Rumah Murah Bagi PNS dan Pekerja Nonformal
Palembang:
2000 pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja sektor nonformal
mendapatkan rumah murah. Serahterima dan akad kredit dilaksanakan hari ini di
Jakabaring Palembang.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin Kamis pagi (12/4) menyatakan
minat untuk memiliki rumah murah ini cukup tinggi. “Tercatat untuk rumah tipe
36/120m2 ada 1.447 pemohon dari kalangan pns dan guru. Sementara untuk tipe
21/90 m2 sedikitnya ada 19.964 pemohon,” ujarnya.
Perumahan yang djual dengan cicilan ringan dan tanpa uang
muka ini berlokasi di Jakabaring dan Kertapati. Untuk PNS dan guru di
Jakabaring. Sementara yang untuk pekerja informal di Kecamatan Kertapati.
“Melalui program rumah murah ini diharapkan para PNS dan
guru golongan rendah dapat memiliki
rumah yang selama ini mungkin hanya ada dalam angan-angan. Begitu juga dengan
para pekerja nonformal seperti pedagang kaki lima, tukang becak, dan pekerja serabutan,”
tambahnya.
Ketua Tim Persiapan Rumah Murah, Yusri Effendi, mengatakan
bahwa pembangunan rumah murah ini bekerjasama dengan para pengembang swasta.
“Pendaftaran telah dimulai 15-19 Juni 2009 lalu melalui
lurah/camat masing-masing. Setelah itu diseleksi dan diverifikasi oleh tim
Pemprov.
Untuk tipe 36/120, seleksi dan akad kredit dilaksanakan
sampai tahap keempat,” ujarnya.
Tahap pertama didapat 281 orag, tahap II 136, tahap III 48
orang dan tahap IV sebanyak 383 orang. Sehingga total ada 1.281 PNS dan guru
yang berhak mendapatkan rumah murah ini.
Sementara type kecil yang diperuntukkan bagi pekerja sektor
nonformal, dari 1000 pemohon yang telah memenuhi kriteria hari ini diakadkredit
sebanyak 15 unit.
Penghargaan
Menteri Perumahan Rakyat Suharso Munoarfa memberikan penghargaan berupa Adiupaya
Puritama kepada Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH, sebagai sosok yang
memenangkan lomba dalam kebijakan memberikan fasilitas perumahan kepada
masyarakat melalui program rumah murah. Selain itu, Walikota Palembang
Ir Eddy Santana Putra MT
juga pemenang untuk tingkat kota
Metropolitan.Penghargaan diberikan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (22/9/2010) malam kemarin. Menpera Suharso Munoarfa, berpesan agar para gubernur, bupati, dan walikota terus memberi perhatian kepada rakyat agar mendapatkan fasilitas perumahan. “Setiap penduduk harus kembali ke rumah Karena rumah merupakan lambang kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa dan daerah. Jadi, tidak mungkin kepala daerah tidak memikirkan itu,” katanya.
Hanya saja, lanjut Suharso, persoalan yang mendasar saat ini adalah persoalan lahan. Kendati begitu, selalu ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan jika memang ada kemauan pemerintahnya. Dicontohkan, di Singapura sekitar 90 persen lahan dikuasai oleh negara sehingga memudahkan pemerintah melakukan pengaturan atas perumahan.
“Langkah yang dilakukan Singapura itu bisa dicontoh pemerintah daerah kita," katanya.
Soal lahan itu, kata Suharso, harus ada masterplan tata ruang kota yang dirancang kota dan kabupaten. “Pemkot dan Pemkab harus memiliki land banking dan land konsolidation. Saya yakin, lewat APBD persoalan itu bisa di atasi,” ungkap menteri.
Pada kesempatan itu juga, Menpera juga memberikan penghargaan kepada Gubernur NAD Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Walikota Palembang, Walikota Banda Aceh, dan Bupati Malang.
"Saya mengucapkan selamat kepada para gubernur, bupati, dan walikota yang mendapatkan penghargaan ini. Bapak-bapak menjadi contoh kepada daerah yang terbaik,” kata Suharso
Tidak ada komentar:
Posting Komentar