warga Miskin

Rakyat Miskin Sulit Berobat, Demo ke Pemkot
Palembang:

Warga miskin di Palembang kian sulit menikmati layanan kesehatan gratis. Kalau sebelumnya seorang bayi yang meninggal sempat disandera pihak rumah sakit, kini seorang balita menunggu operasi karenaorang tuanya tak punya dana.

Zaki, bayi 10 bulan yang tinggal di Jalan Pati Usman,Lorong Jaya Laksa, RT 11 No 34,Seberang Ulu I, Palembang, kini terkatung- katung di rumah sakit. Ayahnya, Arjais (32), yang kondisinya melarat, kesulitan mengurusi pembayaran berobat anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit dr Muhammad Hoesin (RSMH) Palembang, lantaran belum memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Zaki dirawat di RSMH karena mengalami kecelakaan di rumahnya akibat kepalanya terbentur dinding dan sempat tak sadarkan diri. Oleh orangtuanya, bayi malang ini segera dibawa ke RSUD Bari Palembang, Rabu (17/9). Hanya dua jam di rumah sakit,warga miskin ini dikenai biaya berobat Rp95.000.Karena kartu Jamkesmas milik orangtuanya tidak diterima, Zaki pun harus dilarikan ke RSMH keesokan harinya. Balita yang kondisinya kian sekarat itu kini dirawat di ruang sal anak No 31 kelas III, RSMH Palembang. Menurut diagnosa dokter, Zaki akan segera dioperasi. Namun, orangtuanya mengaku bingung dengan biaya operasi dan biaya perawatan yang mencapai belasan juta.Saat ini kondisi Zaki semakin memprihatinkan dan mengalami panas tinggi atau step serta sering menangis tanpa sebab. Kedua bola matanya terlihat menonjol keluar dan terus menerus mengeluarkan cairan. Ayah Zaki, Arjais, mengaku sangat pilu dengan kondisi anaknya, sementara dia sendiri tidak memiliki biaya untuk berobat anaknya."Sebenarnya anak saya mendapat perawatan kesehatan yang baik di RSMH Palembang dari dokter dan perawatnya. Namun, saya kesulitan saat mengurusi pembayaran obat-obatan di apotek," ujarnya lirih. Dia mengatakan, dirinya tak sanggup jika harus membiayai anaknya di luar tanggungan pembiayaan Jamkesmas. Apalagi, dalam waktu dekat, anaknya harus segera dioperasi lantaran kondisinya semakin kritis."Anak saya sudah kritis,dan sebe-lumnya sempat mendapat makian dari pihak rumah sakit karena urusan administrasi Jamkesmas, sehingga tidak bisa menebus obat di apotek," ucapnya.
Pihak rumah sakit dengan enaknya melemparkan tanggung jawab agar Arjais mengurus kepesertaan Jamkesmas anaknya ke Pemkot Palembang. Beruntung Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Marwan Idris mendatangi langsung RSMH dan langsung mengurusi kepesertaan Jamkesmas keluarga Arjais dan anaknya. Demo
Di tempat terpisah, puluhan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Miskin Kota (MMK) menggelar aksi unjuk rasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Mereka mengaku, banyak warga miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas sehingga segala urusan dari segi pelayanan dan pembayaran berobat disulitkan petugas rumah sakit. Koordinator Aksi MMK Arifin Kalender meminta Wali Kota Palembang Edi Santana Putra menjamin masyarakat miskin yang akan berobat, terutama yang belum dapat kartu Jamkesmas. Apalagi, warga miskin tersebut notabene asli warga Palembang. Belum adanya kartu Jamkesmas, lanjut dia, karena pendataan pemerintah tidak akurat sehingga pemerintah harus bertanggung jawab.Aksi itu juga menuntut agar rumah sakit,pihak administrasi, dan apotek,bersikap simpatik dalam melayani masyarakat miskin. Nurhayati (42), warga Kelurahan 3 Ilir, mengaku bahwa pemkot sangat lambat menyikapi masyarakat miskin yang akan berobat. Bahkan, masih ada warga miskin di Kelurahan 3 Ilir yang belum memiliki kartu Jamkesmas.Dia juga meminta Pemkot menanggung semua biaya berobat bagi masyarakat miskin . Asisten II Sekda Kota Palembang Apriadi S Busri mengatakan, pihaknya telah menginventarisasi kartu-kartu Jamkesmas yang tidak bertuan karena pemiliknya sudah pindah alamat atau meninggal dunia. "Kartu-kartu ini akan dialihkan kepada warga miskin lainnya yang berhak menjadi peserta Jamkesmas," katanya seraya menjelaskan, ada sekitar 50.000 kartu Jamkesmas tidak bertuan. (sir)