Pendidikan Gratis untuk Semua

Siapa yang tidak mau  gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.

Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan  pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Apakah ini bisa?  Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa koponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Berbeda

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.

Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakukan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.

Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.

Perda itu mengatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.

Peluncuran program sekolah gratis yang dipusatkan di GOR Kampus, di Palembang itu, menjadi riuh oleh gemuruh sambutan dan tepukan tangan puluhan ribu siswa SD hingga SMU yang hadir, ketika Mendiknas membubuhkan tanda tangan di atas kanvas, dan menekan tombol sirine tanda dimulai pemberlakukan belajar gratis di Sumsel. Hadir pada peresmian program sekolah gratis itu, selain 11 bupati dan empat walikota se-Sumsel, juga puluhan ribu siswa SD hingga SMU termasuk para guru masing-masing sekolah.

Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.

Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

2009

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Besaran dana bantuan operasional siswa untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan, SMA Rp 80 .000 per siswa per bulan, dan SMK 90.000 per siswa per bulan.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.

Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.

Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Dana bersama (sharing) untuk pembiayaan program sekolah gratis bagi 15 Kabupaten/kota di Sumsel, juga telah  dianggarkan. Dana yang mencapai sedikitnya Rp188 miliar itu diperuntukkan bagi 1.680.165 siswa tingkat SD hingga SMA/MA/SMK di daerah ini.  Dana itu untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan KBM di masing-masing sekolah.

Kota Palembang hanya kebagian jatah alokasi dana Rp10.122.798.000 dari Pemprov, sementara kekurangannya ditutupi melalui APBD Sumsel yang mencapai Rp63.753.501.000.

Alokasi kemampuan anggaran yang disediakan kabupaten tertinggi yakni Muaraenim yang mencapai Rp29.673.552.000, sisanya dana `sharing` dari provinsi mencapai Rp10.080.840.000.

Kuota dana `sharing` dari kabupaten dan kota di Palembang termasuk kecil, tetapi dapat ditutupi dari bantuan anggaran yang disediakan provinsi, sehingga semuanya seimbang. Dana sharing terkecil dari Kabupaten OKU Selatan, hanya Rp2.124.342.000.

Berdasarkan jumlah sekolah di Kota Pagaralam, 73 SD, 13 SMP dan 6 SMA, untuk program sekolah gratis Pemkot setempat dan Pemprov Sumsel memerlukan dana mencapai Rp4,4 miliar, berupa Rp2.603.244.000 `sharing` dari pemprov dan Rp1.786.806.000 yang disiapkan Pemkot Pagaralam.

2010

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin sejak dua tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2010/2011 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumsel dari 33,65 persen tahun 2008 meningkat menjadi 45,60 persen pda 2010. Sejak 2008, APK SD telah di atas 100 persen dengan APM (Angka Partisipasi Murni) 95,14 persen dan angka putus sekolah sebesar Rp 0,38 persen.

Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Widodo Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, jumlah tersebut menyerap sekitar 60 persen dari total seluruh anggaran pada Dinas Pendidikan Sumsel sebesar Rp 574 miliar. "Kenaikan alokasi anggaran untuk program sekolah gratis cukup beralasan karena jumlah siswa yang di-cover program ini bertambah sekitar 100 ribu orang," tuturnya.

Widodo menjelaskan, pada pada 2010 jumlah siswa yang di-cover 1,6 juta siswa mulai SD hingga SMA sederajat. Tahun 2011 mencapai 1,7 juta siswa. "Kenaikan jumlah alokasi dana juga dipengaruhi adanya peningkatan bantuan untuk siswa SMA dan SMK sederajat," katanya.

Jika pada 2009 dan 2010 besar bantuan siswa SMA/MAN sebesar Rp 80.000 /siswa/bulan, maka pada 2011 naik Rp 10.000/ siswa atau menjadi Rp 90.000/siswa/siswa/bulan. Demikian pula untuk siswa SMK anggaran untuk tiap siswa naik dari Rp 90.000/ bulan menjadi Rp 100.000/ bulan.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa.

"Besaran bantuan sekolah gratis untuk SD Rp120.000/siswa/tahun merupakan tambahan dari APBD melengkapi biaya BOS APBN sebesar Rp 400.000/siswa/tahun untuk kota dan Rp 397.000/siswa/tahun bagi kabupaten," kata mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba).

Kemudian untuk SMP/MTs dari APBD siswa mendapat tambahan sebesar Rp 180.000/siswa/tahun. (muhamad nasir)