KPK Evaluasi Program Antikorupsi di Sumsel

 

Palembang, 14 Oktober 2014. Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan di Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan semiloka Pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis di Provinsi Sumatera Selatan Selatan, pada Selasa (14/10).

Kegiatan yang diselenggarakan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten A. Rivai Palembang, ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Wodjojanto, Gubernur Sumsel, BPKP, Beberapa Bupati/Walikota dan pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kegiatan Korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. “Ini penting, sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah,” katanya.

Bambang melanjutkan, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Sebab, semangat dan paradigma pembangunan nasional, semestinya merujuk pada Pembukaan UUD 45, yang harus berpihak pada rakyat. “Yang berdaulat itu rakyat. Pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung,” katanya.

Pada semiloka ini, dipaparkan tindak lanjut rencana aksi hasil kegiatan Korsupgah tahun 2013 dan hasil pengamatan terhadap perubahan APBD serta pada sektor ketahanan pangan, pertambangan dan sektor pendapatan di Sumatera Selatan pada tahun 2014. KPK juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat, seperti Corporate Social Organization (CSO), akademisi, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Selain di Sumatera Selatan, rangkaian kegiatan Korsupgah ini juga dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menurunkan potensi korupsi serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta partsipasi masyarakat pada ketiga sektor tersebut. Pada akhirnya, KPK berharap kegiatan ini bisa berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

RKIH Hadir di Sumsel, Siap Membangun Negara Bersama Berbagai Kalangan.

Palembang, - Pasca terpilihnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK memimpin Indonesia, Rumah Koalisi Indonesia Hebat kini berubah menjadi Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) dan kini telah ada di Sumsel dengan diketua oleh mantan anggota DPRD Sumsel Sakim SH MM., Sabtu (11/10) pukul 18.30 WIB. di hotel Wisata Palembang.

RKIH sendiri siap mengawal pemerintahan kedepan dengan bergerak bersama membangun bangsa melalui berbagi progran serta membuka diri bagi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk turut membangun kemajuan Indonesia.

Diungkapkan Ketua umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Tris Budi Harjo, yang sengaja datang menghadiri acara silaturahmi daerah dan musyawarah daerah RKIH Sumsel jika pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, terlebih lagi program utama mencerdaskan anak bangsa dengan mengutamakan pemberantasan narkoba dikalangan masyarakat.

"Narkoba ini sangat bahaya, harus dipersempit ruang geraknya. Kita sudah kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan kepolisian dalam menanggulanginya,"ujarnya, saat pembukaan silatda I, sabtu (11/10) di Palembang.

" Pencegahan awal dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan meningkatkan kesadaran diri maka pengaruh narkoba akan sulit masuk. Berbagai penyuluhan dan himbaupun sudah RKIH laksanakan," tambah Tris.

Sementara menyikapi kekisruhan pemerintah saat ini, dimana dua kubu Indonesia Hebat dan KMP yang terus terjadi, menurut dia kita sebagai masyarakat tidak perlu turut serta masuk dalam kegaduhan tersebut.

Karena jika turut serta maka kegaduhan akan semakin menjadi, dengan sebaiknya tetap menjalin silaturahmi dan menerima apa yang menjadi putusan terbaik dipusat.

"Mari rapatkan barisan membangun bangsa. Pendukung prabowopun mari sama sama bekerja. Kami menghormati Prabowo dan Hatta sebagai mantan Capres. Kedepan hentikanlah pertikaian dan bekerja sama dengan baik, agar Negara ini semakin mengalami peningkatan," pungkas dia.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua RKIH Sumsel terpilih Sakim SH MM, dimana pihaknya kedepan akan selalu mengawal pemerintahan agar berjalan dengan baik dan benar.

"Kita benahi Negara ini, buat semakin maju kedepan. Hilangkan segala budaya negatif seperti korupsi," ujar dia.

Sakim terpilih menjadi Ketua RKIH Sumsel melalui pemilihan dari perwakilan 17 Kabupaten Kota yang ada di Sumsel. Ke tujuh belas Kabupaten Kota tersebut juga dalam waktu dekat akan pula membuat berbagai program dan senantiasa mendukung serta mensukseskan perintah pemerintah pusat dan siap saling bekerjasama dengan bermacam golongan.

JNIB Sumsel : Gelar Diskusi "Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah"

PALEMBANG,- Kisruh pusat yang memperebutkan pemilihan kepala daerah melalui langsung oleh rakyat atau melalui DPRD menjadi pembahasan khusus dalam diskusi Palembang Democratic Forum (PDF), yang diselenggarakan oleh Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) dengan tema Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah.  Sabtu (11/10) di Jalan Thamrin No 2 Bukit Kecil Palembang.

