UN Jangan Dipolitisasi
Pengamat pendidikan Dr H Syarwani Ahmad mengemukakan, pelaksanaan UN
semata-mata untuk mengukur keberhasilana belajar siswa. Karenanya, jangan
sampai dipolitisasi sehingga bisa berdampak negative bagi perkembangan dunia
pendidikan.
“Harus dipisahkan antara ranah politik dan ranah pendidikan, Jangan
sampai anak didik yang menjadi korban,” ujar Syarwani yang juga Ketua DPD PGRI
Sumsel.
Menurut Rektor Universitas PGRI ini, siswa tidak tahu apa-apa soal
politik. Mereka hanya mengikuti aturan yang ditetapkan. Karena saat ini
pemerintah menetapkan UN dilaksanakan, mereka pun mengikuti itu.
Terpisah, pengamat pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Sumsel M
Sirozi mengemukakan, berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan UN perlu mndapat perhatian.
Menurut dia, jika UN masih dipolitisasi, hasil UN sulit
objektif,apalagi masalah yang muncul dalam pelaksanaan UN sudah sangat
terstruktur.
Saat ini,kata dia,kekurangan soal dan LJK hanyalah bersifat teknis dan
bisa dengan mudah diantisipasi. Namun, yang justru perlu diperhatikan adalah
akuntabilitas UN itu sendiri. Belum lagi, hasil UN sangat diragukan, karena
banyak kepentingan segelintir maupun sekelompok orang atas hasil UN itu. “Jadi,
sekarang ini UN bukan lagi masa depan siswa,tapi juga masa depan gubernur, wali
kota, bupati, kepala dinas dan kepala sekolah,” tuturnya.
Menurut dia, UN tidak bisa lagi objektif, jika semua orang sudah
beranggapan bahwa tingkat kelulusan UN akan memberikan dampak positif dalam
karier seseorang. Jika itu terjadi,semua pihak yang berkepentingan tentu akan
melakukan segala cara agar hasil UN ini dapat mencapai target yang ditetapkan.
Dia pun menyampaikan, kesalahan UN seharusnya bukan lagi disasarkan kepada
siswa, tapi lebih kepada sumber masalahnya yakni pengelolaan soal.
“Tidak mungkin siswa berani, kalau tidak dapat bocoran. Yang perlu
dicari tahu itu bocorannya dari mana,”tukasnya. Lebih jauh dia menyatakan,
sebagai salah satu instrument untuk mencapai pendidikan berstandar nasional,
UNiniterkesan dipaksakan. Sebab, masih banyak sekolah ataupun madrasah yang
belum memiliki standar nasional,yang dipaksakan ikut melaksanakan UN.
Harusnya, kata dia,UN ini hanya diikuti sekolah- sekolah yang sudah
berstandar RSBI atau SSN. “Walaupun pemerintah mengatakan UN ini baik, tapi
kenyataan di lapangan tidak bisa dibantah. Ketika ada target tingkat kelulusan
harus tinggi, tentu segala cara akan ditempuh, termasuk dengan melakukan
dugaan-dugaan kecurangan. (sir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar