Narasumber, Haris Jauhari dari FKPMN diwawancari wartawan usai menjadi narasumber pada Dialog Publik Bertema "Bedah APBD 2008 dan RAPBD 2009 menuju Pro Poor Budgeting dalam Konteks Penerapan MDG's di Sumsel" yang digelar Paguyuban Wartawan Peduli MDGs Sumsel di Hotel Swarnadwipa Palembang, 21 Oktober 2008. (kiri atas)Seorang peserta Ade Caniago dari Gerakan pemuda Kabah mengajukan saran dan membrikan masukan
Empat pembicara, Arudji Kartawinata (Panitia Anggaran DPRD Sumsel), Prof Dr Abdullah idi (Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang), Syaifulrahman Albanjari (Redaktur Eksekutif ANteve), dan Haris Jauhari dari FKPMN dalam Dialog Publik MDGs. 
Peserta Dialog mulai memasuki ruangan.
Peserta Dialog mulai memasuki ruangan.
Moderator, Maspriel Aris memandu dialog.
Mobil Dinas dan Biaya Pelantikan Gubernur Sumsel Dipertanyakan
Palembang:
Palembang:
Masyarakat Sumatera Selatan mempertanyakan jumlah anggaran biaya mobil dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih Sumsel yang mencapai angka Rp 3 miliar dan biaya pelantikan yang akan berlangsung 7 November mendatang
Dua anggaran ini akan dialokasikan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2008 yang kini masih berada di Departemen Dalam Negeri, (Depdagri). Hal ini diungkapkan Pitoyo dari lembaga transparansi anggaran Fitrah Sumsel Kamis (24/10) kepada wartawan.
Sebelumnya, Pitoyo juga mengungkap hal ini dalam dialog publik bertema "Bedah APBD 2008 dan RAPBD 2009 menuju Pro Poor Budgeting dalam Konteks Penerapan MDG's di Sumsel" beberapa hari lalu yang dilaksankan oleh Paguyuban Wartawan Peduli MDG’s Sumsel.
Menurut Pitoyo angkat tersebut jelas sangat tidak patut bila harus melihat kondisi perekonomian saat ini. "Anggaran mobil dinas gubernur sebesar Rp 3 M jelas sangat tidak patut ditengah masyarakat yang masih sulit apalagi saat ini kondisi krisis, harga karet, sawit turun," katanya
Selain itu, dia mempertanyakan anggaran pelantikan gubenur Sumsel yang baru yang terlihat tidak patut. tamu undangan sebanyak 7.000 orang, dengan menelan biaya lebih kurang Rp 900 juta. "Saya kira dana-dana itu akan lebih baik untuk program yang pro rakyat,"kata Sementara, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumsel, Arudji Kartawinata dari DPRD Sumsel mengatakan bahwa dialokasikan anggaran untuk pelantikan karena kas pemerintah daerah saat ini memang kosong,
Untuk pinjam ke sana-sini, jelas tidak mungkin, sebab disamping ribet, prosesnya juga akan repot. Menyinggung soal mobil dinas Arudji mengatakan dirinya belum tahu jika dianggarkan di ABT.
"Saya belum tahu mungkin itu dianggarkan oleh Satuan Kerja Dinas terkait yang jelas itu akan menjadi perhatian kami,"katanya. Namun, secara pribadi Arudji mengatakan kalau memang ada anggaran mobil dinas itu lebih baik dianggarkan di anggaran induk saja, sebab mobil dinas itu tidak terlalu urgen untuk dalam waktu dekat.
Diskusi ini sendir menghadirkan beberapa pembicar lain, seperti Syaifulrahkam Albanjari Redaktur Eksekutif Anteve, Hari Djauhari, Ketua Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN), dan Prof Dr Abdullah idi dari IAIN Raden Fatah Palembang. (sir)
Dua anggaran ini akan dialokasikan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2008 yang kini masih berada di Departemen Dalam Negeri, (Depdagri). Hal ini diungkapkan Pitoyo dari lembaga transparansi anggaran Fitrah Sumsel Kamis (24/10) kepada wartawan.
Sebelumnya, Pitoyo juga mengungkap hal ini dalam dialog publik bertema "Bedah APBD 2008 dan RAPBD 2009 menuju Pro Poor Budgeting dalam Konteks Penerapan MDG's di Sumsel" beberapa hari lalu yang dilaksankan oleh Paguyuban Wartawan Peduli MDG’s Sumsel.
Menurut Pitoyo angkat tersebut jelas sangat tidak patut bila harus melihat kondisi perekonomian saat ini. "Anggaran mobil dinas gubernur sebesar Rp 3 M jelas sangat tidak patut ditengah masyarakat yang masih sulit apalagi saat ini kondisi krisis, harga karet, sawit turun," katanya
Selain itu, dia mempertanyakan anggaran pelantikan gubenur Sumsel yang baru yang terlihat tidak patut. tamu undangan sebanyak 7.000 orang, dengan menelan biaya lebih kurang Rp 900 juta. "Saya kira dana-dana itu akan lebih baik untuk program yang pro rakyat,"kata Sementara, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumsel, Arudji Kartawinata dari DPRD Sumsel mengatakan bahwa dialokasikan anggaran untuk pelantikan karena kas pemerintah daerah saat ini memang kosong,
Untuk pinjam ke sana-sini, jelas tidak mungkin, sebab disamping ribet, prosesnya juga akan repot. Menyinggung soal mobil dinas Arudji mengatakan dirinya belum tahu jika dianggarkan di ABT.
"Saya belum tahu mungkin itu dianggarkan oleh Satuan Kerja Dinas terkait yang jelas itu akan menjadi perhatian kami,"katanya. Namun, secara pribadi Arudji mengatakan kalau memang ada anggaran mobil dinas itu lebih baik dianggarkan di anggaran induk saja, sebab mobil dinas itu tidak terlalu urgen untuk dalam waktu dekat.
Diskusi ini sendir menghadirkan beberapa pembicar lain, seperti Syaifulrahkam Albanjari Redaktur Eksekutif Anteve, Hari Djauhari, Ketua Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN), dan Prof Dr Abdullah idi dari IAIN Raden Fatah Palembang. (sir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar