PUIC Sepakati Deklarasi Palembang

Palembang:

Konferensi Parlemen Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Palembang Selasa (31/1) resmi berakhir. Tak kurang dari 35 resolusi dan sejumlah deklarasi dilahirkan.

Salah satu yang dilahirkan adalah Deklarasi Palembang. Presiden Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) Marzuki Alie menjelaskan, Deklarasi Palembang memuat pandangan, sikap, dan komitmen parlemen negara- negara anggota OKI terhadap berbagai isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia Islam.

”Terutama terkait dengan upaya-upaya pemajuan demokrasi, perdamaian, dan keadilan, serta peningkatan solidaritas dan kesejahteraan di antara sesama negara muslim,” kata Marzuki Alie seusai sidang akhir The 7th PUIC Conference and Related Meetings di Palembang kemarin.

Konferensi yang diikuti delegasi dari 40 negara Islam ini juga menyepakati Komunike Akhir (Final Communique). Kesepakatan ini menegaskan kembali sikap dan komitmen PUIC terhadap sejumlah isu yang dihadapi negara-negara anggota di berbagai kawasan. ”Juga isu-isu penting di bidang politik,ekonomi,hukum,hak asasi manusia, lingkungan hidup, peran perempuan dan sosial-budaya, sebagaimana tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan konferensi,” jelas Ketua DPR itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid menambahkan, dalam The 7th PUIC Conference and Related Meetingsini, Indonesia telah banyak memberi warna baru. Indonesia juga menorehkan sejarah,yakni konferensi PUIC ini paling banyak dihadiri peserta.

Selain itu, konferensi yang digelar di Palembang ini juga telah melahirkan sejumlah tradisi baru. Salah satunya pelaksanaan konferensi tentang parlemen perempuan. Ke depan hal ini akan ditindaklanjuti dengan menghadirkan perwakilan parlemen perempuan dari negara-negara anggota OKI.

Hidayat Nurwahid memaparkan,  Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Sidang PUIC ke-7, dan untuk Sidang kali ini termasuk yang terbesar karena telah diikuti dari 40 negara. "Kami sebenarnya pun tidak menyangka akan sesukses ini, karena dilihat dari letak Geografis keadaan Indonesia sangat jauh, terlebih lagi diadakan di kota Palembang yang jauh dari Ibu kota Jakarta,"jelasnya.

Dalam konferensi persnya, Hidayat merasa bangga karena dari 35 Resolusi yang dihasilkan, 14 diantaranya dihasilkan dari Delegasi Indonesia. "Indonesia telah berhasil mengusung 14 Resolusi dari jumlah keseluruhan yang dihasilkan dalam Sidang ke-7 PUIC ini,"jelasnya.

Keempat belas Resolusi tersebut terbagi kedalam beberapa bagian seperti, Ekonomi, politik, hukum, HAM dan Lingkungan Hidup juga Isu Perempuan, sosial dan Budaya.

Komisi tetap Konferensi Parlemen Negara Islam dalam isu ekonomi dan politik berhasil merumuskan 21 resolusi dan 10 diantaranya merupakan hasil rancangan dari Delegasi Indonesia. Dalam isu politik, Delegasi Indonesia berhasil memasukkan sejumlah pemikiran terkait masa depan Palestina dan keanggotaannya di PBB.

Menurut Hidayat, mengenai masa depan Palestina dan keanggotaannya di PBB, Delegasi Indonesia berhasil mengajak anggota Konferensi untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB melalui upaya diplomatik yang komprehensif di dalam Sidang-sidang PBB.

Dalam isu politik, disinggung mengenai usulan langkah untuk memerangi terorisme melalui peningkatan peran masyarakat  sipil dalam dialog agama, budaya dan peradaban serta menumbuhkan iklim demokrasi dan penegakkan HAM dan keadilan sebagai bagian penting dalam menyelesaikan akar dari terorisme.

Sejalan dengan tema yang diusung dalam Konferensi ke-7 Parlemen mengenai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan, Delegasi Indonesia juga menawarkan kepada peserta konferensi untuk lebih mencermati perkembangan demokrasi yang dialami sejumlah Negara di timur Tengah dan Afrika Utara. Indonesia lebih menegaskan mengenai pemberian ruang yang lebih luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Fenomena bencana alam yang terjadi di Somalia dan Pakistan tidak luput menjadi perhatian bagi Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia mendesak Negara anggota konferensi untuk melipat gandakan bantuan kemanusiaannya dan memberikan dukungan fasilitas dan perlindungan bagi relawan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.