Narasumber sendiri yang hadir dalam acara tersebut mulai dari anggota DPRD Sumsel terpilih Fraksi PDIP Giri Ramanda, pengamat politik Joko Siswanto, hingga penyelenggara Pemilu KPU Sumsel komisoner bidang sosialisasi Ahmad Naafi.

Dikatakan pengamat politik Joko Siswanto, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan telah ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap berlaku menggantikan putusan DPR RI yang mengesahkan Pilkada melalui anggota dewan.

Sehingga pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung di Sumsel pada 2015 dapat mengacu pada Perppu tersebut.

"Perppu nomor 1 tahun 2014 dan nomor 2 tahun 2014 perlu diuji lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga pembahasannya pun harus berkejar-kejaran dengan Pilkada 2015 mendatang," ucap Joko dilokasi acara yang bertemakan Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah tersebut.

"Perppu sudah ditandatangani Presiden itu sah, gugatan ke MK tentang UU pilkada nggak perlu lagi. Sekarang Perppu itu tinggal diuji oleh DPR untuk ditetapkan jadi UU tinggal sekarang rebutan waktu antara pelaksanaan dengan DPR yang bahas Perppu dengan pelaksanaan Pilkada 2015," tambah Joko.

Masih kata Joko, menurutnya,  bilamana pembahasan Perppu di DPR itu agendanya panjang dan molor, maka mau tak mau pelaksanaan Pilkada 2015 menggunakan Perppu tersebut.

"Serta memang Perppu intinya ada di Partai Demokrat, jika anggotanya loyal terhadap ketua umumnya SBY, maka Indonesia hebat akan kuat jika dilakukan voting kembali, telebih lagi PPP yang membelot karena sakit hati tidak mendapatkan jatah dari Koalisi Merah Putih," imbuh Joko.

Ditempat yang sama, komisioner KPU Sumsel bidang sosialisasi Ahmad Naafi menuturkan jika pihaknya KPU tak hanya melakukan sosialisasi, namun telah mempersiapkan diri mulai pendataan hingga pelantikan terkait Pilkada ditahun 2015 mendatang. Namun memang pada dasarnya tetap mematuhi petunjuk serta aturan dari pusat.

"Kami hanya penyelenggara, apapun putusan pusat terkait Pilkada akan dilaksanakan," ujarnya singkat.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel terpilih periode 2014-2019 Kiemas Giri Ramanda mengungkapkan jika pengaruh pemilihan melalui DPRD salah satunya adalah harus mematuhi kehendak pusat. Dimana Jika tidak maka kader atau anggota Parpol yang duduk di dewan bisa saja didepak.

"Terlebih lagi kepala daerah pasti akan tunduk atau menuruti kehendak para anggota DPRD. Bagaimana tidak dia pastilah akan memerlukan suara anggota dewan ketika pencalonan berikutnya," terang Giri.

Hal serupa juga diutarakan Pokja JNIB pusat, Nachung Tajudin, dimana menurut ia jika Pilkada dilakukan oleh para anggota dewan akan membuat Kepala Daerah tertekan dan harus mengikuti apa yang diinginkan para anggota dewan tersebut.

" Negara kita ini negara demokrasi, kalau dipilih lagi oleh DPRD sama saja menghilangkan hak rakyat. Meski biaya yang dikeluarkan besar namun inilah pembelajaran dan memang telah dapat kita lakukan bersama di 10 tahun terakhir ini dan itu terlaksana,”tutupnya.

Satu Suara Perolehan Parpol Dibantu Rp 504

Palembang, Musi Pos

Satu suara perolehan hasil pemilu legislatif yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel akan mendapat bantuan Rp 504. Hal itu dikatakan oleh, Yusnin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumsel, Jumat (10/10).

“Ada 11  partai politik (Parpol) yang akan menerima bantuan dari pemerintah, syaratnya yang ada perwakilannya di DPRD,” jelasnya.

Menurut dia besaran bantuan partai politik itu berbeda-beda tergantung perolehan suara hasil pemilu legislatif, 2014 – 2019

“Berbeda-beda bantuan ke parpolnya tergantung perolehan suaranya, per satu suara, sekitar limaratus rupiah. Jadi, dikalikan saja berapa jumlah suara yang diperoleh partai tersebut,” tambahnya

Dia menambahkan, pengambilan dananya nanti tergantung parpol itu itu sendiri mau diambil per tahun atau perlima tahun.

Parpol di Sumsel yang  berhak mendapat bantuan ada 11 Parpol. Kelima parpol itu Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, PBB, Hanura, PKS, PKB, PPP, dan Nasdem. Sedangkan peserta pemilu 2014 yang tidak mendapat bantuan adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

  

Nacung Tajudin, pemerhati masalah sosial politik di Sumsel, mengatakan, seharusnya partai politik idealnya tidak perlu dibantu

“Karena setiap parpol , dalam AD/ART itu sudah ada iuran dari anggota, untuk apa kesbangpol membantu mereka, lebih baik berikan ke yang lain saja,” ujar Nacung, Jumat (10/10).

Menurut dia, uang yang selama ini diberikan kepada partai politik  tidak tepat, lebih baik alihkan saja untuk pembangunan fasilitas umum yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.

“Perlu diingat, masyarakat sekarang sudah banyak muak dengan para tingkah lalu politikus-politikus, kenapa masih dibantu,”tutupnya. (sir)

11 Hari Menghilang, Siswi SMK Ditemukan di JSC

Palembang, Musi Pos

Setelah menghilang selama sebelas hari, Indah Sari (16) siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Jaya sudah menjadi mayat di Kompleks Jakabaring Sport City (JSC).

Indah, warga Jalan Mojopahit 8 Rt 1 Rw  01, Kelurahan 15, Kecamatan Seberang Ulu 1 ini ketika ditemukan   masih berseragam sekolah. Pertama kali  mayatnya ditemukan satpam Komplek Jakabaring Sport City (JSC), dengan kondisi yang mengenaskan. Badannya sudah membusuk di semak belukar, samping Venue Aquatic,   JSC, eks Komplek Olahraga Sea Games, Kamis (9/10) pukul 18.30 WIB.

Terkait penemuan mayat tersebut, Isuminiani (50) ibu korban yang terlihat histeris. Dia mengaku anaknya tidak pulang selama 11 hari.

“Tidak pulang selama sebelas hari, Hp tidak aktif selama hilang, saya bingung melaporkan ke pihak kepolisian, 6 oktober 2014,” jelasnya, Jumat (10/10)

Ajun Komisaris Polisi Benny Prasetya,  Kapolsek Seberang Ulu 1, membenarkan ada penemuan mayat oleh satpam yang bertugas di JSC. Menurut keterangan, mayat tersebut di semak blukar samping Venue Aquatic dengan kondisi sudah membusuk.

“Saya belum tau persis, apakah korban mutilasi atau apa. Kita belum tau, masih akan kita dalami ,” ujarnya.

Untuk sementara ini, pihak kepolisian  baru mengamankan orang yang terakhir bersama Indah, yang berinial Rb (Robi), seorang tukang cukur rambut.

“Sekarang ini kita baru menggali informasi dari RB,” jelas Benny.

Saat ini, jenazah korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Hoesin, Palembang, Sumatera Selatan, untuk diautopsi.

Teman Indah,  yang mengaku bernama Mayang, saat ditemui di Polsek Seberang Ulu I (SU I), Palembang, Sumsel, mengemukakan, Indah merupakan orang yang supel dan pintar

“Dia itu pinter, mudah bergaul dan sekretaris di sekolah,” ujar Mayang.

Ia mengatakan, Indah sering dijemput cowoknya, kalau pulang sekolah. “Kalau pulang sekolah dia dijemput oleh cowoknya,” ujarnya. (sir)

Alex Noerdin: Optimalkan Audit BPK Kejar Opini WTP

Palembang, Musi Pos

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Alex Noerdin instruksikan seluruh pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengoptimalkan dan menyelesaikan segala audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah tahun 2014.

Hal ini disampaikan Gubernur Alex Noerdin saat menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan bersama para staf ahli, Asisten, dan pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Kamis (09/10) di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel

H Alex Noerdin menjelaskan,  Tahun 2014 ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan Opini WTP dikarenakan tahun depan laporan keuangan akan mulai diberlakukan dengan Pembukuan berbasis Aktual. "Untuk itu, Diharapakan agar dapat mengoptimalkan laporan keuangan dan audit BPK karena kedepan akan semakin sulit untuk mendapatkan Opini WTP," terangnya.

Selain itu, Gubernur H Alex Noerdin juga mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel agar tetap semangat dan fokus bekerja untuk  menjadikan provinsi Sumsel ini sebagai provinsi yang terbaik. Diterangkannya, Provinsi Sumsel merupakan 1 dari 34 provinsi yang sangat diperhitungkan di tingkat nasional dengan berbagai event besar yang dilaksanakan dan telah berjalan lancar.

