Istri TNI Harus Kreatif

Istri seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini dituntut untuk lebih kreatif dalam membantu tugas para suami membela negara. Salah satunya membantu tugas TNI melalui usaha pembinaan keluarga yang sejahtera, rukun,dan harmonis.

Demikian dikatakan Ketua Daerah B Dharma Pertiwi Kodam II/Sriwijaya Sri Puji Lestari kepada wartawan seusai menyelenggarakan puncak perayaan HUT Ke-48 Dharma Pertiwi di Gedung Sudirman,Rabu (18/4). Menurut dia, risiko sebagai istri seorang militer tentunya harus mampu bersikap arif dan membagi waktu bagi keluarga dan ikut dalam menjalankan tugas TNI.“Kita memang harus mengutamakan keluarga, tapi sebagai istri prajurit, kita juga diminta bisa melakukan sesuatu yang itu berguna bagi orang banyak,minimal di lingkungan bagi Dharma Pertiwi itu sendiri,” kata dia.

Istri Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo itu menyampaikan, di usia yang ke-48, tentunya Dharma Pertiwi harus bisa memberikan banyak dalam menyelenggarakan kegiatankegiatan yang membangun serta mengasah kreativitas bagi para istri prajurit TNI. “Mau tidak mau, memang itu risiko sebagai istri prajurit. Selain memotivasi suami dalam menjalankan tugas kenegaraan, kita juga harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sejahtera, rukun, dan harmonis, baik sesama Dharma Pertiwi maupun masyarakat luas,”ungkap dia.

Sri mengatakan, untuk perayaan HUT kali ini, pihaknya telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bakti sosial.Mulai anjang sana ke panti asuhan, donor darah, pengobatan gratis, pelayanan KB, hingga masih banyak lagi kegiatan lainnya. “Kita berharap dengan kegiatan ini, bisa terus menguatkan hubungan silaturahmi antar sesama,”kata dia. Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Jauhari A Suraji mengakui, sebagai seorang prajurit TNI,peran serta istri dirasakan sangat besar dalam melaksanakan tugas menggapai kesuksesan. Bahkan,dia sangat merasakan peran seorang istri yang begitu besar, hingga dia bisa duduk sebagai kepala penerangan.

“ Dengan peran istri yangterorganisasi,kitaberharap dapat membagi waktu dengan baik.Jadi,peran sebagai istri dan harus menghidupkan organisasi dapat berjalan beriringan.Karena kita juga sangat sepakat dengan adanya wadah bagi istri-istri kita, yang bisa mencurahkan kreativitas,”kata dia. ibrahim arsyad

Seputar Indonesia, Kamis 19 April 2012

Wagub Sumsel Diperiksa Kasus Bansos Ormas

Wagub Sumsel Eddy Yusuf, kemarin sekitar pukul 08.30 WIB diperiksa selaku saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial ormas (Bansos Ormas) tahun 2008 sebesar Rp 2.960.001.420.


Eddy diperiksa penyidik di ruang pemeriksaan Devia Cita Diteskrimsus Polda Sumsel selaku mantan Bupati OKU tahun 2008.Eddy diduga kuat mengetahui adanya penyaluran dana bansos ormas senilai Rp13.543.658.600 yang dilakukan mantan Sekda Kabupaten OKU Syamsir Djalib dan Kabag Perlengkapan Pemkab OKU, Sugeng, saat itu.Keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2010. Pjs Kabid Humas Polda Sumsel AKBP R Djarod Padakova membenarkan pemeriksa Wagub Sumsel Eddy Yusuf oleh penyidik Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumsel.

”Benar, tapi sebagai saksi dan hanya sambungan pemeriksan saksi kemarin (Yulius Nawawi),”katanya. “Tujuannya sama untuk melengkapi berkas agar cepat menjadi P21 (lengkap) dan segera dilimpahhak ke JPU karena tersangkanya sudah ada dua orang,” ungkapnya di Mapolda Sumsel kemarin. Dari informasi yang dihimpun SINDO,Eddy Yusuf datang ke Polda Sumsel menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam tanpa pengawalan. Mantan Bupati OKU itu diperiksa sekitar 5 jam dan dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sekitar pukul 13.50 WIB Eddy meninggalkan ruang penyidik Ditreskrimusus menggunakan mobil Honda Jazz warna silver.

Berdasarkan data dihimpun SINDO sebelumnya,penyelidikan kasus ini berawal adanya temuan dari Penyidik Subdit 3 Polda Sumsel (dulu Satuan Tipikor) pada tahun 2010.Kemudian kasus ini dilaporkan penyidik pada Selasa (12/10/ 2010) sekitar pukul 12.00 WIB ke Polda Sumsel. Laporan tersebut tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/223-A/X/ 2010/Kor/Dit reskrim tertanggal 12 Oktober 2010. Diduga anggaran belanja tahun 2008 digunakan Sekda kabupaten OKU untuk Bansos Ormas senilai Rp13.543.658.600.