Hidayat menuturkan, krisis global yang terjadi di Eropa, Amerika dan Negara-negara industry lainnya tentunya memberikan dampak negatif. Delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk memperkuat stabilitas system keuangannya melalui sejumlah kebijakan di sektor keuangan.

Dalam pembahasan Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup dihasilkan 6 resolusi dan 2 diantaranya berasal dari usulan Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia mengangkat persoalan perlindungan tenaga kerja Migran, mengenai masalah lingkungan, delegasi Indonesia lebih menaruh perhatian kepada kurangnya perhatian dari Negara-negara anggota konferensi terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dalam mengelola pembangunannya.

Fakta yang didapat dengan terlihat semakin menurunnya kualitas lingkungan dan perubahan iklim sebagai akibat dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan bagi pembangunan ekonomi dan industri.

Hidayat menambahkan, negara-negara yang banyak memanfaatkan pekerja migran (Arab-Saudi dan Malaysia) untuk dapat memperkuat peraturan perundang-undangan di negaranya agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi nasib pekerja migran dan keluarganya.

“Kami berhasil meyakinkan peserta konferensi untuk memperkuat aturannya karena kontribusi tenaga kerja migran bagi Negara yang mempekerjakannya sangat besar, sehingga sudah sepantasnya para pekerja migran diberikan perlindungan yang layak,”terangnya.

Mengenai Isu Perempuan, Sosial dan Budaya, Delegasi Indonesia menghasilkan 2 Resolusi dari 8 resolusi yang dihasilkan. Isu Perempuan, Sosial dan Budaya mengangkat fenomena mengenai meningkatny praktek diskriminasi terhadap umat Islam. Oleh karenanya Delegasi Indonesia mengajak peserta konferensi untuk menghadapi diskriminasi (Islamophobia dan Xenophobia) dan stigmatisasi buruk lainnya dengan mengembangkan dialog antara Parlemen Negara Muslim dengan Parlemen Negara Barat dalam mengatasi praktik-praktik tersebut.

Penyusup Diamankan

Enam orang yang mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN), kemarin diamankan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan (Sumsel).Mereka diduga ditugaskan oleh sebuah lembaga internasional untuk memata- matai pelaksanaan Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (PUIC) di Aryaduta Hotel Palembang. Berdasarkan informasi yang beredar, anggota BIN yang ditugaskan pada acara konferensi tersebut mencurigai keberadaan enam orang yang tak dikenal beredar di sekitar lokasi acara.

Adapun keenam tersangka diketahui bernama Cristine Hapsari,Dwi N,Idham,Trisno, Gatot dan Arto. Saat ini kesemuanya diamankan di Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebihlanjut.“Sejakkapanmereka berada di Palembang,masih kita dalami penyelidikannya. Saat ini keenam tersangka dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut, ”tandasnya

Merasa curiga petugas pun langsung mengamankan keenamnya untuk diinterogasi. Setelah diperiksa di sekitar lokasi kongres, mereka langsung dibawa petugas anggota Brimob berpakaian lengkap ke Polda Sumsel menggunakan kendaraan operasional milik Gegana Sat Brimob Polda Sumsel.

Wakil Direktur Direktorat Reskrim Umum Polda Sumsel AKBP Imam Sachroni mengatakan bahwa enam tersangka yang diamankan polisi menggunakan identitas palsu sebagai anggota BIN untuk masuk ke sekitar lokasi kongres.“Orang enam yang kita amankan memalsukan identitas sebagai anggotaBIN.Saat ini masih kita amankan di Polda Sumsel,”terangnya kemarin.

Mengenai target operasi yang mereka lakukan untuk memata-matai anggota delegasi PUIC,mantan Kapolres Prabumulih ini belum dapat memastikan.“ Saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap enam tersangka. Nantilah, setelah pemeriksaan baru bisa diketahui apa motifnya.Enam tersangka yang diamankan salah satu di antaranya seorang wanita,” ujarnya. (sir)