MDGs

Narasumber, Haris Jauhari dari FKPMN diwawancari wartawan usai menjadi narasumber pada Dialog Publik Bertema "Bedah APBD 2008 dan RAPBD 2009 menuju Pro Poor Budgeting dalam Konteks Penerapan MDG's di Sumsel" yang digelar Paguyuban Wartawan Peduli MDGs Sumsel di Hotel Swarnadwipa Palembang, 21 Oktober 2008. (kiri atas)





Seorang peserta Ade Caniago dari Gerakan pemuda Kabah mengajukan saran dan membrikan masukan

Empat pembicara, Arudji Kartawinata (Panitia Anggaran DPRD Sumsel), Prof Dr Abdullah idi (Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang), Syaifulrahman Albanjari (Redaktur Eksekutif ANteve), dan Haris Jauhari dari FKPMN dalam Dialog Publik MDGs.

Peserta Dialog mulai memasuki ruangan.

Moderator, Maspriel Aris memandu dialog.

Mobil Dinas dan Biaya Pelantikan Gubernur Sumsel Dipertanyakan


Palembang:

Masyarakat Sumatera Selatan mempertanyakan jumlah anggaran biaya mobil dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih Sumsel yang mencapai angka Rp 3 miliar dan biaya pelantikan yang akan berlangsung 7 November mendatang

Dua anggaran ini akan dialokasikan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2008 yang kini masih berada di Departemen Dalam Negeri, (Depdagri). Hal ini diungkapkan Pitoyo dari lembaga transparansi anggaran Fitrah Sumsel Kamis (24/10) kepada wartawan.

Sebelumnya, Pitoyo juga mengungkap hal ini dalam dialog publik bertema "Bedah APBD 2008 dan RAPBD 2009 menuju Pro Poor Budgeting dalam Konteks Penerapan MDG's di Sumsel" beberapa hari lalu yang dilaksankan oleh Paguyuban Wartawan Peduli MDG’s Sumsel.

Menurut Pitoyo angkat tersebut jelas sangat tidak patut bila harus melihat kondisi perekonomian saat ini. "Anggaran mobil dinas gubernur sebesar Rp 3 M jelas sangat tidak patut ditengah masyarakat yang masih sulit apalagi saat ini kondisi krisis, harga karet, sawit turun," katanya

Selain itu, dia mempertanyakan anggaran pelantikan gubenur Sumsel yang baru yang terlihat tidak patut. tamu undangan sebanyak 7.000 orang, dengan menelan biaya lebih kurang Rp 900 juta. "Saya kira dana-dana itu akan lebih baik untuk program yang pro rakyat,"kata Sementara, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumsel, Arudji Kartawinata dari DPRD Sumsel mengatakan bahwa dialokasikan anggaran untuk pelantikan karena kas pemerintah daerah saat ini memang kosong,

Untuk pinjam ke sana-sini, jelas tidak mungkin, sebab disamping ribet, prosesnya juga akan repot. Menyinggung soal mobil dinas Arudji mengatakan dirinya belum tahu jika dianggarkan di ABT.
"Saya belum tahu mungkin itu dianggarkan oleh Satuan Kerja Dinas terkait yang jelas itu akan menjadi perhatian kami,"katanya. Namun, secara pribadi Arudji mengatakan kalau memang ada anggaran mobil dinas itu lebih baik dianggarkan di anggaran induk saja, sebab mobil dinas itu tidak terlalu urgen untuk dalam waktu dekat.

Diskusi ini sendir menghadirkan beberapa pembicar lain, seperti Syaifulrahkam Albanjari Redaktur Eksekutif Anteve, Hari Djauhari, Ketua Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN), dan Prof Dr Abdullah idi dari IAIN Raden Fatah Palembang. (sir)

Cerpen Musi

Cerpen Musi

darah kosong

Stok Darah PMI Kosong

Palembang:

Kalau sebelumnya diberitakan bahwa stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang minim, kini justru mengalami kekosongan.
Berdasarkan pantauan Minggu (12/10) banyak orang menanyakan stok darah golongan A, B, O, dan AB.Ternyata, stok darah kosong sehingga mereka menunggu hingga sekitar pukul 12.00 WIB. Pasien lama menunggu karena petugas UTD PMI sedang melakukan pengambilan darah di dua tempat yang mengadakan kegiatan donor darah massal, yakni di Gereja Maranata dan di Universitas Palembang (Unpal). Selain itu, langkah yang ditempuh para keluarga pasien langsung menjadi pendonor pengganti untuk mendapatkan stok darah.

Kepala Pelayanan UTD PMI Kota Palembang Nur Asia mengaku, saat ini PMI sedang mengalami krisis darah karena saat bulan puasa dan Lebaran sepi para pendonor darah.“Sekarang stok darah dari pukul masih ada, tetapi darah tersebut sudah dipesan pasien sehingga terjadi kekosongan,” ujarnya kemarin.

Menurut Nur, stok darah yang sudah dipesan tersebut, yakni golongan darah A sebanyak 29 kantong, golongan darah B 27 kantong,golongan darah O 102 kantong,dan stok golongan darah AB sebanyak 46 kantong.

Keseluruhan stok darah itu sudah sepenuhnya dipesan keluarga pasien yang membutuhkan. Sementara, stok darah yang baru masuk di UTD dari kegiatan donor darah di dua tempat,yakni di Gereja Maranata mendapat stok darah sebanyak 11 kantong, dan di Unpal mendapat stok darah sebanyak 23 kantong. Lebih lanjut dia mengatakan, darah yang baru diperoleh belum dapat diketahui jenis golongannya karena masih dilakukan uji saring di laboratorium.

“Darah yang digunakan harus bebas dari berbagai penyakit seperti HIV, hepatitis C (HCP), hepatitis A (HBSA), dan penyakit menular seksual seperti sifilis. Jadi, darah dari para pendonor tidak serta-merta langsung bisa digunakan pasien,” ucapnya. Nur menegaskan, pihaknya tidak pernah mempersulit para keluarga pasien memperoleh darah. Kekosongan darah terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah ke PMI. “Kami imbau masyarakat lebih peduli dan mau mendonorkan darahnya ke PMI agar kekosongan darah tidak terjadi,” paparnya. Menanggapi kekosongan darah di UTD PMI Kota Palembang, Kepala UTD PMI Palembang dr Anton Suwindro mengatakan, stok darah kosong disebabkan masyarakat selalu menuntut persediaan darah di PMI. Padahal, masyarakat sendiri perlu sadar diri, apakah dirinya pernah mendonorkan darahnya di PMI atau tidak. “Kami hanya mengelola dan mendistribusikan darah yang ada, tetapi masyarakat tidak mau bekerja sama mendonorkan setitik darah pun ke PMI, bagaimana stok darah mau ada,” ujar dia.
Karenanya, dia mengimbau agar masyarakat bersedia menjadi donor darah.(sir)

pelantikan gubernur

Pelantikan Gubernur Sumsel Dilaksanakan Sederhana

Palembang

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin-Eddy Yusuf (Aldy) dipastikan berlangsung sederhana. Meski demikian, sedikitnya 6.000 undangan disebar.
Pelantikan hanya digelar secara seremonial di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel pada 7 November mendatang.

Kepastian ini diungkapkan langsung Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin seusai halalbihalal Ikatan Keluarga Kabupaten Empat Lawang (IKKEL) di Aryaduta Hotel, Palembang, Minggu (12/10). Alex menuturkan, sebagai gubernur terpilih yang akan dilantik nanti, dirinya sama sekali tidak memiliki persiapan khusus. Dia menyerahkan acara pelantikan sepenuhnya kepada panitia resmi yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumsel.

“Malamnya ada acara pisah sambut. Untuk pesta rakyat, barangkali keadaan ekonomi dunia dan Indonesia saat ini tidak kondusif untuk menggelar pesta,” ujar mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini.Sekretaris DPRD Sumsel Sofyan Machmud mengemukakan, rangkaian kegiatan tetap seperti rencana semula, tidak ada perubahan. Demikian juga mengenai tempat,tetap akan digelar di DPRD Sumsel. “Tinggal kita atur bagaimana acara bisa berjalan lancar dan tertib,”tandasnya. Dia menyebutkan, panggung pelantikan dalam ruang rapat paripurna DPRD Sumsel baru akan didirikan setelah 24 Oktober atau tepatnya setelah pelantikan pengganti antar waktu (PAW) dua anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober mendatang. Mengenai surat pemberitahuan pelaksanaan pelantikan, ujar dia, sudah disampaikan DPRD Sumsel kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia berharap,mudahmudahan paling lambat pekan depan hal itu sudah termuat dalam surat keputusan (SK) yang ditandatangani Mendagri. Sementara, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2008–2013 Sarimuda mengatakan, segala persiapan pelantikan sudah dilakukan. Panitia pelaksana berjanji melakukan yang terbaik pada acara yang akan digelar 7 November 2008.
“Kami menyebar sekitar 6.000 undangan, baik untuk pusat maupun daerah, termasuk gubernur se-Sumatera dan DKI Jakarta,” ungkapnya.

Segala sesuatunya, menurut Sarimuda yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumsel sudah dikoordinasikan. Karena ini merupakan peristiwa bersejarah, akan dibuat sedemikian rupa, aman, tertib, lancar,dan elegan.

Dalam pelantikan kali ini, pihaknya akan memberikan nuansa berbeda, yakni dengan menempatkan sejumlah korps wanita angkatan darat (Kowad) serta Polwan sebagai penerima tamu. (sir)

advokat

KAI Sumsel Terbentuk

Palembang:

KONGRES Advokat Indonesia (KAI) diharapkan menjadi wadah pemersatu advokat Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai lembaga legalitas dan formalitas.
Ketua DPD KAI Sumsel H Dahlan Kadir mengajak advokat yang di Sumsel untuk bersatu mewujudkan penegakan hukum. Dia berharap, seluruh advokat di Sumsel merapatkan barisan dalam menegakan supremasi hukum tanpa membeda-bedakan organisasi advokat. Hal itu guna mensinergikan penegakan hukum dan penyuluhan hukum di daerah. “Advokat yang tergabung dalam KAI diharapkan menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum,”ujarnya seusai dilantik Presiden DPP KAI Indra Sahnun Lubis di Hotel Horison, Palembang, akhir pekan lalu.

Presiden KAI H Indra Sahnun Lubis menuturkan, profesi advokat saat ini menginginkan perubahan dalam penegakan hukum.Karena itu,advokat harus mampu menunjukkan pembelaan yang benar terhadap kepentingan hukum. “Kita harus berpikir positif terhadap organisasi advokat serta berkompetisi secara sehat.Artinya, setiap organisasi diharapkan melahirkan advokat yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,”katanya.Dia berharap, pelantikan pengurus DPD KAI Sumsel ini dapat menjadi sarana mempererat tali persatuan para advokat di Sumsel dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

Saat pelantikan, tampak hadir sejumlah Vice President KAI,seperti Todung Mulya Lubis, Tommy Sihotang, Sekretaris Jenderal Roberto Hutagalung,serta sejumlah pengurus DPP, termasuk ratusan advokat Sumsel. Hadir pula Sekretaris Daerah Sumsel Musyrif Suwardi, Gubernur Sumsel terpilih H Alex Noerdin, Kepala Pengadilan Tinggi Palembang Rusman Dany SH,Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Mochammad Sochib, Kapolda Sumsel Irjen Pol Ito Sumardi,dan sejumlah tokoh masyarakat.
(sir)

bank sumsel bangkrut

Investasi Bank Sumsel Rp 10 M Terancam Hangus

Palembang:

Krisis finansial global membuat banyak bank di Amerika dan Eropa kolaps. Ini ternyata berdampak pada bank di Indonesia karena tak sedikit bank di Indonesia menginvestasikan dananya di bank yang dalam kondisi bahaya itu.
Salah satu bank yang terkena imbas krisis finansial global adalah De Indonesische Overzeese Bank NV (Bank Indover). Bank yang merupakan anak usaha Bank Indonesia di Amsterdam, Belanda, itu telah dibekukan aset dan kewajibannya oleh De Nederlandsche Bank atau Bank Sentral Belanda karena mengalami kesulitan likuiditas. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPD SS) kemudian terkena imbas itu karena diketahui memiliki penempatan deposito dalam valuta asing pada Bank Indover. Hal itu tertuang dalam hasil pemeriksaan atas portofolio PT BPD SS tahun buku 2006 dan 2007 yang dilakukan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Palembang. Dalam dokumen bernomor 14/S/XVIII.PLG/01/2008 tertanggal 21 Januari 2008,itu dinyatakan bahwa kerja sama BPD SS dengan Bank Indover dilakukan sejak 2005. Nilai deposito per 31 Desember 2006 mencapai Rp9.210.069.000 atau meningkat Rp1.080.659.000 sejak 2005sebesarRp8.129.410.000. Selama 2007,BPD SS melakukan penambahan investasi di Bank Indover sebesar Rp1.060.931.000 sehingga total dana yang ditempatkan di Bank Indover sebesar Rp10.271.000.000. Masih berdasarkan hasil pemeriksaan perwakilan BPK RI di Palembang, tren perolehan laba selama Bank Indover lima tahun terakhir menurun. Bahkan, Bank Indover telah membukukan rugi selama tiga tahun berturutturut pada 2004, 2005, dan 2006, masing-masing 2.700 euro, 10.100 euro, dan 7.700 euro. Puncaknya adalah pembekuan aset dan kewajiban bank tersebut oleh De Nederlandsche Bank pada Selasa, 7 Oktober 2008. Hingga kini, belum diketahui nasib dana deposito BPD SS yang berada di Bank Indover tersebut. Menyikapi kondisi itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumsel Arudji Kartawinata menyesalkan sikap manajemen Bank Sumsel yang tidak transparan. Menurut dia, selama ini anggota Dewan tidak mengetahui adanya investasi deposito di Bank Indover.“Kita tidak terlalu mengetahui, apakah laporan sebelum melakukan investasi di dunia perbankan merupakan suatu kewajiban atau tidak.Tapi,karena Bank Sumsel ini merupakan milik pemerintah yang notabene mengelola uang rakyat, meskipun kebijakan itu tidak memerlukan persetujuan, tapi minimal Dewan dikasih tahu,”ujarnya kemarin. Koordinasi itu penting artinya jika suatu saat muncul persoalan seperti yang terjadi sekarang.Menurut dia,manajemen Bank Sumsel harus terbuka kepada masyarakat mengenai aktivitas bisnisnya dan mengutamakan prinsip hati-hatian dalam suatu penempatan investasi. “Kalau sudah ada masalah begini tidak ada yang mau disalahkan. Semua saling lempar tanggung jawab. Selain berharap dana tersebut bisa diselamatkan, hendaknya direksi bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut,”tandasnya. Sementara itu, Kepala Divisi Tresuri BPD SS Rasman Sihombing selaku penganalisis penempatan investasi tidak bisa dihubungi. Seiring mencuatnya laporan ini, jajaran direksi BPD SS dinilai menutup informasi kepada media yang ingin mendapat konfirmasi mengenai adanya laporan perwakilan BPK RI di Palembang itu.(sir)

rusunawa

Rusunawa Tak Diminati

Palembang

Belum tersedianya fasilitas air bersih dan listrik membuat rumah susun sewa (rusunawa) di Jalan Kasnariyansah, Palembang, pada Oktober, hingga kini rusunawa tersebut sepi penghuni.

