AS Tingkatkan Bisnis dan Pendidikan di Sumsel

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Kamis (2/2) menerima Kunjungan Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel ke Sumsel .Foto : Untung Sarwono/Humas Pemprov Sumsel

Palembang:

Amerika Serikat (AS) akan meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis di Sumsel.

Demikian diungkapkan Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia, Scot Marciel  dalam kunjungannya di Palembang, Kamis (2/2).

Scot Marciel menegaskan, kehadirannya ke Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka menjajaki potensi investasi dan kerja sama lainnya di Bumi Sriwijaya. ”Apa pun soal Indonesia, kami berupaya membangun hubungan yang lebih lengkap. Terfokus pada bidang pendidikan dan bisnis, kami ingin mencari tahu apa lagi bisa kami lakukan dan bantu. Sumsel banyak potensi, seperti agrikultur, kobalt,batu bara. Kami tertarik untuk melakukan investasi di sini,”kata Scot dalam keterangan pers di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang.

Menurut Scort Marciel,  potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan cukup besar sehingga pihaknya ingin melihat langsung ke daerah itu kemungkinan bisa dilakukan kerja sama investasi. "Kehadiran saya di Sini adalah  untuk melihat potensi daerah yang cukup besar tersebut," katanya.

Kehadiran Dubes AS itu disambut Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Ade Karyana, Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Eddy Hermanto dan rombongan tamu tersebut menggunakan helikopter langsung menuju Kabupaten Musibanyuasin yakni kunjungan ke perusahaan Conoco Philip dan Cargil.

Lebih lanjut dia mengatakan, Sumsel kaya akan batu bara, panas bumi, minyak dan gas sehingga potensi tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin.
Oleh karena itu pihaknya ingin melihat langsung dan bila memungkinkan akan menjalin kerja sama penanaman modal di daerah, katanya.

Namun, untuk Sumsel sendiri pihaknya akan memaksimalkan perusahaan yang ada, seperti Conoco Philip dan Cargil dalam mengembangkan investasi.
Sehubungan itu pihaknya akan meninjau kondisi perusahaan tersebut dan kemungkinan bisa mengembangkan usaha untuk membantu pemerintah provinsi Sumsel, kata dia pula.
Dikatakannya, selain itu pihaknya ingin menjalin kerja sama di bidang pendidikan terutama pengiriman siswa dan mahasiswa Sumsel belajar ke Amerika Serikat.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan jalinan kerja sama sekaligus investasi, tambah dia.

Scot menilai banyak peluang dan kesempatan kerja sama bisnis dan pendidikan yang dapat dijalin antara AS dan Sumsel, terutama untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Sumsel.“Kami berkesempatan mengunjungi perusahaan-perusahaan kami di sini (Sumsel). Banyak kesempatan di sini, terutama bagi perusahaan Amerika,”tandas Scot.

Scot pun meluangkan waktu mengunjungi sejumlah sekolah di Sumsel, seperti SMA Negeri Sumsel (Sampoerna Foundation), MAN III, serta Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang untuk menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang pendidikan antara AS dan Sumsel. ”Kami kunjungi sekolah-sekolah dan mengajak siswa-siswa Sumsel bersekolah di Amerika. Kami  juga membicarakan soal beasiswa,” tandasnya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyampaikan, Pemprov Sumsel sangat concern meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, dengan harapan dapat berkontribusi bagi pembangunan Sumsel.

“Pemerintah sangat memprioritaskan peningkatan pendidikan selain infrastruktur. Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Kami juga berupaya mendirikan perguruan tinggi guna menunjang pendidikan bagi masyarakat,”katanya.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Kamis (2/2) menerima Kunjungan Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel ke Sumsel
Foto : Untung Sarwono/Humas Pemprov Sumsel

Rektor Unsri Badiah Parizade mengungkapkan,selama ini banyak kerja sama di bidang pendidikan yang terjalin antara Sumsel dengan AS. Namun, kerja sama yang terjalin sedikit mengalami penurunan sejak isu terorisme di Indonesia mencuat. ”Tetap ada,meski tak sebanyak sebelumnya mahasiswa kita yangbelajarke AS,”kata Badiah dalam kesempatan yang sama.