Diduga dari jumlah sekitar Rp 13 miliar lebih itu penyaluran anggaran dananya terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan peruntuhan. Hal ini diperkuat dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel bahwa ditemukan kerugian negara sebesar Rp2,96 miliar. Lalu hasil laporan audit dari BPKP Sumsel bernomor LHAI- 5894/ PW07/5/2010, tertanggal 30 September 2010 dilaporkan ke Polda Sumsel.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel, Ricard Cahyadi mengaku belum mendapatkan laporan mengenai pemeriksaan Wagub Sumsel Eddy Yusuf terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana bansos ormas pada Pemkab OKU tahun 2008.“Sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut karena bapak (wagub) sedang di Jakarta,”ucapnya. ade satia pratama/cr2

dikutip dari Seputar Indonesia, Kamis, 19 April 2012

Rumah Murah Bagi PNS dan Pekerja Nonformal

Rumah Murah Bagi PNS dan Pekerja Nonformal

Palembang:

2000 pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja sektor nonformal mendapatkan rumah murah. Serahterima dan akad kredit dilaksanakan hari ini di Jakabaring Palembang.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin Kamis pagi (12/4) menyatakan minat untuk memiliki rumah murah ini cukup tinggi. “Tercatat untuk rumah tipe 36/120m2 ada 1.447 pemohon dari kalangan pns dan guru. Sementara untuk tipe 21/90 m2 sedikitnya ada 19.964 pemohon,” ujarnya.

Perumahan yang djual dengan cicilan ringan dan tanpa uang muka ini berlokasi di Jakabaring dan Kertapati. Untuk PNS dan guru di Jakabaring. Sementara yang untuk pekerja informal di Kecamatan Kertapati.

“Melalui program rumah murah ini diharapkan para PNS dan guru golongan rendah dapat  memiliki rumah yang selama ini mungkin hanya ada dalam angan-angan. Begitu juga dengan para pekerja nonformal seperti pedagang kaki lima, tukang becak, dan pekerja serabutan,” tambahnya.

Ketua Tim Persiapan Rumah Murah, Yusri Effendi, mengatakan bahwa pembangunan rumah murah ini bekerjasama dengan para pengembang swasta.

“Pendaftaran telah dimulai 15-19 Juni 2009 lalu melalui lurah/camat masing-masing. Setelah itu diseleksi dan diverifikasi oleh tim Pemprov.

Untuk tipe 36/120, seleksi dan akad kredit dilaksanakan sampai tahap keempat,” ujarnya.

Tahap pertama didapat 281 orag, tahap II 136, tahap III 48 orang dan tahap IV sebanyak 383 orang. Sehingga total ada 1.281 PNS dan guru yang berhak mendapatkan rumah murah ini.

Sementara type kecil yang diperuntukkan bagi pekerja sektor nonformal, dari 1000 pemohon yang telah memenuhi kriteria hari ini diakadkredit sebanyak 15 unit.

Penghargaan

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Munoarfa memberikan penghargaan berupa Adiupaya Puritama kepada Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH, sebagai sosok yang memenangkan lomba dalam kebijakan memberikan fasilitas perumahan kepada masyarakat melalui program rumah murah. Selain itu, Walikota Palembang Ir Eddy Santana Putra MT juga pemenang untuk tingkat kota Metropolitan.
Penghargaan diberikan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (22/9/2010) malam kemarin. Menpera Suharso Munoarfa, berpesan agar para gubernur, bupati, dan walikota terus memberi perhatian kepada rakyat agar mendapatkan fasilitas perumahan. “Setiap penduduk harus kembali ke rumah Karena rumah merupakan lambang kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa dan daerah. Jadi, tidak mungkin kepala daerah tidak memikirkan itu,” katanya.
Hanya saja, lanjut Suharso, persoalan yang mendasar saat ini adalah persoalan lahan. Kendati begitu, selalu ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan jika memang ada kemauan pemerintahnya. Dicontohkan, di Singapura sekitar 90 persen lahan dikuasai oleh negara sehingga memudahkan pemerintah melakukan pengaturan atas perumahan.
“Langkah yang dilakukan Singapura itu bisa dicontoh pemerintah daerah kita," katanya.
Soal lahan itu, kata Suharso, harus ada masterplan tata ruang kota yang dirancang kota dan kabupaten. “Pemkot dan Pemkab harus memiliki land banking dan land konsolidation. Saya yakin, lewat APBD persoalan itu bisa di atasi,” ungkap menteri.
Pada kesempatan itu juga, Menpera juga memberikan penghargaan kepada Gubernur NAD Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf,  Walikota Palembang, Walikota Banda Aceh, dan Bupati Malang.
"Saya mengucapkan selamat kepada para gubernur, bupati, dan walikota yang mendapatkan penghargaan ini. Bapak-bapak menjadi contoh kepada daerah yang terbaik,” kata Suharso

Pendidikan Gratis untuk Semua

 Siapa yang tidak mau  gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.

Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan  pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Apakah ini bisa?  Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa komponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Dua program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis.
Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat gratis pertama di Indonesia dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik yang tercepat dilakukan Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin dalam 81 hari sejak dilantik, 7 November 2008.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, bukan soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat gratis adalah yang pertama kali dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Dan sekolah gratis yang dilaunching 26 Maret 2009.

Berbeda

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.

Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakuan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.

Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.

Perda itu memngatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.

Peluncuran program sekolah gratis yang dipusatkan di GOR Kampus, di Palembang itu, menjadi riuh oleh gemuruh sambutan dan tepukan tangan puluhan ribu siswa SD hingga SMU yang hadir, ketika Mendiknas membubuhkan tanda tangan di atas kanvas, dan menekan tombol sirine tanda dimulai pemberlakukan belajar gratis di Sumsel. Hadir pada peresmian program sekolah gratis itu, selain 11 bupati dan empat walikota se-Sumsel, juga puluhan ribu siswa SD hingga SMU termasuk para guru masing-masing sekolah.

Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.

Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Besaran dana bantuan operasional siswa untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan, SMA Rp 80 .000 per siswa per bulan, dan SMK 90.000 per siswa per bulan.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.

Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.

Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin sejak dua tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2010/2011 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumsel dari 33,65 persen tahun 2008 meningkat menjadi 45,60 persen pda 2010. Sejak 2008, APK SD telah di atas 100 persen dengan APM (Angka Partisipasi Murni) 95,14 persen dan angka putus sekolah sebesar Rp 0,38 persen.

Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa. (inforial)

Dunia Tanpa Lelaki, Novel dari Balik Jeruji

Berangkat dari keinginan untuk mengubah pandangan buruk masyarakat terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas), Desrina Ribhun menulis dan menuangkan pengalamannya selama berada di dalam bui.

Buku pertamanya itu diberi judul Dunia Tanpa Lelaki dan telah dirilis 2011 lalu.Adapun proses penulisan hingga proses cetaknya ternyata menghabiskan kurang lebih satu tahun. Penerbitannya pun didukung langsung oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin.Sementara penulisan dan editing dilakukannya sendiri dengan dibantu keluarga. “Pertama ditulis tangan selanjutnya keluarga yang mengetiknya di luar lapas,” tutur Desrina yang ditemui SINDOdi lapas wanita kelas IIA Palembang,beberapa waktu lalu. Diakuinya,pembuatan buku ini tidak menyiapkan apapun kecuali untuk memberikan yang terbaik.

Isinya merupakan pengalaman pribadi yang menceritakan kehidupan di balik jeruji,mulai dari introspeksi diri hingga pengamatannya pada beragam perilaku unik penghuni lapas lainnya.Saat ini buku Dunia Tanpa Lelaki sudah masuk 1500 cetakan yang pendanaannya dibantu dari Pemprov.Tidak hanya itu, Desrina pun tengah menyelesaikan proses penerbitan buku kedua Dunia Tanpa Lelaki.Sementara draft buku ketiga Dunia Tanpa Lelaki sudah memasuki 80% penulisan.

Bila dibandingkan dengan buku pertama,jelasnya,buku kedua dan ketiga akan lebih menonjolkan kisah lucu dan unik dari semua kegiatan di lapas.“Dunia tanpa lelaki itu hanya judul agar lebih menarik pembaca,dan ini akan menjadi trilogi.Kenapa Tanpa Lelaki yang saya pilih untuk judul,karena lapas wanita memang tidak ditemukan lelaki kecuali bayi dan petugas jaga yang berada di luar blok,”ujarnya bersemangat. Perempuan yang lahir pada 12 Desember 1983 ini berharap karya tulisnya ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.

Sehingga masyarakat mengetahui bahwa semua yang menjadi warga binaan lapas bukanlah orang-orang yang buruk dalam berperilaku. Dengan dihadirkannya buku ini pula dia dan rekan-rekan berharap,masyarakat luas tidak lagi mendiskreditkan para binaan pemasyarakatan karena mereka dibina untuk menjadi manusia yang lebih baik di sana. Menurutnya,lapas atau penjara boleh saja dianggap sebagai kehinaan di mata banyak orang,tapi dia dan rekan-rekan warga binaan berusaha untuk menjadikannya sebagai sarana mendekatkan diri pada Yang Kuasa.

Mereka pun menyepakati kata pepatah yang menyebutkan orang-orang seperti mereka bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan “Orang boleh menganggap kami manusia yang bersalah dan layak dihukum seberatberatnya. Tapi,kami berkeyakinan bahwa kami justru orang-orang yang beruntung yang dipilih Tuhan untuk diuji dan diperingatkan agar kembali ke jalan-Nya,”seru Desrina. Desrina menuturkan,hal pertama yang akan dilakukan saat sudah bebas nanti adalah meminta maaf kepada mereka yang pernah tidak sengaja dikecewakan,terutama orangtua dan keluarga besar.

