Tampilkan postingan dengan label Pemprov Sumsel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Sumsel. Tampilkan semua postingan

Jumat, 12 Oktober 2012

Melayani Tamu Allah, Agar Khusuk Beribadah

Melayani Tamu Allah, Agar Khusuk Beribadah


Jemaah haji adalah tamu Allah. Melayani tamu Sang Khalik tentu merupakan ibadah tersendiri.

Gubernur Sumsel  H Alex Noerdin menyadari betul pentingnya memberikan layanan dan kemudahan bagi para tamu Allah ini. Maka, sejak 2009 dia menjabat sebagai Gubernur Sumsel, kepada para jemaah calon haji asal Sumsel diberikan bantuan transport sebesar Rp 1 juta.

“Kalau saat ini setara dengan 357 real. Bantuan ini tentu saja sangata berarti bagi para jemaah di tanah suci nanti,” ujar Kakanwil Kemenag Sumsel Drs H Najib Haitami MM dalam laporannya ketrika melepas kloter pertama jemaah haji Sumsel di Asrama Haji, Km 9 Palembang pekan lalu.

Dengan uang transport yang diterima, paling tidak, abisa menambah keyakainan dan percaya diri para jemaah ketika mereka beribadah. Sehingga, gelar hajia mabrur pun diharapkan dapat disandang masing-masing jemaah.

 Tahun ini, sedikit 6.356 jemaah haji asal Sumsel diberangkatkan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Bagi Alex, perhatian terhadap pelaksanaan ibadah haji tak sekedara memberikan bantuan transport. Imbauan agar menjaga kesehatan juga disampaikan kepada para jemaah. Karena memang kondisi ditanah air dan di tanah suci sangat berbeda.

“Menjaga kesehatan dan berusaha agar tetap fit harus diusahakan, selaina mengharapkan keridohaan Allah,” ingat Alex Noerdin.

Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini pun menyadari bahwa para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah  haji tidak semuanya pernah naik pesawat. Karenanya, bukan hal aneh, kalau ada cerita ada jemaah yang sampai terkejut dan bingung ketika berada di toilet pesawat.

Karenanya, nanti Alex Noerdin akan menyiapkan  mock up pesawat (replika ruang pesawat) untuk asrama haji di Palembang. Untuk mewujudkan ide itu butuh dana sampai Rp2 miliar. Tetapi semua dia wujudkan semata-mata agar para calon jemaah haji dapat memanfaatkan fasilitas di dalam pesawat sebelum menuju tanah suci.
“Terutama jamaah dari daerah-daerah, bisa belajar lebih dulu cara memasang sabuk pengaman, menggunakan toilet, serta memakai fasilitas-fasiltas lain. Ini akan membantu mereka saat berangkat ke Tanah Suci,” tutur Alex.
Tidak hanya itu, Alex pun menggagas replika Kabah dan tempat jamaah melakukan ibadah Sa’i yaitu Shafa – Marwah seperti yang ada  di tanah suci. Dengan adanya fasilitas yang mirip seperti di Masjidil Haram minimal jamaah calon haji Sumsel tidak terlalu terkaget-kaget saat menghadapi medan sebenarnya.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, asrama haji Palembang punya mock up pesawat sebagai sarana bagi calon jemaah haji memanfaatkan fasilitas di dalam pesawat menuju tanah suci.
Replika Kabah dan Shafa Marwah di Asrama Haji Palembang nanti menjadi  satu-satunya yang ada di Indonesia dan mungkin juga baru yang pertama dibuat di dunia,” kata Gubernur Alex Noerdin usai menghadiri pembukaan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) Sumsel di Aula Handayani, beberapa hari lalu.
Sebelumnya, pelayanan asrama haji pun dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuat tamu–tamu Aallah ini bisa khusuk beribadah sejak awal meninggalkan tanah air.
Dikelola oleh BUMD, Swarnadwipa, pelayanan haji tergolong cukup murah disbanding fasilitas yang tersedia. Bahkan, kini pun disediakan beberapa kamar VVIP sehingga beberapa kepala daerah sekitar Sumsel yang juga berangkat dari Embarkasi Palembang dapat menginap di asrama haji.
Kakanwil Kemenag Sumsel Najib Khaitami mengakui, pelayananan dan fasilitas yang diberikan Pemprov Sumsel terhadap pelaksanaan ibadah haji sudah  diberikan sejak awal Alex Noerdin menjabat Gubernur tahun 2009 lalu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Syofwatillah Mohzaib pun memuji pelayanan yang diberikan pelaksana haji di Sumsel. “
Itu disampaikan saat memantau pelepasan jemaah haji Kloter 1. Tidak hanya itu, anggota DPR RI Dapil Sumsel ini juga melihat dari dekat kondisi asrama haji dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji.

“Secara umum kesiapan asrama haji sudah bagus dan jemaah  terasa nyaman,” katanya.
Pelapasan JCH kloter pertama embarkasi Palembang  dilaksanakan di Asrama Haji disaksikan unsur Muspida seperti  Ketua DPRD SUmsel, Komisi VIII Anggota DPR RI, Kapolda, Ketua Pengadilan dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel. (***)



Warga OKI Terima Kasih Atas Program Sekolah dan Berobat Gratis




Kayuagung;

Warga empat kecamatan di Ogan Komering Ilir (OKI) mengucapkan terima kasih atas program sekolah gratis dan berbat gratis yang telah digagas Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin.

Sebagai bentuk terima kasihnya, mereka mendukung agar Alex Noerdin mencalonkan kembali dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang. Mereka bahkan menyatakan kesiapan untuk memenangkan kembali.

"Anak- anak kami bisa menikmati sekoah gratis, keluarga kami juga merasakan manfaat berobat gratis," ujar mar Dani dalam sambutannya saat kunjungan Gubernur Sumsel ke desanya, Awal Terusan.

Kehadiran Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin di tengah-tengah warga Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Jejawi, Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (11/10), seolah mengobati kekecewaan terhadap para pemimpin lainnya yang tak pernah hadir di antara mereka.

”Berjanji akan datang, ternyata mereka hanya mengirim wakilnya,” ujar Umar Dani, tokoh masyarakat Desa Awal Terusan, SP Padang.

Kehadiran Alex Noerdin bersama istrinya Hj Eliza Alex memang disambut antusias warga. Sebagian ibu-ibu bahkan terlihat terharu karena mereka bisa bersalaman dengan gubernur.

Umar Dani bahkan, mempersembahkan pantun untuk Alex Noerdin ketika menyampaikan sambutan di Mesjid Baiturahman, Desa Awal Terusan.

”Marilah kita membeli telur,
belilah telur putih yang asin
Marilah kita pilih gubernur
Pilihlah hanya gubernur Alex Noerdin”

”Bagaimana Pak, pantunnya, kami yakin karena Bapak selama ini telah memimpin dengan jujur dan adil,” kata Omar Dani. 

Sambutan warga yang tulus, menurut Omar Dani, karena selama ini memang program kesehatan dan berobatgratis telah dirasakan oleh masyarakat. ”Kami bisa menikmati sekolah karena tidak lagi dibebani biaya. Begitu pun pengobatan dapat dinikmati juga tanpa perlu memikirkan biaya. Karenanya, wajar kalau atas yang telah dinikmati itu, warga mengucapkan terima kasih. Dan mendukung serta mendoakan  agar Bapak Gubernur bisa mencalonkan kembali dan bisa terpilih kembali,” ujar warga Dusun V, Desa Awal Terusan ini.

Dalam kesempatan itu, Alex Noerdin dan rombongan selain menemui warga di Masjid Baiturahman, Awal terusan, juga menemui warga di Mesjid Jamik, SP Padang.
”Saya sengaja datang menemui warga, istilahnya bejerom. Nak minta tolong, minta dukung, dan minta direstui. Saya datang bersama istri saya, H Eliza. Terima kasih atas perkenan warga yang telah mengajukan permohoan agar saya maju kembali,. Lalu siap mendukung dan siap pula memenangkan saya,” kata Alex Noerdin.

 Alex Noerdin di Mesjid Baiturahman menyerahkan bantuan peralatan olahraga, peralatan rebana, bantuan pembangunan mesjid, bantuan bagi dua anak yatim Andi dan Nada, serta bantuan paket sembako.

Sementara di Mesjid Jamik, kepada jemaah pengajian Alhidayah, Alex memberikan bantuan peralatan rabana. Kepada pemudanya,  membantu peralatana olahraga. Serta, memberikan hadiah umrog kepada Kades settempat Abu Yazid Robani.
”Semoga semua yang diberikan bisa memberikan manfaat serta berkah,” ujar Alex Noerdin.

Alex meyampaikan kepada warga, bahwa di periode kedua nanti, program kesehatan dan berobat gratis tidak sekedar gratis tetapi akan diupayakan lebih berkualitas. ”Berbagai kelemahan dala  pelaksanaan akan diperbaiki sehingga masyarakat akan merasakan manfaat berlipat. Semuanya, untuk masyarakat,” janjinya yang disambut aplaus dan tepuk tangan warga.

Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun sebelumnya, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun 2002 setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnujar menggambarkan bagaimana sekolah gratis ketika diterapkan di Muba.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.
Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

Lalu ketika terpilih sebagai Gubernur Sumsel, program sekolah  gratis pun diterapkannya. Dan terbukti bisa mendongkrak Pendidikan. Data di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel
sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin tiga tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana mengatakan, tahun ajaran 2011/2012 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.
Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Sejak 2008, APK SD mencapai 102,03 persen,  Tahun 2010 APK meningkat 102,21 persen, dan 2011 APK 101,43 persen. Begitupun dengan dengan APM (Angka Partisipasi Murni) tahun 2009, hanya 95,01 persen, 2010 menjadi 95,14 persen, dan tahun 2011 95.36 persen.
Angka putus sekolah juga meningkat, kalau tahun  2009 0,45 persen, 2010 turun  0,38 persen, dan 2011 menyiskan 0,31 persen.
Di tingkat SMP/MTS, APK juga meningkat. Kalau 2009  94,01 persen, meningkat menjadi 96,06 persen di tahun 2010, dan 96,36 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  81,60 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 83,07 persen di tahun 2010, dan 83,94 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs, kalau tahun 2009 0,86 persen turun menjadi 0,76 persen di tahun 2010, dan 0,63 persen di tahun 2011.
Di tingkat SMA/MA/SMK, APK juga meningkat. Kalau 2009  79,52 persen, meningkat menjadi 80,04 persen di tahun 2010, dan 81,27 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  56,27 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 67,03 persen di tahun 2010, dan 68,32 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMA/MA/SMK, kalau tahun 2009 1,04 persen turun menjadi 1,02 persen di tahun 2010, dan 0,99 persen di tahun 2011. (...)

Kamis, 06 September 2012

PT Servo Uji Coba Jalan Khusus Batubara



PALEMBANG – Jalan khusus batubara sepanjang 116 km mulai dari Kabupaten Lahat hingga Dermaga Muara Lematang, Kabupaten Muara Enim yang dibangun oleh PT Servo Lintas Raya yang merupakan anak perusahaan dari PT Servo Meda Sejahtera, saat ini telah memasuki masa uji coba lintasan.

“Untuk pengerjaan jalan khusus batubara tahap pertama sepanjang 116 km yang kita bangun, saat ini sudah memasuki tahap uji coba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas jalan, baik itu kepadatan jalan maupun kekuatan jembatan yang ada,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Servo Meda Sejahtera, Danke Dradjat, kemarin.

Jalan khusus batubara yang melewati 37 perlintasan ini, dikatakan Danke akan selesai dikerjakan pada akhir September 2012. dengan begitu kendaraan batubara yang selama ini melintasi jalan umum dapat beralih atau melintasi jalan khusus truk batubara tersebut.

Dia mengatakan, saat ini pengerjaan yang dilakukan oleh pihaknya yakni melakukan pengecoran beton terhadap 37 jembatan yang ada disepanjang jalan. Dikarenakan selama ini jembatan yang terbuat adalah jembatan belly atau jembatan sementara, yang kekuatannya hanya menahan beban 15 ton. “Ya, selain melakukan pengecoran pada jembatan, kita juga secara bertahap melakukan penebalan jalan yang masih mengalami penurunan saat dilakukan uji coba,” tuturnya.

Kendati nantinya dapat dilalui oleh kendaraan batubara, pihaknya tetap memberlakukan pembatasan beban angkutan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kualitas jalan agar tidak cepat hancur akibat beban yang berlebihan. “Kita batasi daya angkut kendaraan batubara maksimal 30 ton, ini tujuannya untuk menjaga kualitas jalan,” katanya.

Pengerjaan jalan khusus batubara yang menelan biaya sekitar Rp 1 triliun ini, menurut Danke kedepannya dapat mengurangi kepadatan jalan raya akibat kendaraan batubara sekitar 30%, serta dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berada di sekitar jalan tersebut. “Disepanjang jalan tersebut kita telah persiapkan pos penjagaan, untuk mencegah kerawanan sepanjang perjalanan,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pembangunan jalan khusus batubara tahap kedua yakni sepanjang 123 kmi dari Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Banyuasin akan segera dilakukan pembangunan. “Total panjang jalan yang akan kita bangun itu mencapai 239 km. tahap pertama Kabupaten Lahat ke Dermaga Muara Lematang, Kabupaten Muara Enim sudah selesai dibangun. Tahap kedua Kabupaten Lahat ke Kabupaten Banyuasin sepanjang 123 km saat ini tengah dalam proses pembebasan lahan,” bebernya.

Rabu, 01 Agustus 2012

Wagub buka pelatihan Paskibraka 2012





Tetap semangat dan disiplin meski puasa

Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2012 kemarin resmi dibuka. Pembukaan pelatihan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Eddy Yusuf di Asrama Haji jalan Kolonel H Burlian Km 10 Palembang.

Adapun yang hadir dalam pembukaan pelatihan paskibaraka provinsi sumsel 2012, kepala dinas pemuda olahraga (dispora) provinsi sumsel, h syaidina ali beserta staf jajaran, para instruktur, pelatih dan narasumber serta para paskibaraka provinsi sumsel 2012.

Dalam sambutannya Eddy mengatakan, pelatihan anggota paskibraka provinsi sumsel 2012 dan 2011 merupakan anggota paskibraka yang unggulan. Hal ini dikarenakan pada saat menjalani pelatihan paskibraka bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan 1433 Hijriyah (H). “Saya bangga dengan anggota Paskibraka tahun ini dan tahun yang lalu, karena mereka latihan di bulan puasa,” katanya.

Sambungnya, para anggota paskibraka provinsi sumsel yang telah terpilih harus bangga karena tidak semua orang bisa menjadi anggota paskibraka Provinsi Sumsel. “50 anggota paskibraka yang merupakan perwakilan dari 15 kabupaten/kota se sumsel dan juga telah lulus seleksi untuk menjadi anggota paskibraka provinsi Sumsel ini harus bangga kerena sudah menorehkan prestasi dengan menjadi salah satu bagian sejarah yaitu mengibarkan bendera merah putih pada 17 agustus 2012 nanti yang akan dilaksanakan di griya agung,” jelas Eddy.

Eddy mengungkapkan, meskipun pada saat ini para anggota paskibraka menjalankan ibadah puasa, pihaknya berharap agar para anggota paskibaraka tetap bersemangat dalam menjalankan pelatihan. “Selama dua minggu pelatihan saya minta agar para anggota paskibraka provinsi sumsel 2012 dapat menjalankan dengan ikhlas, disiplin, sabar, bersemangat dan tidak boleh berkeluh kesah karena sedang menjalankan puasa dan sebaliknya juga dengan para instruktur dan pelatih,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga meminta agar ke 50 anggota paskibraka yang terpilih menjadi paskibraka provinsi sumsel 2012 ini dapat membuktikan bahwa memang yang terbaik. “paskibraka provinsi 2012 ini harus lebih lebih baik dari paskibraka yang sebelumnya, jadi tunjukkanlah kalau kalian memang orang-orang pilihan yang mewakili daerah kalian,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dispora Provinsi Sumsel, H Syaidina Ali yang juga menjabat sebagai ketua panitia pelatihan paskibraka provinsi sumsel 2012 menjelaskan, pada 2012 ini jumlah personil paskibraka provinsi sumsel 50 orang yang berasal dari 15 kabupaten/kota se provinsi sumsel. “Personil paskibraka provinsi sumsel ini diambil dari utusan atau perwakilan paskibraka dari 15 kabupaten/kota yang mengirimkan 6 orang untuk mengikuti seleksi. Dari 90 perwakilan tersebut kita hanya mengambil 50 orang dengan rincian kabupaten muba, oki, oku, oi, okus, kota palembang, lahat masing-masing 4 orang. Sedangkan untuk kabupaten banyuasin, muara enim, okut, mura, kota pagaralam, prabumulih masing-masing 3 orang. Dan sisanya lagi yaitu untuk lubuklinggau dan empat lawang masing-masing 2 orang,” jelasnya.

Dikatakannya, pelatihan Paskibraka Provinsi Sumsel 2012 ini dimulai sejak 1-18 Agustus 2012, sedangkan untuk lokasinya di asrama haji dan juga di griya agung palembang. “Nah dalam pelatihan ini kita juga tidak hanya mengajarkan baris-berbaris saja tapi juga mengajarkan teori maupun dengan cara pratek dalam pengibaran bendera, ceramah dan pembinaan mental meliputi, wawasan kebangsaan dan NKRI, managemen organisasi, menanamkan dan membangun jiwa nasionalisme bagi pemuda, kebijakan pengembangan pemuda serta upaya pencegahan korupsi di kalangan pemuda,” kata syaidina.

Lanjut syaidina, setelah melakukan pelatihan dan juga memberikan materi, pihaknya juga akan  menerapkan beberapa evaluasi kepada para peserta Paskibraka. Pertama, evaluasi hasil latihan (Koqnitif), evaluasi sikap/tingkah laku peserta (Psikomototik),evaluasi kerja kelompk (efektif), evaluasi terhadap pelatihan dan fasilitator, terakhir evaluasi pelaksanaan tugas pengibaran benfera merah putih yang dilaksanakan oleh Paskibraka. “para pelatih dan instruktur paskibraka provinsi sumsel 2012 ini merupakan orang pilihan di tempat mereka bekerja seperti di kepolisian dan TNI,” ujarnya. 

Rabu, 25 April 2012

Plt Direktur RS Erba Segera Diganti


Plt Direktur RS Erba Segera Diganti

Palembang:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan inspektorat telah melakukan penyelidikan terkait tuntutan mundur terhadap Pelaksana tugas (Plt) Direktur RS Ernaldi Bahar (Erba), Dr Latifah.

Bahkan, Pemprov telah menyiapkan pengganti jika berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat kesalahan. Hal ini buntut dari aksi demonstrasi ratusan pegawai RS Erba di halaman RS hingga Kantor Gubernur Sumsel,Selasa (24/4) lalu. Asisten I Mukti Sulaiman mengatakan, Pemprov Sumsel benar-benar serius menangani kasus yang menimpa RS Erba ini. Tujuannya tentu demi kelancaran operasional dan pelayanan kesehatan bagi pasien di RS plat merah tersebut.

“Sekarang lagi dibahas dan diselidiki Inspektorat Provinsi Sumsel,mudah-mudahan pekan depan sudah bisa diputuskan hasilnya,”ujar Mukti Sulaiman,di Pemprov Sumsel,kemarin. Terkait hasil sementara penyelidikan yang dilakukan Pemprov Sumsel melalui Badan Inspektorat Provinsi Sumsel, menurut Mukti, belum dapat dibeberkan sekarang. Sebab, masih harus melalui penggodokan dan pembahasan yang matang serta mendengarkan pernyataan dari semua pihak.

Jika dalam penyelidikan nanti, imbuh Mukti, ditemukan kesalahan dari Plt Direktur saat ini,Pemprov Sumsel memastikan akan mengambil sikap tegas dengan melakukan pergantian kepemimpinan struktural RS tersebut. Hal ini untuk me-neruskan roda organisasi yang baik serta tidak menimbulkan keresahan bagi pegawai maupun pasien. “Kalau memang harus diganti, kita siapkan penggantinya. Tapi,jangan dulu bicara soal ganti-mengganti, karena hasilnya saja belum diketahui.Saya belum bisa berkomentar banyak soal temuan awal sekarang, arahnya kemana nanti tunggu saja hasilnya,”tukas Mukti.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan pegawai RS Erba Hendri menyebutkan, pada intinya para pegawai RS Erba merasa tak lagi sejalan dengan gaya kepemimpinan Plt Direktur, Dr Latifah yang dinilai kerap bersikap arogan,tak mengayomi, serta tak bisa bekerja sama dengan seluruh pegawai mulai dari pejabat struktural hingga fungsional.

“Plt Direktur (RS Erba) sering mencari-cari kesalahan bawahan,termasuk mengada- ada kesalahan fiktif di beberapa bangsal (ruang rawat inap), dan jika ada kejadian pegawai yang di justifikasi bersalah menurut versi direktur,maka akan diancam mutasi, termasuk mengintimidasi memutus tunjangan jasa yang menjadi hak pegawai,” ujar Hendri.

Seputar-Indonesia (kamis, 26/4/2012)

Rabu, 18 April 2012

Wagub Sumsel Diperiksa Kasus Bansos Ormas

Wagub Sumsel Eddy Yusuf, kemarin sekitar pukul 08.30 WIB diperiksa selaku saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial ormas (Bansos Ormas) tahun 2008 sebesar Rp 2.960.001.420.


Eddy diperiksa penyidik di ruang pemeriksaan Devia Cita Diteskrimsus Polda Sumsel selaku mantan Bupati OKU tahun 2008.Eddy diduga kuat mengetahui adanya penyaluran dana bansos ormas senilai Rp13.543.658.600 yang dilakukan mantan Sekda Kabupaten OKU Syamsir Djalib dan Kabag Perlengkapan Pemkab OKU, Sugeng, saat itu.Keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2010. Pjs Kabid Humas Polda Sumsel AKBP R Djarod Padakova membenarkan pemeriksa Wagub Sumsel Eddy Yusuf oleh penyidik Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel.

”Benar, tapi sebagai saksi dan hanya sambungan pemeriksan saksi kemarin (Yulius Nawawi),”katanya. “Tujuannya sama untuk melengkapi berkas agar cepat menjadi P21 (lengkap) dan segera dilimpahhak ke JPU karena tersangkanya sudah ada dua orang,” ungkapnya di Mapolda Sumsel kemarin. Dari informasi yang dihimpun SINDO,Eddy Yusuf datang ke Polda Sumsel menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam tanpa pengawalan. Mantan Bupati OKU itu diperiksa sekitar 5 jam dan dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sekitar pukul 13.50 WIB Eddy meninggalkan ruang penyidik Ditreskrimusus menggunakan mobil Honda Jazz warna silver.

Berdasarkan data dihimpun SINDO sebelumnya,penyelidikan kasus ini berawal adanya temuan dari Penyidik Subdit 3 Polda Sumsel (dulu Satuan Tipikor) pada tahun 2010.Kemudian kasus ini dilaporkan penyidik pada Selasa (12/10/ 2010) sekitar pukul 12.00 WIB ke Polda Sumsel. Laporan tersebut tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/223-A/X/ 2010/Kor/Dit reskrim tertanggal 12 Oktober 2010. Diduga anggaran belanja tahun 2008 digunakan Sekda kabupaten OKU untuk Bansos Ormas senilai Rp13.543.658.600.

Diduga dari jumlah sekitar Rp 13 miliar lebih itu penyaluran anggaran dananya terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan peruntuhan. Hal ini diperkuat dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel bahwa ditemukan kerugian negara sebesar Rp2,96 miliar. Lalu hasil laporan audit dari BPKP Sumsel bernomor LHAI- 5894/ PW07/5/2010, tertanggal 30 September 2010 dilaporkan ke Polda Sumsel.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel, Ricard Cahyadi mengaku belum mendapatkan laporan mengenai pemeriksaan Wagub Sumsel Eddy Yusuf terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana bansos ormas pada Pemkab OKU tahun 2008.“Sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut karena bapak (wagub) sedang di Jakarta,”ucapnya. ade satia pratama/cr2

dikutip dari Seputar Indonesia, Kamis, 19 April 2012

Senin, 09 April 2012

Pendidikan Gratis untuk Semua



 Siapa yang tidak mau  gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.
Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan  pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.
Apakah ini bisa?  Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa komponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.


Dua program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis.
Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat gratis pertama di Indonesia dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik yang tercepat dilakukan Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin dalam 81 hari sejak dilantik, 7 November 2008.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, bukan soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat gratis adalah yang pertama kali dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Dan sekolah gratis yang dilaunching 26 Maret 2009.

Berbeda
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.
Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakuan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.
Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.
Perda itu memngatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.
Peluncuran program sekolah gratis yang dipusatkan di GOR Kampus, di Palembang itu, menjadi riuh oleh gemuruh sambutan dan tepukan tangan puluhan ribu siswa SD hingga SMU yang hadir, ketika Mendiknas membubuhkan tanda tangan di atas kanvas, dan menekan tombol sirine tanda dimulai pemberlakukan belajar gratis di Sumsel. Hadir pada peresmian program sekolah gratis itu, selain 11 bupati dan empat walikota se-Sumsel, juga puluhan ribu siswa SD hingga SMU termasuk para guru masing-masing sekolah.
Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.
Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Besaran dana bantuan operasional siswa untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan, SMA Rp 80 .000 per siswa per bulan, dan SMK 90.000 per siswa per bulan.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.
Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.
Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin sejak dua tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2010/2011 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.
Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumsel dari 33,65 persen tahun 2008 meningkat menjadi 45,60 persen pda 2010. Sejak 2008, APK SD telah di atas 100 persen dengan APM (Angka Partisipasi Murni) 95,14 persen dan angka putus sekolah sebesar Rp 0,38 persen.
Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa. (inforial)


Rabu, 25 Januari 2012

Gugatan Yudicial Review Daerah Penghasil Migas Berlanjut




Palembang:

Daerah penghasil migas optimistis yudicial review terhadap Undang-undang  No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan dana bagi hasil (DBH) migas dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK)

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel, Robert Heri , Rabu (25/1) saat ini MK tengah menunggu saksi dari pemerintah
pusat, mengenai saksi dari daerah, termasuk Sumsel sudah digelar.

Kami optimistis gugatan tersebut bias dikabulkan karena dasar mengenai perimbangan bagi hasil yang ditetapkan pemerintah pusat tidak ada dasarnya,ungkapnya.

Dia menjelaskan perimbangan dana bagi hasil migas ini masih sangat kecil bagi daerah penghasil seperti Sumsel, Riau, Kalimantan, Jateng dan Jatim. Untuk itu  daerah-daerah ini  meminta Undang-undang itu di uji materi kembali.

 Persentase hasil penerimaan pertambangan minyak dan gas bumi tidak adil dan tidak memberikan kontribusi maksimal di daerah penghasil minyak bumi serta tak bisa menikmati hasil kekayaan yang diperoleh,ulasnya.

Dia mengungkapkan seperti perimbangan DBH dari sektor minyak (15%) dan gas (30%) untuk daerah penghasil sangat minim untuk membantu pembangunan daerah
penghasil.

Lihat saja infrastruktur, seperti jalan dibeberapa daerah penghasil rusak, sementara dana dari DBH tersebut masih sangat minim,paparnya.

Setidaknya, idealnya perimbangan DBH tersebut setidaknya 40% (minyak) dan gas (60%) untuk daerah penghasil. Aceh dan Papua yang diatur otonomi khusus  saja bisa mencapai 70%, tetapi kok, kami daerah penghasil hanya 15% dan 30%,tegasnya.

Jika gugatan tersebut dikabulkan setidaknya perimbangan DBH bisa naik dua kali lipat dari yang diterima tahun lalu sebesar Rp848 miliar lebih.
Sehingga sambungnya dapat membantu pembangunan daerah lebih baik lagi, terutama disektor
pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Daerah penghasil, lanjutnya, sangat optimistis menang karena pemerintah pusat tidak memiliki dasar dalam menetapkan persentase perimbangan DBH tersebut. (Sir)

Jumat, 23 Desember 2011

Wagub Sumsel dan HKSN



Wagub Sumsel H Eddy Yusuf, Jum'at (23/12) memimpin Upacara Peringatan Hari Kesetia Kawanan Nasional (HKSN) di Halaman Lapangan Tembak Jakabaring Sport City (JSC) Palembang

Foto : Rizal Makmun/Humas Pemprov Sumsel

Senin, 05 September 2011

Halal bi Halal Hari Pertama Kerja di Pemprov Sumsel

Para PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi saling bersalaman dengan Sekda Yusri Efendi dan jajaran usai apel hari pertama kerja pasca Hari Raya Idul Fitri Senin (5/9) di halaman Kantor Gubernur Sumsel.

Senin, 08 Agustus 2011

Umroh Bappeda Sumsel





Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Senin (8/8) didampingi Sekda Sumsel
Yusri Effendi dan Asisten Kesra Aidit Aziz melepas keberangkatan
Jemaah Umroh dari Bappeda Sumsel sebagai Reward atas diterimanya
Anugerah Pangripta Nusanttara beberapa waktu lalu

Foto : Untung Sarwono/Humas Pemprov Sumsel

Minggu, 31 Juli 2011

Media Elektronik Nasional Siap Dukung Peliputan SEA Games

Media Elektronik Nasional Siap Dukung Peliputan SEA Games















Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Sabtu (30/7) bertemu dengan sejumlah Pimpinan Media Elektronik dalam acara Cofee Morning di Palembang

