Sumsel Punya Ssitem Warning di Sungai
Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Wilayah VIII yang berkedudukan di Palembang saat ini telah memiliki sistem peringatan dini atau (warning system) yang dipasang pada permukaan sungai.
Kepala BWSS VIII Birendrajana mengatakan,sistem ini menggunakan alat automatic water level range (AWLR) yang memantau kenaikan permukaan air sungai dan jumlah curah hujan yang hasilnya dapat dilihat dari kantor BWSS, sehingga dapat mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadinya bencana banjir akibat luapan air sungai. “AWLR ini telah kita pasang pada 6 sungai besar di Sumsel, lengkap dengan petugas pemantaunya,”ujarnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, lokasi AWLR, meliputi Ulak Surung Sungai Kelingi, Selangit Sungai Lakita, Sukabumi Sungai Komering, Tanjung Raja Sungai Ogan,Sekanak Sungai Musi, dan Pinang Belarik Sungai Lematang. “Sisanya untuk Sungai Semanggu, Batanghari Leko, dan Rawas, pada tahun anggaran berikutnya, dan saat ini warning system sedang dalam tahap penginstalan dan direncanakan pada Oktober nanti segera aktif beroperasi,”ucapnya. Dia menambahkan, pemanfaatan teknologi dapat juga dimanfaatkan pihak lainnya, seperti satuan koordinasi pelaksana penanganan bencana (Satkorlak PB) di tingkat Provinsi ataupun kabupaten/kota untuk antisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Kasi Jaringan Sumber Daya Air Mawardi didampingi staf Hidrologi Djangtjik mengatakan,sistem kerja warning system memanfaatkan alat AWLR yang dilengkapi sensor hujan dan alat pengukur permukaan air yang digerakkan dengan tenaga solar sel. Selanjutnya, AWLR melalui pemancar dihubungkan melalui sinyal global system for mobile (GSM) ke satelit dan diterima receiver di kantor BWSS VIII di Palembang.“ Data ini diterima dan ditampilkan di papan warning system yang memuat tinggi muka air dan curah hujan,”ungkapnya. Kepala Urusan Konservasi BWSS Adi Rusman menjelaskan, selain sebagai warning system,data yang diterima BWSS ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan untuk mengambil berbagai kebijakan pada bidang sumber daya air. (sir)
Tampilkan postingan dengan label news. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label news. Tampilkan semua postingan
Selasa, 23 September 2008
Senin, 22 September 2008
mudik
Waspadai Jembatan Tua di Jalinteng
Palembang:
Pemudik yang melewati jalan lintas tengah (Jalinteng) antara Kota Lahat dan Tebing Tinggi diminta untuk mewaspadai jembatan tua yang ada di sepanjang jalan tersebut.
Kepala Polisi Resor (Kapolres) Lahat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Cok BagusAry Yudasha mengatakan, untuk melintasi daerah ini, perlu kehati-hatian karena jembatan tua diprediksi tidak mampu lagi menahan beban berat yang melintas di atasnya. Kapolres mengimbau para pengemudi hendaknya antre ketika hendak melintas, karena kekuatan jembatan tua sudah tidak 100% lagi. “Kami juga sudah memasang rambu-rambu lalu lintas di sejumlah jembatan tua.Hal itu bertujuan mengingatkan pengemudi dari potensi bahaya yang bisa terjadi setiap saat. Selain itu, rambu-rambu dipasang pada titik rawan lainnya, seperti jalan longsor dan jalan rusak,”tuturnya. Kapolres menyebutkan,sejumlah jembatan tua di Jalinteng, yaitu pada Desa Bunga Mas,Kecamatan Kikim Timur; Desa Sungai Laru,Kecamatan Kikim Tengah; Desa Sungai Laru, Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang; dan beberapa jembatan kembar menuju Kota Lubuklinggau. Sementara itu,pembangunan dua jembatan juga masih dilakukan oleh pemerintah pusat di Desa Bunga Mas, Kikim Timur,dan Desa Sungai Laru, Kikim Tengah. Namun,pembangunan tersebut baru memasuki tahap pemasangan tiang pancang. Di tempat terpisah,Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Lahat Yunali mengatakan,menghadapi ramainya arus mudik dan balik yang melintas di sejumlah ruas jalan, baik Lahat–- Tebing Tinggi maupun Lahat– Pagaralam, Dinas PU sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan swasta,untuk menyediakan peralatan berat. “Penyiagaan alat berat ini untuk membantu jika terjadi kemacetan akibat longsor dan sebagainya, sehingga dalam waktu cepat dapat ditanggulangi,” kata dia. Dia menambahkan, sejumlah daerah yang diprediksi rawan longsor, yaitu kawasan Desa Lebuai Bandung, Kecamatan Merapi Timur; kawasan Pulau Pinang; dan sepanjang Jalinteng di Kecamatan Gumay Ulu, Kikim Timur, KikimTengah,Kikim Barat; hingga sejumlah wilayah di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. (sir)
Palembang:
Pemudik yang melewati jalan lintas tengah (Jalinteng) antara Kota Lahat dan Tebing Tinggi diminta untuk mewaspadai jembatan tua yang ada di sepanjang jalan tersebut.
Kepala Polisi Resor (Kapolres) Lahat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Cok BagusAry Yudasha mengatakan, untuk melintasi daerah ini, perlu kehati-hatian karena jembatan tua diprediksi tidak mampu lagi menahan beban berat yang melintas di atasnya. Kapolres mengimbau para pengemudi hendaknya antre ketika hendak melintas, karena kekuatan jembatan tua sudah tidak 100% lagi. “Kami juga sudah memasang rambu-rambu lalu lintas di sejumlah jembatan tua.Hal itu bertujuan mengingatkan pengemudi dari potensi bahaya yang bisa terjadi setiap saat. Selain itu, rambu-rambu dipasang pada titik rawan lainnya, seperti jalan longsor dan jalan rusak,”tuturnya. Kapolres menyebutkan,sejumlah jembatan tua di Jalinteng, yaitu pada Desa Bunga Mas,Kecamatan Kikim Timur; Desa Sungai Laru,Kecamatan Kikim Tengah; Desa Sungai Laru, Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang; dan beberapa jembatan kembar menuju Kota Lubuklinggau. Sementara itu,pembangunan dua jembatan juga masih dilakukan oleh pemerintah pusat di Desa Bunga Mas, Kikim Timur,dan Desa Sungai Laru, Kikim Tengah. Namun,pembangunan tersebut baru memasuki tahap pemasangan tiang pancang. Di tempat terpisah,Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Lahat Yunali mengatakan,menghadapi ramainya arus mudik dan balik yang melintas di sejumlah ruas jalan, baik Lahat–- Tebing Tinggi maupun Lahat– Pagaralam, Dinas PU sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan swasta,untuk menyediakan peralatan berat. “Penyiagaan alat berat ini untuk membantu jika terjadi kemacetan akibat longsor dan sebagainya, sehingga dalam waktu cepat dapat ditanggulangi,” kata dia. Dia menambahkan, sejumlah daerah yang diprediksi rawan longsor, yaitu kawasan Desa Lebuai Bandung, Kecamatan Merapi Timur; kawasan Pulau Pinang; dan sepanjang Jalinteng di Kecamatan Gumay Ulu, Kikim Timur, KikimTengah,Kikim Barat; hingga sejumlah wilayah di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. (sir)
razia
Puluhan PNS Terjaring Razia di Mal
Palembang:
Sedikitnya 32 PNS berpakaian dinas dan 26 siswa terjaring razia saat belanja di mal oleh petugas Pol PP yang dibantu jajaran Diknas, Inspektorat.
Razia dilakukan 76 personel di beberapa mal di Palembang Senin (23/9).
Para PNS yang terjaring umumnya wanita dan merupakan guru. Umumnya, mereka menyatakan berbelanja setelah jam mengajar usai. Sementara pelajar yang terjaring ialah yang masih mengenakan seragam sekolah.
Erna (50) tampak kaget ketika didekati petugas dan digiring ke meja untuk di data. Dia protes karena merasa dipermalukan dengan digiring ditengah keramaian. Padahal, guru yang sudah mengabdi 30 tahun ini pergi belanja di luiar jam dinas. Protes PNS yang sudah memiliki golongan 4A ini tak digubris petugas.
Dengan ngomel, ibu guru ini menandatangani pernyataan yang disodorkan.
Razia dan aksi penggiringan PNS lainnya menjadi perhatian warga. PNS yang terjaring tampak terpaksa menandatangani surat pernyataan dan pendataan yang dilakukan petugas.
Koordinator Tim I, Syamsuria menyatakan para PNS yang terjaring ini akan menerima sanksi. Namun akan ditetapkan kemudian. Sementara untuk pelajar, data mereka yang terjaring disampaikan kepada pihak sekolah. (sir)
Palembang:
Sedikitnya 32 PNS berpakaian dinas dan 26 siswa terjaring razia saat belanja di mal oleh petugas Pol PP yang dibantu jajaran Diknas, Inspektorat.
Razia dilakukan 76 personel di beberapa mal di Palembang Senin (23/9).
Para PNS yang terjaring umumnya wanita dan merupakan guru. Umumnya, mereka menyatakan berbelanja setelah jam mengajar usai. Sementara pelajar yang terjaring ialah yang masih mengenakan seragam sekolah.
Erna (50) tampak kaget ketika didekati petugas dan digiring ke meja untuk di data. Dia protes karena merasa dipermalukan dengan digiring ditengah keramaian. Padahal, guru yang sudah mengabdi 30 tahun ini pergi belanja di luiar jam dinas. Protes PNS yang sudah memiliki golongan 4A ini tak digubris petugas.
Dengan ngomel, ibu guru ini menandatangani pernyataan yang disodorkan.
Razia dan aksi penggiringan PNS lainnya menjadi perhatian warga. PNS yang terjaring tampak terpaksa menandatangani surat pernyataan dan pendataan yang dilakukan petugas.
Koordinator Tim I, Syamsuria menyatakan para PNS yang terjaring ini akan menerima sanksi. Namun akan ditetapkan kemudian. Sementara untuk pelajar, data mereka yang terjaring disampaikan kepada pihak sekolah. (sir)
mudik
117 Dokter Diterjunkan di Jalur Mudik
Palembang:
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menurunkan sedikitnya 117 dokter.
Para dokter ini dibantu perawat dan tenaga medis serta disiagakan di sepanjang jalur mudik di Provinsi Sumsel.
Kepala Dinkes Sumsel Hamdan Mahyuddin mengaku sudah berkoordinasi sebagai antisipasi menghadapi arus mudik tahun ini. Pertemuan dilakukan dengan pihak Polda Sumsel,dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel. Hasilnya, akan dirikan 117 posko keamanan.Posko dalam sandi Pos PAM Lebaran 2008 tersebut akan beroperasi selama arus mudik, mulai H-7 hingga H+7. “Di setiap posko akan disediakan minimal satu dokter yang akan bertugas sesuai jam kerjanya. Selain itu, diperbantukan 2 perawat dan sedikitnya 2 tenaga medis,” ungkap Hamdan di Palembang, Senin (23/9). Menurut dia, dalam setiap posko keamanan, akan dilengkapi peralatan medik, seperti ambulans, infus, peralatan P3K, hingga tabung oksigen, tandu, dan perangkat lain. Berbagai perlengkapan ini sangat penting bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas, sakit mendadak, pingsan,dan masalah lain. Surat edaran terkait masalah ini, ujar dia, sudah diturunkan dan disampaikan kepada jajaran terkait, termasuk dokter jaga dan tenaga medis hingga tingkat kabupaten/ kota.
“Dimungkinkan pada Lebaran kali ini, arus mudik sangat ramai seperti tahun- tahun sebelumnya, apalagi mendekati H-7 dan H+7, sangat rawan kemacetan. Kami juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati,” ujarnya. (sir)
Palembang:
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menurunkan sedikitnya 117 dokter.
Para dokter ini dibantu perawat dan tenaga medis serta disiagakan di sepanjang jalur mudik di Provinsi Sumsel.
Kepala Dinkes Sumsel Hamdan Mahyuddin mengaku sudah berkoordinasi sebagai antisipasi menghadapi arus mudik tahun ini. Pertemuan dilakukan dengan pihak Polda Sumsel,dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel. Hasilnya, akan dirikan 117 posko keamanan.Posko dalam sandi Pos PAM Lebaran 2008 tersebut akan beroperasi selama arus mudik, mulai H-7 hingga H+7. “Di setiap posko akan disediakan minimal satu dokter yang akan bertugas sesuai jam kerjanya. Selain itu, diperbantukan 2 perawat dan sedikitnya 2 tenaga medis,” ungkap Hamdan di Palembang, Senin (23/9). Menurut dia, dalam setiap posko keamanan, akan dilengkapi peralatan medik, seperti ambulans, infus, peralatan P3K, hingga tabung oksigen, tandu, dan perangkat lain. Berbagai perlengkapan ini sangat penting bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas, sakit mendadak, pingsan,dan masalah lain. Surat edaran terkait masalah ini, ujar dia, sudah diturunkan dan disampaikan kepada jajaran terkait, termasuk dokter jaga dan tenaga medis hingga tingkat kabupaten/ kota.
“Dimungkinkan pada Lebaran kali ini, arus mudik sangat ramai seperti tahun- tahun sebelumnya, apalagi mendekati H-7 dan H+7, sangat rawan kemacetan. Kami juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati,” ujarnya. (sir)
mudik
Angkutan Lebaran Siap 100%
Palembang:
Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan, angkutan Lebaran tahun 2008 siap 100%.
Kepala Subdinas Perkeretaapian dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Sumsel Novri Dalimunthe mengungkapkan, hingga Senin (22/9) semua persiapan sudah dilakukan.Semuanya siap beraksi melayani angkutan Lebaran tahun 2008. “Siap dan tidak ada masalah. Semua sudah dilakukan bersama instansi terkait,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Dishubkominfo Sumsel kemarin. Sebelumnya,kesiapan angkutan Lebaran juga ditegaskan Gubernur Sumsel H Mahyuddin NS. Sejak beberapa hari sebelumnya, kata Novri, berbagai upaya sudah dilakukan,mulai mengirimkan surat permintaan hingga edaran dan rapat koordinasi.Tidak kurang dari tujuh surat dikirimkan ke instansi terkait, di antaranya surat untuk pengusaha angkutan (PO) agar siap beroperasi (SO) dan surat kepada perusahaan pelayaran. Selain itu,surat dikirim ke Dinas Kesehatan untuk persiapan pos kesehatan (poskes), Pertamina agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak terhenti,PT Kereta Api (PT KA) agar menjaga pintu perlintasan, Kepala UPTD Timbangan untuk ditutup, serta pelabuhan agar mengutamakan angkutan umum dan pribadi. “Angkutan barang tidak lagi menjadi prioritas.Yang penting, pemudik bisa terlayani,” ucapnya. Khusus perusahaan otobus (PO),lanjut dia,sudah dikeluarkan ketentuan batas atas dan bawah tarif yang dapat diberlakukan pada musim angkutan Lebaran 2008. Untuk itu, bagi PO yang melanggar dan telah menaikkan tarif sebelum H-7, akan dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasi. Tarif yang diberlakukan, ujar dia, Rp150/penumpang/ km untuk batas atas dan Rp92/penumpang/km untuk batas bawah. “Ini bagi kelas ekonomi, yang lain mekanisme pasar menentukan. Jika keluar dari batasan itu, kami akan surati Dirjen Perhubungan Darat untuk mencabut izinnya,” kata Novri. Dia juga mengimbau seluruh Dinas Perhubungan kabupaten/ kota melakukan tindakan dan persiapan.Kemudian, pengemudi diminta untuk memeriksa kendaraan serta memperhatikan cara mengemudi yang baik. Pengemudi diimbau untuk beristirahat dan turun dari kendaraan jika telah mengemudi selama empat jam. Bagi yang mengemudi hingga delapan jam, disarankan beristirahat minimal 30 menit.“Ini harus diperhatikan pengemudi karena angkutan manusia, indikatornya keselamatan,” ungkapnya. Untuk keamanan dan persiapan jalan, tambah Novri, pihak kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga siap beraksi. Hal itu terlihat dari kesiapan jalan dan penyiagaan alat berat.“Jadi,semuanya tidak ada masalah lagi,” tandas Novri meyakinkan. Bebas Longsor Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Eddy Hermanto memastikan tidak adanya titik rawan longsor di ruas jalan lintas timur (Jalintim),kecuali di ruas jalan lain,seperti jalan lintas tengah (Jalinteng). Meski demikian, potensi terjadinya longsor sangat kecil.Apalagi, Dinas PU juga telah menyiagakan tim pengendali beserta peralatan berat pada tiga titik berbeda. Ketiga titik tersebut yakni berada di Lahat, Baturaja, dan Lubuklinggau. “Tim ini dilengkapi peralatan dan hari ini telah siaga di tempat,” ujarnya seusai mengikuti rapat staf di Kantor Pemprov Sumsel kemarin. Untuk jumlah unit kendaraan berat yang disiagakan, tambah Eddy, tidak dapat disebutkan. Namun, untuk kondisi tertentu, berapa pun kendaraan berat yang diperlukan akan dipersiapkan, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.“Semuanya sudah siap di lokasi,”katanya. (sir)
Palembang:
Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan, angkutan Lebaran tahun 2008 siap 100%.
Kepala Subdinas Perkeretaapian dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Sumsel Novri Dalimunthe mengungkapkan, hingga Senin (22/9) semua persiapan sudah dilakukan.Semuanya siap beraksi melayani angkutan Lebaran tahun 2008. “Siap dan tidak ada masalah. Semua sudah dilakukan bersama instansi terkait,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Dishubkominfo Sumsel kemarin. Sebelumnya,kesiapan angkutan Lebaran juga ditegaskan Gubernur Sumsel H Mahyuddin NS. Sejak beberapa hari sebelumnya, kata Novri, berbagai upaya sudah dilakukan,mulai mengirimkan surat permintaan hingga edaran dan rapat koordinasi.Tidak kurang dari tujuh surat dikirimkan ke instansi terkait, di antaranya surat untuk pengusaha angkutan (PO) agar siap beroperasi (SO) dan surat kepada perusahaan pelayaran. Selain itu,surat dikirim ke Dinas Kesehatan untuk persiapan pos kesehatan (poskes), Pertamina agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak terhenti,PT Kereta Api (PT KA) agar menjaga pintu perlintasan, Kepala UPTD Timbangan untuk ditutup, serta pelabuhan agar mengutamakan angkutan umum dan pribadi. “Angkutan barang tidak lagi menjadi prioritas.Yang penting, pemudik bisa terlayani,” ucapnya. Khusus perusahaan otobus (PO),lanjut dia,sudah dikeluarkan ketentuan batas atas dan bawah tarif yang dapat diberlakukan pada musim angkutan Lebaran 2008. Untuk itu, bagi PO yang melanggar dan telah menaikkan tarif sebelum H-7, akan dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasi. Tarif yang diberlakukan, ujar dia, Rp150/penumpang/ km untuk batas atas dan Rp92/penumpang/km untuk batas bawah. “Ini bagi kelas ekonomi, yang lain mekanisme pasar menentukan. Jika keluar dari batasan itu, kami akan surati Dirjen Perhubungan Darat untuk mencabut izinnya,” kata Novri. Dia juga mengimbau seluruh Dinas Perhubungan kabupaten/ kota melakukan tindakan dan persiapan.Kemudian, pengemudi diminta untuk memeriksa kendaraan serta memperhatikan cara mengemudi yang baik. Pengemudi diimbau untuk beristirahat dan turun dari kendaraan jika telah mengemudi selama empat jam. Bagi yang mengemudi hingga delapan jam, disarankan beristirahat minimal 30 menit.“Ini harus diperhatikan pengemudi karena angkutan manusia, indikatornya keselamatan,” ungkapnya. Untuk keamanan dan persiapan jalan, tambah Novri, pihak kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga siap beraksi. Hal itu terlihat dari kesiapan jalan dan penyiagaan alat berat.“Jadi,semuanya tidak ada masalah lagi,” tandas Novri meyakinkan. Bebas Longsor Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Eddy Hermanto memastikan tidak adanya titik rawan longsor di ruas jalan lintas timur (Jalintim),kecuali di ruas jalan lain,seperti jalan lintas tengah (Jalinteng). Meski demikian, potensi terjadinya longsor sangat kecil.Apalagi, Dinas PU juga telah menyiagakan tim pengendali beserta peralatan berat pada tiga titik berbeda. Ketiga titik tersebut yakni berada di Lahat, Baturaja, dan Lubuklinggau. “Tim ini dilengkapi peralatan dan hari ini telah siaga di tempat,” ujarnya seusai mengikuti rapat staf di Kantor Pemprov Sumsel kemarin. Untuk jumlah unit kendaraan berat yang disiagakan, tambah Eddy, tidak dapat disebutkan. Namun, untuk kondisi tertentu, berapa pun kendaraan berat yang diperlukan akan dipersiapkan, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.“Semuanya sudah siap di lokasi,”katanya. (sir)
Sabtu, 20 September 2008
rel baru bukit asam
PT BA Bangun Rel Baru, Dana 1,06 Miliar Dollar AS Disiapkan
Palembang:
Pembangunan rel baru kereta api pengangkut batu bara dari Lampung ke Sumatera Selatan sepanjang 308 kilometer ditargetkan selesai pada tahun 2013. Rel ini secara khusus dipakai untuk kepentingan angkutan batu bara dan bisa digunakan pihak lain dengan sistem sewa.
Hal tersebut diutarakan Direktur Operasi dan Produksi PT Bukit Asam Milawarma bersama Direktur Umum dan SDM Mahbub Iskandar kepada wartawan seusai buka puasa bersama masyarakat dan anak yatim piatu di Kota Palembang, kemarin. Turut mendampingi Manajer Umum dan Hubungan Eksternal PT Bukit Asam Guntur Supriyono.
Milawarma menjelaskan, proyek pembangunan rel kereta api tersebut akan digarap oleh sebuah perusahaan baru hasil konsorsium antara PT Bukit Asam, PT Transpacific Railway Infrastructure, dan China Railway Engineering Corp dengan nilai total investasi 1,06 miliar dollar AS.
"Proyek ini akan didanai dengan menggunakan sistem sharing, yakni PT BA membayar cash 10 persen, Transpacific 80 persen, dan China Railway 10 persen," kata Milawarma.
Pembuatan rel milik sendiri untuk pengangkutan batu bara ini, lanjut dia, sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Salah satunya mengatur tentang aturan main pembangunan rel kereta api milik sendiri.
"Bahkan, saat ini sedang dikaji apakah rel KA ini akan digunakan sendiri atau juga bisa disewakan kepada perusahaan moda transportasi yang berminat," ungkapnya.
Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas angkut, salah satu caranya dengan memperbesar kapasitas muat gerbong. Jika dulu kapasitas muat mencapai 50 ton per gerbong, ke depannya akan ditingkatkan menjadi 60-80 ton per gerbong.
Ditambahkannya, pembangunan rel kereta api baru itu akan membuka sebagian hutan di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Perizinannya sedang disiapkan. (sir)
Palembang:
Pembangunan rel baru kereta api pengangkut batu bara dari Lampung ke Sumatera Selatan sepanjang 308 kilometer ditargetkan selesai pada tahun 2013. Rel ini secara khusus dipakai untuk kepentingan angkutan batu bara dan bisa digunakan pihak lain dengan sistem sewa.
Hal tersebut diutarakan Direktur Operasi dan Produksi PT Bukit Asam Milawarma bersama Direktur Umum dan SDM Mahbub Iskandar kepada wartawan seusai buka puasa bersama masyarakat dan anak yatim piatu di Kota Palembang, kemarin. Turut mendampingi Manajer Umum dan Hubungan Eksternal PT Bukit Asam Guntur Supriyono.
Milawarma menjelaskan, proyek pembangunan rel kereta api tersebut akan digarap oleh sebuah perusahaan baru hasil konsorsium antara PT Bukit Asam, PT Transpacific Railway Infrastructure, dan China Railway Engineering Corp dengan nilai total investasi 1,06 miliar dollar AS.
"Proyek ini akan didanai dengan menggunakan sistem sharing, yakni PT BA membayar cash 10 persen, Transpacific 80 persen, dan China Railway 10 persen," kata Milawarma.
Pembuatan rel milik sendiri untuk pengangkutan batu bara ini, lanjut dia, sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Salah satunya mengatur tentang aturan main pembangunan rel kereta api milik sendiri.
"Bahkan, saat ini sedang dikaji apakah rel KA ini akan digunakan sendiri atau juga bisa disewakan kepada perusahaan moda transportasi yang berminat," ungkapnya.
Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas angkut, salah satu caranya dengan memperbesar kapasitas muat gerbong. Jika dulu kapasitas muat mencapai 50 ton per gerbong, ke depannya akan ditingkatkan menjadi 60-80 ton per gerbong.
Ditambahkannya, pembangunan rel kereta api baru itu akan membuka sebagian hutan di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Perizinannya sedang disiapkan. (sir)
Tanjung api-api
*Chandra Susul Sarjan
Mantan Sekda Diperiksa Kembali KPK
Palembang:
Setelah menjalani pemeriksaan, Rabu (17/9) lalu, Jumat (19/9)mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Sofyan Rebuin kembali diperiksa tim penyidik KPK.
Sofyan diperiksa di lantai duaGedungSatuan(Sat) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal (Dit Reskrim) Polda Sumsel. Mantan Sekda sekaligus Dirut Otorita Percepatan Pengembangan TanjungApiApi (TAA) Sofyan Rebuin diperiksa sebagai saksi pada kasus gratifikasi alih fungsi hutan mangrove yang akan dipergunakan sebagai lahan Pelabuhan Internasional TAA.Pemeriksaan berlangsung tertutup sejak pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB,dipimpin Roni Santana Tarigan. Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK telah memeriksa Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel Mulyadin Roham serta dua orang karyawan Bank Mandiri dan dua orang karyawan Bank BNI.Selain itu, KPK telah memeriksa Direktur PT Candratex Indo Artha Candra Antonio dan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumsel Dodi Supriyadi.Semuanya diperiksa sebagai saksi dugaan kasus suap untuk pembebasan lahan hutan mangrove. Mantan Sekda Sofyan Rebuin yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana cokelat mendatangi Polda Sumsel dengan menumpang mobil sedan hitam BG 709 AZ. Ditemui wartawan seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Nursa’adah Polda Sumsel, Sofyan mengaku diperiksa sendiri.Menurut dia, proses pemeriksaan masih berjalan dan ditunda sementara karena salat Jumat."Saya no comment dulu.Tanya saja dengan penyidik,"tuturnya. Ketika wartawan bertanya lebih lanjut dan mengambil gambarnya, Sofyan terus menghindar.
Sebelumnya, Karo Pemerintahan Pemprov Sumsel Mulyadin Roham, seusai menjalani pemeriksaan, mengatakan, dirinya diperiksa sebagai saksi. Dia dimintai keterangan pembebasan tanah untuk jalan kereta api dari stasiun simpang hingga Tanjung Api Api. Tetapi itu belum terlaksana karena baru sebatas inventarisasi.
Tersangka
Direktur PT Chandratex Chandra Antonio Tan akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi alih fungsi hutan menjadi kawasan pelabuhan di Tanjung Api Api,Kabupaten Banyuasin,Sumsel.
Chandra adalah rekanan Pemerintah Pemprov Sumsel dalam proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api. Informasi yang didapat, sejak Senin (15-9) lalu, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Sarjan Taher dan mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faishal telah terlebih dulu ditahan terkait kasus ini. Mereka dijadikan tersangka karena diduga menerima sejumlah uang terkait alih fungsi 600 hektare hutan bakau yang akan dijadikan kawasan pelabuhan bertaraf internasional. Berdasarkan dakwaan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution, Chandra memberi uang Rp2,5 miliar kepada Sarjan di Gedung DPR.Uang itu diduga diberi untuk memuluskan rekomendasi Komisi IV DPR dalam alih fungsi hutan. Uang diberi dalam bentuk cek perjalanan dan kemudian diserahkan kepada anggota Komisi IV DPR Azwar Chesputra untuk dibagibagikan kepada anggota Komisi IV DPR lainnya. Al Amin adalah terdakwa dugaan suap kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Kepulauan Riau, yang juga diduga menerima uang dalam kasus Tanjung Api Api. "Dia disangka mengenai pemberian uang kepada anggota DPR itu,"ujar Johan.
Sebelumnya, penasihat hukum Sarjan,Utomo Karim, mengungkapkan,mantanSekretaris Daerah Sumsel sekaligus Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api Api (BPTAA) Sofyan Rebuin dan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman merupakan pihak yang berupaya menyuap kliennya. Hal ini, menurut Utomo, terungkap dalam penyidikan, yang mana pemberian uang kepada anggota DPR dilaporkan oleh Sofyan kepada Syahrial saat bermain golf. Atas dasar fakta ini, dia menepis tuduhan bahwa Sarjan adalah pihak yang memeras pengusaha maupun pihak Pemprov Sumsel.