Badiah berharap kedatangan Scot Marciel ke Sumsel mampu menggiatkan kembali kerja sama di bidang pendidikan antara AS dan Sumsel, seperti pertukaran pelajar, program beasiswa dari Pemerintah AS untuk pelajar,mahasiswa, hingga dosen di Sumsel supaya dapat menimba ilmu di Negeri Paman Sam. (sir)

Perwakilan BIN Lapor Polisi

Palembang:

Terkait penyusupan yang dilakukan keenam tersangka mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) di arena Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (PUIC), perwakilan BIN di Palembang lapor ke polisi.

Perwakilan BIN RI  berinisial TL (41), warga Jalan  Inspektur Marzuki, Kelurahan  SiringAgung, Palembang, mendatangi  Polda Sumsel untuk  membuat laporan polisi tentang  pemalsuan kartu BIN.  Dalam laporannya disebutkan bahwa peristiwa tersebut diketahui  terjadi pada Selasa (31/1)  sekitar pukul 11.00 WIB di  Jalan POM IX, Kampus, Palembang.

Adapun pihak yang  dilaporkan bernama Gatut  Sriyono, sedangkan korbannya  BIN RI di Jalan Seno Raya, Pejaten  Timur,Jakarta Selatan.  Dalam laporan polisi bernomor  LP/80/II/2012/-  SUMSEL/SPK diceritakan, pelapor  mendapat informasi ada  orang yang mengaku bernama J  Beni Setiawan sebagai anggota  BIN karena menggunakan kartu  senjata api BIN untuk memperoleh  dokumen paspor delegasi  Iran dalam acara PUIC di  Hotel Aryaduta, Palembang.  

Setelah adanya informasi itu,  lalu dilakukan penangkapan dan  diamankan enam orang. Begitu  diperiksa, ditemukan kartu senjata  api yang dikeluarkan BIN RI  dan ternyata kartu tersebut palsu.  Karena itu, pihak BIN merasa  dirugikan sehingga melaporkannya  ke Polda Sumsel

Langgar Hukum

Kapolda Sumsel  Irjen Pol Dikdik Mulyana  Arief Mansur angkat  bicara terkait penangkapan  enam orang yang mengaku anggota  Badan Intelijen Negara  (BIN) Republik Indonesia.

“Kami sudah menemukan  adanya suatu pelanggaran hukum  dengan menggunakan  identitas yang tak seharusnya  dipegang sehingga dokumen  itu menciptakan hak. Karena,  kalau dalam pemalsuan dokumen  itu dapat merugikan pihak  lain. Dalam bahasa hukum ialah  estimasi. Jadi, kerugian itu tidak  harus terjadi,” kata Dikdik saat  ditemui usai Salat Jumat di  Polda Sumsel.

Menurut mantan Wakabareskrim Mabes  Polri ini, dalam  beberapa yurisprudensi atau  ketetapan hukum disebutkan  orang yang memalsukan identitas  walaupun belum menciptakan  kerugian telah menciptakan hak. “Apalagi telah dipergunakan  seseorang untuk melakukan  suatu kegiatan maka deliknya  itu sudah sempurna.  Jadi kami hanya melihat dari  hal itu. Apakah nanti pengadilan  dan kejaksaan sependapat  dengan kita, itu urusan  nanti,” tandasnya.

 

Ketika ditanya motifnya,  Dikdik menjelaskan, pihaknya  belum menggali sampai sejauh  itu. Namun yang jelas keenam  orang tadi sempat minta dokumen  salah satu delegasi mengatasnamakan  organisasi pemerintah. (sir)

Penyidikan Penyusup PUIC Berlanjut

Palembang:

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel terus melakukan penyidikan terhadap kasus penyusupan yang dilakukan enam orang tersangka yang mengaku sebagai anggota BIN di arena  Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) saat penutupan pada Selasa (31/1).