Foto : Untung Sarwono/Humas Pemprov Sumsel


Palembang

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin berharap media elektronik nasional dapat mengawal kesuksesan penyelenggaraan SEA Games XXVI November mendatang baik di Jakarta juga di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), demi citra baik Bangsa Indonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel siap memfasilitasi kegiatan peliputan SEA Games di Sumsel.
Hal ini terungkap dalam coffee morning antara Gubernur Sumsel Alex Noerdin dengan pimpinan media elektronik seperti Direktur Utama dan Marketing delapan televisi nasional, di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (30/7). Semula dilakukan perkenalan setiap pimpinan media, lalu diadakan diskusi mengenai persiapan dan hal lain terkait SEA Games, dalam pertemuan itu, Gubernur Alex didampingi Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel , dr H Aidit Aziz.
Gubernur Alex pertama-tama menyampaikan, sejarah Provinsi Sumsel berjuang mendapatkan tuan rumah, lalu bagaimana cara Sumsel membangun venues dan fasilitas pendukung SEA Games tanpa sepenuhnya menggunakan dana APBD Provinsi Sumsel, lalu mengenai cabor-cabor SEA Games di Sumsel dan lainnya. “Untuk mempermudah para media massa khususnya media massa elektronik, kita sudah siapkan media center di kawasan Jakabaring Sport City (JBC),” jelas dia.
Media center ini sambung Alex, berada di Gedung setinggi 17 lantai, yang juga akan menjadi tempat Sekretariat bagi seluruh negara peserta SEA Games , dan jika sudah selesai SEA Games akan digunakan sebagai Kantor Bank Sumsel Babel. “Kita usahakan, teknisnya nanti setiap media televisi nasional mendapat ruang khusus atau lantai khusus,” ujarnya.
Fasilitas pendukung di media center pun akan diadakan standar sebuah media center, dengan kapasitas kecepatan internet yang disediakan nanti mencapai 60 Mbps (megabyte per second), sehingga akan mumpuni untuk akses download, upload, browsing bagi para jurnalis media elektronik, dan tidak menghambat pengiriman berita, gambar atau video.
“PEmprov Sumsel akan siap memfasilitasi dan mendukung kelancaran peliputan kawan-kawan media di Sumsel salah satunya mengenai perizinan, tapi saya juga berharap, kawan-kawan media massa dapat turut menyukseskan SEA Games khususnya di Sumsel, melalui pemberitaan yang positif dan berimbang,” harapnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari media televisi SCTV, Yeni mengatakan, secara prinsip pihaknya siap mendukung kegiatan SEA Games melalui peliputan-peliputan.
Senada, Dudi Hendra Kusuma dari ANTV juga mengatakan, pihaknya sudah memiliki spot khusus olahraga yang sudah sering memberitakan persiapan SEA Games khususnya di Sumsel. “Kita memiliki program lensa olahraga,” singkatnya.
Marketing Trans 7, Hadi mengatakan, selain liputan dan mengangkat berita-berita SEA Games, pihaknya juga berencana meliput wisata kuliner dan objek wisata di Sumsel melalui beberapa acara yang sudah ada.
Selanjutnya, setiap perwakilan stasiun televisi menyampaikan saran dan pertanyaan baik mengeni SEA Games dan Sumsel, dan dijawab langsung oleh Gubernur Alex.
Sedangkan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumsel, Iwan Kesuma Jaya, mengatakan, pihaknya memang sengaja mempertemukan para petinggi media elektronik nasional dengan Gubernur Alex, untukmembahas segala macam tentang SEA Games, salah satunya terkait teknis perizinan dan lainnya.

Selasa, 26 Juli 2011

Gula Komering Segera Beredar

Gula Komering Akan Di-Launching

Palembang

PT Laju Perdana Indah (LPI), anak perusahaan PT Indo Agri, menargetkan memproduksi 120.00 gula untuk memenuhi kebutuhan gula di Sumatera Selatan.


Paling lambat awal Agustus,PT LPI memastikan diri segera berproduksi dan dapat dipasarkan. Selanjutnya, pada tahun pertama, pabrik seluas 21.502 hektare ini memasang target produksi 120.000 ton.

Direktur Operasional LPI Irsan Syamsudin, keputusan mempercepatproduksi dilandasi keprihatinan pihaknya akan kebutuhan gula di Sumsel yang sering bermasalah. Dengan target produksi gula sebesar 120.000 ton selama musim giling rata-rata (April–- Oktober), diharapkan kebutuhangulaSumselpertahunsekitar 112.000 ton dapat tercukupi.


“Selama ini Sumsel belum swasembada gula.Nah,dengan luas lahan yang kita punya itu, produksi gula akan membantu kebutuhan Sumsel.Dengan begitu, kita tidak akan bergantung lagi dengan pasokan dari luar,” kata Irsan kepada wartawan Selasa (26/7).

Irsan menjelaskan, selama ini pasokan gula di Sumsel hanya diperoleh dari Pabrik Gula Cinta Manis sebanyak 30.000 ton milik PTPN VII di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan sisanya diperoleh dari hasil impor. Karena dinilai masih sangat kurang, pihaknya menargetkan memenuhi kebutuhan gula dengan melepas produksi ke pasar tersebut di Sumsel.

Gula tersebut akan dijual di pasaran dalam bentuk kemasan 50 kg dan pemasarannya melalui Indofood Sugar PG (Pabrik Gula) Komering. Meski masih sangat baru, pihaknya mengaku optimistis gula produksinya dapat diterima di pasaran dengan baik.Karena dengan tebu yang berkualitas, gula kristal yang dihasilkan akan memiliki rasa manis yang tak kalah dengan gulagula yang sudah lebih dulu hadir di pasar Sumsel.

Diungkapkan Irsan, pabrik gula tersebut sebenarnya sudah dibangun sekitar 2006 dengan investasi sekitar Rp2 triliun di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Saat ini satu unit pabrik gula tersebut tengah persiapan pengantongan perdana pada Agustus mendatang.

Sementara itu, Administrasi Manajer PT LPI Ishar Madi mengatakan, target yang dipatok pihaknya sangat realistis. Hal ini mengacu dari jumlah lahanyangmerekamilikisekitar 21.502 hektare lahan tebu yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU).Namun,yang produktif saat ini baru sekitar 11.083 hektare dan siap untuk diproduksi sekitar 10.600 hektare.