Kemudian,dia akan melanjutkan usaha butiknya yang selama dua tahun ini tak terurus.Diakuinya,selama di dalam lapas,hanya bisa berdoa dan berusaha untuk menjadi lebih baik karena ingat pada pepatah orang bijak itu adalah orang yang bisa menjadi lebih baik. 

YULIA SAVITRI

Palembang

Sumser: Seputar Indonesia, Senin 9 April 2012

Berobat Gratis: Daerah Saja Bisa, Apalagi Ibu Kota Negara

Kesehatan Gratis

Alex Noerdin meninjau pelaksanaan program berobat gratis

Jaminan tidak pernah sakit tentunya mustahil. Namun, kesehatan gratis alias berobat gratis bagi yang tidak mampu bukan hal yang tak mungkin. Tak peduli di desa maupun kota. 

Kesehatan gratis tidak jarang menjadi teriakan tuntutan para demonstran. Tuntutan para demontran itu pun menjadi janji politik kandidat pemimpin daerah. Antara percaya dan tidak, mendengar seorang calon pemimpin daerah meneriakkan janji politiknya tentang pendidikan dan kesehatan gratis. Bukan soal tidak percaya kata-kata yang diucapkan, melainkan apakah benar akan terealisasi ketika sang calon pemimpin daerah telah menjabat atau cuma janji-janji doang.

Atas program berobat gratis, Alex Noerdin menerima anugerah Rekor MURI

Sejatinya, kesehatan gratis atau berobat gratis, Alhamdulillah tidak sekedar menjadi tuntutan para demonstran dan janji politik semata. Namun sudah direalisasikan di beberapa daerah dan Sumatera Selatan menjadi provinsi pelopornya.  

Tiga bulan setelah dilantik menjadi Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang berpasangan dengan Eddy Yusuf merealisasikan janjinya tentang kesehatan gratis di Sumsel. Tepatnya, semenjak tanggal 27 Januari 2009, masyarakat Sumsel yang tidak memiliki jaminan kesehatan mendapat pelayanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas di Sumsel dan Rumah Sakit tipe C, B dan A yang menjadi rujukan.

Jembatan Ampera menjadi saksi peluncuran program berobat gratis di Sumatera Selatan. Bersama ribuan balon merah putih yang membumbung ke angkasa di atas kepala ribuan masyarakat Sumatera Selatan yang bersorak-sorai, peluncuran program Jamkesos (Jaminan Sosial Kesehatan) Sumsel Semesta masuk rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) atas pelaksanaan janji politik tercepat dan pelaksanaan program berobat gratis pertama di Indonesia.

Sejumlah pejabat dari pusat hadir, mulai dari Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, Ketua DPR RI Agung Laksono, dan Wakil ketua MPR RI HM Aksa Mahmud.

“Di Sumatera Selatan saja bisa, kenapa daerah lain tidak bisa,” ujar Siti Fadilah yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan menekankan program berobat gratis yang dilakukan Alex Noerdin perlu dicontoh seluruh kepala daerah di Indonesia.

Melalui program ini semua penyakit bisa diobati dan mendapat layanan. Kecuali yang bersifat kosmetika seperti memancungkan hidung atau membuat lesung pipi

Bukan sutau hal yang mudah tentunya, realisasi program berobat gratis di Sumsel memerlukan dukungan dari bupati dan walikota se-Sumsel. Walau seluruh bupati walikota se-Sumsel tidak bulat suaranya mendukung alex Noerdin dan Eddy Yusuf dalam pencalonan Gubernur Sumsel, untuk program kesehatan gratis Alex Noerdin berhasil membuat satu suara dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) mendukung program Jamkesos Sumsel Semesta.

Kesepahaman dengan bupati dan walikota se-Sumsel dan pemerintah pusat serta pengukuhan Jamkesos Semesta dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 Tahun 2009 menjadi bukti kesungguhan yang kuat seorang pemimpin terhadap terlaksananya janji politik yang merupakan salah satu hak dasar masyarakat itu.

Realisasi berobat gratis di Sumsel pun ditopang dengan pendanaan APBD yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2009, sebesar Rp 91 miliar dikeluarkan APBD Sumsel untuk program berobat gratis. Sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp 131 miliar, Rp 136 miliar pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 APBD Sumsel menganggarkan Rp 139 miliar untuk dana Jamkesos Sumsel Semesta.

Rakyat sehat dengan berobat gratis 

Untuk memastikan berobat gratis berjalan dengan baik, Alex Noerdin yang kini juga menjadi calon gubernur DKI Jakarta, tidak segan-segan turun ke lapangan melakukan sidak ke beberapa Rumah Sakit.