Wadir Direktorat Reskrim Umum Polda Sumsel AKBP Imam Sachroni mengatakan, saat ini tim penyidik Subdit I Direskrimum Polda Sumsel masih melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk memintai sejumlah saksi yang diduga mengetahui aksi penyusupan. “Kita periksa sejumlah saksi yang tahu dengan kejadian ini seperti karyawan hotel dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Keenam tersangka Cristine Hapsari, Dwi N, Idham,Trisno, Arto, dan Gatot, kesemuanya warga Jakarta Pusat, Selatan dan Depok, sudah ditetapkan sebagai tersangka serta dijerat pasal 236 dan 266 KUHP tentang pemalsuan identitas. Ternyata, satu dari mereka PNS Badan Intelijen Strategi (BAIS) TNI,  satu pensiunan  BAIS, dan empat lainnya wartawan Fakta Pos, Jakarta.

Dari keenam tersangka juga diamankan b13 unit HP BlackBerry, 1 HT, juga uang tunai Rp 40 juta. 

Pengalihan Isu

Pengamat hukum Unsri  Febrian menyatakan, penangkapan enam tersangka harus diusut tuntas secara hukum. Menurutnya, publik harus mengetahui secara jelas menjadi motif yang dilakukan keenam tersangka saat melakukan aksinya.

 “Harus dibuktikan dan diungkap.Apa yang menjadi motif dan tujuan mereka, jangan sampai persoalan itu tidak usai diungkap dan berimbas menimbulkan kekhawatiran masyarakat,” ungkap dia.

Febrian menuturkan, aksi penyusupan sangat mungkin terencana karena banyaknya persoalan bangsa yang ingin diketahui pihak asing sebagai studi banding. “Atau dapat juga diindikasikan munculnya BIN palsu justru diciptakan untuk pengalihan isu,” ujarnya.

Terpisah  pengamat sosial politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Kiagus Muhammad Sobri menilai, penangkapan enam penyusup saat pelaksanaan Parliamentary Unionofthe Organizationof  Islamic Cooperation (PUIC) yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk keberhasilan aparat keamanan.

Di sisi lain, kejadian tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem deteksi dini dan pencegahan yang belum berjalan efektif. Keberadaan intelijen gadungan yang memiliki niatan politis tentu tidak baik terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.

“Keberadaan enam penyusup yang sudah dijadikan tersangka oleh kepolisian biasanya memiliki kepentingan politik,sosial dan ekonomi,” ujarnya.

 
Berbagai kemungkinan itu ada. Sudah menjadi wacana umum bahwa kepentingan negara adikuasa seperti Amerika Serikat selalu ada dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti PUIC kemarin.

“Dalam kejadian seperti itu, jika mereka (penyusup) terbukti memiliki keterkaitan dengan negara asing, padahal mereka asli WNI, maka dipertanyakan rasa kebangsaannya,” tandasnya. (sir)

 

PUIC Sepakati Deklarasi Palembang

Palembang:

Konferensi Parlemen Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Palembang Selasa (31/1) resmi berakhir. Tak kurang dari 35 resolusi dan sejumlah deklarasi dilahirkan.

Salah satu yang dilahirkan adalah Deklarasi Palembang. Presiden Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) Marzuki Alie menjelaskan, Deklarasi Palembang memuat pandangan, sikap, dan komitmen parlemen negara- negara anggota OKI terhadap berbagai isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia Islam.

”Terutama terkait dengan upaya-upaya pemajuan demokrasi, perdamaian, dan keadilan, serta peningkatan solidaritas dan kesejahteraan di antara sesama negara muslim,” kata Marzuki Alie seusai sidang akhir The 7th PUIC Conference and Related Meetings di Palembang kemarin.

Konferensi yang diikuti delegasi dari 40 negara Islam ini juga menyepakati Komunike Akhir (Final Communique). Kesepakatan ini menegaskan kembali sikap dan komitmen PUIC terhadap sejumlah isu yang dihadapi negara-negara anggota di berbagai kawasan. ”Juga isu-isu penting di bidang politik,ekonomi,hukum,hak asasi manusia, lingkungan hidup, peran perempuan dan sosial-budaya, sebagaimana tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan konferensi,” jelas Ketua DPR itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid menambahkan, dalam The 7th PUIC Conference and Related Meetingsini, Indonesia telah banyak memberi warna baru. Indonesia juga menorehkan sejarah,yakni konferensi PUIC ini paling banyak dihadiri peserta.

