Atasi Penumpukan, Guru akan Diroling

Palembang:

Guru-guru yang mengajar di Kota Palembang bakal diroling (dipindah) ke sekolah-sekolah pinggiran. Ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pinggiran.

“Para guru akan dipindah ke sekolah-sekolah pinggiran seperti di Gandus atau Matamerah yang memang dinilai kekurangan guru,” kata Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Riza Pahlevi Senin (5/12).

Kebijakan ini diterapkan dalam rangka program pemerataan guru,menyusul adanya kekurangan guru untuk beberapa mata pelajaran di sejumlah sekolah dan penumpukan guru di beberapa wilayah. Program ini akan dirutinkan setiap 3–6 bulan sekali.

Kebijakan ini merupakan hasil rapat pembahasan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan langkah inventarisasi data guru yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dengan adanya rolling atau kunjungan ke sekolah pinggiran, Riza berharap para siswa di sekolah daerah pinggiran dapat merasakan dibina oleh guru yang biasa mengajar di sekolah favorit.

Adapun untuk penentuan guru mana saja yang bakal ditugaskan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. “Jadi, nantinya pihak sekolah yang akan membantu kami memilih guru mana yang mampu membantu mengajar di sekolah pinggiran,” ungkapnya Sebelum kebijakan ini dilakukan, pihak sekolah juga harus menyiapkan guru pengganti sementara yang dapat menggantikan posisi guru yang mengikuti program pemerataan Disdikpora.

Tak hanya itu, Disdikpora juga berencana mengadakan training of trainer (TOT) kepada sejumlah guru mata pelajaran tertentu. “Diharapkan setelah mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus (TOT), seorang guru bisa mengisi dan mengajar di mata pelajaran yang kekurangan tenaga pendidik. Contohnya, guru bahasa Indonesia juga bisa mengajar kesenian,”tukasnya.

Belum Sertifikasi

Upaya lainnya untuk peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan memberikan insentif kepada guru yang mengajar di sekolah pinggiran. Namun, insentif tersebut akan diprioritaskan untuk para guru yang memang belum mendapat sertifikasi. “Usulan besarannya masih dibahas sekda dan pihak BKD,” ungkapnya.

Sementara itu,Kepala BKD Palembang Agus Kelana menyatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan memberi pelatihan kepada guru agar kinerjanya dapat dimaksimalkan. Namun, sebelum merealisasikan rencana tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

“Kami ingin tahu, apakah rencananya ini bisa diterima Kemenpan atau tidak. Kami juga akan tanyakan, apakah bisa diterima untuk aturan kenaikan pangkat masing-masing guru nantinya,” beber Agus. Pihaknya mencatat,saat ini alokasi guru di sejumlah tingkatan sekolah memang belum merata.

Ada tingkatan sekolah yang kelebihan jumlah guru, ada juga tingkatan sekolah yang kekurangan. Namun, berdasarkan hasil final pendataan Disdikpora dan BKD Palembang, sekolah dasar negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri masih kekurangan guru. Sedangkan, sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah atas negeri kelebihan guru. (sir)

