Tiga Resolusi Diajukan Indonesia

Palembang:

Indonesia mengajukan tiga resolusi dalam konferensi parlemen negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) Selasa (24/1).

Ketiga resolusi yang diusulkan, pertama terkait sikap dari parlemen negara-negara OKI  untuk melakukan kritik yang sangat keras terhadap perilaku Israel yang terus melakukan penahanan terhadap anggota parlemen Palestina.

Kedua, sikap Indonesia terkait pergolakan di negara-negara Timur Tengah (Arab Springs).

Ketiga, mendorong parlemen negara-negara OKI melakukan langkah konkret terkait penghormatan hak-hak perempuan dan tenaga kerja asing melalui regulasi di negaranya masing-masing. Usulan tersebut disetujui delegasi negara-negara peserta konferensi.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid di Aryaduta Hotel Palembang mengemukakan, itu semua  terkait dengan kepentingan Indonesia agar demokrasi dapat berkembang dimana-mana. "Kemudian terciptanya perdamaian di Timur Tengah, termasuk resolusi untuk menjaga dan melindungi keberadaan tenaga kerja asing, khususnya di negara-negara anggota OKI,didukung Arab Saudi,Kuwait, dan Yordania,” katanya.

 Konferensi parlemen negara OKI yang ketujuh itu mengambil tema ”The Need for Stronger PUIC for Democracy, Common Prosperity, Justice, and World Peace”. Acara digelar di Palembang pada 24–31 Januari mendatang.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, perlindungan tenaga kerja asing perlu langkah konkret. Para delegasi diminta untuk mendorong terciptanya regulasi di negara masing-masing untuk melindungi tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya.

”Dan usulan Indonesia untuk menghadirkan sayap organisasi perempuan dalam organisasi ini (PUIC) disetujui. Mereka akan segera menggelar konferensi pertamanya pada 27 Januari di Palembang ini,”tandasnya.

 Pimpinan sidang executive committee Priyo Budi Santoso menambahkan, sidang kemarin merupakan pertemuan antar- steering committee, diikuti sembilan negara perwakilan dari parlemen negara-negara anggota OKI. Tujuannya untuk memutuskan agenda sidang yang dimulai hari ini.

 Mengenai draf resolusi, lanjut Priyo, sejumlah negara seperti Turki, Aljazair, dan Kamerun memberikan catatan khusus sebelum akhirnya setuju.

Mereka meminta detail esensi yang fleksibel dari keadilan sosial, hak asasi manusia,dan penghormatan hak-hak perempuan yang diajukan.”Meski  alot, draf yang sudah disiapkan dalam sidang disetujui,” tutur Wakil Ketua DPR ini (sir)