Selain itu, konferensi yang digelar di Palembang ini juga telah melahirkan sejumlah tradisi baru. Salah satunya pelaksanaan konferensi tentang parlemen perempuan. Ke depan hal ini akan ditindaklanjuti dengan menghadirkan perwakilan parlemen perempuan dari negara-negara anggota OKI.

Hidayat Nurwahid memaparkan,  Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Sidang PUIC ke-7, dan untuk Sidang kali ini termasuk yang terbesar karena telah diikuti dari 40 negara. "Kami sebenarnya pun tidak menyangka akan sesukses ini, karena dilihat dari letak Geografis keadaan Indonesia sangat jauh, terlebih lagi diadakan di kota Palembang yang jauh dari Ibu kota Jakarta,"jelasnya.

Dalam konferensi persnya, Hidayat merasa bangga karena dari 35 Resolusi yang dihasilkan, 14 diantaranya dihasilkan dari Delegasi Indonesia. "Indonesia telah berhasil mengusung 14 Resolusi dari jumlah keseluruhan yang dihasilkan dalam Sidang ke-7 PUIC ini,"jelasnya.

Keempat belas Resolusi tersebut terbagi kedalam beberapa bagian seperti, Ekonomi, politik, hukum, HAM dan Lingkungan Hidup juga Isu Perempuan, sosial dan Budaya.

Komisi tetap Konferensi Parlemen Negara Islam dalam isu ekonomi dan politik berhasil merumuskan 21 resolusi dan 10 diantaranya merupakan hasil rancangan dari Delegasi Indonesia. Dalam isu politik, Delegasi Indonesia berhasil memasukkan sejumlah pemikiran terkait masa depan Palestina dan keanggotaannya di PBB.

Menurut Hidayat, mengenai masa depan Palestina dan keanggotaannya di PBB, Delegasi Indonesia berhasil mengajak anggota Konferensi untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB melalui upaya diplomatik yang komprehensif di dalam Sidang-sidang PBB.

Dalam isu politik, disinggung mengenai usulan langkah untuk memerangi terorisme melalui peningkatan peran masyarakat  sipil dalam dialog agama, budaya dan peradaban serta menumbuhkan iklim demokrasi dan penegakkan HAM dan keadilan sebagai bagian penting dalam menyelesaikan akar dari terorisme.

Sejalan dengan tema yang diusung dalam Konferensi ke-7 Parlemen mengenai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan, Delegasi Indonesia juga menawarkan kepada peserta konferensi untuk lebih mencermati perkembangan demokrasi yang dialami sejumlah Negara di timur Tengah dan Afrika Utara. Indonesia lebih menegaskan mengenai pemberian ruang yang lebih luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Fenomena bencana alam yang terjadi di Somalia dan Pakistan tidak luput menjadi perhatian bagi Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia mendesak Negara anggota konferensi untuk melipat gandakan bantuan kemanusiaannya dan memberikan dukungan fasilitas dan perlindungan bagi relawan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.

Hidayat menuturkan, krisis global yang terjadi di Eropa, Amerika dan Negara-negara industry lainnya tentunya memberikan dampak negatif. Delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk memperkuat stabilitas system keuangannya melalui sejumlah kebijakan di sektor keuangan.

Dalam pembahasan Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup dihasilkan 6 resolusi dan 2 diantaranya berasal dari usulan Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia mengangkat persoalan perlindungan tenaga kerja Migran, mengenai masalah lingkungan, delegasi Indonesia lebih menaruh perhatian kepada kurangnya perhatian dari Negara-negara anggota konferensi terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dalam mengelola pembangunannya.

Fakta yang didapat dengan terlihat semakin menurunnya kualitas lingkungan dan perubahan iklim sebagai akibat dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan bagi pembangunan ekonomi dan industri.

Hidayat menambahkan, negara-negara yang banyak memanfaatkan pekerja migran (Arab-Saudi dan Malaysia) untuk dapat memperkuat peraturan perundang-undangan di negaranya agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi nasib pekerja migran dan keluarganya.