KPK dalam pekan ini kembali memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan perkara ini.Pemeriksaan berlangsung di Polda Sumsel di Palembang maupun di KPK. Chandra adalah salah satu yang diperiksa dalam kasus ini.Namun, hingga kemarin, KPK belum melakukan penahanan terhadap Chandra. "Kami belum memutuskan untuk melakukan penahanan karena tim penyidik juga masih di sana," ujar Utomo. (sir)
Mantan Sekda Diperiksa Kembali KPK
Palembang:
Setelah menjalani pemeriksaan, Rabu (17/9) lalu, Jumat (19/9)mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Sofyan Rebuin kembali diperiksa tim penyidik KPK.
Sofyan diperiksa di lantai duaGedungSatuan(Sat) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal (Dit Reskrim) Polda Sumsel. Mantan Sekda sekaligus Dirut Otorita Percepatan Pengembangan TanjungApiApi (TAA) Sofyan Rebuin diperiksa sebagai saksi pada kasus gratifikasi alih fungsi hutan mangrove yang akan dipergunakan sebagai lahan Pelabuhan Internasional TAA.Pemeriksaan berlangsung tertutup sejak pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB,dipimpin Roni Santana Tarigan. Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK telah memeriksa Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel Mulyadin Roham serta dua orang karyawan Bank Mandiri dan dua orang karyawan Bank BNI.Selain itu, KPK telah memeriksa Direktur PT Candratex Indo Artha Candra Antonio dan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumsel Dodi Supriyadi.Semuanya diperiksa sebagai saksi dugaan kasus suap untuk pembebasan lahan hutan mangrove. Mantan Sekda Sofyan Rebuin yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana cokelat mendatangi Polda Sumsel dengan menumpang mobil sedan hitam BG 709 AZ. Ditemui wartawan seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Nursa’adah Polda Sumsel, Sofyan mengaku diperiksa sendiri.Menurut dia, proses pemeriksaan masih berjalan dan ditunda sementara karena salat Jumat."Saya no comment dulu.Tanya saja dengan penyidik,"tuturnya. Ketika wartawan bertanya lebih lanjut dan mengambil gambarnya, Sofyan terus menghindar.
Sebelumnya, Karo Pemerintahan Pemprov Sumsel Mulyadin Roham, seusai menjalani pemeriksaan, mengatakan, dirinya diperiksa sebagai saksi. Dia dimintai keterangan pembebasan tanah untuk jalan kereta api dari stasiun simpang hingga Tanjung Api Api. Tetapi itu belum terlaksana karena baru sebatas inventarisasi.
Tersangka
Direktur PT Chandratex Chandra Antonio Tan akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi alih fungsi hutan menjadi kawasan pelabuhan di Tanjung Api Api,Kabupaten Banyuasin,Sumsel.
Chandra adalah rekanan Pemerintah Pemprov Sumsel dalam proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api. Informasi yang didapat, sejak Senin (15-9) lalu, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Sarjan Taher dan mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faishal telah terlebih dulu ditahan terkait kasus ini. Mereka dijadikan tersangka karena diduga menerima sejumlah uang terkait alih fungsi 600 hektare hutan bakau yang akan dijadikan kawasan pelabuhan bertaraf internasional. Berdasarkan dakwaan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution, Chandra memberi uang Rp2,5 miliar kepada Sarjan di Gedung DPR.Uang itu diduga diberi untuk memuluskan rekomendasi Komisi IV DPR dalam alih fungsi hutan. Uang diberi dalam bentuk cek perjalanan dan kemudian diserahkan kepada anggota Komisi IV DPR Azwar Chesputra untuk dibagibagikan kepada anggota Komisi IV DPR lainnya. Al Amin adalah terdakwa dugaan suap kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Kepulauan Riau, yang juga diduga menerima uang dalam kasus Tanjung Api Api. "Dia disangka mengenai pemberian uang kepada anggota DPR itu,"ujar Johan.
Sebelumnya, penasihat hukum Sarjan,Utomo Karim, mengungkapkan,mantanSekretaris Daerah Sumsel sekaligus Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api Api (BPTAA) Sofyan Rebuin dan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman merupakan pihak yang berupaya menyuap kliennya. Hal ini, menurut Utomo, terungkap dalam penyidikan, yang mana pemberian uang kepada anggota DPR dilaporkan oleh Sofyan kepada Syahrial saat bermain golf. Atas dasar fakta ini, dia menepis tuduhan bahwa Sarjan adalah pihak yang memeras pengusaha maupun pihak Pemprov Sumsel.
KPK dalam pekan ini kembali memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan perkara ini.Pemeriksaan berlangsung di Polda Sumsel di Palembang maupun di KPK. Chandra adalah salah satu yang diperiksa dalam kasus ini.Namun, hingga kemarin, KPK belum melakukan penahanan terhadap Chandra. "Kami belum memutuskan untuk melakukan penahanan karena tim penyidik juga masih di sana," ujar Utomo. (sir)
warga Miskin
Rakyat Miskin Sulit Berobat, Demo ke Pemkot
Palembang:
Warga miskin di Palembang kian sulit menikmati layanan kesehatan gratis. Kalau sebelumnya seorang bayi yang meninggal sempat disandera pihak rumah sakit, kini seorang balita menunggu operasi karenaorang tuanya tak punya dana.
Zaki, bayi 10 bulan yang tinggal di Jalan Pati Usman,Lorong Jaya Laksa, RT 11 No 34,Seberang Ulu I, Palembang, kini terkatung- katung di rumah sakit. Ayahnya, Arjais (32), yang kondisinya melarat, kesulitan mengurusi pembayaran berobat anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit dr Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang, lantaran belum memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Zaki dirawat di RSMH karena mengalami kecelakaan di rumahnya akibat kepalanya terbentur dinding dan sempat tak sadarkan diri. Oleh orangtuanya, bayi malang ini segera dibawa ke RSUD Bari Palembang, Rabu (17/9). Hanya dua jam di rumah sakit,warga miskin ini dikenai biaya berobat Rp95.000.Karena kartu Jamkesmas milik orangtuanya tidak diterima, Zaki pun harus dilarikan ke RSMH keesokan harinya. Balita yang kondisinya kian sekarat itu kini dirawat di ruang sal anak No 31 kelas III, RSMH Palembang. Menurut diagnosa dokter, Zaki akan segera dioperasi. Namun, orangtuanya mengaku bingung dengan biaya operasi dan biaya perawatan yang mencapai belasan juta.Saat ini kondisi Zaki semakin memprihatinkan dan mengalami panas tinggi atau step serta sering menangis tanpa sebab. Kedua bola matanya terlihat menonjol keluar dan terus menerus mengeluarkan cairan. Ayah Zaki, Arjais, mengaku sangat pilu dengan kondisi anaknya, sementara dia sendiri tidak memiliki biaya untuk berobat anaknya."Sebenarnya anak saya mendapat perawatan kesehatan yang baik di RSMH Palembang dari dokter dan perawatnya. Namun, saya kesulitan saat mengurusi pembayaran obat-obatan di apotek," ujarnya lirih. Dia mengatakan, dirinya tak sanggup jika harus membiayai anaknya di luar tanggungan pembiayaan Jamkesmas. Apalagi, dalam waktu dekat, anaknya harus segera dioperasi lantaran kondisinya semakin kritis."Anak saya sudah kritis,dan sebe-lumnya sempat mendapat makian dari pihak rumah sakit karena urusan administrasi Jamkesmas, sehingga tidak bisa menebus obat di apotek," ucapnya.
Pihak rumah sakit dengan enaknya melemparkan tanggung jawab agar Arjais mengurus kepesertaan Jamkesmas anaknya ke Pemkot Palembang. Beruntung Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Marwan Idris mendatangi langsung RSMH dan langsung mengurusi kepesertaan Jamkesmas keluarga Arjais dan anaknya. Demo
Di tempat terpisah, puluhan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Miskin Kota (MMK) menggelar aksi unjuk rasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Mereka mengaku, banyak warga miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas sehingga segala urusan dari segi pelayanan dan pembayaran berobat disulitkan petugas rumah sakit. Koordinator Aksi MMK Arifin Kalender meminta Wali Kota Palembang Edi Santana Putra menjamin masyarakat miskin yang akan berobat, terutama yang belum dapat kartu Jamkesmas. Apalagi, warga miskin tersebut notabene asli warga Palembang. Belum adanya kartu Jamkesmas, lanjut dia, karena pendataan pemerintah tidak akurat sehingga pemerintah harus bertanggung jawab.Aksi itu juga menuntut agar rumah sakit,pihak administrasi, dan apotek,bersikap simpatik dalam melayani masyarakat miskin. Nurhayati (42), warga Kelurahan 3 Ilir, mengaku bahwa pemkot sangat lambat menyikapi masyarakat miskin yang akan berobat. Bahkan, masih ada warga miskin di Kelurahan 3 Ilir yang belum memiliki kartu Jamkesmas.Dia juga meminta Pemkot menanggung semua biaya berobat bagi masyarakat miskin . Asisten II Sekda Kota Palembang Apriadi S Busri mengatakan, pihaknya telah menginventarisasi kartu-kartu Jamkesmas yang tidak bertuan karena pemiliknya sudah pindah alamat atau meninggal dunia. "Kartu-kartu ini akan dialihkan kepada warga miskin lainnya yang berhak menjadi peserta Jamkesmas," katanya seraya menjelaskan, ada sekitar 50.000 kartu Jamkesmas tidak bertuan. (sir)
Palembang:
Warga miskin di Palembang kian sulit menikmati layanan kesehatan gratis. Kalau sebelumnya seorang bayi yang meninggal sempat disandera pihak rumah sakit, kini seorang balita menunggu operasi karenaorang tuanya tak punya dana.
Zaki, bayi 10 bulan yang tinggal di Jalan Pati Usman,Lorong Jaya Laksa, RT 11 No 34,Seberang Ulu I, Palembang, kini terkatung- katung di rumah sakit. Ayahnya, Arjais (32), yang kondisinya melarat, kesulitan mengurusi pembayaran berobat anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit dr Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang, lantaran belum memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Zaki dirawat di RSMH karena mengalami kecelakaan di rumahnya akibat kepalanya terbentur dinding dan sempat tak sadarkan diri. Oleh orangtuanya, bayi malang ini segera dibawa ke RSUD Bari Palembang, Rabu (17/9). Hanya dua jam di rumah sakit,warga miskin ini dikenai biaya berobat Rp95.000.Karena kartu Jamkesmas milik orangtuanya tidak diterima, Zaki pun harus dilarikan ke RSMH keesokan harinya. Balita yang kondisinya kian sekarat itu kini dirawat di ruang sal anak No 31 kelas III, RSMH Palembang. Menurut diagnosa dokter, Zaki akan segera dioperasi. Namun, orangtuanya mengaku bingung dengan biaya operasi dan biaya perawatan yang mencapai belasan juta.Saat ini kondisi Zaki semakin memprihatinkan dan mengalami panas tinggi atau step serta sering menangis tanpa sebab. Kedua bola matanya terlihat menonjol keluar dan terus menerus mengeluarkan cairan. Ayah Zaki, Arjais, mengaku sangat pilu dengan kondisi anaknya, sementara dia sendiri tidak memiliki biaya untuk berobat anaknya."Sebenarnya anak saya mendapat perawatan kesehatan yang baik di RSMH Palembang dari dokter dan perawatnya. Namun, saya kesulitan saat mengurusi pembayaran obat-obatan di apotek," ujarnya lirih. Dia mengatakan, dirinya tak sanggup jika harus membiayai anaknya di luar tanggungan pembiayaan Jamkesmas. Apalagi, dalam waktu dekat, anaknya harus segera dioperasi lantaran kondisinya semakin kritis."Anak saya sudah kritis,dan sebe-lumnya sempat mendapat makian dari pihak rumah sakit karena urusan administrasi Jamkesmas, sehingga tidak bisa menebus obat di apotek," ucapnya.
Pihak rumah sakit dengan enaknya melemparkan tanggung jawab agar Arjais mengurus kepesertaan Jamkesmas anaknya ke Pemkot Palembang. Beruntung Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Marwan Idris mendatangi langsung RSMH dan langsung mengurusi kepesertaan Jamkesmas keluarga Arjais dan anaknya. Demo
Di tempat terpisah, puluhan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Miskin Kota (MMK) menggelar aksi unjuk rasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Mereka mengaku, banyak warga miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas sehingga segala urusan dari segi pelayanan dan pembayaran berobat disulitkan petugas rumah sakit. Koordinator Aksi MMK Arifin Kalender meminta Wali Kota Palembang Edi Santana Putra menjamin masyarakat miskin yang akan berobat, terutama yang belum dapat kartu Jamkesmas. Apalagi, warga miskin tersebut notabene asli warga Palembang. Belum adanya kartu Jamkesmas, lanjut dia, karena pendataan pemerintah tidak akurat sehingga pemerintah harus bertanggung jawab.Aksi itu juga menuntut agar rumah sakit,pihak administrasi, dan apotek,bersikap simpatik dalam melayani masyarakat miskin. Nurhayati (42), warga Kelurahan 3 Ilir, mengaku bahwa pemkot sangat lambat menyikapi masyarakat miskin yang akan berobat. Bahkan, masih ada warga miskin di Kelurahan 3 Ilir yang belum memiliki kartu Jamkesmas.Dia juga meminta Pemkot menanggung semua biaya berobat bagi masyarakat miskin . Asisten II Sekda Kota Palembang Apriadi S Busri mengatakan, pihaknya telah menginventarisasi kartu-kartu Jamkesmas yang tidak bertuan karena pemiliknya sudah pindah alamat atau meninggal dunia. "Kartu-kartu ini akan dialihkan kepada warga miskin lainnya yang berhak menjadi peserta Jamkesmas," katanya seraya menjelaskan, ada sekitar 50.000 kartu Jamkesmas tidak bertuan. (sir)
Senin, 08 September 2008
aldy raja kecil
Perhitungan KPU, ‘Raja Kuis’ Dikalahkan ‘Raja Kecil’
Palembang:
Penghitungan suara oleh KPUD Sumsel memang belum final, namun berdasarkan data yang dihimpun dari KPUD kabupaten/kota se-Sumsel pasangan H Alex Nordin-Eddy Yusuf (Aldy) yang merupakan dua raja kecil –sebutan untuk bupati— dari Muba dan OKU mengungguli pasangan incumbent H Syahrial Oesman- Helmy Yahya (Sohe). Dengan hasil ini, Raja Kuis Helmy Yahya yang merupakan artis kelahiran Ogan Ilir dikalahkan dua ’Raja Kecil’.
Dengan hasil ini, maka Helmy Yahya tak sesukses rekannya sesama artis, Dede Yusuf yang menjadi pemenang di Jawa Barat.
Siapa yang akan memimpin Sumsel lima tahun mendatang hari ini akan diputuskan hari ini setelah KPUD menuntaskan rekapitulasi. Dari hasil penghitungan resmi yang diputuskan dalam rapat pleno 15 KPUD kabupaten/ kota se-Sumsel yang rampung kemarin,menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur Sumsel nomor 1 H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf (ALDY) memperoleh suara terbanyak.
Pasangan yang didukung Partai Golkar, PBB,Demokrat, PBR,dan PNBK, ini mengantongi 1.866.380 suara atau 51,40 %. Pasangan yang dikenal dengan tagline ”Yakin Sumsel Bisa” ini mengungguli pasangan calon gubernur nomor urut 2 H Syahrial Oesman-H Helmi Yahya (SOHE) dengan perolehan 1.764.553 suara atau 48,60 %.Pasangan SOHE diusung PDIP, PPP, PKS, dan sejumlah parpol yang tergabung Forum Parpol Sriwijaya Bersatu. Anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim mengatakan,hingga kemarin, KPUD Sumsel menerima rekapitulasi suara dari delapan daerah. Yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, Lahat, OKU Selatan, Banyuasin, dan Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, artinya KPUD Sumsel tinggal menunggu hasil penghitungan dan rekapitulasi Pilgub Sumsel dari tujuh kabupaten/ kota yang masih tersisa, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI),OKU Timur, Muaraenim, Kota Palembang, Pagaralam, dan Prabumulih. ”Kemungkinan penetapan segera dilakukan hari ini juga.Tetapi, tergantung situasi,” ujar Helmi di Palembang Selasa pagi (9/9).
Sementara itu, berdasarkan data dari 15 KPUD kabupaten/ kota se-Sumsel,ALDY menang tipis dengan 101.827 suara atau 2,8% dari total suara yang sah sebesar 3.630.933 dari jumlah mata pilih Sumsel sebanyak 5.085.416 suara. Adapun jumlah surat suara tidak sah plus golongan putih mencapai 1.454.483 atau 28,6 %.Dari total suara hasil penghitungan seluruh KPUD Sumsel ini, hasil penghitungan KPUD yang menyatakan Aldy 51,40% dan Sohe 48,60% paling mendekati hasil quick count versi Lingkar Survey Indonesia-Jaringan Isu Publik (LSI-JIP) pimpinan Denny JA yang memprediksi keunggulan perolehan Aldy 51,20 % dan Sohe 48,80 % serta versi LSI Syaiful Mudjani, Aldy 51,90% dan Sohe 48,10%. Sementara, berdasarkan quick count versi Puskaptis, yang unggul justru pasangan Sohe dengan 51,10% atas Aldy dengan 48,90 %.
Di tempat terpisah,Ketua Panwaslu Sumsel Ruslan Ismail mengatakan, pihaknya telah menerima undangan resmi dari KPUD Sumsel untuk hadir pada acara rekapitulasi hasil penghitungan Pilgub Sumsel di tingkat provinsi.”Di dalam undangan disebutkan, rekapitulasi akan dilakukan pada pukul 08.00 WIB.Hampir dipastikan rekapitulasi jadi,” ucap Ruslan saat dihubungi kemarin. Dia menambahkan, pada Selasa (9/9), KPUD Sumsel hanya akan melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pilgub Sumsel dari 15 kabupaten/kota yang masuk ke KPUD Sumsel.
Aldy Kuasai 8 Daerah, Sohe 7
Sementara, Sohe yang dikenal dengan tagline”Sumsel Hebat Untuk Semua” ini menguasai 7 daerah, yakni Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU, OKU Timur, Prabumulih, dan Lubuklinggau.Berdasarkan hasil rekapitulasi di 15 KPUD se-Sumsel, pasangan Aldy menang telak di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan perolehan 207.142 suara (79,24%). Di kabupaten yang pernah dipimpin Alex Noerdin ini, Sohe hanya kebagian 54.261 suara (20,76%). Di Empat lawang yang merupakan kampung halaman Eddy Yusuf, Aldy memperoleh suara 78.865 (76,88%) mengungguli Sohe yang memperoleh suara 23.716 (23,12%). Selain Muba dan empat Lawang, Aldy juga menang mutlak di Kota Pagaralam dengan perolehan 41.859 suara (63,27%) mengalahkan Sohe dengan perolehan 24.303 suara (36,33%). Aldy yang mengampanyekan sekolah dan berobat gratis juga unggul di Kabupaten Lahat dengan perolehan suara 105.231 (51,58%) meninggalkan Sohe yang mengumpulkan 81.143 suara (48,42%). Selain itu,kemenangan Aldy diraih di Musi Rawas (Mura) dan Banyuasin berturut-turut dengan perolehan suara sebanyak 127.803 (52,03%) dan 188.638 (51,19%) mengungguli Sohe dengan perolehan suara masing-masing 117.825 (47,97%) dan 179.846 (48,81%). Yang cukup mengejutkan, Aldy juga menang di Kabupaten Muaraenim dan OKU Selatan yang dikenal sebagai basis pendukung Sohe.Apalagi, di dua kabupaten tersebut, kepala daerahnya secara vulgar mendukung pasangan Sohe. Di Kabupaten Muaraenim yang merupakan kampung halaman tokoh PDIP Taufik Kiemas ini, Aldy mengantongi 181.902 suara (54,22%) mengungguli Sohe yang memperoleh 153.587 suara (45,78 %). Sementara, di Kabupaten OKU Selatan, Aldy memperoleh 84.295 suara (51,58%) unggul tipis dari Sohe yang memperoleh 79.124 suara (48,42%). Adapun pasangan Sohe unggul di 7 daerah, yakni Kabupaten OKU Timur, OKU, OKI, Ogan Ilir, Prabumulih, Lubuklinggau, dan Palembang. Pasangan Sohe menang telak di OKUT. Di kampung halaman Syahrial Oesman ini, Sohe unggul dengan perolehan suara 223.954 suara (66,80%) mengalahkan Aldy yang mengumpulkan 111.141 suara (33,20%). Sohe juga unggul di Kota Prabumulih. Di Kota Nanas yang wali kota dan wakil wali kotanya berasal dari Partai Golkar ini, Sohe justru unggul dengan perolehan 47.390 suara (63,37%) mengalahkan ALDY yang menangguk 27.429 suara (36,67 %).Demikian halnya di Ogan Ilir (OI). Di kabupaten pimpinan Mawardi Yahya yang merupakan Ketua Partai Golkar OI, Sohe justru unggul tipis dengan perolehan 95.719 suara (50,77%) mengalahkan Aldy dengan perolehan 92.805 suara (49,23%)
Sementara itu, di luar dugaan, Sohe hanya unggul tipis atas ALDY di Kota Palembang. Maklum, Kota Palembang selama ini diklaim sebagai basis SOHE, mengingat di daerah yang mempunyai mata pilih terbanyak sekitar satu juta lebih ini merupakan daerah ”kekuasaan” Wali Kota Palembang Eddy Santana yang juga Ketua DPD PDIP Sumsel.Dari hasil rekapitulasi KPUD Palembang kemarin, Sohe hanya unggul tipis dengan perolehan 368.164 suara (52,59%) mengalahkan Aldy dengan perolehan 331.929 suara (47,41 %).
Begitu pula di OKU. Di kabupaten yang pernah dipimpin Syahrial dan rivalnya, Eddy Yusuf,ini, Sohe unggul tipis dengan perolehan 84.053 suara (53,47%) mengalahkan ALDY yang mengumpulkan 73.141 suara (46,53%). Sohe juga unggul tipis di Kabupaten OKI dengan perolehan 188.058 suara (52,21%) meninggalkan Aldy yang memperoleh 172.106 (47,79%). Di Kota Lubuklinggau, Sohe menang tipis dengan perolehan 43.410 suara (50,75%) mengungguli Aldy yang memperoleh 42.121 suara (49,25%).(sir)
Palembang:
Penghitungan suara oleh KPUD Sumsel memang belum final, namun berdasarkan data yang dihimpun dari KPUD kabupaten/kota se-Sumsel pasangan H Alex Nordin-Eddy Yusuf (Aldy) yang merupakan dua raja kecil –sebutan untuk bupati— dari Muba dan OKU mengungguli pasangan incumbent H Syahrial Oesman- Helmy Yahya (Sohe). Dengan hasil ini, Raja Kuis Helmy Yahya yang merupakan artis kelahiran Ogan Ilir dikalahkan dua ’Raja Kecil’.
Dengan hasil ini, maka Helmy Yahya tak sesukses rekannya sesama artis, Dede Yusuf yang menjadi pemenang di Jawa Barat.
Siapa yang akan memimpin Sumsel lima tahun mendatang hari ini akan diputuskan hari ini setelah KPUD menuntaskan rekapitulasi. Dari hasil penghitungan resmi yang diputuskan dalam rapat pleno 15 KPUD kabupaten/ kota se-Sumsel yang rampung kemarin,menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur Sumsel nomor 1 H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf (ALDY) memperoleh suara terbanyak.
Pasangan yang didukung Partai Golkar, PBB,Demokrat, PBR,dan PNBK, ini mengantongi 1.866.380 suara atau 51,40 %. Pasangan yang dikenal dengan tagline ”Yakin Sumsel Bisa” ini mengungguli pasangan calon gubernur nomor urut 2 H Syahrial Oesman-H Helmi Yahya (SOHE) dengan perolehan 1.764.553 suara atau 48,60 %.Pasangan SOHE diusung PDIP, PPP, PKS, dan sejumlah parpol yang tergabung Forum Parpol Sriwijaya Bersatu. Anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim mengatakan,hingga kemarin, KPUD Sumsel menerima rekapitulasi suara dari delapan daerah. Yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, Lahat, OKU Selatan, Banyuasin, dan Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, artinya KPUD Sumsel tinggal menunggu hasil penghitungan dan rekapitulasi Pilgub Sumsel dari tujuh kabupaten/ kota yang masih tersisa, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI),OKU Timur, Muaraenim, Kota Palembang, Pagaralam, dan Prabumulih. ”Kemungkinan penetapan segera dilakukan hari ini juga.Tetapi, tergantung situasi,” ujar Helmi di Palembang Selasa pagi (9/9).
Sementara itu, berdasarkan data dari 15 KPUD kabupaten/ kota se-Sumsel,ALDY menang tipis dengan 101.827 suara atau 2,8% dari total suara yang sah sebesar 3.630.933 dari jumlah mata pilih Sumsel sebanyak 5.085.416 suara. Adapun jumlah surat suara tidak sah plus golongan putih mencapai 1.454.483 atau 28,6 %.Dari total suara hasil penghitungan seluruh KPUD Sumsel ini, hasil penghitungan KPUD yang menyatakan Aldy 51,40% dan Sohe 48,60% paling mendekati hasil quick count versi Lingkar Survey Indonesia-Jaringan Isu Publik (LSI-JIP) pimpinan Denny JA yang memprediksi keunggulan perolehan Aldy 51,20 % dan Sohe 48,80 % serta versi LSI Syaiful Mudjani, Aldy 51,90% dan Sohe 48,10%. Sementara, berdasarkan quick count versi Puskaptis, yang unggul justru pasangan Sohe dengan 51,10% atas Aldy dengan 48,90 %.
Di tempat terpisah,Ketua Panwaslu Sumsel Ruslan Ismail mengatakan, pihaknya telah menerima undangan resmi dari KPUD Sumsel untuk hadir pada acara rekapitulasi hasil penghitungan Pilgub Sumsel di tingkat provinsi.”Di dalam undangan disebutkan, rekapitulasi akan dilakukan pada pukul 08.00 WIB.Hampir dipastikan rekapitulasi jadi,” ucap Ruslan saat dihubungi kemarin. Dia menambahkan, pada Selasa (9/9), KPUD Sumsel hanya akan melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pilgub Sumsel dari 15 kabupaten/kota yang masuk ke KPUD Sumsel.
Aldy Kuasai 8 Daerah, Sohe 7
Sementara, Sohe yang dikenal dengan tagline”Sumsel Hebat Untuk Semua” ini menguasai 7 daerah, yakni Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU, OKU Timur, Prabumulih, dan Lubuklinggau.Berdasarkan hasil rekapitulasi di 15 KPUD se-Sumsel, pasangan Aldy menang telak di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan perolehan 207.142 suara (79,24%). Di kabupaten yang pernah dipimpin Alex Noerdin ini, Sohe hanya kebagian 54.261 suara (20,76%). Di Empat lawang yang merupakan kampung halaman Eddy Yusuf, Aldy memperoleh suara 78.865 (76,88%) mengungguli Sohe yang memperoleh suara 23.716 (23,12%). Selain Muba dan empat Lawang, Aldy juga menang mutlak di Kota Pagaralam dengan perolehan 41.859 suara (63,27%) mengalahkan Sohe dengan perolehan 24.303 suara (36,33%). Aldy yang mengampanyekan sekolah dan berobat gratis juga unggul di Kabupaten Lahat dengan perolehan suara 105.231 (51,58%) meninggalkan Sohe yang mengumpulkan 81.143 suara (48,42%). Selain itu,kemenangan Aldy diraih di Musi Rawas (Mura) dan Banyuasin berturut-turut dengan perolehan suara sebanyak 127.803 (52,03%) dan 188.638 (51,19%) mengungguli Sohe dengan perolehan suara masing-masing 117.825 (47,97%) dan 179.846 (48,81%). Yang cukup mengejutkan, Aldy juga menang di Kabupaten Muaraenim dan OKU Selatan yang dikenal sebagai basis pendukung Sohe.Apalagi, di dua kabupaten tersebut, kepala daerahnya secara vulgar mendukung pasangan Sohe. Di Kabupaten Muaraenim yang merupakan kampung halaman tokoh PDIP Taufik Kiemas ini, Aldy mengantongi 181.902 suara (54,22%) mengungguli Sohe yang memperoleh 153.587 suara (45,78 %). Sementara, di Kabupaten OKU Selatan, Aldy memperoleh 84.295 suara (51,58%) unggul tipis dari Sohe yang memperoleh 79.124 suara (48,42%). Adapun pasangan Sohe unggul di 7 daerah, yakni Kabupaten OKU Timur, OKU, OKI, Ogan Ilir, Prabumulih, Lubuklinggau, dan Palembang. Pasangan Sohe menang telak di OKUT. Di kampung halaman Syahrial Oesman ini, Sohe unggul dengan perolehan suara 223.954 suara (66,80%) mengalahkan Aldy yang mengumpulkan 111.141 suara (33,20%). Sohe juga unggul di Kota Prabumulih. Di Kota Nanas yang wali kota dan wakil wali kotanya berasal dari Partai Golkar ini, Sohe justru unggul dengan perolehan 47.390 suara (63,37%) mengalahkan ALDY yang menangguk 27.429 suara (36,67 %).Demikian halnya di Ogan Ilir (OI). Di kabupaten pimpinan Mawardi Yahya yang merupakan Ketua Partai Golkar OI, Sohe justru unggul tipis dengan perolehan 95.719 suara (50,77%) mengalahkan Aldy dengan perolehan 92.805 suara (49,23%)
Sementara itu, di luar dugaan, Sohe hanya unggul tipis atas ALDY di Kota Palembang. Maklum, Kota Palembang selama ini diklaim sebagai basis SOHE, mengingat di daerah yang mempunyai mata pilih terbanyak sekitar satu juta lebih ini merupakan daerah ”kekuasaan” Wali Kota Palembang Eddy Santana yang juga Ketua DPD PDIP Sumsel.Dari hasil rekapitulasi KPUD Palembang kemarin, Sohe hanya unggul tipis dengan perolehan 368.164 suara (52,59%) mengalahkan Aldy dengan perolehan 331.929 suara (47,41 %).
Begitu pula di OKU. Di kabupaten yang pernah dipimpin Syahrial dan rivalnya, Eddy Yusuf,ini, Sohe unggul tipis dengan perolehan 84.053 suara (53,47%) mengalahkan ALDY yang mengumpulkan 73.141 suara (46,53%). Sohe juga unggul tipis di Kabupaten OKI dengan perolehan 188.058 suara (52,21%) meninggalkan Aldy yang memperoleh 172.106 (47,79%). Di Kota Lubuklinggau, Sohe menang tipis dengan perolehan 43.410 suara (50,75%) mengungguli Aldy yang memperoleh 42.121 suara (49,25%).(sir)
Minggu, 07 September 2008
pamen ancam wartawan
Pamen Polisi Ancam Wartawan dengan Senpi
Palembang:
Kesal dengan aksi kebut-kebutan di jalan raya,membuat seorang oknum perwira menengah (Pamen) di jajaran Kepolisian Resor (Polres) KotaLubuklinggau bertingkah ala koboi.
Tak hanya menembakkan senjatanya, tindakan tak terpuji juga dilakukan si oknum kepada salah seorang wartawan harian lokal Media Musirawas (MM), bernama Imran Alkhudrie alias Boim, yang kebetulan berada di lokasi dan sempat mengabadikan aksi sang oknum saat meletuskan tembakan ke udara.
Menyadari aksinya diabadikan,sang oknum naik pitam dan memarahi Boim. Sang oknum bahkan hendak merampas kamera Boim yang saat itu sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Oknum Pamen berinisial ED tersebut, Sabtu (6/9) sekitar pukul 23.00 WIB,berbuat arogan dengan cara menembakkan senjata api (senpi) revolver miliknya secara membabi buta dengan tujuan membubarkan aksi kebut-kebutan kendaraan roda dua dan para remaja yang bermain petasan di seputaran Lapangan Merdeka, Kota Lubuklinggau.
Sontak, aksi koboi Pamen berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dalam razia gabungan itu membuat puluhan remaja dan pedagang di sekitar lokasi langsung kocarkacir. Dengan ketakutan yang amat sangat,para warga mencari tempat teraman karena takut menjadi sasaran peluru nyasaroknum bersangkutan
Merasa di bawah tekanan, akhirnya Boim pun terpaksa menghapus hasil dokumentasinya saat itu juga. ”Aku waktu itu tidak bisa berpikir lagi dan hanya minta maaf sama dia (oknum perwira). Dia juga sempat membentak aku dengan keras serta mengacungkan senpinya ke arah kaki aku,”ujarnya. Boim juga menyebutkan, setelah menghapus foto jurnalistik tersebut, sang oknum Pamen sempat meminta maaf kepadanya di hadapan wartawan yang lain.
Kepala Polres Lubuklinggau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yohanes Soeharmanto, mengatakan, aksi koboi salah satu anggotanya tersebut dengan melepaskan tembakan ke udara dilakukan semata-mata untuk membubarkan aksi kebut-kebutan di depan Lapangan Merdeka serta menertibkan para remaja yang tiap malam bermain mercon di dekat Masjid Agung.Mengenai tindakan anggotanya terhadap salah seorang wartawan MM, Kapolres mengatakan, seharusnya wartawan bersangkutan bertanya dulu kepada petugas di lapangan dan jangan mengambil gambar tidak pada tempatnya. ”Kita di sini sama-sama punya etika dan harus saling menghormati,” tuturnya.
Pimred MM, H FJ Adjong kepada wartawan mengatakan tidak bisa menerima perlakuan pamen terhadap wartawannya. Menurutnya, tidak ada juga etika yang mengharuskan fotografer mesti minta izin dahulu mengambil foto di tempat umum.
Kasus ini, menurutnya telah dilaporkan ke Kapolri, Kapolda, Dewan pers dan pihak terkait lainnya untuk dituntaskan. Dan jangan sampai terjadi serta terulang lagi aksi pengancaman terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas profesinya. (sir)
Palembang:
Kesal dengan aksi kebut-kebutan di jalan raya,membuat seorang oknum perwira menengah (Pamen) di jajaran Kepolisian Resor (Polres) KotaLubuklinggau bertingkah ala koboi.
Tak hanya menembakkan senjatanya, tindakan tak terpuji juga dilakukan si oknum kepada salah seorang wartawan harian lokal Media Musirawas (MM), bernama Imran Alkhudrie alias Boim, yang kebetulan berada di lokasi dan sempat mengabadikan aksi sang oknum saat meletuskan tembakan ke udara.
Menyadari aksinya diabadikan,sang oknum naik pitam dan memarahi Boim. Sang oknum bahkan hendak merampas kamera Boim yang saat itu sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Oknum Pamen berinisial ED tersebut, Sabtu (6/9) sekitar pukul 23.00 WIB,berbuat arogan dengan cara menembakkan senjata api (senpi) revolver miliknya secara membabi buta dengan tujuan membubarkan aksi kebut-kebutan kendaraan roda dua dan para remaja yang bermain petasan di seputaran Lapangan Merdeka, Kota Lubuklinggau.
Sontak, aksi koboi Pamen berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dalam razia gabungan itu membuat puluhan remaja dan pedagang di sekitar lokasi langsung kocarkacir. Dengan ketakutan yang amat sangat,para warga mencari tempat teraman karena takut menjadi sasaran peluru nyasaroknum bersangkutan
Merasa di bawah tekanan, akhirnya Boim pun terpaksa menghapus hasil dokumentasinya saat itu juga. ”Aku waktu itu tidak bisa berpikir lagi dan hanya minta maaf sama dia (oknum perwira). Dia juga sempat membentak aku dengan keras serta mengacungkan senpinya ke arah kaki aku,”ujarnya. Boim juga menyebutkan, setelah menghapus foto jurnalistik tersebut, sang oknum Pamen sempat meminta maaf kepadanya di hadapan wartawan yang lain.
Kepala Polres Lubuklinggau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yohanes Soeharmanto, mengatakan, aksi koboi salah satu anggotanya tersebut dengan melepaskan tembakan ke udara dilakukan semata-mata untuk membubarkan aksi kebut-kebutan di depan Lapangan Merdeka serta menertibkan para remaja yang tiap malam bermain mercon di dekat Masjid Agung.Mengenai tindakan anggotanya terhadap salah seorang wartawan MM, Kapolres mengatakan, seharusnya wartawan bersangkutan bertanya dulu kepada petugas di lapangan dan jangan mengambil gambar tidak pada tempatnya. ”Kita di sini sama-sama punya etika dan harus saling menghormati,” tuturnya.
Pimred MM, H FJ Adjong kepada wartawan mengatakan tidak bisa menerima perlakuan pamen terhadap wartawannya. Menurutnya, tidak ada juga etika yang mengharuskan fotografer mesti minta izin dahulu mengambil foto di tempat umum.
Kasus ini, menurutnya telah dilaporkan ke Kapolri, Kapolda, Dewan pers dan pihak terkait lainnya untuk dituntaskan. Dan jangan sampai terjadi serta terulang lagi aksi pengancaman terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas profesinya. (sir)
Sabtu, 06 September 2008
ahmadyah
Jemaah Ahmadyah Palembang sedang melaksanakan salat Jumat (5/9) di Mesjid di Jalan Anwar Sastro tak jauh dari Kantor Gubernur Sumsel.
Berita ahmadyah
Meski Dilarang, Ahmadyah Masih Beraktivitas di Sumsel
Palembang, Sinar Harapan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengeluarkan larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatas namakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Keputusan untuk melarang aliran Ahmadiyah ini telah dituangkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 563/KPTS/Ban. Kesbangpol & Linmas/2008.
Keputusan larangan terhadap aliran Ahmadiyah ini, terhitung sejak ditetapkan di Palembang, 1 September 2008 dan terungkap saat pertemuan antara jajaran unsur Muspida Sumsel, yang dihadiri Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Ito Sumardi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Armansyah, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moch Sochib, Kakanwil Departemen Agama Sumsel, Mal'an Abdullah dengan wartawan yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Palembang,Senin (1/9).
Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS mengatakan keluarnya keputusan tersebut, mengacu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 serta surat edaran bersama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Inteligen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Depdagri nomor SE/SJ/1322/2008, nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan SK bersama yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah.
Adanya SK ini, kata Mahyuddin, juga didasari desakan masyarakat Islam dan ormas Islam yang ada di wilayah Sumsel. Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemrpov Sumsel dengan beberapa ormas Islam tanggal 6 Agustus 2008 dan 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang aliran Ahmadiyah di Sumsel.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Mahyuddin, diputuskan bahwa pertama Pemprov Sumsel menyatakan melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakanIslam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Sementara pihak Ahmadiyah sendiri mengakui bahwa pasca dikeluarkannya SK Gubernur, aktivitas mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ketua Ahmadiyah Cabang Palembang Alamsyah Syufri menegaskan bahwa SK Gubernur merupakan penegasan SKB tiga menteri, bukan pembubaran Ahmadyah.
Ditemui di Sekretariat Ahmadyah Jalan Anwar Sastro, Alamsyah Syufri mengakui keluarnya SK Gubernur itu juga atas desakan berbagai ormas dan elemen Islam di Sumsel yang menyampaikan aspirasi agar Ahmadyah dibubarkan.
“Padahal, SK itu tidak membubarkan Ahmadyah, melainkan melarang aktivitas Ahmadyah yang menyimpang dari ajaran Islam,: ujarnya.
Kini pihaknya mengakui menjalankan aktivitas seperti biasa karena memang tak ada yang melanggar dan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti salat. Tarawih, dan Jumatan.
Karenanya dengan aktivitas yang dilakukan sedikitnya 300 anggota Ahmadyah di Sumsel, dia mengimbau agar tida berlaku anarkis. Karena kalau ada perlakuan anarkis, akan melapor ke pihak berwajib.
Dalam SK Gubernur yang dikeluarkan pekan lalu disebutkan juga bahwa kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel, Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel diminta untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap Ahmadyah. (sir)
"
Meski Dilarang, Ahmadyah Masih Beraktivitas di Sumsel
Palembang, Sinar Harapan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengeluarkan larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatas namakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Keputusan untuk melarang aliran Ahmadiyah ini telah dituangkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 563/KPTS/Ban. Kesbangpol & Linmas/2008.
Keputusan larangan terhadap aliran Ahmadiyah ini, terhitung sejak ditetapkan di Palembang, 1 September 2008 dan terungkap saat pertemuan antara jajaran unsur Muspida Sumsel, yang dihadiri Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Ito Sumardi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Armansyah, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moch Sochib, Kakanwil Departemen Agama Sumsel, Mal'an Abdullah dengan wartawan yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Palembang,Senin (1/9).
Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS mengatakan keluarnya keputusan tersebut, mengacu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 serta surat edaran bersama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Inteligen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Depdagri nomor SE/SJ/1322/2008, nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan SK bersama yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah.
Adanya SK ini, kata Mahyuddin, juga didasari desakan masyarakat Islam dan ormas Islam yang ada di wilayah Sumsel. Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemrpov Sumsel dengan beberapa ormas Islam tanggal 6 Agustus 2008 dan 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang aliran Ahmadiyah di Sumsel.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Mahyuddin, diputuskan bahwa pertama Pemprov Sumsel menyatakan melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakanIslam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Sementara pihak Ahmadiyah sendiri mengakui bahwa pasca dikeluarkannya SK Gubernur, aktivitas mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ketua Ahmadiyah Cabang Palembang Alamsyah Syufri menegaskan bahwa SK Gubernur merupakan penegasan SKB tiga menteri, bukan pembubaran Ahmadyah.
Ditemui di Sekretariat Ahmadyah Jalan Anwar Sastro, Alamsyah Syufri mengakui keluarnya SK Gubernur itu juga atas desakan berbagai ormas dan elemen Islam di Sumsel yang menyampaikan aspirasi agar Ahmadyah dibubarkan.
“Padahal, SK itu tidak membubarkan Ahmadyah, melainkan melarang aktivitas Ahmadyah yang menyimpang dari ajaran Islam,: ujarnya.
Kini pihaknya mengakui menjalankan aktivitas seperti biasa karena memang tak ada yang melanggar dan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti salat. Tarawih, dan Jumatan.
Karenanya dengan aktivitas yang dilakukan sedikitnya 300 anggota Ahmadyah di Sumsel, dia mengimbau agar tida berlaku anarkis. Karena kalau ada perlakuan anarkis, akan melapor ke pihak berwajib.
