Sekolah Gratis, Kok Bayar Jutaan Rupiah?

Sinar Harapan, 22 Juli 2009


OLEH: MUHAMAD NASIR




SH/Muhammad Nasir

Palembang – Gencarnya iklan sekolah gratis oleh pemerintah menjelang pemilu lalu, cukup berhasil menyedot perhatian masyarakat, karena di depan mata sudah terbayang enaknya biaya pendidikan gratis. Namun, soal fakta di lapangan yang ternyata banyak pungutan, itu adalah perkara lain lagi.

Di Sumatera Selatan (Sumsel), program sekolah gratis untuk semua jenjang dan tingkat pendidikan, baik swasta maupun negeri mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 2009/2010 ini. Hanya saja, meski namanya gratis, ternyata untuk masuk, orang tua siswa tetap harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah.
Oleh karenanya, para orang tua pun banyak mengeluhkan persoalan ini. “Katanya program sekolah gratis sudah diluncurkan, kok masih bayar? Ini mah, namanya gratis, tapi bayar,” ujar Ida Sahrul, orang tua siswa yang anaknya tidak lolos di sekolah negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, SMA Bina Warga Palembang.
Tidak tanggung-tanggung, dia harus merogoh kocek mencapai Rp 2,4 juta untuk biaya seragam sekolah, kaos olahraga, dan sepatu serta uang pembangunan. Sementara itu anaknya yang lain yang duduk di kelas X untuk daftar ulang juga membayar Rp 940.000.
Untuk sekolah unggulan, yakni SMAN 17, SMAN 6, dan SMAN 5, biaya yang dikeluarkan justru lebih besar lagi. SMAN 17 misalnya, uang sumbangan minimal Rp 10 juta dan SPP per bulan Rp 500.000 . Begitupun SMAN 5 dan SMAN 6 yang baru tahun ini ditetapkan sebagai sekolah unggulan, uang sumbangan bervariasi antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dengan SPP per bulan mencapai Rp 450.000.

Tidak Dibebankan ke Sekolah
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Palembang Drs Somat menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2009 diatur bahwa biaya personal seperti stelan pakaian olahraga, pakaian seragam khas sekolah, termasuk atribut, sama sekali tidak dibebankan pada pihak sekolah.
Menurutnya, itu menjadi tanggung jawab siswa bersangkutan.Somat, yang juga kepala SMAN 13 mencontohkan, di sekolahnya total biaya personal Rp 375.000. Angka tersebut sama dengan tahun ajaran lalu.