“Kami berhasil meyakinkan peserta konferensi untuk memperkuat aturannya karena kontribusi tenaga kerja migran bagi Negara yang mempekerjakannya sangat besar, sehingga sudah sepantasnya para pekerja migran diberikan perlindungan yang layak,”terangnya.

Mengenai Isu Perempuan, Sosial dan Budaya, Delegasi Indonesia menghasilkan 2 Resolusi dari 8 resolusi yang dihasilkan. Isu Perempuan, Sosial dan Budaya mengangkat fenomena mengenai meningkatny praktek diskriminasi terhadap umat Islam. Oleh karenanya Delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk menghadapi diskriminasi (Islamophobia dan Xenophobia) dan stigmatisasi buruk lainnya dengan mengembangkan dialog antara Parlemen Negara Muslim dengan Parlemen Negara Barat dalam mengatasi praktik-praktik tersebut.

Penyusup Diamankan

Enam orang yang mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN), kemarin diamankan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan (Sumsel).Mereka diduga ditugaskan oleh sebuah lembaga internasional untuk memata- matai pelaksanaan Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (PUIC) di Aryaduta Hotel Palembang. Berdasarkan informasi yang beredar, anggota BIN yang ditugaskan pada acara konferensi tersebut mencurigai keberadaan enam orang yang tak dikenal beredar di sekitar lokasi acara.

Adapun keenam tersangka diketahui bernama Cristine Hapsari,Dwi N,Idham,Trisno, Gatot dan Arto. Saat ini kesemuanya diamankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebihlanjut.“Sejakkapanmereka berada di Palembang,masih kita dalami penyelidikannya. Saat ini keenam tersangka dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut, ”tandasnya

Merasa curiga petugas pun langsung mengamankan keenamnya untuk diinterogasi. Setelah diperiksa di sekitar lokasi kongres, mereka langsung dibawa petugas anggota Brimob berpakaian lengkap ke Polda Sumsel menggunakan kendaraan operasional milik Gegana Sat Brimob Polda Sumsel.

Wakil Direktur Direktorat Reskrim Umum Polda Sumsel AKBP Imam Sachroni mengatakan bahwa enam tersangka yang diamankan polisi menggunakan identitas palsu sebagai anggota BIN untuk masuk ke sekitar lokasi kongres.“Orang enam yang kita amankan memalsukan identitas sebagai anggotaBIN.Saat ini masih kita amankan di Polda Sumsel,”terangnya kemarin.

Mengenai target operasi yang mereka lakukan untuk memata-matai anggota delegasi PUIC,mantan Kapolres Prabumulih ini belum dapat memastikan.“ Saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap enam tersangka. Nantilah, setelah pemeriksaan baru bisa diketahui apa motifnya.Enam tersangka yang diamankan salah satu di antaranya seorang wanita,” ujarnya. (sir)

Negara Islam Punya Dua Opsi Merespon Perubahan Internasional

PALEMBANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan negara-negara Islam terhadap perubahan dunia internasional. Ada dua dua pilihan bagi dalam merespon perubahan itu, tutup mata atau mengantisipasinya.

Dalam pidatonya pada pembukaan konferensei parlemen negara-negara Islam ke7 di Palembang, Senin (30/1) Presiden Indonesia, mengajak kalangan negara-negara Islam untuk mampu memberikan respons terhadap perubahan peta politik internasional sehingga mampu bertahan di tengah permasalahan global yang semakin kompleks.

"Kita memiliki dua opsi atau pilihan. Menutup mata atau mengantisipasi serta beradaptasi dengan perubahan. Kejadian yang berlangsung saat ini merupakan peringatan bahwa dunia berubah tetapi kemampuan untuk beradaptasi tetap harus bisa dilakukan. Kita perlu untuk belajar dari abad sebelumnya. ini ingatkan kita selalu melihat ke depan. Sekarang dunia yang terkonektivitas antar negara," kata Yudhyono.