Dalam SK Gubernur yang dikeluarkan pekan lalu disebutkan juga bahwa kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel, Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel diminta untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap Ahmadyah. (sir)
"
ahmadyah
Sumsel Haram bagi Ahmadiyah
Palembang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengeluarkan larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatas namakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Keputusan untuk melarang aliran Ahmadiyah ini telah dituangkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 563/KPTS/Ban. Kesbangpol & Linma/2008.
Keputusan larangan terhadap aliran Ahmadiyah ini, terhitung sejak ditetapkan di Palembang, 1 September 2008 dan terungkap saat pertemuan antara jajaran unsur Muspida Sumsel, yang dihadiri Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Ito Sumardi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Armansyah, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moch Sochib, Kakanwil Departemen Agama Sumsel, Mal'an Abdullah dengan wartawan yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Palembang,Senin (1/9).
Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS mengatakan keluarnya keputusan tersebut, mengacu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 serta surat edaran bersasama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Inteligen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Depdagri nomor SE/SJ/1322/2008, nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan SK bersama yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah.
Adanya SK ini, kata Mahyuddin, juga didasari desakan masyarakat Islam dan ormas Islam yang ada di wilayah Sumsel. Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemrpov Sumsel dengan beberapa ormas Islam tanggal 6 Agustus 2008 dan 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang aliran Ahmadiyah di Sumsel.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Mahyuddin, diputuskan bahwa pertama Pemprov Sumsel menyatakan melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakanIslam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Sementara pihak Ahmadiyah sendiri mengakui bahwa pasca dikeluarkannya SK Gubernur, aktivitas mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ketua Ahmadiyah Cabang Palembang Alamsyah Syufri menegaskan bahwa SK Gubernur merupakan penegasan SKB tiga menteri, bukan pembubaran Ahmadyah.
Ditemui di Sekretariat Ahmadyahm Jalan Anwar Sastro, Alamsyah Syufri mengakui keluarnya SK Gubernur itu juga atas desakan berbagai ormas dan elemen Islam di Sumsel yang menyampaikan aspirasi agar Ahmadyah dibubarkan.
“Padahal, SK itu tidak membubarkan Ahmadyah, melainkan melarang aktivitas Ahmadyah yang menyimpang dari ajaran Islam,: ujarnya.
Kini pihaknya mengakui menjalankan aktivitas seperti biasa karena memang tak ada yang melanggar dan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti salat. Tarawih, dan Jumatan.
Karenanya dengan aktivitas yang dilakukan sedikitnya 300 anggota Ahmadyah di Sumsel, dia mengimbau agar tida berlaku anarkis. Karena kalau ada perlakuan anarkis, akan melapor ke pihak berwajib.
Dalam SK Gubernur yang dikeluarkan pekan lalu disebutkan juga bahwa kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel, Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel diminta untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap Ahmadyah. (sir)
"
Palembang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengeluarkan larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatas namakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Keputusan untuk melarang aliran Ahmadiyah ini telah dituangkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 563/KPTS/Ban. Kesbangpol & Linma/2008.
Keputusan larangan terhadap aliran Ahmadiyah ini, terhitung sejak ditetapkan di Palembang, 1 September 2008 dan terungkap saat pertemuan antara jajaran unsur Muspida Sumsel, yang dihadiri Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Ito Sumardi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Armansyah, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moch Sochib, Kakanwil Departemen Agama Sumsel, Mal'an Abdullah dengan wartawan yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Palembang,Senin (1/9).
Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS mengatakan keluarnya keputusan tersebut, mengacu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 serta surat edaran bersasama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Inteligen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Depdagri nomor SE/SJ/1322/2008, nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan SK bersama yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah.
Adanya SK ini, kata Mahyuddin, juga didasari desakan masyarakat Islam dan ormas Islam yang ada di wilayah Sumsel. Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemrpov Sumsel dengan beberapa ormas Islam tanggal 6 Agustus 2008 dan 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang aliran Ahmadiyah di Sumsel.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Mahyuddin, diputuskan bahwa pertama Pemprov Sumsel menyatakan melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakanIslam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Sementara pihak Ahmadiyah sendiri mengakui bahwa pasca dikeluarkannya SK Gubernur, aktivitas mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ketua Ahmadiyah Cabang Palembang Alamsyah Syufri menegaskan bahwa SK Gubernur merupakan penegasan SKB tiga menteri, bukan pembubaran Ahmadyah.
Ditemui di Sekretariat Ahmadyahm Jalan Anwar Sastro, Alamsyah Syufri mengakui keluarnya SK Gubernur itu juga atas desakan berbagai ormas dan elemen Islam di Sumsel yang menyampaikan aspirasi agar Ahmadyah dibubarkan.
“Padahal, SK itu tidak membubarkan Ahmadyah, melainkan melarang aktivitas Ahmadyah yang menyimpang dari ajaran Islam,: ujarnya.
Kini pihaknya mengakui menjalankan aktivitas seperti biasa karena memang tak ada yang melanggar dan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti salat. Tarawih, dan Jumatan.
Karenanya dengan aktivitas yang dilakukan sedikitnya 300 anggota Ahmadyah di Sumsel, dia mengimbau agar tida berlaku anarkis. Karena kalau ada perlakuan anarkis, akan melapor ke pihak berwajib.
Dalam SK Gubernur yang dikeluarkan pekan lalu disebutkan juga bahwa kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel, Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel diminta untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap Ahmadyah. (sir)
"
rayakan
Merayakan kemenangan Sohe dengan berpawai, start di Lapangan Parkir Sriwijaya.
Kemenangan Sohe dirayakan pendukungnya....
Polisi mengamankan*Pilgub Sumsel
Masing-Masing Kubu Cagub Rayakan Kemenangan
Palembang:
Sehari pascapencoblosan, masing-masing pendukung kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur Sumsel mengklaim sama-sama menang. Mereka pun lantas merayakan kemenangan tersebut dengan cara berbeda. Pendukung pasangan nomor urut 2 Syahrial Oesman- Helmi Yahya (Sohe) merayakan kemenangannya dengan menggelar pawai kendaraan bermotor keliling kota.
Sementara pendukung pasangan nomor urut 1 Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) memilih menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama di kediaman pribadi Alex Noerdin di Jalan Merdeka,Palembang. Ribuan massa yang terdiri atas simpatisan dan kader 10 parpol pendukung pasangan SOHE, seperti PDIP, PPP, PKS, PPNUI, PDK serta elemen pendukung sejumlah paguyuban masyarakat di Sumsel yang tergabung dalam Pelangi Nusantara Sriwijaya (PNS), Jumat sore (5/9) merayakan kemenangan Sohe dengan berkonvoi keliling Kota Palembang. Selain menggunakan kendaraan roda dua, rombongan massa juga membawa mobil pribadi,bus kota dan angkutan umum serta tak ketinggalan puluhan becak.
Koordinator lapangan (Korlap) pawai perayaan kemenangan pasangan Sohe Kgs Syamsul Wijaya mengatakan, pawai yang disebutnya sebagai karnaval kemenangan ini melalui rute Jalan Demang Lebar Daun menuju simpang Polda, berbelok ke Jalan Jenderal Sudirman, menuju ke arah Jalan Gubernur HA Bastari, dan kembali ke Jalan Basuki Rahmat, kemudian menuju kediaman Syahrial Oesman di Jalan Seduduk Putih,Palembang.
”Ini merupakan luapan kegembiraan kami atas kemenangan pasangan SOHE. Karnaval ini digelar damai tanpa tindakan anarkistis,” ujar Syamsul saat memobilisasi massa sebelum konvoi dimulai di lapangan parkir Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang.
Pihaknya merencanakan menggelar arak-arakan serupa selama dua hari. Mengenai hasil perhitungan cepat dari dua lembaga,yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Jaringan Isu Publik (JIP) yang menyatakan keunggulan sementara pasangan ALDY atas SOHE disikapi acuh kelompok pendukung Sohe ini. ”Karnaval ini juga belum diketahui Pak Syahrial. Ini bentuk surprise kami kepada beliau. Rencananya, kami sekaligus berbuka puasa bersama di sana,”tuturnya.
Saat pawai berlangsung, aparat kepolisian tampak bekerja keras mengupayakan tidak terjadi chaos antarpendukung pasangan SOHE dan Aldy, yang sama-sama mengklaim kemenangan. Mengantisipasi hal itu, petugas dari Pengendalian Massa (Dalmas) Poltabes Palembang dan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumsel dikerahkan menghalau massa pendukung Sohe agar tak melalui ruas Jalan Merdeka. Sementara itu, dari pantauan kediaman pribadi Syahrial Oesman,tak tampak aktivitas perayaan kemenangan yang berlebihan. Terlihat puluhan karangan bunga ucapan selamat yang rata-rata berasal dari pimpinan parpol tingkat provinsi pendukung pasangan ini,seperti PDIP,PPP,PKS PDK, PPNUI, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, PPD.Ada juga dari sejumlah elemen paguyuban kedaerahan pendukung Sohe, seperti PMPB, IKA Pasundan, Bamukoi, Ikatan Keluarga Krama Bali (IKKB).
Di kediaman calon gubernur (cagub) Alex Noerdin juga tampak sejumlah karangan bunga ucapan selamat, walaupun tak sebanyak di kediaman Syahrial Oesman. Ucapan selamat atas kemenangan pasangan Aldy pada Pilgub Sumsel 4 September kemarin, datang dari sejumlah elemen tim sukses dan pendukung kampanye pasangan ini, seperti Rizal Malarangeng, Team Hardwork Pentagon, Keluarga Besar CNI,Aliansi Guru Bersatu (AGB) Palembang, Metro Tenda,Tegas Production, Affandi Udji. Sore kemarin, tampak sejumlah karyawan perusahaan catering sibuk mempersiapkan sajian berbuka puasa yang digelar prasmanan di sarana pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Alex Noerdin yang terletak tepat di sebelah kediaman pribadinya. Ketua tim kampanye pasangan Aldy Junial Komar mengatakan, pihaknya seperti biasa selama bulan Ramadan, di kediaman pribadi Alex Noerdin menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama.
Imbauan Gubernur
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mahyuddin NS mengimbau masyarakat Sumsel tetap tenang dan tidak mengambil kesimpulan terhadap hasil quick count.
Menurut Gubernur, hasil penghitungan pemilihan gubernur (pilgub) Sumsel yang sah akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel pada Minggu (14/9).
”Quick count itu hanya petunjuk awal. Hasil akhir tetap berada pada KPUD dan itu sesuai petunjuk undang-undang,”ujar gubernur sebelum memimpin rapat di ruang rapat Bina Praja Provinsi Sumsel kemarin. Mahyuddin mengatakan, penghitungan cepat merupakan petunjuk awal yang lebih tepat disebutkan sebagai prediksi awal. Karena itu, sangat tidak tepat mengambil kesimpulan terhadap hasil yang telah ada saat ini. ”Sah-sah saja ada quick count. Namun, jangan dijadikan patokan,nanti kami tunggu prosesnya berjalan,”ujarnya. Dia mengaku,imbauan selalu dikeluarkan kepada semua pihak menjaga situasi keamanan tetap kondusif Sejak awal pilgub dimulai, imbauan terus dikeluarkan hingga pelantikan gubernur terpilih nanti. (sir)
Masing-Masing Kubu Cagub Rayakan Kemenangan
Palembang:
Sehari pascapencoblosan, masing-masing pendukung kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur Sumsel mengklaim sama-sama menang. Mereka pun lantas merayakan kemenangan tersebut dengan cara berbeda. Pendukung pasangan nomor urut 2 Syahrial Oesman- Helmi Yahya (Sohe) merayakan kemenangannya dengan menggelar pawai kendaraan bermotor keliling kota.
Sementara pendukung pasangan nomor urut 1 Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) memilih menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama di kediaman pribadi Alex Noerdin di Jalan Merdeka,Palembang. Ribuan massa yang terdiri atas simpatisan dan kader 10 parpol pendukung pasangan SOHE, seperti PDIP, PPP, PKS, PPNUI, PDK serta elemen pendukung sejumlah paguyuban masyarakat di Sumsel yang tergabung dalam Pelangi Nusantara Sriwijaya (PNS), Jumat sore (5/9) merayakan kemenangan Sohe dengan berkonvoi keliling Kota Palembang. Selain menggunakan kendaraan roda dua, rombongan massa juga membawa mobil pribadi,bus kota dan angkutan umum serta tak ketinggalan puluhan becak.
Koordinator lapangan (Korlap) pawai perayaan kemenangan pasangan Sohe Kgs Syamsul Wijaya mengatakan, pawai yang disebutnya sebagai karnaval kemenangan ini melalui rute Jalan Demang Lebar Daun menuju simpang Polda, berbelok ke Jalan Jenderal Sudirman, menuju ke arah Jalan Gubernur HA Bastari, dan kembali ke Jalan Basuki Rahmat, kemudian menuju kediaman Syahrial Oesman di Jalan Seduduk Putih,Palembang.
”Ini merupakan luapan kegembiraan kami atas kemenangan pasangan SOHE. Karnaval ini digelar damai tanpa tindakan anarkistis,” ujar Syamsul saat memobilisasi massa sebelum konvoi dimulai di lapangan parkir Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang.
Pihaknya merencanakan menggelar arak-arakan serupa selama dua hari. Mengenai hasil perhitungan cepat dari dua lembaga,yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Jaringan Isu Publik (JIP) yang menyatakan keunggulan sementara pasangan ALDY atas SOHE disikapi acuh kelompok pendukung Sohe ini. ”Karnaval ini juga belum diketahui Pak Syahrial. Ini bentuk surprise kami kepada beliau. Rencananya, kami sekaligus berbuka puasa bersama di sana,”tuturnya.
Saat pawai berlangsung, aparat kepolisian tampak bekerja keras mengupayakan tidak terjadi chaos antarpendukung pasangan SOHE dan Aldy, yang sama-sama mengklaim kemenangan. Mengantisipasi hal itu, petugas dari Pengendalian Massa (Dalmas) Poltabes Palembang dan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumsel dikerahkan menghalau massa pendukung Sohe agar tak melalui ruas Jalan Merdeka. Sementara itu, dari pantauan kediaman pribadi Syahrial Oesman,tak tampak aktivitas perayaan kemenangan yang berlebihan. Terlihat puluhan karangan bunga ucapan selamat yang rata-rata berasal dari pimpinan parpol tingkat provinsi pendukung pasangan ini,seperti PDIP,PPP,PKS PDK, PPNUI, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, PPD.Ada juga dari sejumlah elemen paguyuban kedaerahan pendukung Sohe, seperti PMPB, IKA Pasundan, Bamukoi, Ikatan Keluarga Krama Bali (IKKB).
