Sekolah Internasional Gratis

Sekolah Internasional Gratis Disiapkan di Sumsel


Palembang:

Bekerjasama dengan Sampoerna Foundation, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mempersiapkan sekolah internasonal gratis. Direncanakan, tahun ini sekolah ini bisa menerima siswa baru.

Angkatan pertama tahun ajaran 2009 akan menerima 150 siswa SMP
lulusan terbaik dari 15 kabupaten/kota. Prioritasnya adalah siswa yang ekonomi keluarganya kurang mampu.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin usai penandatanganan kerjasama antara Dinas Pendidikan Sumsel dengan Sampoerna Foundation di Hotel Harisson, Rabu (28/1), mengatakan, pemerintah provinsi menyiapkan lahan seluas 2-3 hektare. Sementara fasilitas gedung sekolah dibiayai oleh APBD Sumsel.

Untuk perangkat dan operasional pendidikan termasuk guru dan murid dan fasilitas lainnya disediakan oleh Sampoerna Foundation. “Guru akan digaji oleh Sampoerna Fondation. Begitu juga murid yang belajar dan tinggal di asrama menginap dan menikmati apa pun fasilitas yang ada tanpa biaya. Artinya, siswa di sekolah ini gratis,” katanya.

Menjelang empat bulan ke depan, lanjut Alex, Pemprov akan memulai pembangunan fisik gedung sekolah dengan kapasitas 450 siswa. Kalau pun gedung belum selesai dibangun, siswa yang sudah terjaring seleksi akan ditampung sementara di BLK (Balai Latihan Kerja) dan secara bertahap akan dipindahkan ke sekolah permanen.

Untuk tahap awal, masing-masing kabupaten diminta untuk mengirim tiga sampai lima siswa lulusan terbaik SLTP.

“Siswa yang akan diterima harus melalui seleksi. Kalau ada dua siswa berprestasi satu dari keluarga mampu sedangkan satunya lagi dari keluarga miskin, maka saya akan terima siswa dari keluarga miskin agar mereka bisa maju dan bersaing karena prestasi,” kata mantan Bupati Muba ini.

Direktur Komunikasi Putera Sampoerna Foundation Sapta Handoyo Sakti mengatakan, indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumsel berada di urutan 13 dari 33 provinsi di Indonesia. Padahal, Sumsel kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) tetapi kekayaan SDA tidak akan memberikan manfaatkan jika Sumber Daya Manusia (SDM) kalah bersaing.
“Sampoena Foundation setiap tahun akan memberikan dana pendidikan melalui sekolah bertaraf internasional berasrama sebesar Rp 10 miliar. Dana ini termasuk gaji para guru,” katanya, seraya menambahkan tahun 2009 akan diterima 150 siswa dengan jumlah siswa setiap kelas 25 siswa, tahun 2010 sebanyak 300 siswa dan tahun 2011 sebanyak 450 siswa. (sir)

Ulak Kerbau, Desa Penjahit

Sinar Harapan, 17 Januari 2009










Penjahit Ulakkerbau
Tetap Bertahan Ditengah Krisis


Oleh
Muhamad Nasir

Palembang – Krisis global tak berimbas pada usaha penjahit baju di Desa Ulakkerbau, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Usaha kecil-kecilan ini justru berkembang dan bertahan.
Di kawasan ini, dari sekitar 500 kepala keluarga (KK) di Desa ini, hampir 50 persen masyarakatnya memiliki profesi sebagai tukang jahit.
Menariknya, nama para penjahitnya tidak pernah tertulis di produk yang mereka buat. Selama ini, yang tertera justru nama para penjahit dari kota Palembang. Padahal, asal pakaian tersebut dari Desa Ulakkerbau. Pakaian buatan penjahit Ulakkerbau, bisa ditemui di pusat-pusat perbelanjaan besar dan kecil yang ada di kota Palembang.
Hal ini terjadi karena Desa Ulakkerbau ternyata dikenal sebagai desa yang setiap harinya menerima order jahitan dari para pemilik modal. Para penjahit di Ulakkerbau menjadi pilihan karena setiap menerima order, mereka dapat menyelesaikannya tepat waktu. Para pemilik modal di Kota Palembang mengakui kinerja para penjahit yang tinggalnya 70 kilometer dari pusat kota tersebut.
Di samping itu, kualitas jahitan yang dihasilkan oleh para penjahit Ulakkerbau menurut ukuran para pemilik modal, untuk sementara ini, belum ada tandingannya.
Banyaknya order jahitan yang didapat para penjahit di Desa Ulakkerbau, dibenarkan oleh Tirmizi, salah satu penjahit desa tersebut yang ditemui SH, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, order yang ia terima sedikitnya berasal dari empat pemodal yang tinggal di Kota Palembang. ”Setiap dua hari sekali, saya mengantarkan pakaian yang selesai dijahit ke kota. Pulangnya membawa order jahitan baru. Hal itu sudah berlangsung cukup lama,” kata dia.
Untuk mengerjakan order dari para pelanggannya, Tirmizi dibantu oleh sepuluh orang. Kendati demikian, ia tetap mampu menyelesaikan 30 lembar pakaian setiap harinya. Dalam tahapan memotong kain hingga mengobras, Tirmizi dibantu oleh istrinya. Tetapi ketika menjahit potongan kain tersebut, pekerjaan itu diserahkan kepada anak buahnya.
Menyinggung soal upah, menurut Tirmizi sangat bervariasi. Tapi besarannya mulai Rp 15.000-20.000 per potong. ”Ongkosnya tergantung kemeja yang dijahit, kalau biasa Rp 15.000 tetapi kalau bahannya dari sutra atau batik harganya Rp 20.000 per potong,” kata dia, seraya menambahkan untuk jas, upahnya jelas berbeda dan yang pasti jauh lebih tinggi dari kemeja biasa ataupun batik dan sutra.
Selain kemeja dan jas, di Ulakkerbau, ada penjahit yang mengkhususkan diri hanya menerima jahitan jaket dan jas.
Kepiawaian penduduk Desa Ulakkerbau dalam soal menjahit sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Bedanya, dulu yang menggantungkan hidup dari jahitan tidak sebanyak sekarang yang jumlahnya sudah mencapai 50 persen dari total jumlah penduduk.
Mengenai kendala yang dihadapi para penjahit di sana, menurut Tirmizi, salah satunya adalah belum adanya organisasi yang menaungi mereka. Keberadaan organisasi, seperti koperasi, sangat diharapkan warga di sana, mengingat dengan adanya organisasi maka tarif bisa dinegosiasikan. Tidak seperti sekarang ini yang besarannya ditentukan oleh para pemodal di Palembang.
Bupati Ogan Ilir, Ir H Mawardi Yahya menyatakan bahwa potensi Desa Ulakkerbau memang lumayan dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan warganya. Karenanya, pihaknya memberikan perhatian yang lumayan dengan memberikan kesempatan kepada para penjahit untuk berkelompok dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dari KUBE inilah kemudian bantuan bergulir bagi industri kecil dan menengah.
”Ya, minimal mereka bisa mendapatkan mesin jahit maupun mesin obras yang digerakkan dengan listrik. Sehingga, suara mesin jahit dari rumah-rumah di Ulakkerbau tidak senyaring dulu. Mereka kini sudah mengerjakan jahitannya dengan mesin listrik. Tidak manual lagi,” ujar Mawardi. n



Copyright © Sinar Harapan 2008

Muri untuk sekolah dan berobat gratis

Dua Rekor Muri untuk Berobat Gratis dan Sekolah Gratis di Sumsel

Palembang:
Dua program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis kemarin.
Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat gratis pertama di Indonesia dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik yang tercepat dilakukan Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin dalam 81 hari sejak dilantik, 7 November 2008.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, bukan soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat gratis adalah yang pertama kali dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat.
Menurut Alex, saat ini Program Berobat Gratis masih perlu disosialisasikan. Petugas kesehatan dinilai belum seluruhnya mengetahui apalagi rakyat yang berada di pelosok.
Ditambahkan bahwa mulai tanggal 28 Januari 2009, prosedur dan mekanisme berobat gratis digalakkan diseluruh Provinsi Sumsel.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemarin me-launching program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta alias berobat gratis bagi seluruh warganya.

Sejumlah pejabat dari pusat hadir, mulai dari Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, Ketua DPR RI Agung Laksono, dan Wakil ketua MPR RI HM Aksa Mahmud.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH meminta seluruh pimpinan media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional mengawal program tersebut agar berjalan dengan baik.

“Tentunya, karena ini baru pastilah masih ada sejumlah kendala di lapangan. Seiring waktu, berbagai masalah itu akan kita perbaiki,” kata gubernur dalam acara tatap muka denganm beberapa pimpinan media cetak nasional dan daerah di Selebrity Café, tadi malam.

Menurut gubernur, untuk bisa melaunching program berobat gratis ini saja, perlu kerja keras. Sebab, harus menyamakan persepsi 15 bupati/walikota dan meyakinkan anggota dewan di tiap daerah. “Nanti, akan ada tim audit yang melakukan audit tiga bulan sekali. Tujuannya, mencegah mark up jumlah pasien dan penyimpangan lainnya.”Di sisi lain, gubernur yakin tidak akan terjadi eksodus penduduk dari luar Sumsel ke Sumsel agar bisa berobat gratis. Khusus kesiapan dana, ia meminta puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah (RSUD) yang menjadi rujukan tidak perlu khawatir. Tahap awal, dana klaim tiga bulan telah ditransfer ke nomor rekening tim pengelola kabupaten/kota.