Kepala Negara mengatakan, bila dalam menyikapi perubahan itu tidak disertai dengan langkah yang maksimal maka akan terjadi goncangan yang besar.
"Karena itu bila kita tidak bisa antisipasi perubahan dan perubahan tidak disertai reformasi besar maka akan diikuti turbulansi," kata Presiden.
Sejumlah masalah yang mempengaruhi perubahan secara internasional, kata Presiden, termasuk diantaranya perubahan politik yang terjadi di kawasan Afrika Utara dan juga krisis ekonomi global yang saat ini masih berlangsung.
Presiden mengharapkan hasil yang dicapai oleh para anggota parlemen dari negara-negara anggota organisasi negara Islam tidak hanya memberikan kontribusi pada masing-masing negara namun juga dapat memberikan kontribusi pada kemajuan dunia Islam.

Pada bagian lain sambutannya Presiden Yudhoyono mengatakan, nilai-nilai Islam dapat digunakan menyelesaikan sejumlah permasalahan sehingga mendapatkan penyelesaian yang baik bagi semua pihak.
"Kita harus proyeksikan ajaran Islam dalam bentuk terbaiknya. Tetapi pesan ini hanya efekif bila kita sebagai muslim menjalankan nilai Islam sebagai peradaban paling maju di abad 13, ini berarti kita kerja sama, bangun kebersamaan, kemampuan kita ini harus bisa tangani respons dengan budaya damai, toleransi bersama," kata Presiden dihadapan anggota parlemen yang berasal dari 37 negara peserta anggota PUIC

PUIC Sepakati 35 Resolusi Deklarasi Palembang

*SBY Buka Secara  PUIC dan Resmikan Alquran Akbar

Palembang:

Dari 35 resolusi yang disepakati dalam Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) atau konferensi parlemen negara-negara Islam  atau Konfrensi Parlemen Negara OKI ke-7 di Palembang, Indonesia menyumbangkan 14 item. Demikian antara lain dikemukakan Presiden Konfrensi, Marzuki Alie, Senin pagi (30/1).

« Semua ini terangkum dalam Deklarasi Palembang dan Final Communique, » tambah Hidayat Nur Wahid, Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR RI.

Presiden SBY,  pagi ini meresmikan di Hotel Aryaduta, Palembang. Sementara nanti malam, direncanakan akan meresmikan Alquran Akbar.

Khusus Komisi politik dan ekonomi disepakati sebanyak 21 resolusi. Sepuluh diantaranya dirancang dan diusulkan delegasi Indonesia.  Di komisi Hukum, Ham, dan lingkungan disepakati 6 resolusi, dimana dua diantaranya berasal dari rancangan delegasi Indonesia. Dan Komisi perempuan, social dan budaya menghasilkan 8 resolusi, dua diantaranya  berasal dari Indonesia.

Delegasi  yang mengikuti pembahasan isu politik dan ekonomi ini, Sidarto Danusubroto (FPDIP), Bukhori Yusuf (FPKS),  Mustofa Assegaf (FPPP), dan Ahmad Mumtaz Rais (FPAN). Diantaranya, terkait masa depan Palestani dan keanggotaannya di PBB.

Dalam persoalan perdamaian di kawasan Timur Tengah, ide Indoneai untuk menjadikan  kawasan tersebut sebaga kawasan bebas senjata pemusnah massal juga didukung oleh peserta dari Timur tengah.

Peserta juga setuju dengan  usulan langkah untuk memerangi terorisme dengan peningkatan  peran masyarakat sipil  dalam dialog agama, budaya dan peradaban serta menumbuhkan iklim demojrasi dan penegakan HAM sebagai langkah menyelesaikan akar terorisme.

Fenomena bencana alam yang melanda Somalia dan Pakistas juga mendapat perhatian dan simpati delegasi Indonesia. Terutama karena bencana tersebut menelas korban jiwa dan jutaan lainnya terancam kelaparan dan kekurangan gizi.

Juga poin berupa ajakan untuk mencermati perkembangan krisis keuangan global yang kini melanda Eropa, Amerika, dan negara industry lainnya . Terutama dampak negatifnya terhadap kemampuan negara berkembang  membiayai pembangunannya.  Termasuk diantaranya,  untuk meningkatkan kerjasama perdaganga sesame anggota konfrensi dan memberikan ruang bagi pertumbuhan bank Islam (syariah).