Menurut Alex, kendala yang dihadapi menjadi pelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan Jamkesos Semsel Semesta. Sehingga dalam perjalannanya akan menjadi lebih baik. Kendala-kendala tersebut pun tidak segan diutarakan Alex Noerdin kepada para pejabat daerah di lainnya yang datang ke Sumsel untuk belajar pelaksanaan Jamkesos Sumsel Semesta.

Pengalamannya menjadi bupati dua kali dan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin yang kini menjadi salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, menggaungkan kampanye kesehatan dan pendidikan gratis. Alex Noerdin pun sangat optimistis program berobat gratis dapat dilaksanakan di Ibu Kota Negara.

Tidak tanggung-tanggung, kalau di Sumsel pelaksanaan berobat gratis dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 81 kerja. Alex Noerdin yang berpasangan dengan Nono Sampono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjanjikan pelaksanaan berobat gratis di DKI Jakarta akan dilaksanakan satu hari setelah dilantik.

Namun, program yang dicanangkan Alex Noerdin yang berpasangan Nono Sampono ini tidak berlaku untuk semua masyarakat Jakarta. Hanya untuk golongan rakyat miskin DKI Jakarta yang terdaftar atau memiliki KTP DKI Jakarta. "Sekitar 61% Warga DKI Jakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan, atau sekitar 5,8 juta jiwa membutuhkan program ini," katanya.

Janji Alex Noerdin memang bukan isapan jempol saja. Berbagai penghargaan telah didapatnya karena pelaksanaan program berobat dan pendidikan gratis. Sebut saja penghargaan Manggala Karya Husada kembali diterima oleh Alex Noerdin dari Menteri Kesehatan RI dalam rangka Hari Bhakti Kesehatan RI pada tahun 2011.

Untuk program kesehatan gratis ini, Alex Noerdin pun masuk rekor MURI. Bersama program sekolah gratis yang digagasnya, dua rekor MURI pun dikoleksi.

Paulus Pangka, senior manager project MURI mengatakan, Gubernur Sumsel mendapatkan dua rekor MURI atas prestasinya. “Pertama untuk pemenuhan janji politik tercepat 81 hari setelah terpilih. Yang kedua berhasil menerapkan program berobat gratis bagi seluruh warganya hingga membawa Sumsel sebagai provinsi pertama yang melaksanakan program itu di Indonesia,” tukas Paulus.

Sebelumnya, penghargaan berkelas internasional di bidang kesehatan juga pernah diterima Alex Noerdin atas keberhasilannya dalam menjalankan sekolah dan layanan kesehatan gratis di Sumatera Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dubes Amerika Serikat, Cameron R. Hume, pada tanggal 4 Juli 2009 di Medan.

Lantas, pertanyaan menggelitik menyeruak di benak masyarakat Sumsel. Apakah berobat gratis akan tetap dilaksanakan di Sumsel kalau Pak Alex hijrah jadi Gubernur DKI Jakarta? Ya tentu saja tetap berjalan, karena berobat gratis sudah tertuang di Peraturan Daerah. (***)

Parkir di Bandara SMB II, Mobnas Wakil Ketua DPRD OKU Timur Dibobol

Palembang:

Mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur, Aktor,  dibobol bandit spesialis pecah kaca di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang, Rabu (4/4)  pukul 16.15 WIB.

Akibat pecahnya kaca sebelah kiri mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam nopol BG 7 Y, uang milik Aktor sebesar Rp3 juta yang tersimpan dalam sebuah tas raib digondol pelaku. Saat kejadian,mobil korban parkir di area terminal kedatangan.

 “Kejadian sempat diketahui warga yang berada di tempat parkir termasuk Bawai,30 sopir saya. Namun karena kalah cepat, pelaku yang diduga satu orang itu berhasil kabur keluar dari bandara,” jelasnya saat melapor ke Pospol Polsek Sukarami, Bandara SMB II.

Aktor mengaku heran musibah yang dialaminya itu terjadi di tempat umum yang kualitas penjagaannya cukup ketat. “Saya berharap ini bisa menjadi perhatian petugas keamanan dan pihak lain.Kenapa kejadian ini bisa terjadi di bandara bertaraf internasional seperti SMB II Palembang,”jelasnya. Saat kejadian, korban baru saja mendarat di Bandara SMB II sekitar pukul 15.45 WIB.

“Saya baru datang dari Jakarta. Rencananya tidak langsung pulang, mau ziarah dulu ke makam keluarga. Nah, waktu saya sudah meletakkan tas di jok belakang sopir, saya dipanggil sopir kalau kaca mobil sudah dipecah dan pelakunya kabur membawa tas berisi pakaian dan uang sekitar Rp3 juta. Pelaku mengendarai sepeda motor cepat sekali kaburnya,” pungkasnya.