Padahal, masa kontrak (deadline) pengelolaan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Jalan Kasnariyansah, Palembang, berakhir pada Oktober ini.

Staf Marketing PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Franky Hidayat Selasa (7/10) mengatakan, proyek senilai Rp7,5 miliar yang dibangun Departemen Pekerjaan Umum (PU) masih sepi calon penghuni karena belum ada kejelasan pembangunan fasilitas umum (fasum), seperti listrik dan air belum yang terpasang dengan baik, sehingga banyak calon penghuni yang berminat hanya mengambil formulir pendaftaran tetapi tidak mengembalikannya. Dia mengaku, dua fasum tadi masih jadi kendala utama pihaknya menarik para penghuni rusunawa.

“Kami sudah buka dua kali pendaftaran, tetapi yang lulus tes administrasi hanya 30 orang dari total kapasitas rusunawa 88 hunian,” ujarnya kemarin. Menurut dia, fasum selalu ditanyakan para penghuni yang mengambil formulir pendaftaran, tetapi baru terpasang tiang listrik beserta trafonya yang belum dialiri listrik. Sementara, fasum saluran air sudah dikerjakan, tapi air belum keluar dari saluran tersebut. Padahal, kedua fasum itu sudah dipasang sejak September lalu. Mengenai permasalahan terkait kedua fasum tersebut,

Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Perumahan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Setda Kota Palembang Tri Hidayat mengaku tidak ada masalah mengenai pembangunan kedua fasum dan pihaknya yakin kontraktor segera menyelesaikan pemasaran rusunawa teresebut.
Hanya saja, memang butuh waktu. Tapi dia yakin, dalam waktu dekat kedua fasilitas itu akan tersedia. (sir)

narkoba

*Buka Pengobatan Pencandu Narkoba

Polisi Ungkap Pengedar Narkoba Antarpulau

Palembang:

Jajaran Direktorat (Dit) Narkoba Polda Sumatera Selatan (Sumsel) Selasa (7/10) membongkar dan membekuk dua tersangka pengedar narkoba Jakarta–Aceh–Palembang. Penangkapan kedua tersangka dipimpin Kepala Unit (Kanit) I Satuan I Kompol Syahril Musa di Hotel Twin Star di kawasan Km 14,Jalan Raya Palembang–Betung.

Kedua tersangka,yakni Ari Ahmad (29), warga Gang Reuna Tengah I,RT03/19, Kelurahan Sadang Serang,Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat; dan Multazam ( 26), warga Jalan Prof M Yamin,RT 05/02,Wonosari, Prabumulih Barat. Saat ditangkap, mereka tidak memberikan perlawanan. Selain berhasil membekuk kedua tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 1.300 butir ekstasi warna krim berlogo Mercy senilai Rp97,5 juta. Polisi pertama kali menangkap Multazam saat bertransaksi di depan hotel. Dari tangan tersangka ditemukan 500 butir ekstasi.Dalam pengembangan, polisi kemudian berhasil membekuk Ari yang berada di dalam kamar hotel tempatnya menginap.
Pengobatan Pencandu Narkoba