Ham dan Lingkungan

Di bidang Hukum, Ham, dan lingkungan, delegasi Indonesia mengirimkan Atte Sugandi (FPD), Syofwatillah Mohzaib (FPD), Helmi  Fauzi (FPDIP) dan Andi Anzhar Cakra Wijaya (FPAN) berhasil menggolkan  dua item dari  enam resolusi.  Delegasi Indonesia mengajukan  persoalan perlindungan tenaga kerja migran. Karena kontribusi tenaga kerja migran bagi negara yang mempekerjakannya sangat besar,  sepantasnyalah negera tersebut memberikan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.

 Perempuan

Dua usulan yang diajukan delegasi Indonesia di  Komisi perempuan, sosial dan budaya  disepakati   peserta konfrensi. Komisi ini menyepakati delapan resolusi. Dua resolusi yang diajukan utusan Indonesia, Nurhayati Ali Assegaf (FPD), Tantowi Yahya FPG), Susaningtyas N.H Kertopati (FHanura), Meutya Hafidz (FPG), diantaranya menyangkut persoalan diskriminasi  umat Islam (Islamophobia dan xenophobia) dan stigmasi buruk lainnya dengan mengembangkan dialog antara parlemen negara muslim dan negara barat.

Secara umum, delegasi Indoensia berhasil  mewarnai pemikiran yang berkembang selama konfrensi. Terutama memperkuat peran  parlemen negara-negara Islam dalam menghadapi perubahan politik, ekonomi, social, dan budaya tingkat internasional. Ini tergambar dalam Deklarasi Palembang dan Final Communique. (sir)

Konfrensi Parlemen Perempuan Terbentuk

*SBY Resmi Buka PUIC

Palembang:

Presiden PUIC sekaligus Ketua DPR Marzuki Alie membuka sidang pertama konferensi perempuan negara-negara Islam.

Konferensi perempuan parlemen nega-ranegara Islam memang untuk pertama kalinya terbentuk dan bersidang pada Parliamentary Union of OIC Members States (PUIC) atau konferensi parlemen negara-negara Islam, di Palembang Jumat (27/1).

Saat membuka konfrensi, Marzuki Ali mengatakan, parlemen perempuan erat hubungannya dengan peningkatan peran perempuan di bidang politik.

”Konferensi perempuan parlemen negara-negara Islam ini baru pertama kalinya bersidang pada pelaksanaan PUIC di Palembang. Kami cukup berbangga hati karena diikuti delegasi lebih dari 20 negara peserta PUIC Ke-7 ini,” kata ujar politisi Partai Demokrat ini.

Marzuki menjelaskan, sidang konferensi ini mengedepankan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kuota perempuan di parlemen negara-negara Islam.

Meski sejak 2004 telah memberlakukan 30% kuota perempuan di parlemen, Indonesia saat ini masih kesulitan mewujudkan peran lebih perempuan,

Dengan demikian, lanjutnya, di Indonesia saja sulit tercapai, apalagi di negara-negara Arab dan Timur Tengah lainnya.

"Untuk itu, harus kita dorong agar disepakati menjadi satu resolusi bersama dalam PUIC,”kata Marzuki.

Dalam berbagai persoalan, perempuan dan anak kerap menjadi korban. Melalui resolusi PUIC ini, Marzuki berharap peran perempuan dalam bidang politik meningkat dan mendapatkan tempat yang layak di mata dunia internasional.

Wakil Ketua Komite Kerja Sama Antar-Parlemen (KSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf, sekaligus pimpinan sidang konferensi perempuan parlemen negara-negara Islam, juga berkeinginan sidang ini membuahkan hasil positif sehingga meningkatkan daya tawar global kaum perempuan dari negara- negara Islam.

“Saya percaya bahwa representasi perempuan muslim di PUIC dapat mempertahankan dan meningkatkan demokrasi serta mengembangkan Islam secara keseluruhan,” katanya yakin.  

SBY Buka PUIC

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan membuka PUIC di Aryaduta Hotel, Palembang, Senin (30/1).