“Besaran pungutan itu baru ditetapkan nanti dalam rapat komite sekolah. Bakal kita musyawarahkan dengan wali siswa. Kemungkinan naik atau tidaknya, tergantung kesepakatan nanti,” tegas Somat. Sumbangan personal juga bakal dilakukan oleh SMAN 2 Palembang. “Kisarannya antara Rp 300.000-375.000. Tidak dipaksakan. Semua kita serahkan kepada wali siswa dan masih akan dibicarakan lagi,” ungkap Dra Hj Amiziah. Ia memerinci biaya personal tersebut mencakup seragam sekolah (batik), pakaian olahraga, pakaian muslim, buku persiapan masa orientasi siswa (MOS), kartu perpustakaan, asuransi, dan kartu pelajar. “Untuk biaya operasional, sesuai dengan yang diatur Pergub. Non-SSN Rp 80.000 per siswa. Uang itu, diambilkan dari sharing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bagi sekolah, sudah SSN bisa menarik selisihnya dengan syarat ada persetujuan kepala daerah setempat,” beber Amiziah. Umumnya, pungutan juga masih tinggi. SMA Arinda misalnya, biaya daftar ulang bagi siswa yang naik ke kelas II sebesar Rp 900.000. Sementara itu, siswa yang naik ke kelas III mencapai Rp 1.020.000. “Kalau siswa baru, biaya masuknya Rp1.560.000” ungkap Efi, wali salah seorang siswa baru di SMA tersebut. Sedikit berbeda di SMA Tri Dharma. Biaya daftar ulang yang dikenakan kepada siswa kelas dua dan tiga sama, sebesar Rp125.000. Khusus siswa baru Rp 345.000. Naik Status Yang lebih membingungkan masyarakat lagi, sebagian besar sekolah di Sumsel ternyata telah naik status sehingga mereka diperbolehkan memungut biaya di luar subsidi yang diberikan pemerintah dengan syarat ada kesepakatan dengan orang tua siswa. SMAN 13 dan SMAN 2 misalnya. Saat ini, bersama 15 SMAN lain di Palembang, statusnya sudah disetujui Gubernur Alex Noerdin untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Persetujuan tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel tentang Penetapan SSN, RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional), dan SBI (sekolah bertaraf internasional). “Se-Sumsel, dari total sebanyak 610 SMA/MA/SMK, negeri dan swasta, sebanyak 195 sekolah di antaranya mengajukan diri untuk mendapatkan predikat baik SSN, SBI, maupun RSBI. Gubernur pun sudah menyetujui,” ujar Widodo MPd, Kabid Pembinaan Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Disdik Sumsel. Ia memerinci, untuk SSN sebanyak 178 sekolah, SBI ada 11 sekolah, dan RSBI enam sekolah. “Setelah disetujui, semester pertama tahun ajaran 2009/2010 ini, kami bakal verifikasi lagi usulan tersebut hingga Desember mendatang. Bila tak lolos verifikasi, sekolah yang bersangkutan takkan kita terbitkan sertifikatnya. Mereka wajib mematuhi aturan program sekolah gratis,” ungkap Widodo lagi. Sementara itu, tingkat SMP/MTs (negeri dan swasta) baru 39 dari total 906 sekolah se-Sumsel yang disetujui, yakni SSN ada 32 sekolah, RSBI 3 sekolah, dan SBI 4 sekolah. Tingkat SD/MI dari 3.981 sebanyak 84 telah disetujui. Masing-masing, SSN 88 sekolah dan RSBI 4 sekolah. ”Khusus sekolah dasar belum ada yang berstatus SBI,” tutur Widodo. Kalau sekolah SSN, SBI, dan RSBI diperkenankan memberlakukan pungutan di luar ketentuan, kata Widodo. Sekolah yang Non-SSN, Non-SBI, dan Non-RSBI tidak diperkenankan. Untuk memantau, pihaknya segera mengecek langsung ke lapangan dengan melibatkan Tim Asesor. “Kalau soal sanksi, sekolah bersangkutan bakal kita beri teguran sekaligus pembinaan. Masih juga baru kita terapkan sanksi, tapi sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang PNS. Itu yang bisa kita lakukan sementara ini,” tegas Widodo. Di lapangan, diketahui beberapa sekolah ini memberlakukan berbagai cara menyiasati subsidi pemerintah yang diberikan sebesar Rp 50.000 untuk SD, Rp 60.000 untuk SMP, dan Rp 80.000 untuk SMA. Gubernur Berang Di SMA Nurul Iman, Sekip Palembang, misalnya, sudah menaikkan SPP di awal tahun ajaran baru sehingga kalaupun mereka menerima subsidi Rp 80.000 per bulan per siswa, orang tua siswa tetap harus membayar Rp 60.000 per bulan. ”Soalnya, SPP saat ini naik menjadi Rp 140.000 . Kata pihak sekolah, mereka memang disubsidi Rp 80.000, tetapi itu tidak cukup sehingga SPP dinaikkan menjadi Rp 140.000. Kami hanya membayar selisihnya saja, Rp 60.000, karena saat ini subsidi belum cair, kami bayar penuh. Nanti, jika subsidi cair baru akan dikembalikan,” ujar orang tua siswa yang minta namanya tidak disebut. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketika dikonfirmasi soal ini terlihat berang. Menurutnya, dia sudah mendapatkan banyak laporan soal pelaksanaan sekolah gratis di lapangan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan audit terhadap sekolah-sekolah dimaksud, termasuk memverifikasi sekolah yang kini naik menjadi SSN, RSBI, dan SBI. Alex menuturkan, permasalahan yang paling menonjol saat ini adalah menyangkut banyak SMA di Palembang yang mengaku berstatus SSN, RSBI, dan SBI untuk menghindari Program Sekolah Gratis sehingga boleh melakukan pungutan

SMAN 6 Juara artikel nasional

*Debat, Juara III

SMAN 6, Juara Nasional Penulisan Artikel APBN

Palembang:

Melly Afrisa siswa SMAN 6 Palembang menjadi juara nasional lomba penulisan artikel bertema membaca APBN siwa SMA.