Di kediaman calon gubernur (cagub) Alex Noerdin juga tampak sejumlah karangan bunga ucapan selamat, walaupun tak sebanyak di kediaman Syahrial Oesman. Ucapan selamat atas kemenangan pasangan Aldy pada Pilgub Sumsel 4 September kemarin, datang dari sejumlah elemen tim sukses dan pendukung kampanye pasangan ini, seperti Rizal Malarangeng, Team Hardwork Pentagon, Keluarga Besar CNI,Aliansi Guru Bersatu (AGB) Palembang, Metro Tenda,Tegas Production, Affandi Udji. Sore kemarin, tampak sejumlah karyawan perusahaan catering sibuk mempersiapkan sajian berbuka puasa yang digelar prasmanan di sarana pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Alex Noerdin yang terletak tepat di sebelah kediaman pribadinya. Ketua tim kampanye pasangan Aldy Junial Komar mengatakan, pihaknya seperti biasa selama bulan Ramadan, di kediaman pribadi Alex Noerdin menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama.
Imbauan Gubernur
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mahyuddin NS mengimbau masyarakat Sumsel tetap tenang dan tidak mengambil kesimpulan terhadap hasil quick count.
Menurut Gubernur, hasil penghitungan pemilihan gubernur (pilgub) Sumsel yang sah akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel pada Minggu (14/9).
”Quick count itu hanya petunjuk awal. Hasil akhir tetap berada pada KPUD dan itu sesuai petunjuk undang-undang,”ujar gubernur sebelum memimpin rapat di ruang rapat Bina Praja Provinsi Sumsel kemarin. Mahyuddin mengatakan, penghitungan cepat merupakan petunjuk awal yang lebih tepat disebutkan sebagai prediksi awal. Karena itu, sangat tidak tepat mengambil kesimpulan terhadap hasil yang telah ada saat ini. ”Sah-sah saja ada quick count. Namun, jangan dijadikan patokan,nanti kami tunggu prosesnya berjalan,”ujarnya. Dia mengaku,imbauan selalu dikeluarkan kepada semua pihak menjaga situasi keamanan tetap kondusif Sejak awal pilgub dimulai, imbauan terus dikeluarkan hingga pelantikan gubernur terpilih nanti. (sir)
Jumat, 05 September 2008
foto pilgub
Pilgub Sumsel dilaksanakan Kamis (4/9) Pasangan H Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) dan H Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) memberikan suara di TPS dekat tempat tinggal masing-masing.
Foto1: H Alex Noerdin bersama istrinya menggendong cucu kembarnya putra Dodi Alex menuju TPS untuk memberikan suara pad Pilgub Sumsel.
Foto2: H Syahrial Oesman bersama istrinya Hj Maphilinda memberikan suara di TPS 18 Jalan Seduduk Putih, Palembang
Foto3: H Alex Noerdin menunjukkan kertas suara bersama istri, anak dan menantunya di TPS 3 Jalan Merdeka, Palembang.
.
pilkadagub sumsel
Lembaga Survey Tak Satu Pendapat, PDIP Klaim Sohe
Palembang
Palembang
Pasangan H Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) dan H Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) masing-masing mengklaim menang dalam Pilgub Sumsel yang dilaksanakan kemarin.
Klaim itu mengacu pada hasil perhitungan cepat (quick count) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel periode 2008-2013 yang dilakukan lembaga survey berbeda menunjukkan hasil yang tidak sama.
Pusat Kajian Kebijakan & Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyimpulkan bahwa pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya unggul sebesar 51,11 persen dari saingannya Alex Nerdin-Eddy Yusuf (Aldy) yang memperoleh angka 48,89 persen.
Menurut Ketua Puskaptis Husien Yazid keunggulan yang diperoleh Puskaptis berdasarkan sampling pada 15 kabupaten/kota di 60 kecamatan dan 120 desa dengan jumlah masing-masing TPS 5 yang ada di Sumsel.
“Jadi keunggulan ini berdasarkan sampling di 550 sampai 600 TPS,” kata Husien di Palembang kemarin. Menurut Husien Yazid margin eror dari penghitungan yang mereka lakukan sebesar 1 hingga 2 persen dengan jumlah pemilih golput sebesar 27-30 persen.
Sementara berdasarkan pemantuauan hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, yang dipusatkan di hotel Novotel Palembang menunjukkan pasangan Aldy unggul 52,34 persen dan Sohe 47,66 persen. Angka ini dihitung dari 84 persen suara yang masuk.
Lembaga Survey ketiga, Lingkaran Survey
Berdasarkan pemantauan setidaknya ada tiga lembaga survei yang mengikuti Pilkada pemilihan Gubernur Sumsel periode 2008-2013. Yakni Puskaptis, Lingkaran Survey Indonesia-Jaringan Isu Public (LSI-JIP), dan Lembaga Survey Indonesia.
Pasangan Alex Noedin-Eddy Yusuf diusung oleh beberapa partai masing-masing Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBR dan PBB. Alex mengakui, hasil pastinya nanti menunggu penghitungan KPU yang akan diumumkan 14 September mendatang.
”Saya megucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang membantu. Akan langsung mrerealisasikan janjinya untuk sekolah dan berobat gratis serta memasukkan anggaran untuk itu di awal tahun anggaran 2009. Setelah dilantik saya akan langsung tancap gas,” tegasnya.
Sementara Syahrial Oesman dan Helmy Yahya diusung oleh PDIP, PPP, PKS, dan 12 partai gurem. Juga mengklaim sebagai pemenang kalau mengacu hasil quick count. ”Namun, untuk pastinya memang harus menunggu penghitungan konvensional oleh KPU,” ujarnya kepada wartawan.
Apalagi, menurutnya, selisih penghitungan cepat beberapa lembaga survei selisihnya sangat kecil.
Sementara, PDIP yang juga memiliki data penghitungan sementara melalui para saksinya di berbagai TPS menyatakan bahwa sesungguhnya, pasangan Sohe lebih unggul dibanding pasangan Aldy.
”Kita tunggu hasil penghitungan real yang diumumkan KPUD. Kami yakin pasangan yang kami dukung, menang dalam Pilgub kali ini. Meski hanya menang tipis,” tegas Ketua PDIP Sumsel Eddy Santanaputra, Kamis malam.
Dijelaskannya, dari real count yang dilakukan 35.000 saksi dan kolektor PDIP se-Sumsel dari 2.710.476 suara yang masuk pasangan Aldy meraih 48,09 persen sementara pasangan Sohe 51,91 persen. Dengan hasil ini, menurut Walikota Palembang ini, belum ada yang bisa mengklaim memang. Termasuk bila mengacu pada hasil quick count karena ada sampling error yang harus diperhitungkan.
TPS Sendiri
Menariknya, di TPS 03 Talangsemut, Bukit Kecil, tempat Cagub Alex Noerdin memberikan suaranya ternyata mantan Bupati Muba ini kalah. Dari 476 matapilih, hanya 286 yang mencoblos dengan hasil 166 untuk Sohe dan 116 untuk Aldy dan 4 suara rusak. Sementara di TPS 18 Jalan Seduduk Putih tempat Syahrial mencoblos, dari 497 mata pilih hanya 318 yang memberikan suara. Hasilnya, 265 suara untuk Sohe dan hanya 50 suara untuk Aldy.
Ucapan Selamat
Pemantauan di masing-masing rumah pribadi Alex Noerdin dan Syahrial, hingga Jumat pagi (5/9) bertaburan karangan bunga ucapan selamat atas kemenangannya berdasarkan quick count. Di rumah Syahrial di Jalan Seduduk Putih maupun Rumah Alex di Jalan Merdeka, ucapan selamat menghiasi halaman rumah. Begitu juga iklan ucapan selamat di media lokal bagi keduanya.(sir)
Rabu, 03 September 2008
Demokrat Pecat
Partai Demokrat Sumsel Pecat Lima Anggota Legislatif
PALEMBANG:
Partai Demokrat Sumatera Selatan, melakukan pemecatan terhadap lima anggota legislative yang ada di dua kabupaten berbeda, masing-masing satu di Kabupaten Ogan Ilir, (OI) dan empat lainnya berada di empat kabupaten Banyuasin Sumsel
Satu anggota DPRD di Ogan Ilir, Pakim Chatib Umar dipecat keanggotaannya dari Partai Demokrat karena terlibat narkoba. Sementara empat di Banyuasin, masing-masing Arkoni MD, Diah Turism, Jamaluddin, dan Ledy Rasdianto dipecat keanggotaannya karena pindah ke partai lain.
Wakil Ketua Partai Demokrat Sumsel Bihaqqi Sofyan yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel mengatakan pemecaran ke lima anggota tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan partai.
Pihaknya tidak akan pernah bertoleransi terhadap anggota yang menggunakan narkoba. Sementara empat anggota DPRD yang pindah partai, menurut Bihaqqi diketahui dari laporan KPUD setempat pada saat mereka mendaftar sebagai calon legislatif di daerah masing-masing.
”Mereka terbukti pindah partai berdasarkan surat KPUD Banyuasin pada Partai Demokrat. Namun sekarang ke empat anggota legislatif ini masih menjalankan aktivitas di DPRD Banyuasin, karena belum ada surat pemberhentian dari DPRD setempat,” kata Bihaqqi.
Menurut Bihaqqi pihaknya telah memberikan edaran dan instruksi kepada seluruh pengurus partai yang ada di 15 kabupaten di Sumsel agar melakukan monitor, memantau anggota-anggotanya yang sudah pindah ke partai lain.”Kalau ada segera lapor ke DPD untuk segera diambil tindakan tegas,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Menyinggung pemberhentian Pakim Chatib Umar, menurut Bihaqqi yang bersangkutan telah diganti (PAW) oleh Rusdy berdasarkan SK DPP nomor 08/SK/DPP/PD/IV/2008 yang dikeluarkan pada 3 April 2008 lalu.
Sementara empat anggota yang kedapatan pindah partai, telah diterbitkan surat pemecatan nomor 30/SK/DPP.PD/VIII/08. Surat recal atas keempat anggota legislatif tersebut sudah dikirim DPP ke PDC Banyuasin tanggal 13 Agustus 2008 lalu.
Menyinggung tentang recall terhadap Sarjan Tahir, menurut Bihaqqi pihaknya memberikan wewenang kepada DPP. Kendati Sarjan Tahir, merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan.
”Kita menyadari pak Sarjan itu banyak jasanya terhadap partai. Dia menjadi pioner PD di Sumsel. Saya kira kita tidak akan pernah akan melupakan jasanya. Namun karena terganjal masalah jadi kita tidak bisa apa-apa. DPP yang punya wewenang memutuskan semuanya,” kata Bihaqqi. (sir)
PALEMBANG:
Partai Demokrat Sumatera Selatan, melakukan pemecatan terhadap lima anggota legislative yang ada di dua kabupaten berbeda, masing-masing satu di Kabupaten Ogan Ilir, (OI) dan empat lainnya berada di empat kabupaten Banyuasin Sumsel
Satu anggota DPRD di Ogan Ilir, Pakim Chatib Umar dipecat keanggotaannya dari Partai Demokrat karena terlibat narkoba. Sementara empat di Banyuasin, masing-masing Arkoni MD, Diah Turism, Jamaluddin, dan Ledy Rasdianto dipecat keanggotaannya karena pindah ke partai lain.
Wakil Ketua Partai Demokrat Sumsel Bihaqqi Sofyan yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel mengatakan pemecaran ke lima anggota tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan partai.
Pihaknya tidak akan pernah bertoleransi terhadap anggota yang menggunakan narkoba. Sementara empat anggota DPRD yang pindah partai, menurut Bihaqqi diketahui dari laporan KPUD setempat pada saat mereka mendaftar sebagai calon legislatif di daerah masing-masing.
”Mereka terbukti pindah partai berdasarkan surat KPUD Banyuasin pada Partai Demokrat. Namun sekarang ke empat anggota legislatif ini masih menjalankan aktivitas di DPRD Banyuasin, karena belum ada surat pemberhentian dari DPRD setempat,” kata Bihaqqi.
Menurut Bihaqqi pihaknya telah memberikan edaran dan instruksi kepada seluruh pengurus partai yang ada di 15 kabupaten di Sumsel agar melakukan monitor, memantau anggota-anggotanya yang sudah pindah ke partai lain.”Kalau ada segera lapor ke DPD untuk segera diambil tindakan tegas,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Menyinggung pemberhentian Pakim Chatib Umar, menurut Bihaqqi yang bersangkutan telah diganti (PAW) oleh Rusdy berdasarkan SK DPP nomor 08/SK/DPP/PD/IV/2008 yang dikeluarkan pada 3 April 2008 lalu.
Sementara empat anggota yang kedapatan pindah partai, telah diterbitkan surat pemecatan nomor 30/SK/DPP.PD/VIII/08. Surat recal atas keempat anggota legislatif tersebut sudah dikirim DPP ke PDC Banyuasin tanggal 13 Agustus 2008 lalu.
Menyinggung tentang recall terhadap Sarjan Tahir, menurut Bihaqqi pihaknya memberikan wewenang kepada DPP. Kendati Sarjan Tahir, merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan.
”Kita menyadari pak Sarjan itu banyak jasanya terhadap partai. Dia menjadi pioner PD di Sumsel. Saya kira kita tidak akan pernah akan melupakan jasanya. Namun karena terganjal masalah jadi kita tidak bisa apa-apa. DPP yang punya wewenang memutuskan semuanya,” kata Bihaqqi. (sir)
Senin, 01 September 2008
ahmadiyah dilarang
Sumsel Haram bagi Ahmadiyah
Palembang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengeluarkan larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatas namakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Keputusan untuk melarang aliran Ahmadiyah ini telah dituangkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL & LINMAS/2008.
Keputusan larangan terhadap aliran Ahmadiyah ini, terhitung sejak ditetapkan di Palembang, 1 Septermber 2008 dan terungkap saat pertemuan antara jajaran unsur Muspida Sumsel, yang dihadiri Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Ito Sumardi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Armansyah, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moch Sochib, Kakanwil Departemen Agama Sumsel, Mal'an Abdullah dengan wartawan yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Palembang, Senin (1/1).
Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS mengatakan keluarnya keputusan tersebut, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 serta surat edaran bersasama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Inteligen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Depdagri nomor SE/SJ/1322/2008, nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan SK bersama yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah.