Kapolsekta Sukarami Kompol Trie Aprianto melalui Kanit Reskrim Iptu Hanys Pamungkas membenarkan laporan korban. Pengaduan korban tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/B-/IV/2012/Sumsel /Resta.Plg/Sek.Skrm tertanggal 4 April 2012.“Laporan sudah kami terima dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut,” katanya. General Manager PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, T Said Ridwan mengaku sudah menerima laporan dan segera menyelidiki kejadian tersebut.

“Laporannya sudah kami terima dan segera diselidiki. Sebab ini sudah kedua kalinya dalam rentan waktu yang cukup dekat. Bahkan sebelumnya ada penjambretan di areal parkir,”jelas Said. Menurut Said, sebenarnya kejadian tersebut diluar tanggung jawab manajemen bandara karena merupakan areal umum,dimana setiap orang bisa memasukinya. Namun demikian, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir Bandara SMB II Palembang.

“Besok (hari ini) langsung saya perintahkan pengelola parkir supaya menempatkan petugas khusus yang mengawasi semua orang di area parkir bandara mulai dari pintu masuk dan keluar parkiran,”jelasnya.(***)

Alex Noerdin Peduli Ponpes

Alex Noerdin bersama Hasyim Muzadi

 Janji Harus Ditepati

Palembang—Janji itu harus ditepati, itulah prinsip Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin. Untuk mewujudkan janjinya itu pula, maka Alex Noerdin selalu mengimbanginya dengan kerja keras bersama semua jajarannya. Apa yang kita janjikan pasti dicatat oleh masyarakat. “Karena itu, apa yang kita dijanjikan harus ditepati,” katanya ketika menyerahkan bantuan kepada sejumlah pondok pesantren di Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat, pekan lalu. 

Sejak menjabat Gubernur Sumsel, berbagai bantuan telah digulirkan bagi pondok pesantren (Ponpes) di Sumsel. Diantaranya,, bantuan setiap tahun sebesar Rp 5 miliar, bantuan subsidi sebesar Rp 5 miliar per tahun. Selain itu, juga ada bantuan untuk kegiatan yang diselenggarakan pesantren, seperti Pekan Olahraga dan Seni Ponpok Pesantren

Alex Noerdin usai menyerahkan bantuan sepeda motor 

Pekan lalu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyerahkan 260 unit motor bagi 260 Pondok Pesantren (Ponpes) se-Sumsel yang tergabung dalam Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan (Forpess), di Asrama Haji Palembang. Bantuan ini merupakan realisasi janji Gubernur Sumsel saat melantik pengurus Forpess Periode 2011-2014 di Griya Agung awal Februari 2012 yang lalu.

Menurut Gubernur, bantuan tersebut sebagai sarana mempermudah operasional transportasi Ponpes yang ada di Provinsi Sumsel untuk membangun dan membina umat. Selain itu, bantuan ini juga sebagai apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terhadap peran Ponpes dalam menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan agama maupun umum, serta sebagai mitra pemerintah dalam membangun karakter anak bangsa. Ya, saya penuhi janji saya dulu. Sekarang motornya sudah ada dan siap dibagikan ke 260 Ponpes yang ada di Sumsel, hari ini juga,”ujar Gubernur yang meraih rekor Muri karena wujudkan janji kampanye secara cepat kepada masyarakat ini.

Alex  mengatakan, ponpes yang menerima masing-masing satu unit motor tersebut, merupakan jumlah hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Pemprov Sumsel bekerjasama dengan Forpess dan Forpess masing-masing daerah.  Berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Sumsel, jumlah Ponpes yang ada di Sumsel sebanyak 365 ponpes. “Sekarang baru ada 260 unit motor, nanti kalau masih kurang, bakal kita tambah lagi secara bertahap. Jadi, nanti seluruh pesantren akan menerima semua (motor-red),”ungkap Gubernur.

Bantuan motor jenis Supra X 125 R dari Gubernur Sumsel ini, disambut Ketua Umum DPP Forpess Hendra Zainudin. Menurut Hendra, Ponpes di Sumsel sangat beruntung memiliki pemimpin yang cinta dan peduli terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam tersebut.

Zikir Bersama

Di tengah kesibukannya, Alex Noerdin yang juga mantan Bupati Musi Banyuasin ini  melakukan kunjungan ke Majelis Zikir Ustadz Arifin Ilham di Mesjid Qaddafy Islam Center, Sentul, Bogor, Minggu (1/4).  Menurut Alex, kedekatannya dengan kalangan ulama bukan saat jelang pemilihan kepala daerah saja. "Sejak dulu, saya selalu dekat dengan kalangan ulama dan memberikan perhatian kepada para ulama dan lembaga keagamaan di Sumsel," ungkapnya.

Ketua DPD Partai Golkar Sumsel ini mengatakan dirinya memang sudah menjalin hubungan cukup baik dengan sejumlah tokoh agama Indonesia.  "Dengan seluruh tokoh agama kami memang sudah bersahabat baik. Jadi hubungan dengan tokoh agama bukan hanya menjelang pilkada," kata Alex.

