Rayakan Hari Lingkungan Sedunia SKPD Diminta Tingkatkan Kepedulian

PALEMBANG  – Pemerintah provinsi Sumatra selatan merayakan hari lingkungan hidup sedunia (LHS) tingkat provinsi di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (19/6). Acara ini dihadiri langsung oleh wakil gubernur Sumatra Selatan, Pangdam , serta beberapa Pimpinan SKPD yang ada di Sumatra Selatan.

Dalam sambutannya, Eddy mengungkapkan bahwa permasalahan lingkungan saat  ini sama dengan permasalahan ekonomi yang dapat dirasakan di seluruh dunia, yang paling jelas tentunya pemanasan global perubahan iklim. Oleh karena itu Eddy menegaskan bahwa permasalahan lingkungan ini harus ditanggapi dengan serius.

Oleh karena itu, Wakil gubernur Sumsel H Eddy yusuf meminta kepada semua pemerintah daerah untuk menjaga serta meningkatkan keaneka ragaman hayati yang ada di masing – masing daerah. “dalam menjaga lingkungan kita tidak boleh lemah, kemauan harus ada, kota Palembang tahun ini kalah bersaing dengan Surabaya tahun depan harus kita rebut kembali, kita akan pelajari mengapa mereka yang secara kota lebih besar namun lebih baik dalam penataan lingkungan” ujar wakil gubernur sumsel H Eddy Yusuf.

Khusus untuk pihak swasta, Eddy meminta kepada semua pihak khususnya para investor yang ada di lingkungan pemerintahan untuk turut serta berinvestasi dalam bidang penghijauan lingkungan. “selain jajaran SKPD saya minta khususnya kepada para investor untuk memperhatikan hijaunya lingkungan, seperti pembangunan kawasan perumahan harus memperhatikan aspek lingkungan secara lebih mendalam”tegasnya.

Untuk saat ini, Eddy Yusuf menilai masih banyak SKPD yang ada di provinsi Sumsel yang tidak mencerminkan kecintaanya kepada lingkungan. Oleh karena itu Eddy meminta hal tersebut harus segera ditingkatkan. Tidak hanya itu, Eddy juga mengucapkan selamat kepada kabupaten dan kota yang berhasil menerima penghargaan terkait program kecintaannya terhadap lingkungan.

Terakhir dalam sambutannya Eddy meminta kepada semua pihak khususnya para bupati dan walikota yang ada di Sumatra Selatan untuk benar – benar berkomitment dalam menjaga kelestarian lingkungan di Sumatra selatan, dan tidak menjadikannya untuk kepentingan sesaat. “Keberhasilan mendapatkan Adipura jangan dijadikan euphoria untuk mengangkat citra dan dipolitisasi, ke depannya masyarakat harus lebih dilibatkan, Situs sejarah jangan ada yang diganggu dan dinas pariwisata tolong dimanfaatkan ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Selatan Ahmad Najib mengungkapkan bahwa acara ini memiliki dua tujuan utama. “selain merayakan hari lingkungan Hidup sedunia, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pola konsumsi masyarakat serta pengarahan pengusahan untuk menggunakan produk hijau”ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa saat ini provinsi Sumatra selatan sudah mendapatkan apresiasi tinggi dari wakil presiden RI terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. “dari 13 kota di sumsel, kita mendapatkan 7 penghargaan, oleh karena itu ke depan pola pembinaan kerja yang berorientasi terhadap lingkungan akan lebih ditingkatkan”pungkasnya.

Pelestarian Lingkungan Butuh Dukungan Masyarakat

Palembang:

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan, upaya pelestarian lingkungan sulit direalisasikan apabila tidak mendapat dukungan semua pihak tidak terkecuali masyarakat.


“Masalah lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah sepertinya sulit terselesaikan karena permasalahan ini juga dipacu oleh peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya dalam seminar lingkungan hidup bertemakan “Pohon Penyangga Kehidupan” di Gedung Pertemuan Jakabaring, Rabu (24/8) yang dihadiri anggota Komisi VII DPR RI Nazarudin Kiemas dan Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra.

Namun demikian, Hatta mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia salah satunya dengan menggiatkan penanaman pohon di berbagai daerah. “Kegiatan penanaman pohon bukan sekadar k “Justru kegiatan itu harus dijadikan bagian hidup kita. Apalagi lahan penghijauan dapat menekan efek rumah kaca,”katanya lagi.