Adanya SK ini, kata Mahyuddin, juga didasari desakan masyarakat Islam dan ormas Islam yang ada di wilayah Sumsel. Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemrpov Sumsel dengan beberapa ormas Islam tanggal 6 Agustus 2008 dan 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang aliran Ahmadiyah di Sumsel.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Mahyuddin, diputuskan bahwa pertama Pemprov Sumsel menyatakan melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Kedua, menunjuk, kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel, Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu.
Kajati Sumsel Armansyah menegaskan bahwa dalam SKB tersebut sudah ditegaskan dengan jelas dilarang menyebarkan.
"Maka kalau tetap ngotot dan ada laporan masyarakat pertama kita akan lakukan langkah persuasif, namun jika tetap tidak diindahkan akan dikenakan pasal 156A KUHP. Yang melakukan penyidikan adalah Polri," kata Armansyah.
Sementara Kakanwil Depag Sumselk Mal'an Abdullah mengatakan memang dibutuhkan waktu lama untuk memberantas Almadiyah. "Apalagi keberadaan Ahmadiyah ini sudah sejak 50 tahun yang lalu, sehingga perlu waktu," katanya.
Keputusan Gubernur Sumsel ini ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Ketua DPRD Sumsel, Unsur Muspida, Bupati/Walikota se Sumsel dan pimpinan Ormas Islam Pemprov di Palembang dan pimpinan JAI Sumsel di Palembang. (sir)
Palembang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengeluarkan larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatas namakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Keputusan untuk melarang aliran Ahmadiyah ini telah dituangkan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL & LINMAS/2008.
Keputusan larangan terhadap aliran Ahmadiyah ini, terhitung sejak ditetapkan di Palembang, 1 Septermber 2008 dan terungkap saat pertemuan antara jajaran unsur Muspida Sumsel, yang dihadiri Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Ito Sumardi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Armansyah, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Moch Sochib, Kakanwil Departemen Agama Sumsel, Mal'an Abdullah dengan wartawan yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Palembang, Senin (1/1).
Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS mengatakan keluarnya keputusan tersebut, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 serta surat edaran bersasama Sekjen Depag, Jaksa Agung Muda Inteligen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Depdagri nomor SE/SJ/1322/2008, nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan SK bersama yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah.
Adanya SK ini, kata Mahyuddin, juga didasari desakan masyarakat Islam dan ormas Islam yang ada di wilayah Sumsel. Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemrpov Sumsel dengan beberapa ormas Islam tanggal 6 Agustus 2008 dan 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang aliran Ahmadiyah di Sumsel.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Mahyuddin, diputuskan bahwa pertama Pemprov Sumsel menyatakan melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Kedua, menunjuk, kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumsel, Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk mengkoordinasi dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu.
Kajati Sumsel Armansyah menegaskan bahwa dalam SKB tersebut sudah ditegaskan dengan jelas dilarang menyebarkan.
"Maka kalau tetap ngotot dan ada laporan masyarakat pertama kita akan lakukan langkah persuasif, namun jika tetap tidak diindahkan akan dikenakan pasal 156A KUHP. Yang melakukan penyidikan adalah Polri," kata Armansyah.
Sementara Kakanwil Depag Sumselk Mal'an Abdullah mengatakan memang dibutuhkan waktu lama untuk memberantas Almadiyah. "Apalagi keberadaan Ahmadiyah ini sudah sejak 50 tahun yang lalu, sehingga perlu waktu," katanya.
Keputusan Gubernur Sumsel ini ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Ketua DPRD Sumsel, Unsur Muspida, Bupati/Walikota se Sumsel dan pimpinan Ormas Islam Pemprov di Palembang dan pimpinan JAI Sumsel di Palembang. (sir)
Minggu, 31 Agustus 2008
pilgub dijudikan
Kepsen: Foto 1: Pasangan mantan Gubernur Sumsel H Syahrial Oesman dan Raja Kuis Helmy Yahya (Sohe)
Foto2: Pasangan mantan Bupati Muba H Alex Noerdin dan mantan Bupati OKU H Eddy Yusuf (Aldy)
Pilgub pun Dijadikan Taruhan
Palembang:
Hasil penghitungan Pilgub Sumsel yang diikuti dua pasang calon . Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) dan Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) ternyata tidak hanya ditunggu warga Sumsel yang mengharapkan terpilihnya gubernur pilihan rakyat.
Ternyata ada juga sebagian warga yang mengharapkan hasil Pilgub bias diketahui cepat untuk memastikan apakah mereka jadi pemenang atau pecundang. Mereka inilah yang menjadikan Pilgub Sumsel sebagai ajang taruhan.
Nilai taruhannya, tak tanggung-tanggung, bahkan mencapai miliaran rupiah. Berbentuk uang tunai maupun barang mewah lainnya.
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 5.058.827 di 14.576 TPS merupakan objek taruhan. Berapa banyak pemiik suara itu memilih Aldy dan berapa banyak yang memilih Sohe. Tidak hanya pertandingan sepak bola yang ditaruhkan, ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) pun tidak luput menjadi bidikan para petaruh di Palembang.
Penghitungan beberapa lembaga survey dijadikan patokan para petaruh ini untuk menetakan jagonya. Tipisnya selisih penghitungan cepat sejumlah lembaga independen membuat Pilgub Sumsel menarik untuk dijadikan ajang bertaruh bagi kedua pendukung pasangan calon Aldy dan Sohe. Pada empat hari menjelang pencoblosan, bursa taruhan antar pendukung makin menggila. Pilgub sendiri dijadwalkan pada 4 September 2008.
Kalau awal kampanye penggemar taruhan hanya mempertaruhkan uang dan barang tidak lebih dari Rp5 juta, kini semakin menggila. Bahkan tidak tanggungtanggung, ada warga yang rela mempertaruhkan mobil Toyota Altis dan uang Rp5 juta. Menurut seorang tauke karet Salim Mat Bol (disamarkan Salam) (37), awalnya dia hanya ikut-ikutan teman-temannya melakukan taruhan. Pemilik beberapa toko elektronik di kawasan Pasar 16 Ilir,Palembang,ini menilai peta kekuatan dua pasangan calon relatif imbang. “Saya tak punya jago, tapi ada kawan ngajak taruhan. Dia bahkan menyatakan mobilnya Altis dan uang Rp5 juta, ya saya terima saja dan kami sepakat,” tuturnya.
Sementara di beberapa tempat, modus taruhan meng-gunakan sistem bandar. Mekanismenya, masing-masing pihak yang hendak bertaruh mendaftarkan diri dan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan kepada seorang bandar. Nilai taruhan yang dibayar bervariasi dan sang bandar mendapatkan komisi dengan persentase tertentu dari nilai taruhan. Modusnya sedikit mirip dengan judi toto gelap (togel). Dalam sistem ini, sang bandar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari komisi yang diterima,meski pasangan mana pun yang akan menang dalam pilgub nanti. Menurut informasi, untuk kalangan tertentu, taruhan uang mencapai ratusan juta rupiah. Seperti yang dilakukan para pengusaha keturunan dan tauke di Palembang dan Sumsel pada umumnya. Menurut mereka, kedua pasangan memiliki kekuatan yang sama. Hasil jajak pendapat sebuah koran nasional, pasangan calon memiliki dukungan yang sama. Aldy unggul 0,4% dari pasangan Sohe. “Ada sampling error sekitar 4,2%.Artinya,kekuatan keduanya sama dan memiliki peluang menang. Ini yang menarik untuk ditaruhkan,” ujar Amran Ceng (45), salah satu kontraktor di Palembang. Sementara itu, salah seorang bandar yang menolak namanya disebutkan mengaku telah mengumpulkan taruhan dari 18 penjudi, baik berupa uang tunai maupun barang. “Kalau dihitung nilainya mungkin miliaran. Ada 3 mobil mewah,9 sepeda motor, dan uang puluhan juta,”ucap dia. Beberapa lembaga memang menunjukkan hasil yang variatif. Lembaga survei Maestra Strategos merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa Cagub pasangan nomor urut 1 Alex Noerdin- Eddy Yusuf (Aldy) unggul atas pesaingnya, Syahrial Oesman-HelmiYahya (Sohe).
Direktur Maestra Strategos Adman Nursal menyebutkan, berdasarkan survei yang dilakukan pada 18–24 Agustus 2008,menunjukkan bahwa pasangan Aldy mengumpulkan dukungan 46,30% suara dan Sohe 34,40% suara. Dia mengatakan, bila bertolak dari hasil survei seminggu sebelum kampanye resmi, pasangan Sohe unggul 5%, sedangkan pada saat kampanye resmi berjalan, Aldy telah berada di atas angin. Menurut Adman, saat ini dinamika pertarungan secara statistik tidak ada lagi perbedaan popularitas, karena kedua pasangan sudah dikenal masyarakat. Sementara itu, anggota Tim Sukses Pasangan Sohe Ibnu Hajar Dewantara menyatakan, hasil survei merupakan pendekatan ilmiah yang harus dilawan secara ilmiah juga dengan hasil survei. Dia menambahkan, dari berbagai hasil survei, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskabtis), Sohe tetap unggul.
Siapapun yang menang, bagi warga Sumsel tentu tak masalah. Tetapi bagi petaruh, akan ada yang manyun. Masih ada waktu untuk membatalkan taruhan.(muhamad nasir)
Palembang:
Hasil penghitungan Pilgub Sumsel yang diikuti dua pasang calon . Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) dan Syahrial Oesman-Helmy Yahya (Sohe) ternyata tidak hanya ditunggu warga Sumsel yang mengharapkan terpilihnya gubernur pilihan rakyat.
Ternyata ada juga sebagian warga yang mengharapkan hasil Pilgub bias diketahui cepat untuk memastikan apakah mereka jadi pemenang atau pecundang. Mereka inilah yang menjadikan Pilgub Sumsel sebagai ajang taruhan.
Nilai taruhannya, tak tanggung-tanggung, bahkan mencapai miliaran rupiah. Berbentuk uang tunai maupun barang mewah lainnya.
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 5.058.827 di 14.576 TPS merupakan objek taruhan. Berapa banyak pemiik suara itu memilih Aldy dan berapa banyak yang memilih Sohe. Tidak hanya pertandingan sepak bola yang ditaruhkan, ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) pun tidak luput menjadi bidikan para petaruh di Palembang.
Penghitungan beberapa lembaga survey dijadikan patokan para petaruh ini untuk menetakan jagonya. Tipisnya selisih penghitungan cepat sejumlah lembaga independen membuat Pilgub Sumsel menarik untuk dijadikan ajang bertaruh bagi kedua pendukung pasangan calon Aldy dan Sohe. Pada empat hari menjelang pencoblosan, bursa taruhan antar pendukung makin menggila. Pilgub sendiri dijadwalkan pada 4 September 2008.
Kalau awal kampanye penggemar taruhan hanya mempertaruhkan uang dan barang tidak lebih dari Rp5 juta, kini semakin menggila. Bahkan tidak tanggungtanggung, ada warga yang rela mempertaruhkan mobil Toyota Altis dan uang Rp5 juta. Menurut seorang tauke karet Salim Mat Bol (disamarkan Salam) (37), awalnya dia hanya ikut-ikutan teman-temannya melakukan taruhan. Pemilik beberapa toko elektronik di kawasan Pasar 16 Ilir,Palembang,ini menilai peta kekuatan dua pasangan calon relatif imbang. “Saya tak punya jago, tapi ada kawan ngajak taruhan. Dia bahkan menyatakan mobilnya Altis dan uang Rp5 juta, ya saya terima saja dan kami sepakat,” tuturnya.
Sementara di beberapa tempat, modus taruhan meng-gunakan sistem bandar. Mekanismenya, masing-masing pihak yang hendak bertaruh mendaftarkan diri dan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan kepada seorang bandar. Nilai taruhan yang dibayar bervariasi dan sang bandar mendapatkan komisi dengan persentase tertentu dari nilai taruhan. Modusnya sedikit mirip dengan judi toto gelap (togel). Dalam sistem ini, sang bandar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari komisi yang diterima,meski pasangan mana pun yang akan menang dalam pilgub nanti. Menurut informasi, untuk kalangan tertentu, taruhan uang mencapai ratusan juta rupiah. Seperti yang dilakukan para pengusaha keturunan dan tauke di Palembang dan Sumsel pada umumnya. Menurut mereka, kedua pasangan memiliki kekuatan yang sama. Hasil jajak pendapat sebuah koran nasional, pasangan calon memiliki dukungan yang sama. Aldy unggul 0,4% dari pasangan Sohe. “Ada sampling error sekitar 4,2%.Artinya,kekuatan keduanya sama dan memiliki peluang menang. Ini yang menarik untuk ditaruhkan,” ujar Amran Ceng (45), salah satu kontraktor di Palembang. Sementara itu, salah seorang bandar yang menolak namanya disebutkan mengaku telah mengumpulkan taruhan dari 18 penjudi, baik berupa uang tunai maupun barang. “Kalau dihitung nilainya mungkin miliaran. Ada 3 mobil mewah,9 sepeda motor, dan uang puluhan juta,”ucap dia. Beberapa lembaga memang menunjukkan hasil yang variatif. Lembaga survei Maestra Strategos merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa Cagub pasangan nomor urut 1 Alex Noerdin- Eddy Yusuf (Aldy) unggul atas pesaingnya, Syahrial Oesman-HelmiYahya (Sohe).
Direktur Maestra Strategos Adman Nursal menyebutkan, berdasarkan survei yang dilakukan pada 18–24 Agustus 2008,menunjukkan bahwa pasangan Aldy mengumpulkan dukungan 46,30% suara dan Sohe 34,40% suara. Dia mengatakan, bila bertolak dari hasil survei seminggu sebelum kampanye resmi, pasangan Sohe unggul 5%, sedangkan pada saat kampanye resmi berjalan, Aldy telah berada di atas angin. Menurut Adman, saat ini dinamika pertarungan secara statistik tidak ada lagi perbedaan popularitas, karena kedua pasangan sudah dikenal masyarakat. Sementara itu, anggota Tim Sukses Pasangan Sohe Ibnu Hajar Dewantara menyatakan, hasil survei merupakan pendekatan ilmiah yang harus dilawan secara ilmiah juga dengan hasil survei. Dia menambahkan, dari berbagai hasil survei, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskabtis), Sohe tetap unggul.
Siapapun yang menang, bagi warga Sumsel tentu tak masalah. Tetapi bagi petaruh, akan ada yang manyun. Masih ada waktu untuk membatalkan taruhan.(muhamad nasir)
Langganan:
Postingan (Atom)