Mengenai janjinya memberikan pendidikan gratis dan kesehatan secara gratis kepada masyarakat jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, menurutnya,  tidaklah terlalu sulit. Kata dia, pihaknya sudah memiliki pengalaman sebagai gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dengan memberikan pendidikan dan kesehatan gratis. Hanya 81 hari setelah dilantik, program bebas biaya Pendidikan dan Kesehatan terlaksana.  Masyarakat perlu bukti, bukan janji. Sekarang masyarakat Sumatera Selatan  benar-benar merasa diperhatikan dan hak-haknya dipenuhi,” paparnya.

Alex Noerdin menyerahkan bantuan sepeda motor kepada
pengelola pondok pesantren di Sumsel

Untuk mewujudkan harapan masyarakat DKI Jakarta mendapatkan program kesehatan dan biaya pendidikan gratis hingga tingkat SLTA, lanjuutnya,  menjadi tantangan baru. “Untuk program Kesehatan kami siap hadapi, gratis biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketersediaan Dokter dan juga Obat yang memadai," janjinya.

 Namun, program yang dicanangkan Alex yang berpasangan Nono Sampono (Alex-Sampono) ini tidak berlaku untuk semua masyarakat Jakarta. Hanya untuk golongan rakyat miskin DKI Jakarta yang terdaftar atau memiliki KTP DKI Jakarta. "Sekitar 61% Warga DKI Jakarta yang belum tercover, atau sekitar 5,8 juta jiwa membutuhkan program ini," katanya. (***l)

Pendidikan Gratis untuk Semua

Siapa yang tidak mau  gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.

Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan  pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Apakah ini bisa?  Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa koponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Berbeda

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.

Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakukan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.

Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.

Perda itu mengatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.

Peluncuran program sekolah gratis yang dipusatkan di GOR Kampus, di Palembang itu, menjadi riuh oleh gemuruh sambutan dan tepukan tangan puluhan ribu siswa SD hingga SMU yang hadir, ketika Mendiknas membubuhkan tanda tangan di atas kanvas, dan menekan tombol sirine tanda dimulai pemberlakukan belajar gratis di Sumsel. Hadir pada peresmian program sekolah gratis itu, selain 11 bupati dan empat walikota se-Sumsel, juga puluhan ribu siswa SD hingga SMU termasuk para guru masing-masing sekolah.

Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.

Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

2009

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Besaran dana bantuan operasional siswa untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan, SMA Rp 80 .000 per siswa per bulan, dan SMK 90.000 per siswa per bulan.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.

Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.

Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Dana bersama (sharing) untuk pembiayaan program sekolah gratis bagi 15 Kabupaten/kota di Sumsel, juga telah  dianggarkan. Dana yang mencapai sedikitnya Rp188 miliar itu diperuntukkan bagi 1.680.165 siswa tingkat SD hingga SMA/MA/SMK di daerah ini.  Dana itu untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan KBM di masing-masing sekolah.

Kota Palembang hanya kebagian jatah alokasi dana Rp10.122.798.000 dari Pemprov, sementara kekurangannya ditutupi melalui APBD Sumsel yang mencapai Rp63.753.501.000.

Alokasi kemampuan anggaran yang disediakan kabupaten tertinggi yakni Muaraenim yang mencapai Rp29.673.552.000, sisanya dana `sharing` dari provinsi mencapai Rp10.080.840.000.

Kuota dana `sharing` dari kabupaten dan kota di Palembang termasuk kecil, tetapi dapat ditutupi dari bantuan anggaran yang disediakan provinsi, sehingga semuanya seimbang. Dana sharing terkecil dari Kabupaten OKU Selatan, hanya Rp2.124.342.000.

Berdasarkan jumlah sekolah di Kota Pagaralam, 73 SD, 13 SMP dan 6 SMA, untuk program sekolah gratis Pemkot setempat dan Pemprov Sumsel memerlukan dana mencapai Rp4,4 miliar, berupa Rp2.603.244.000 `sharing` dari pemprov dan Rp1.786.806.000 yang disiapkan Pemkot Pagaralam.

2010

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin sejak dua tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2010/2011 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumsel dari 33,65 persen tahun 2008 meningkat menjadi 45,60 persen pda 2010. Sejak 2008, APK SD telah di atas 100 persen dengan APM (Angka Partisipasi Murni) 95,14 persen dan angka putus sekolah sebesar Rp 0,38 persen.

Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Widodo Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, jumlah tersebut menyerap sekitar 60 persen dari total seluruh anggaran pada Dinas Pendidikan Sumsel sebesar Rp 574 miliar. "Kenaikan alokasi anggaran untuk program sekolah gratis cukup beralasan karena jumlah siswa yang di-cover program ini bertambah sekitar 100 ribu orang," tuturnya.