Selain fokus meningkatkan produksi saat ini, kata Ishar, LPI juga tengah gencar menyerap tenaga kerja lokal untuk memaksimalkan target produksi. Meski masih jauh dari kebutuhan, saat ini pihaknya sudah berhasil menyerap sekitar 7700 tenaga kerja lokal di Kecamatan Semendawai Suku III.Mereka terdiri dari 1.500 tenaga kerja tetap,2.200 pekerja saat musim tanam,dan pekerja saat panen 4.000 orang. (sir)

Jumat, 15 Juli 2011

Persekongkolan Pra Sea Games

Persekongkolan Jahat Merampok Anggaran

Penulis : Editorial Sinar Harapan

(foto:dok/ist)

Berita seputar kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang makin seru. Kasus itu kian menarik karena semakin terkuak siapa saja yang terlibat dalam skandal yang merugikan negara tersebut. Dana pelicin untuk proyek itu ternyata tidak hanya mengalir ke Muhammad Nazaruddin, Gubernur Sulawesi Selatan Alex Noerdin, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, melainkan juga ke banyak orang lain.

Dana yang dibagi-bagikan ke sejumlah pejabat, pengusaha, anggota legislastif, dan pelaksana proyek itu menunjukkan bahwa korupsi proyek pemerintah dilakukan secara berjamaah. Permainan proyek wisma atlet senilai Rp 191 miliar itu terungkap dalam surat dakwaan kepada Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI), Mohammad El Idris, pada sidang perdana kasus suap proyek itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/7).

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Salim, terungkap bahwa jatah uang dari proyek itu disepakati melalui satu negosiasi antara Mohammad El Idris, Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, Mindo Rosalina Manulang, dan Muhammad Nazaruddin. Komisi untuk Nazaruddin sebesar 13 persen atau senilai Rp 4,3 miliar, Wafid Muharam 2 persen atau setara Rp 3,3 miliar. Kemudian, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sebesar 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar 2,5 persen, dan panitia pengadaan mendapat jatah 0,5 persen.

Selain orang-orang tersebut, masih ada pihak-pihak lain yang diduga menerima dana proyek wisma atlet tersebut. Namun, nama-nama orang penting itu berusaha ditutup-tutupi. Kita berharap agar KPK tidak berhenti pada orang-orang yang sudah terungkap saja. Berdasarkan informasi yang beredar, terutama dari pesan BBM dan SMS Nazaruddin, terdapat sejumlah nama yang sempat disebut-sebut menerima aliran dana proyek wisma atlet. Seharusnya, KPK tidak mengabaikan nama-nama yang pernah diungkapkan Nazaruddin. Sebut saja misalnya Menpora Andi Alfian Mallarangeng, anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, Mirwan Amir, anggota DPR dari Fraksi PDIP, dan I Wayan Koster.

Sekalipun mereka membantah, bukan berarti mereka sudah terbebas dari kasus yang menghebohkan ini. Semua informasi yang disampaikan para terdakwa maupun tersangka lainnya tidak bisa diabaikan KPK. Masyarakat terus mengawasi sejauh mana pengungkapan kasus ini ditangani serius oleh KPK. Masyarakat sudah muak dengan berbagai kasus korupsi yang katanya gencar diberantas, tetapi justru kian bertumbuh subur. Pelakunya tidak lagi tunggal, melainkan berjamaah, atau melalui sebuah persekongkolan jahat sejumlah pihak.

Untuk itu, kita berharap KPK bisa lebih gencar mengungkapkan siapa saja yang ikut bermain. Ini momentum penting untuk mengungkap, sehingga semuanya terang benderang. Kalau perlu KPK harus menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus wisma atlet.

Dengan menggunakan UU Pencucian Uang ini, KPK tidak hanya menyentuh Nazaruddin, melainkan juga mafia anggaran yang sesungguhnya. Penggunaan UU Pencucian Uang ini dinilai penting karena kasus suap wisma atlet ini sangat kompleks, karena uang yang dibagikan mengalir ke banyak orang.

Kita semakin prihatin dengan kasus suap atau korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR dan juga sebagai pengurus DPP Partai Demokrat, Nazaruddin sangat merajalela memainkan proyek pemerintah seperti di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Negara Pemud dan Olah Raga, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Sebagai anggota DPR dari partai penguasa, Nazaruddin melalui kaki tangannya bisa bermain ke semua instansi pemerintah untuk mendapatkan proyek. Kemudahan mendapatkan proyek dengan mengatasnamakan partai itu bukan hal baru, namun sudah berlangsung lama. Tetapi baru pada periode beberapa tahun terakhir aktivitas perampokan anggaran pemerintah maupun BUMN dilakukan secara kasar dan makin terang-terangan.

Pengurus partai, terutama partai berkuasa, semakin merajalela merampok dengan menguasai semua proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN. Kalau kondisi ini tidak dicegah, tentu akan sangat berbahaya. Jangan sampai partai menjadi benteng korupsi. Pemerintah seharusnya punya rasa malu, karena mengklaim antikorupsi, tetapi kader-kader partai ataupun pejabatnya bergelimang kasus korupsi.


Sinar Harapan, Jumat, 15 Juli 2011. http://www.sinarharapan.co.id/content/read/persekongkolan-jahat-merampok-anggaran/

Kamis, 14 Juli 2011

Gubernur Siap Jadi Saksi






























Wisma Atlet di Jakabaring kini hampir selesai. Diperkirakan, akhir Juli 2011 selesai 100%