"Kedepan, Sumsel kembali dipercaya menyelenggarakan event bergengsi Asian Games, Kesempatan ini tidaklah mudah diraih karena  45 lebih negara Asia sangat menginginkan agar dapat menjadi tuan rumah," ungkapnya.(sir)

WAGUB SUMSEL TERIMA PENGHARGAAN PATEN DARI MENDAGRI

Jakarta - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. ISHAK MEKKI, MM kamis (9/10) hadiri kegiatan launching Pengembangan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 183 Kecamatan di Indonesia. bertempat di Hotel Golden Boutique Jakarta, Gubernur Sumsel H. Alex Noersin melalui Wakil Gubernur H. Ishak Mekki menerima trophy serta piagam penghargaan  bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas upaya atas upaya yang dilakukan oleh Pemprov sumsel dalam percepatan penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang di gelar oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini  juga dilaksanakan penyerahan trophy dan piagam penghargaan PATEN 124 (seratus dua puluh empat) Kec di 26 Kabupaten/Kota di Indonesia, 6 (enam) Provinsi dan 5 Kecamatan menerima secara simbolis. Sumsel diwakili oleh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Mendagri Gamawan Fauzi  dalam sambutannya mengharapkan adanya komitmen dari daerah khususnya Kab/kota untuk memberikan pelayanan pada tingkat kecamatan secara lebih cepat dan transparan. Mendagri mengharapkan semua Kecamatan di indonesia dapat melaksanakan PATEN ini dg baik.

Usai menyampaikan kata sambutan, Menteri Dalam Negeri melaksanakan teleconfrence pelaksanaan PATEN di Kecamatan, dari seluruh Kecamatan di Indonesia terpilih Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Menteri Dalam Negeri melakukan dialog dengan pejabat Kota Palembang, antara lain Sekda Kota Palembang, Camat SU I, dan Kabag Tata Pemerintahan, serta pejabat dan petugas lainnya.

PATEN adalah tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadi di kabupaten/kota. PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  Adapun ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Wagub Sumsel pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Kabupaten/Kota untuk mendorong pelaksanaan PATEN ini di 231 Kecamatan di seluruh Sumsel. Tentu ini dilaksanakan secara bertahap, kita sudah melihat ada beberapa kecamatan yang yang sudah “jalan” walaupun masih perlu pembenahan-pembenahan agar semakin baik, seperti di kecamatan-kecamatan di Kota Palembang, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan kabupaten kota lainnya. Kita semua mengapresiasi hal tersebut, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, memberikan mereka kemudahan, waktu yang cepat, serta biaya yang terukur dan transparan. Kita menghimbau agar Bupati dan Walikota se Sumsel mendorong dan mendukung, baik dari segi kebijakan maupun pembiayaan demi terlaksananya PATEN di semua kecamatan di Sumatera Selatan”. Tegas ISHAK MEKKI.

Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, mengambil tema  “Dengan Pelayanan Administrasi Pemerintah Yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel, Kita Tingkatkan Kesuksesan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum"

Bom Kado Meledak di Rumah Janda

Palembang, Musi Pos

Sebuah bungkusan diduga bom berdaya ledak ringan meledak di rumah seorang janda. Korban mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit.

Ledakan terjadi di rumah Evi, di Jalan Palembang-Betung Km 11 Lorong Margo Kelurahan Sukadadi Palembang, Kamis (09/10).

Informasi yang dihimpun SH, Bom meledak di rumah Evi, pukul 03.40 WIB. Evi yang merupakan korban bom kado sekarang sedang menjalani perawatan di ruang Fransiskus K2, RS Myria Palembang, Km 7 Palembang.

“Saya langsung berteriak minta tolong, kepada warga untuk dibawa ke rumah sakit,”ujar Ali, adik Evi, yang melihat langsung kejadian itu, Kamis (09/10)

Ia menambahkan, sebelumnya kakaknya sempat bercerita, diancam akan dibunuh oleh mantan suaminya kalau tidak memberikan anaknya.

Terpisah, dari Ketua RT setempat didapat informasi bahwa korban adalah seorang janda dengan dua anak. Namun belum dapat dipastikan apakah bom yang meledak itu ada kaitannya dengan persoalan keluarga atau tidak.

“Saya kaget tadi malam, ada suara ledakan besar sekali. Langsung saya keluar rumah untuk mencari sumber suara tersebut, ternyata berasal dari rumah Evi," ujar,  Ketua RT,  Ali Sastro.

Berdasarkan keterangan Ketua RT Ali Sastro, Evi merupakan Janda beranak dua, bekerja di Cafe.

Berdasarkan pantauan, saat ini lokasi ledakan telah dipasang garis polisi. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa serpihan gelas, kado yang berbentuk kotak dilapisi kertas.

Kakak korban, Karlasi alias Sesi (40) yang menjadi saksi mata ledakan bom kado di kediaman,  Evi Sukaesi (37) menceritakan bawah bom berupa bungkusan kado.

“Sekitar pukul 03.40 WIB, Evi baru saja pulang bekerja dari sebuah kafe yang ada di Palembang. Saat itu, kado berbentuk kotak kecil tersebut langsung saya berikan kepada Evi. Dibuka langsung meledak, sebelumnya  kado itu ada di meja di depan rumah,”ujarnya

Dia tidak merasa curiga dengan barang bungkusan yang berbentuk kado tersebut, karena terbungkus rapi. (sir)