Sebelumnya, Melly dinobatkan pemenang tingkat provinsi. Artikel ini kemudian dikirim ke tingkat nasional di Jakarta.

Diumumkan pekan lalu di Hotel Mercury, artikel ini dinyatakan sebagai pemenang pertama tingkat nasional. Dalam kegiatan yang digagas Departemen Keuangan bersama Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) ini juara kedua diraih Bunga dari SMAN Sidoarjo dan juara ketiga diraih Diah dari SMAN Depok.

Guru pendamping Melly, Elvi Martalinda mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan prestasi tersendiri bagi sekolahnya yang tahun ini ditetapkan sebagai salah satu sekolah unggulan di Sumsel.

Melly yang tamatan SMPN 26 Palembang dalam artikelnya antara lain mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa sekolah gratis, terutama untuk tingkat SLTA belum layak diterapkan.




Pertama, sosialisasinya masih kurang. Sehingga belum jelas yang dimaksud itu, sekolah gratis atau pendidikan gratis. Sehingga ada anggapan di masyarakat bahwa dengan program sekolah gratis yang dicanangkan dan dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, bahwa orang tua tidak mengeluarkan biaya lagi untuk sekolah anaknya.
Lalu yang kedua, mutu pendidikan masih sangat rendah. Sehingga dengan diterapkannya sekolah gratis dapat berdampak kepada mutu sekolah. Dikhawatirkan, bisa saja mutunya semakin rendah.

Faktor lainnya, sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat termasuk pihak swasta.

Dengan sekolah gratis, peran ini menjadi tidak jelas. Dimana tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Apalagi belum disertai dengan aturan yang jelas dan detail. Sehingga bisa membuat penerapannya di lapangan menjadi tidak jelas dan jauh dari yang diharapkan.

“Juga stake holder terkait belum siap menyambut program ini. Akibatnya, program ini menjadi program yang asing. Sehingga sulit untuk bisa mencapai target dan sasaran dimaksud,” ujar Melly yang tercatat sebagai siswa kelas XII IPS 2. Atas prestasinya ini, Melly mendapatkan trofi dan hadiah uang pembinaan.

Tahun sebelumnya, Melly di kegiatan yang sama juga menyabet juara pertama. Saat itu dia menulis artikel berjudul “Adilkah Subsidi BBM bagi Kita Semua”.


Saat ini Gubernur Sumsel Alex Noerdin memang melaksanakan program sekolah gratis. Namun beragam muncul seiring pelaksanaan program tersebut.



Lomba ini diikuti peserta dari 10 kota besar di Indonesia, yakni DKI, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Bali, Makasar, Sumsel, Riau, Pekanbaru, dan Manado.

Debat
Sementara untuk debat, tiga siswa SMAN 6 Palembang, Melinda Rachmadianty, Beuty Savitri, dan Endy Agustian meraih juara III. Dalam debat, mereka harus menguasai lima tema yang ditetapkan yakni peningkatan pajak, subsidi BBM dan APBN, anggaran pendidikan, komposisi pembiayaan APBN, dan reformasi birokrasi.
Dihadapan tim juri dari Universitas Indonesia, Departemen Keuangan, dan SPS mereka mempertahankan pendapat serta mengemukakan saran dan masukannya terkait tema yang ditentukan. (**)

sekolah gratis tapi bayar

http://www.sinarharapan.co.id/berita/back_to/arsip/read/sekolah-gratis-kok-bayar-jutaan-rupiah/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=22&cHash=c68c90b3d7




Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama Mendiknas Bambang Sudibyo ketika melaunching program sekolah gratis 26/3 lalu di GOR Sriwijaya Palembang.





Di Sumsel, Sekolah Gratis Tapi Bayar

Palembang:

Di Sumsel, program sekolah gratis untuk semua jenjang dan tingkat pendidikan bak swasta maupun negeri mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 2009/2010 ini. Hanya saja, meski namanya gratis ternyata untuk masuk sekolah orang tua siswa tetap harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah.

Karenanya, para orang tua pun banyak mengeluhkan persoalan ini. “Katanya program sekolah gratis sudah diluncurkan, kok masih bayar? Ini mah, namanya gratis tapi bayar,” ujar Ida Sahrul, orang tua siswa yang anaknya tidak lolos di sekolah negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, SMA Bina Warga Palembang.