*Gubernur Siap Jadi Saksi
Penyelesaian Wisma Atlet Sudah 90%

Palembang:
Pembangunan Wisma Atlet yang diterpa kasus suap terus berlanjut. Pemantauan di lapangan, pembangunan sudah mencapai 90%. Tinggal finisihing. Bangunan sudah berdiri dan pengecatan dasar sudah juga beres. Kaca-kaca dan besi-besi pembatas teras juga sudah terpasang.
Saat dilihat bagian dalam, dinding juga sudah dicat dasar. Sementara lantai sebagian sudah terpasang.
“informasinya, akhir bulan ini final dan sudah selesai semua,” ujar seorang pekerja yang enggan menyebut namanya Kamis (14/7) . Hanya bagian luar berupa lahan parkir dan taman yang belum tersentuh.
Sementara kamar kecil juga sudah siap digunakan. Tinggal yang belum terlihat adalah perabotan sepeti tempat tidur dan perlengkapan lainnya.
Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah menyatakan proyek itu masih membutuhkan dana sekitar Rp30-40 miliar untuk perabotan di dalam 369 kamar yang masih lowong. Rizal sendiri belum bisa memastikan apakah biaya Rp30-40 miliar itu menjadi tanggung jawab anggaran daerah atau pusat.
Sebelumnya diberitakan, proyek wisma atlet memakan biaya sebesar Rp191 miliar dari pemerintah pusat. Kontrak awal memang hanya untuk pembangunan gedung, dan dana perabotannya belum masuk. Nantinya, wisma atlet ini bisa menampung sedikitnya 4.000 atlet Sea Games.
Siap Jadi Saksi
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin siap memberikan keterangan atau bersaksi atas kasus dugaan penyuapan pembangunan wisma atlet SEA Games. Ditemui sebelum menggelar pertemuan dengan Delegasi Ekonomi Provinsi Mpumalanga,Afrika Selatan,di Pemprov Sumsel, Kamis sore (14/7) Alex kembali menegaskan empat poin pernyataan menanggapi tuduhan tersebut.
Empat tersebut, menurut Alex, Pertama, ia tidak kenal dengan M El Idris dan Mindo Rosalina. Kedua, Gubernur tidak pernah meminta apapun terkait proyek pembangunan wisma atlet. “Saya sudah bersyukur Sumsel mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah SEA Games XXVI. Juga telah dibantu pendanaan pembangunan wisma atlet yang nantinya menjadi aset pemprov,” ujarnya.
Ketiga, Gubernur tidak pernah menerima apapun terkait proyek wisma atlet ini. “Yang keempat, sebelum jadi gubernur, bahkan sejak jadi bupati saya sudah sering difitnah, dipojokkan dan dijelek-jelekkan. Jadi sudah tidak asing lagi. Tapi apapun itu, semua akan dibuktikan dalam fakta persidangan,” tukasnya.
Soal pembangunan wisma atlet, lanjut Gubernur, saya tetap memberikan semangat kepada semua pekerja di lapangan untuk terus menyelesaikan pembangunan sesuai target waktu. “Silakan proses hukum jalan, pekerjaan lanjut terus,” jelasnya.
”Silakan, kita turuti saja. Itu saja. Saya tidak menyatakan itu benar atau salah, tapi saya ulangi kembali empat hal tadi,” ujar Alex.
Tidak hanya Alex, sejumlah pejabat Sumsel juga disebut menerima uang dari proyek tersebut yang besarnya bervariasi. ”Kita dapat wisma atlet dengan 3.000 kapasitas berstandar internasional, menjadi milik atau aset Pemprov,sudah hal yang luar biasa,”pungkas Alex. Pascapemberitaan yang menyebut nama Alex dan sejumlah pejabat di Pemprov Sumsel menerima successfeeproyek pembangunan wisma atlet SEA Games, kemarin siang Alex Noerdin langsung mengumpulkan para bawahannya.
Alex lalu menjelaskan kasus itu kepada wartawan bersama sejumlah kepala dinas dan panitia yang terlibat dalam pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang.
Asisten Pelaksana Komite Pembangunan Venues SEA Games XXVI Fazadi Afdane terang-terangan mengaku menerima dana bantuan operasional pengawasan proyek senilai Rp20 juta dari El Idris, pertengahan April silam. Dana operasional pengawasanproyektersebut, menurutdia, diberikan karena tak termasuk dalam anggaran pembangunan Wisma Atlet yang menggunakan dana pusat tersebut.
Sebelumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Jakarta Rabu (13/7), dalam dakwaan jaksa yang dibacakan pada sidang perdana terhadap Direktur Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris,Alex disebut menerima uang sebesar 2,5% dari nilai proyek senilai Rp191,6 miliar.
Dibuktikan
Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo mengatakan, perlu pembuktian kebenaran atas munculnya nama Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan beberapa pejabat daerah yang diduga ikut menerima fee 2,5% dari total nilai proyek wisma atlet senilai Rp191,6 miliar. ”Serahkan semua itu dengan KPK,karena kasus itu sudah ditangani KPK. Mengenai nama gubernur dan pejabat lainnya yang disebut ikut menerima aliran dana suap tersebut, itu perlu dibuktikan,” kata Wasista di ruang kerjanya kemarin.
Menurut Wasista, mencuatnya kasus suap wisma atlet di Palembang ini jelas menimbulkan efek dan tingkat kepercayaan Alex Noerdin juga saat ini sepertinya lagi diuji. ”Efeknya tentu ada. Bahkan sejak kasus suap wisma atlet ini mencuat, efeknya sudah dirasakan.Salah satunya dengan terkatung-katungnya kepastian dana dari pemerintah pusat untuk meubeler wisma atlet, dan dana pelaksanaan SEA Games,”jelasnya.
DPRD Sumsel,tandas Wasista, tentu tidak mau ambil risiko menunggu kepastian dana kekurangan pelaksanaan SEA Games dan mebeler wisma atlet dari pemerintah pusat.Sebab itu, di pembahasan APBD Perubahan Sumsel 2011,dianggarkan dana pelaksanaan dan mebeler. Kalaupun nantinya dana itu ada dari pemerintah pusat, kata Wasista, anggaran di APBD Perubahan tidak akan dipakai dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). ”Penggunaannya pun akan lebih berhati-hati. Begitu juga dengan pengawasan lebih diperketat. Karena pengawasan memang sudah menjadi tanggung jawab kita termasuk masyarakat,” tandasnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumsel Ahmad Djauhari mengatakan,SEA Games sudah menjadi komitmen bersama masyarakat Sumsel. Menurut dia, apapun risikonya SEA Games harus tetap terlaksana dengan pemerintahan yang ada. ”Kita tak boleh ada tendensi tuduhan, kalaupun ada yang terlibat ya diproses secara hukum. Kami berharap asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi,”tuturnya. (sir)