Widodo menjelaskan, pada pada 2010 jumlah siswa yang di-cover 1,6 juta siswa mulai SD hingga SMA sederajat. Tahun 2011 mencapai 1,7 juta siswa. "Kenaikan jumlah alokasi dana juga dipengaruhi adanya peningkatan bantuan untuk siswa SMA dan SMK sederajat," katanya.

Jika pada 2009 dan 2010 besar bantuan siswa SMA/MAN sebesar Rp 80.000 /siswa/bulan, maka pada 2011 naik Rp 10.000/ siswa atau menjadi Rp 90.000/siswa/siswa/bulan. Demikian pula untuk siswa SMK anggaran untuk tiap siswa naik dari Rp 90.000/ bulan menjadi Rp 100.000/ bulan.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa.

"Besaran bantuan sekolah gratis untuk SD Rp120.000/siswa/tahun merupakan tambahan dari APBD melengkapi biaya BOS APBN sebesar Rp 400.000/siswa/tahun untuk kota dan Rp 397.000/siswa/tahun bagi kabupaten," kata mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba).

Kemudian untuk SMP/MTs dari APBD siswa mendapat tambahan sebesar Rp 180.000/siswa/tahun. (muhamad nasir)

Pemuda Lahat Dibekali Jurnalistik

Bupati Lahat, Saifudin Aswari, menyampaikan sambutan saat pembukaan pelatihan

Pemuda Lahat Dibekali Jurnalistik

Lahat:

Pemuda Lahat dilatih menjadi wartawan agar mereka bisa menjadi wartawan citizen (wartawan warga). Selain itu, diharapkan para pemuda yang merupakan anggota Karang taruna ini bisa menerbitkan media internal ataupun mengelola blog dengan baik.

Bupati Lahat Saifudin Aswari yang membuka langsung acara tersebut, meminta para pemuda memanfaatkannya dengan baik karena banyak pengetahuan yang bisa diambil. “Melalui pelatihan ini, pemuda diharapkan bisa lebih kritis dan meningkatkan peran sertanya bagi pembangunan,” ujar Bupati usai pembukaan pelatihan di Hotel Bukit Serelo, Lahat, Senin (2/4)

Penyeraha tanda peserta pelatihan oleh Ketua Karang Taruna Lahat

Melalui pelatihan ini, menurut Bupati, para pemuda diharapkan bisa memanfaatkan citizen journalism yang disiapkan semua media massa saat ini. Baik media cetak maupun elektronik. Sehingga berbagai informasi pembangunan maupun peristiwa yang diketahui bisa terekspose demi kepentingan orang banyak.

“Selain itu, mereka bisa lebih mengoptimalkan penggarapan media yang telah dimiliki Karang Taruna Lahat,” tambahnya.

Bupati Lahat dan Senior Manajer CSR PT BA

Pelatihan jurnalistik ini diselenggarakan oleh Karang Taruna Lahat dan diberikan bagi pemuda di Kabupaten Lahat. Acara yang didukung PT Bukit Asam (PTBA) dan bekerjasama dengan Manajemen Pers (MnP), tersebut dilaksanakan selama dua hari di ruang pertemuan Hotel Bukit Serelo, Lahat.

Menurut Sanderson, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lahat, peserta pelatihan berasal dari perwakilan pemuda yang ada di 21 Kecamatan di Kabupaten Lahat.

Ia berharap dengan pelatihan tersebut, para pemuda di Kabupaten Lahat jadi lebih melek dunia jurnalistik. Atau mungkin salah satu dari mereka bisa mengembangkan bakat, dengan mengeluti bidang tersebut.

peserta pelatihan

Senior Manajer CSR PT Bukit Asam mengemukakan, pelatihan ini merupakan peran serta perusahaan untuk masyarakat di sekitar. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan pelatihan jurnalistik bagi para siswa se Muaraenim.

Selanjutnya, tidak tertutup kemungkinan pelatihan yang sama akan diberikan bagi berbagai komponen dan stakeholder. “Sehingga semua lapisan masyarakat memahami peran dan fungsi jurnalistik serta memberdayakan mereka secara proporsional,” katanya didampingi Manajer PKBL, Ahmad Abas.

Para pemateri dalam pelatihan ini adalah praktisi media massa. Yakni Maspril Aries (Republika), Bangun P Lubis (Suara Pembaruan), Aina Rumiati Azis (Seputar Indonesia), Muhamad Nasir (Sinar Harapan), Noverta Salyadi (Joran Jakarta), Eri Khafif (Antara).

Melalui pelatihan ini, menurut Maspriel Aries, para pemuda diharapkan bisa memahami fungsi jurnalistik dan memanfatkannya secara proporsional. “Mereka bisa berpartisipasi dalam dunia jurnalistik melalui citizen journalism atau pengelolaan blog yang beretika,” ujar Maspriel yang juga Ketua Manajemen Pers. (sir)