Tidak tanggung-tanggung, dia harus merogoh kocek mencapai Rp 2,4 juta untuk biaya seragamsekolah, kaos olahraga, dan sepatu serta uang pembangunan. Sementara anaknya yang lain yang duduk di kelas X, untuk daftar ulang juga membayar Rp 940 ribu.

Sementara untuk sekolah unggulan, yakni SMAN 17, SMAN 6, dan SMAN 5, biaya yang dikeluarkan justru lebig besar lagi. SMAN 17 misalnya, uang sumbangan minimal Rp 10 juta dan SPP per bulan Rp 500 ribu. Begitupun SMAN 5 dan SMAN 6 yang baru tahun ini ditetapkan sebagai sekolah unggulan, uang sumbangan bervariasi antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dengan SPP per bulan mencapai Rp 450 ribu.

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Palembang, Drs Somat menjelaskan, dalam peraturan gubernur No. 31 tahun 2009 diatur bahwa biaya personal seperti stelan pakaian olahraga, pakaian seragam khas sekolah termasuk atribut sama sekali tidak dibebankan pada pihak sekolah.

Menurutnya, itu menjadi tanggungjawab siswa bersangkutan.Somat, yang juga kepala SMAN 13 mencontohkan, di sekolahnya total biaya personal Rp375 ribu. Angka tersebut sama dengan tahun ajaran lalu. “Besaran pungutan itu baru ditetapkan nanti dalam rapat komite sekolah. Bakal kita musyawarahkan dengan wali siswa. Kemungkinan naik atau tidaknya, tergantung kesepakatan nanti,” tegas Somat.

Sumbangan personal juga bakal dilakukan oleh SMAN 2 Palembang. “Kisarannya antara Rp300-375 ribu. Tidak dipaksakan. Semua kita serahkan kepada wali siswa dan masih akan dibicarakan lagi,” ungkap Dra Hj Amiziah.

Ia merinci biaya personal tersebut mencakup seragam sekolah (batik), pakaian olah raga, pakaian muslim, buku persiapan masa orientasi siswa (MOS), kartu perpustakaan, asuransi, dan kartu pelajar. “Untuk biaya operasional, sesuai dengan yang diatur pergub. Non-SSN Rp80 ribu per siswa. Uang itu, diambilkan dari sharing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bagi sekolah sudah SSN bisa menarik selisihnya dengan syarat ada persetujuan kepala daerah setempat,” beber Amiziah.

Umumnya, pungutan juga masih tinggi. SMA Arinda misalnya, biaya daftar ulang bagi siswa yang naik ke kelas II sebesar Rp900 ribu. Sementara siswa yang naik ke kelas III mencapai Rp1.020.000,-. “Kalau siswa baru, biaya masuknya Rp1.560.000,-” ungkap Efi, wali salah seorang siswa baru di SMA tersebut.
Sedikit berbeda di SMA Tri Dharma. Biaya daftar ulang yang dikenakan bagi siswa kelas dua dan tiga sama, sebesar Rp125 ribu. Khusus siswa baru Rp345 ribu.

Ramai-ramai Naik Status
Yang lebih membingungkan masyarakat lagi, sebagian besar sekolah di Sumsel ternyata telah naik status sehingga mereka diperbolehkan memungut biaya di luar subsidi yang diberikan pemerintah dengan syarat ada kesepakatan dengan orang tua siswa.

SMAN 13 dan SMAN 2 misalnya. Saat ini, bersama 15 SMAN lain di Palembang, statusnya sudah disetujui oleh Gubernur Alex Noerdin untuk menjadi SSN. Persetujuan tertuang dalam keputusan gubernur Sumsel tentang penetapan SSN, RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional), dan SBI (sekolah bertaraf internasional).
“Se-Sumsel dari total sebanyak 610 SMA/MA/SMK—negeri dan swasta--, 195 sekolah di antaranya mengajukan diri untuk mendapatkan predikat baik SSN, SBI maupun RSBI. Gubernur pun sudah menyetujui,” tegas Drs Widodo, MPd, Kabid Pembinaan Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Disdik Sumsel.

Ia merinci, untuk SSN sebanyak 178 sekolah, SBI ada 11 sekolah dan RSBI enam sekolah. “Setelah disetujui, semester pertama tahun ajaran 2009/2010 ini, bakal kita verifikasi lagi usulan tersebut hingga Desember mendatang. Bila tak lolos verifikasi, sekolah yang bersangkutan takkan kita terbitkan sertifikatnya. Mereka wajib mematuhi aturan program sekolah gratis,” ungkap Widodo lagi.