Rangkaian PUIC sendiri telah dimulai sejak 24 hingga 27 Januari dan baru akan dibuka secara resmi oleh Presiden SBY.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengungkapkan, Presiden SBY akan berkunjung ke Palembang selama dua hari, 30–31 Januari.

“Beliau menginap semalam di Griya Agung, besoknya baru kembali ke Jakarta. Untuk persiapan kunjungannya sendiri sudah beres, tinggal pelaksanaannya,” ujarnya.

Selain membuka secara resmi kegiatan PUIC Ke-7, Presiden dijadwalkan meresmikan dan menandatangani Prasasti Alquran terbesar di dunia yang dibuat putra Sumsel berbahan dasar kayu. Pembuatan Alquran raksasa ini dimotori oleh Sofwatillah M, kini anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

 “Mari kita sama-sama menyukseskan dan mendukung acara ini. Jika semua pihak berperan, insya Allah memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Pangdam/ II Sriwijaya Mayjen S Widjanarko mengatakan, peningkatan pengamanan sebagai bentuk kewaspadaan demi kelancaran kunjungan Presiden SBY dan tamu negara yang berkunjung ke Palembang.

Kodam II/ Sriwijaya siap membantu polisi mengamankan PUIC di Palembang yang berlangsung hingga 31 Januari 2012.

“Kami selalu berpedoman pada protap yang ada. Kalau presiden datang, protap pengamanan jalan dan jumlah personel kita maksimalkan,” ujarnya seusai  rapat akhir persiapan kunjungan Presiden SBY ke Palembang di Graha Bina Praja, Pemprov Sumsel, kemarin.

Pangdam menuturkan, tidak ada titik-titik yang menjadi fokus utama keamanan. Meski demikian,  pihaknya tetap memperketat lokasi dan rute yang dikunjungi Presiden SBY. 

Adapun rute yang dilewati presiden dan rombongan yaitu Bandara SMB II, Griya Agung, Hotel Aryaduta, dan Hotel Novotel, Palembang. (Sir)

Gubernur Sumsel tinjau PUIC

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Rabu (25/1) meninjau tempat pelaksanaan PUIC di Hotel Aryaduta Palembang

Foto : Untung Sarwono/Humas Pemprov Sumsel

Alot, Pembahasan Draft Deklarasi

Palembang:

 Pembahasan Draft Deklarasi Konferensi Parlemen Negara-Negara Islam di Palembang masih alot.

 Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid mengemukakan, pembahasan materi deklarasi memang masih alot dibicarakan. Para peserta  memang baru menerimanya dua hari lalu.  Karenanya beberapa  peserta menyatakan pembahasannya butuh waktu panjang. Mereka bahkan menyatakan perlu dibahas di parlemen masing-masing terlebih dahulu.

“Kami maklum karena materinya memang baru diterima. Kami di

DPR RI saja mempelajari hal seperti juga butuh waktu. Ini penting mengingat

deklarasi ini memang harus dipahami betul dan bersifat mengikat peserta,” ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Sementara kelompok kerja deklarasi sendiri memang sudah terbentuk. Tetapi melihat sebagian peserta menyatakan masih perlu waktu panjang, kemungkinan deklarasi baru diputuskan dalam konfrensi berikutnya.  

 Agenda kemarin, menerima draft resolusi dari negara Emirat Arab untuk dibahas dan ditinjau. "Isinya tak bisa disebutkan, tapi butirnya sekitar 3O item" ujar Hidayat.

Konferensi Parlemen Negara-Negara Islam di Palembang msih dilanjutkan sidang Executive Committee (Excom) yng diikuti sembilan negara.

Persidangan yang menggunakan empat bahasa, yakni Bahasa Arab, Indonesia,

Inggris, dan Prancis masih berlangsung tertutup termasuk media, kecuali peserta sidang.

Sidang terbagi dua sesi, sesi pagi kelompok kerja membahas draft-draft deklarasi, sementara sorenya

persiapan dan finalisasi laporan pertemuan eksekutif komite yang disampaikan sekretaris jenderal PUIC. PUIC kali ini bertema ”The Need for Stronger PUIC for Democracy, Common Prosperity, Justice, and World Peace”. (Sir)