Sentralisasi Guru Perlu Pertimbangan Matang

PALEMBANG - Rencana sentralisasi guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus dipertimbangkan secara matang. Banyak persoalan yang nanti akan mengiringi kebijakan tersebut kalau tidak diantisipasi.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan Dr Syarwani Ahmad menyatakan, rencana tersebut sebenarnya cukup bagus karena bisa menutupi kekurangan guru di daerah pelosok yang selama ini kekurangan guru.
“Dengan demikian, akan terjadi pemerataan pendidikan dan akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Rektor Universitas PGRI Palembang ini, kepada SH, baru-baru ini.
Tetapi, menurutnya, memindahkan guru ke daerah juga akan menimbulkan masalah baru bagi guru yang bersangkutan. Guru itu akan menjadi terkendala dalam hal komunikasi, transportasi, biaya hidup, berpisah dengan keluarga, juga tempat tinggal, serta persoalan lain. Jika ini tidak diperhatikan, guru tidak akan dapat bertugas dengan baik.
Karenanya perlu diperhitungkan biaya hidup di tempat yang baru. Jangan sampai guru yang dimutasi menjadi korban. Bagi mutasi dalam kota, tentu tidak terlalu masalah. Namun, jika akan dilakukan secara besar-besaran, pemerintah perlu menyiapkan bantuan transportasi, tambahan biaya hidup, perumahan, jaminan keamanan, dan lain-lain.
“Ini perlu diperhitungkan dengan matang, jangan sampai menjadi bumerang. Maksudnya untuk peningkatan mutu pendidikan,” tambah doktor alumnus Universitas Negeri Jakarta ini. Atau dicari solusi lain untuk menutupi kekurangan dan tidak meratanya penempatan guru tersebut.
Dengan diserahkan kepada daerah seperti yang selama ini, sebenarnya cukup baik. Tinggal bagaimana pengawasan dan kontrolnya saja. Ini karena yang sebenarnya paling mengetahui persoalan di daerah adalah daerah itu sendiri.
“Terjadinya penumpukan guru di perkotaan sebenarnya karena terjadi penyimpangan dalam proses penempatan. Guru yang punya ‘kemampuan’, dengan berbagai cara berusaha agar bertugas di kota. Karenanya, banyak ditemui di sekolah tertentu gurunya berlebihan, sementara di sekolah lain terjadi kekurangan guru,” ujarnya.
Guru anggota PGRI di Sumsel saat ini ada sekitar 92.000, 75.000 di antaranya berstatus PNS. Penempatan guru PNS dan guru honor yang bersertifikasi inilah yang membutuhkan pengaturan karena telah mendapat tunjangan sertifikasi.
“Pemerintah tentu menuntut timbal balik atas tunjangan sertifikasi yang memadai. Hanya saja, jangan sampai dengan sentralisasi justru menimbulkan persoalan baru,” ia mengingatkan.
Tidak Merata
Di Kota Pagaralam, contohnya, penempatan guru saat ini belum merata dan bertumpuk di kota. Padahal, jumlah PNS guru di sana mencapai 1.600 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagaralam H Safrudin mengakui, jumlah guru yang ada sudah sangat ideal.
Tetapi, banyak di antara mereka yang mengajar di wilayah perkotaan sehingga sekolah di pelosok kekurangan tenaga pengajar.
“Untuk jumlah sekolah tingkat SD ada 73 unit, SMP negeri ada sembilan unit, dan untuk SMA dan SMK sebanyak enam unit. Bila dibandingkan, jumlah sekolah dengan jumlah pengajar memang sudah ideal atau cukup. Namun, masih terjadi penumpukan di kota. Untuk itu, kita akan melakukan pemerataan,” katanya, Minggu.
Dalam upaya pemerataan guru di Kota Palembang, Disdikpora bersama BKD mulai melakukan inventarisasi data guru yang ada. Kepala Disdikpora Kota Palembang Riza Pahlevi mengatakan, program pemerataan guru dilakukan guna menyikapi menumpuknya guru di beberapa wilayah.
“Saat ini, kami baru lakukan langkah inventarisasi data guru SD/SMP/SMA/SMK, belum aksi mutasi secara langsung,” ujarnya di kantor Pemkot.
Untuk sementara, dari hasil inventarisasi tersebut, diketahui bahwa yang dinilai sangat minim guru umumnya dari SMK, terutama untuk mata pelajaran produktif. Meski demikian, di Palembang belum bisa dipastikan karena datanya masih direkapitulasi.
“Kami sebenarnya bisa atasi dengan kerja sama dengan pihak-pihak swasta, tapi tetap dicoba ambil langkah pemerataan,” kata Riza lagi. Pemerataan yang dilakukan tersebut dengan memaksimalkan guru yang ada saat ini. Dengan begitu, kekurangan guru bisa ditutupi dengan dialihfungsikannya kinerja para guru, dengan mengajar mata pelajaran tambahan. 

dikutip dari Harian Sore Sinar Harapan, 5 Desember 2011

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/sentralisasi-guru-perlu-pertimbangan-matang/

Kualifikasi Guru di Sumsel Rendah

 

Palembang:

Kualifikasi guru di Sumsel masih rendah. Berdasarkan data Dewan Pendidikan Provinsi Sumsel, saat ini lebih dari 6.000 guru di daerah ini belum memenuhi kualifikasi.

Pengamat pendidikan Sumsel, Prof Jalaludin Kamis (24/11) menyatakan peningkatan kulafikasi guru dapat dilakukan dengan program sertifikasi seperti saat ini. Hanya saja, dia berharap program ini dijalankan dengan baik, bukan formalitas belaka.

“Jadi sama seperti upaya pemutihan. Dengan sertifikasi tentu kualitas mengajar mereka bisa lebih baik ketimbang sebelumnya,”katanya. Selain itu, anggaran yang semestinya ditujukan untuk guru benar-benar didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.

“Tidak semua semua guru mengajar di kota. Kita harus memperhatikan guru yang mengajar di desa terpencil yang untuk mengajar pun harus menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Di sinilah peranan anggaran itu diperlukan,” jelasnya.

Terkait peringatan hari guru yang jatuh 25 November hari ini, Jalaludin berharap agar guru yang ada benar-benar memiliki jiwa pendidik dan pengajar yang berkarakter sehingga mampu membimbing generasi muda. “Harus berkompeten dan benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pendidik.Itu yang terpenting,” pungkasnya.

Anggota Dewan Pendidikan Sumsel, Novrizal Nawawi mengungkapkan sebagian besar guru tersebut belum sarjana. Karena itu, dia berharap pemerintah melakukan upaya untuk menyekolahkan para guru tersebut. Bahkan sebisa mungkin setiap guru dapat menempuh perkuliahan tanpa dikenakan biaya sepeserpun. Dengan begitu tidak ada lagi guru yang tidak memenuhi kualifikasi.

“Dengan adanya guru yang telah memenuhi kualifikasi, diharapkan dapat menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa dengan baik, karena guru yang memiliki dasar pendidikan yang baik akan mampu mendidik dengan baik pula,” kata dia.

Sementara itu,sebagai langkah untuk meningkatkan kualifikasi guru, pihak dinas pendidikan Sumsel dan Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan bantuan beasiswa kepada 228 guru yang kuliah di universitas swasta tersebut. Pemberian beasiswa yang juga terkait peringatan hari guru yang jatuh tepat hari ini, dilakukan Rektor UMP HM Idris di kampus UMP kemarin.

“Bantuan biaya pendidikan yang dananya bersumber dari Dinas Pendidikan Sumsel, diberikan dalam rangka mempercepat target kualifikasi S-1 bagi para guru SD hingga SMA,” ujar Idris. Menurut dia, guru yang mendapatkan beasiswa tersebut adalah yang aktif menjadi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta ProgramStudi TarbiyahFakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan adanya,bantuan biaya pendidikan ini, para guru diharapkan akan lebih fokus menempuh pendidikannya. (sir)