Sedangkan tingkat SMP/MTs (negeri dan swasta) baru 39 dari total 906 sekolah se-Sumsel yang disetujui. Masing-masing, SSN ada 32 sekolah, RSBI tiga sekolah, SBI ada 4 sekolah. Tingkat SD/MI dari 3.981 sebanyak 84 telah disetujui. Masing-masing, SSN 88 sekolah, RSBI 4 sekolah, ”Khusus SD belum ada yang berstatus SBI,” tutur Widodo.

Kalau sekolah SSN, SBI dan RSBI diperkenankan memberlakukan pungutan di luar ketentuan, kata Widodo, sekolah yang non SSN, Non SBI, dan non RSBI tidak diperkenankan. Untuk memantau, pihaknya segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan melibatkan tim asesor.

“Kalau soal sanksi, sekolah bersangkutan bakal kita berikan teguran sekaligus pembinaan. Masih juga baru kita terapkan sanki, tapi sesuai PP No 30 tahun tentang PNS. Itu yang hanya bisa kita lakukan sementara ini,” tegas Widodo.

Di lapangan, diketahui beberapa sekolah ini memberlakukan berbagai cara menyiasati subsidi pemerintah yang diberikan sebesar Rp 50.000 untuk SD, Rp 60.000 untuk SMP, dan Rp 80.000 untuk SMA.

Di SMA Nurul Iman, Sekip Palembang, misalnya sudah menaikkan SPP di awal tahun ajaran baru. Sehingga kalaupun mereka menerima subsidi Rp 80.000 per bulan per siswa, orang tua siswa tetap harus membayar Rp 60.000 per bulan.

”Soalnya, SPP saat ini naik menjadi Rp 140 ribu. Kata pihak sekolah, mereka memang disubsidi Rp 80 ribu, tetapi itu tidak cukup sehingga SPP dinaikkan menjadi Rp 140 ribu. Kami hanya membayar selisihnya saja, Rp 60 ribu. Karena saat ini subsidi belum cair, kami bayar full. Nanti, jika subsidi cair baru akan dikembalikan,” ujar orang tua siswa yang minta namanya tidak disebut.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ketika dikonfirmasi soal ini terlihat berang. Menurutnya, dia sudah mendapatkan banyak laporan soal pelaksanaan sekolah gratis di lapangan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan audit terhadap sekolah-sekolah dimaksud. Termasuk memverifikasi sekolah yang kini naik menjadi SSN, RSBI, dan SBI.

Alex menuturkan, permasalahan yang paling menonjol saat ini adalah menyangkut banyak SMA di Palembang yang mengaku berstatus SSN, RSBI), dan SBI untuk menghindari Program Sekolah Gratis,sehingga boleh melakukan pungutan. (sh/muhamad nasir)

MOS SMPN 10 Palembang

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/hindari-kekerasan-fisik-dalam-mos/


Hari Pertama Sekolah
Hindari Kekerasan Fisik dalam MOS
OLEH: MUHAMAD NASIR/ STEVANI ELISABETH

Jakarta – Memasuki dunia baru, siswa berbagai tingkat pendidikan mengalami hal berbeda. Ada yang harus mengikuti Masa orientasi sekolah (MOS) dengan tampil lucu dan ganjil, ada pula yang mengikuti pendidikan kedisiplinan. Namun, ada pula yang langsung belajar di kelas.

Sementara itu, berbagai kalangan mengingatkan bahwa kegiatan MOS seharusnya digunakan untuk memperkenalkan hak, kewajiban dan tradisi siswa di sekolah baru, bukan malah menjadi ajang perpeloncoan bagi siswa senior kepada juniornya. Karena, tujuan MOS adalah menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara murid dan seluruh jajaran sekolah.

Inilah yang diingatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat launching MOS di SMA Unggulan Muhammad Hoesni Thamrin, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (13/7). Ia mengatakan, dalam MOS dilarang ada tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik, perpeloncoan ekstrem, pemberian tugas, hukuman fisik berlebihan, dan ucapan kasar dari senior kepada juniornya.



Sebagian siswa SMPN 10 Palembang mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS) selama tiga hari sejak hari ini hingga Rabu (15/7). Meski diwarnai berbagai praktik pungutan, program sekolah gratis di Sumsel tetap jalan.