Saat diinterogasi petugas, Ari dan Multazam mengaku kalau barang haram yang ditemukan polisi itu memang milik mereka. Tersangka Multazam mengaku, untuk melancarkan aksinya dan menghindari polisi, dia berpura-pura membuka pengobatan alternatif khusus untuk mengobati pencandu narkoba. Tersangka yang berasal dari Aceh,ini juga mengaku pernah membuka klinik pengobatan alternatif di Desa Babat Toman,Musi Banyuasin (Muba),Lubuklinggau, dan Prabumulih. Bahkan, saat ini dia juga berdomisili di kawasan Talang Kelapa, Banyuasin. Menurut tersangka, saat membuka klinik pengobatan alternatif, dirinya menggunakan nama Tabib Muda Azam Al-Nafis. Dengan menggunakan modus pura-pura sebagai tabib, aksi tersangka nyaris tidak terendus polisi. Dia dengan mulus melancarkan aksinya mengedarkan ekstasi kepada “pasien”–– istilah pembeli ekstasi. Selain itu, untuk menghindari polisi, tersangka mengaku sering berpindah-pindah tempat. Tersangka Multazam mengaku mendapat barang terlarang itu dari teman satu kampungnya berinisial A yang kini tinggal di Jakarta. ”Sistem pembayarannya dilakukan melalui transfer rekening bank setelah barang laku terjual,”ujarnya. Untuk satu butirnya, dia beli dari A dengan harga Rp70.000 dan dijual lagi seharga Rp75.000 per butir.

Direktur (Dir) Narkoba Polda Sumsel Kombes Polisi Nugroho Aji Wijayanto didampingi Kasat I Narkoba AKBP Ismail Zahara,kepada wartawan mengungkapkan, kedua tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba antarprovinsi. Menurut dia, kedua tersangka selama ini telah menjadi target operasi (TO) polisi. Setelah dilakukan penyelidikanselamasatubulanpenuh, mereka akhirnya ditangkap. ”Tersangka Multazam berperan mengedarkan narkoba jenis ekstasi di wilayah Sumsel, sedangkan tersangka Ari Ahmad bertugas sebagai kurir yang membawa ekstasi dari Jakarta ke Palembang. Setelah tiba di Palembang, tersangka Multazam lalu menjual ekstasi kepada pelanggannya,” ujar Nugroho. (sir)

warga miskin demo

Warga Miskin Palembang demo ke kantor Walikota Palembang Senin (6/10) karena mereka tak terdaftar sebagai penerima Jamkesmas.

Ratusan Warga Miskin Tak Terdaftar Jamkesmas

Palembang:



Sedikitnya 500 warga miskin yang berasal dari tiga kecamatan di Palembang tak terdaftar dalam Jamkesmas. Akibatnya, mereka melakukan unjukrasa ke Kantor Walikota Palembang Senin (6/10).

Menurut Ketua Serikat Rakyat Miskin Kota Palembang Eka Surbakti, dari tiga kecamatan di kota Palembang yakni Seberang Ulu I, Kertapati, dan Ilir Barat I tak terdaftar dalam Jamkesmas.

“Hari ini pendataan terakhir untuk pelaporan warga miskin yang belum terdaftar Jamkesmas. Namun karena masih suasana lebaran, tak ada pendataan di tingkat RT maupun lurah,” ujarnya.

Karenanya, dia bersama puluhan warga miskin mendatangi Kantor Walikota Palembang. Mereka minta agar mereka bias didata dan didaftarkan dalam Jamkesmas.

“Biaya berobat mahal, kami sulit mendapatkan layanan dan rasanya tak mampu kalau tidak mendapat Jamkesmas,” ujar Ny Hamidah, seorang warga Kertapati yang ikut demo.

Sayang, aksi warga yang dating dengan membawa bundelan kartu keluarga ini tak mendapat respon. Tak ada yang menerima mereka. (sir)

arus balik

Arus balik antarpulau Palembang-Bangka masi ramai hingga H+5...
Masuk kapal pun berebutan....
Ini juga......

Antrean cukup membludak. hati-hati copet...

lebaran 1429 H

Gerimis, salat Ied di seputaran Mesjid Agung Palembang Rabu (1/10) berlangsung khidmat.
Wah, enak ya melihat orang salat.
Usai salat anak-anakbermain di pagar Mesjid Agung, Palembang
Bergaya usai salat.......
Alas salat yang terkena gerimis menyulitkan tim pembersihan membereskan pascasalat.