat sekolah swasta yang dengan alasan tertentu (misalnya peningkatan  gaji guru) memberlakukan pungutan.

- Ada kabupaten/kota yang belum memenuhi komitmen dan sharing yang disepakati.

******Data-data APK, APM dan angka Puus sekolah mungkin bisa dibuat grafik.....