Sementara itu, suasana MOS dipantau SH di SMPN 10 Palembang. Senin kemarin, tampak Adit (12) berlari-lari kecil menuju sekolah barunya. Meski mengenakan seragam putih merah layaknya anak SD, ada yang aneh dalam penampilannya. Mengenakan topi kerucut warna hitam, di ujungnya diramaikan dengan tali rafia yang disisir halus.
Di lehernya, belasan permen digantung di tali. Lalu di dadanya tertulis nama panggilan yang diberikan panitia sehari sebelumnya. Tertulis, Sandy. Sementara di punggungnya tertulis Muhamad Nurhidayatullah Pascadh dengan Gugus atau Kelompok E. Sekolah asalnya, SDN 182 Palembang. Lebih ganjil lagi, kaus kakinya ternyata berlainan, yang kiri berwarna hitam dan kanan berwarna putih. Di pinggangnya tergantung tali rafia berwarna hitam yang disisir halus sehingga menyerupai pakaian Suku Dayak.
Kekeluargaan
Kepala SMPN 10 Palembang Juma’ani mengungkapkan, MOS dilaksanakan untuk mengenalkan sekolah, kegiatan belajar, dan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Supaya menyenangkan, pengurus OSIS membuatnya dengan lebih banyak hiburan. ”Sehingga ketika memasuki lingkungan baru, anak bisa lebih enjoy,” ujarnya.
Berbeda dengan di SMAN 6 Palembang. MOS di sekolah unggulan ini bertujuan mempertajam naluri kepekaan dan kepedulian sosial siswa. Caranya, di akhir MOS SMAN 6 mengajak siswa baru memberikan bantuan bagi korban kebakaran di 5 Ulu Palembang. Sebelumnya, siswa digembleng kedisiplinan dan ketakwaan selama sepekan, dan memperoleh materi ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengungkapkan MOS digelar di seluruh sekolah di Jakarta, yang diikuti 233.000 murid baru. Tentang SMA Unggulan MH Thamrin, Taufik mengatakan, untuk menjadi siswa di sekolah unggulan tersebut harus memiliki IQ 120-140, pintar berbahasa Inggris serta mempunyai nilai pelajaran eksakta minimal 8.

Rubrik Kesra, Sinar Harapan edisi Selasa , 14 Juli 2009

Sekolah Gratis di Sumsel

1,6 Juta Siswa Menikmati Sekolah Gratis

Palembang:

Mulai tahun ajaran 2009, sedikiitnya 1.680.165 siswa mulai dari SD-SLTA baik swasta maupun negeri di Sumsel akan menikmati sekolah gratis.

Dana yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 188 M, dengan sharing antara APBD Sumsel dan 15 kabupaten/kota se-Sumsel.
Peluncuran sekolah gratis pagi ini dihadiri oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo. Seperti diberitakan sebelumnya, awalnya launching pendidikan gratis akan dilakukan pada 2 Mei bertepatan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Karena agenda Mendiknas yang padat, membuat jadwal launching pendidikan gratis dipercepat.




“Seluruh siswa, SD, SMP ataupun madrasah tsanawiyah, hingga SMA maupun madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta akan menikmati sekolah gratis,” jelas Alex Noerdin yang sebelumnya juga telah melaunching pengobatan gratis di sela-sela mendampingi Mendiknas mengunjungi SMKN 6 Palembang, Rabu pagi (25/3).
Dengan adanya program sekolah gratis ini tidak ada lagi alasan anak-anak Sumsel tidak sekolah atau tidak belajar karena alasan biaya. Peluncuran sekolah gratis hari ini dilangsungkan di Gedung Olahraga (GOR) Jl POM IX pukul 09.00, yang tidak hanya dihadiri Mendiknas tetapi juga tokoh pendidikan Sumsel, anggota DPRD Sumsel, Muspida. Bertindak sebagai MC, Tantowi Yahya dan diramaikan penampilan Lobow.
Sedikitnya, 5.000 siswa dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) akan menjadi saksi, kalau mereka akan menikmati program ini bersama 1.680.165 siswa lainnya yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Sumsel.
Gubernur Sumsel bersama Wagub Eddy Yusuf juga menandatangani prasasti bersama para bupati dan walikota se-Sumsel sebagai komitmen pelaksanaan program ini akan menyebar ke semua kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Ade mengatakan sekolah gratis diberlakukan bagi siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMU/SMK baik negeri maupun swasta dibiayai oleh Pemerintah daerah.