Tak hanya itu, pemerintah juga kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan siswa sekolah dasar hingga sekolah menegah atas mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. “Sosialisasi penting dilakukan sejak dini kepada anak-anak kita. Mereka kita ajarkan bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan salah satunya dengan mengimbau jangan membuang sampah sembarangan,” tutur Hatta.

Terpisah, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, Pemkot Palembang sudah lama melaksanakan program kerja yang fokus membenahi lingkungan di kawasan Ibu Kota Sumsel dengan memanfaatkan lahan kosong yang ditanami puluhan ribu pohon.

“Pemkot Palembang sangat serius menciptakan lingkungan yang ramah dan bersih. Banyak program lingkungan hijau yang dicanangkan berjalan sesuai target di antaranya pengadaan angkutan ramah lingkungan.Kami juga meningkatkan anggaran untuk memelihara lingkungan,”ujarnya.


Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Nazarudin Kiemas sependapat setiap peningkatan penduduk dan ekonomi berdampak pada lingkungan. “Kendati demikian, perlu ada tindakan konkret yang bisa menanggulangi keterpurukan lingkungan dengan merawat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan persoalan sosial yang dialami bangsa ini,”katanya. (sir)

Harimau Sumatera Dilepasliarkan di Pulau Betet

Harimau Sumatera Dilepasliarkan di Pulau Betet


Si Putri, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berjalan perlahan meninggalkan kandang yang telah dipersiapkan petugas memasuki kawasan hutan Pulau Betet Taman Nasional Sembilang, Banyuasin, Selasa (2/8). Pelepasan Liaran Harimau Sumatera ini dilakukan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dari jarak 100 meter di atas motor sungai jukung. http://palembang.tribunnews.com/2011/08/02/harimau-sumatera-akhirnya-dilepas





Palembang:
Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dilepasliarkan di Pulau Betet, Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan, Selasa (2/8).

Pelepasliaran harimau sumatera ini dilakukan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan bersama Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin. Pelepasan dilakukan dari jarak jauh melalui dua jukung yang telah disiapkan.

Sebelumnya, harimau betina berumur sekitar tujuh tahun dengan berat 75 kilogram itu ditangkap karena mengancam kehidupan manusia di sekitar Jambi. Tepatnya di kawasan konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT Sumber Hijau Permai (SHP), Sumatera Selatan. Kawasan ini memang berbatasan dengan wilayah Jambi.

Tercatat dua orang diserang harimau itu. Sampai akhirnya , ditangkap untuk diselamatkan. Pulau Betet dinilai cocok sebagai habitat harimau.
Kepala Balai Taman Nasional Sembilang Tatang mengemukakan, harimau tersebut akan dipasangi GPS untuk dapat melacak keberadaannya. Alat ini, kata dia, hanya bisa bertahan enam bulan. Setelah habis baterai yang dipasang pada GPS Collar maka dengan sendirinya akan lepas.“Jika tidak mati, berarti keberadaannya telah beradaptasi dengan tempatnya barunya,”tuturnya.

Menurut Menhut Zulkifli , populasi harimau sumatera semakin tahun semakin menurun. Ini disebabkan peralihan fungsi lahan atau keadaan lain yang memengaruhi populasi harimau sumatera. “Diperkirakan harimau sumatera saat ini mencapai 400 ekor,” ujarnya.


Menhut Zulkifli Hasan bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin (berdiri) menggunakan perahu meninjau kawasan Taman Nasional Sembilang, sebelum melepaskan seekor harimau sumatera di Pulau Betet, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, kemarin. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/category/87/




Pelepasliaran harimau hutan ini merupakan program utama dan unggulan dari Menhut. Terutama dalam memperkuat kawasan konservasi, agar satwa liar terutama harimau dilindungi dan dijaga agar tumbuh-kembang dengan baik di alamnya.

“Di Sumsel ada Pulau Betet, Lampung yang dikenal dengan Tambling, dan masih ada beberapa daerah seperti di Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi untuk dijadikan habitat satwa liar,” tambahnya.

Untuk pelestarian satwa liar termasuk perlindungan atau konservasi,pemerintah menganggarkan dana , hingga mencapai Rp3 triliun.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, Pulau Betet merupakan salah satu tempat habitat satwa liar, terutama untuk menjaga populasi harimau sumatera. Oleh karena itu, ditangkapnya harimau dan dikembalikan ke habitatnya menjadi bentuk kerja keras untuk menjaga dan memberikan ruang bagi satwa liar yang dilindungi.

Menurut Alex Noerdin, harimau akan mengancam keselamatan manusia jika habitatnya terusik oleh berbagai aktivitas. Jika diletakkan pada alamnya yang di sana hanya ada para satwa liar, tentunya hidupnya tidak akan mengancam keselamatan manusia. Termasuk populasinya juga akan tetap terjaga. (sir)

Hotel Memiliki IPAL Hanya 70%

Hotel Memiliki IPAL Hanya 70%

Palembang


Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang mencatat, dari 125 total jumlah hotel yang beroperasi di Palembang, 30% dinilai belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).


Kepala Bidang Penataan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) BLH Kota Palembang Haryadi mengatakan, kebanyakan hotel yang belum memiliki sistem IPAL tersebut berada di kawasan Sukarame. Hotel-hotel tersebut bahkan ada yang berstatus bintang satu dan bintang dua atau setingkat wisma.

“Rata-rata hotel tersebut hanya memakai septic tank biasa, padahal septic tank itu adalah sistem pembuangan untuk skala limbah rumah tangga. Sedangkan hotel kan terhitung pelayanan publik yang dikunjungi banyak orang dengan limbah harian yang tidak sedikit,”kata Haryadi di ruang kerjanya Selasa (26/7).

Pelayanan publik, seperti hotel,rumah makan,rumah sakit, seharusnya memiliki IPAL sendiri. Sebab, tempat umum menghasilkan limbah padat dan cair yang sangat banyak. Limbah-limbah tersebut bersumber dari makanan, lemak, atau deterjen yang cukup sulit diurai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 6/2009 mengenai Aturan Kajian Lingkungan dari BLH.

“Kalau hanya memiliki septic tank berarti tidak ada pengolahan limbah terlebih dulu sebelum limbah tersebut dibuang oleh pihak pengelola usaha.Semestinya, limbah harian harus diolah dulu sebelum dibuang ke saluran air sehingga tidak mencemari lingkungan,” paparnya.

Pihaknya sudah sering memberikan teguran kepada para pengelola hotel.Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Sebagian dari mereka mengaku tidak memahami sistem perizinan pembuatan IPAL,bahkan tidak memahami adanya peraturan mengenai wajibnya pengadaan pengolahan limbah.

Padahal,dalam Perda No 32/2009 sudah diatur adanya sanksi untuk hal yang terkait dengan hal tersebut. “Kami akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Tata Kota Palembang dan Dinas Pariwisata untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin hotel tersebut,”katanya. Haryadi menjelaskan,IPAL terdiri dari atas jenis yang sifatnya terpadu dan satu paket, yakni jenis primer, sekunder, dan tersier. IPAL bertujuan menjaga kebersihan lingkungan di setiap aktivitas pada masing- masing tempat usaha.

“Karena itu, untuk setiap masyarakat yang ingin membangun tempat usaha yang menyangkut pelayanan umum,kami imbau agar dapat memperhitungkan peruntukan lahan dan tujuan usaha itu sendiri, sehingga dapat dikaji bagaimana pembagian lahan untuk posisi IPAL serta lahan hijaunya,”jelasnya. Haryadi menilai kesadaran pengelola hotel untuk mendukung penghijauan kota masih rendah.
Idealnya, hotel-hotel berbintang, memiliki 30% lahan lebih untuk penghijauan. Namun, saat ini baru beberapa hotel saja yang memiliki lahan hijau,yang lainnya masih minim penghijauan. “Kesannya gersang dan tidak hijau. Kami akan terus sosialisasikan perlunya penghijauan ini,”tukasnya.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Apriadi S Busri menyatakan, masalah yang ditimbulkan dari pengelola usaha umumnya bersifat standar yakni dari pengolahan limbah cair.

Untuk itu,para pengelola usaha diimbau untuk meminta izin kepada dinas terkait ketika akan membangun sebuah tempat usaha. “Bangunan saluran air seperti got di tempat usaha terkadang tidak tertata dan terjaga. Akibatnya dapat menghambat aliran air, sehingga menjadi tersumbat. Karena itu, kita juga butuh bantuan dari camat dan lurah dalam mengawasi para pengelola usaha.
Bila memang ada yang menyalahi aturan, bisa dilaporkan langsung ke pihak terkait,” katanya. (sir)