Dana sharing untuk pembiayaan program sekolah gratis bagi 15 Kabupaten/kota di Sumsel selesai dianggarkan dan siap digunakan periode 1 Juli mendatang. Dana yang mencapai Rp 188 Miliar itu diperuntukkan bagi 1.680.165 siswa tingkat SD hingga SMA/MA/SMK.
Menurutnya, alokasi kemampuan anggaran yang disediakan Kabupaten tertinggi yakni Muaraenim yang mencapai Rp 29.673.552.000 sisanya dana sharing dari provinsi mencapai Rp 10.080.840.000. Dana sharing terkecil dari Kabupaten OKU Selatan hanya Rp 2.124.342.000.
Palembang hanya kebagian jatah alokasi dana Rp 10.122.798.000 dari kemampuan Kabupaten Kota selanjutnyta ditutupi melalui APBD Sumsel yang mencapai Rp 63.753.501.000. (sir)

Sekolah Gratis

Launching Sekolah Gratis Dipercepat

Palembang:


Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan, launching pendidikan gratis dipercepat dari rencana semula 2 Mei menjadi 25 Maret 2009.


Sebelumnya, durencanakan, launching pendidikan gratis dilakukan pada 2 Mei bertepatan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Karena agenda Mendiknas yang padat, membuat jadwal launching pendidikan gratis dipercepat. “Nantinya launching sekolah gratis dilakukan mulai SD, SMP, madrasah tsanawiyah,hingga madrasah aliyah, negeri maupun swasta,” jelas Alex Noerdin yang sebelumnya juga telah melaunching pengobatan gratis, Senin (23/3)

Disebutkan Gubernur, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo rencananya akan menghadiri launching sekolah gratis pada 25 Maret mendatang.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel H Ade Karyana mengatakan, persiapan launching sudah memasuki tahap akhir dan hari ini akan dilakukan geladi resik di Gedung Olahraga Sport Hall di Palembang.









Dalam paparan persiapan acara launching sekolah gratis di Graha Bina Praja kemarin, Ade Karyana menyatakan, saat launching, sedikitnya 4.000 dari siswa sekolah dan 1.000 undangan akan hadir.

Dia mengatakan,tamu undangan akan mengambil tempat di bagian bawah GOR, sedangkan siswa dan guru di atasnya.Persiapan dilakukan bertahap untuk memeriahkan jalannya acara yang akan menghadirkan kegiatan pameran pendidikan yang diisi sekolah dan mitra dunia pendidikan, seperti para penerbit.“

Launching sendiri diramaikan band Vagetoz bersedia dengan presenter Tantowi Yahya. Mengenai materi acara, pada pembukaan acara akan dilakukan penandatanganan MoU Sampoerna Foundation dengan mitra dan donatur pengembangan SMA bertaraf internasional.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan bersama Mendiknas, gubernur, dan bupati/wali kota untuk mempertegas komitmen pelaksanaan program sekolah gratis. (sir)

launching sekolah gratis

Launching Sekolah Gratis Ditunda



Palembang:

Launching sekolah gratis yang awalnya direncanakan pada 2 Mei mendatang bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ditunda karena Mendiknas berhalangan hadir.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Ade Karyana mengungkakan kemarin perihal penunnaan itu. Hanya saja, menurutnya, pelaksanaannya tetap direncanakan pada bulan Mei.
Secara teknis, tidak ada permasalahan lagi. Anggaran yang disiapkan termasuk sharing dari anggaran Pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 200 milyar.

Nantinya, orang tua siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sekolah bagi anaknya. Karena biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Sementara untuk SD dan SMP ditanggung oleh pemerintah pusat.

Hanya saja, Ade Karyana tidak membantah masih ada kendala teknis untuk beberapa sekolah unggulan di kota Palembang, yang memang biaya operasionalnya cukup besar dibanding sekolah biasa. Seperti SMAN 17, SMA Kumbang, dan SMA IGM. ”Masih dalam pembahasan seperti apa dan berapa besar anggaran yang diperlukan untuk mereka sehingga orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tersebut pun bisa menikmati pendidikan gratis,” tambahnya. (k20)