Paulus Pangka SH, senior manager project MURI mengatakan, Gubernur Sumsel akan mendapatkan dua rekor MURI atas prestasinya. “Pertama untuk pemenuhan janji politik tercepat 81 hari setelah terpilih. Yang kedua berhasil menerapkan program berobat gratis bagi seluruh warganya hingga membawa Sumsel sebagai provinsi pertama yang melaksanakan program itu di Indonesia,” tukas Paulus.

Sekadar diketahui, launching berobat gratis dilakukan kemarin di Taman Nusa Indah, bawah Jembatan Ampera, Seberang Ilir, Palembang. Sebanyak 200 personil gabungan TNI, Polri, Pol PP maupun Dishub akan mengamankan jalannya acara.

Melalui program ini semua penyakit bisa diobati dan mendapat layanan. Kecuali yang bersifat kosmetika seperti memancungkan hidung, membuat lesung pipi . (sir)

Pamen digembleng bintara

Pusri tambah pabrik organik

Kepsen:

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bersama Dirut PT Pusri H Dadang Heru Kodri meresmikan pupuk orgaik keempat di Sragen pekan lalu.


Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bersama Dirut PT Pusri H Dadang Heru Kodri meninjau pabrik organik di Sragen yang baru diresmikan minggu lalu.

profil pengembang pagaralam

Jalur Palembang-Bangka Normal Kembali

Palembang:

Setelah sempat terhenti selama empat hari, jalur transportasi kapal laut Palembang-Bangka kemarin kembali beroperasi. Meskipun perkiraan gelombang di perairan Bangka masih tinggi, dua kapal jenis Roro (Feri) dan dua kapal cepat (jet foil) diperkenankan berlayar.

Di pelabuhan Boom Baru, dua kapal Jet foil yang mulai berlayar adalah KMC Sumber Bangka 6 membawa 377 penumpang dan KMC Express Bahari 8 membawa 236 penumpang.

Ratusan penumpang sudah memenuhi dermaga menunggu keberangkatan, kapal berangkat meninggalkan dermaga setelah pihak Syahbandar melakukan pengecekan kelengkapan dan kelayakan semua kondisi kapal.

Kepala Seksi Kesyahbandaran, Warseno mengatakan, setelah melihat kondisi laut sudah agak membaik dan dianggap layak kapal berlayar maka Surat Izin Berlayar (SIB) dikeluarkan.

Meskipun demikian status waspada tetap berlaku, SIB dikeluarkan berkaitan dengan perkembangan kondisi cuaca dari laporan BMG yang diterima Syahbandar
“Surat Izin Berlayar (SIB) kami keluarkan, itupun setelah anggota kami di lapangan melakukan pengecekan kelengkapan dan kelayakan kapal sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku dalam pelayaran,” tegasnya.
Menurutnya, meski SIB diberikan tapi nahkoda tetap diingatkan selalu bersikap waspada karena kondisi cuaca masih dalam status waspada, artinya cuaca tidak dapat diperediksikan karena bisa saja sewaktu-waktu berubah di luar kehendak perkiraan awal.
Ada beberapa faktor yang membolehkan kapal berlayar sejauh kondisi laut dinyatakan layak untuk dilayari, maka SIB akan dikeluarkan Syahbandar.
Namun, jika secara tiba-tiba saat kapal laut sedang berlayar dan cuaca laut berubah, maka semua keputusan sepenuhnya kembali kepada nahkoda yang menjadi tanggungjawab penuh.
“Intinya peran nahkoda kapal menjadi keputusan akhir dalam keselamatan apabila kapal sudah berlayar meninggalkan pelabuhan,” katanya.

Informasi yang dihimpun di Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir, diketahui dua kapal feri yang berangkat mendapat izin dari Adpel dan disetujui nahkoda kapal. Kedua kapal itu berangkat dengan jeda waktu satu jam. Dengan diberangkatkannya dua kapal ini maka antrean kendaraan di Pelabuhan 35 Ilir turut berkurang.
Kepala Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang, A Ansori dihubungi membenarkan keberangkatan dua kapal tersebut. Menurutnya, KMP Jembatan Musi I, bertolak dari Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir pukul 10.10 siang dengan muatan dua unit bus, 11 unit truk, lima unit mobil kecil dan empat unit motor. Sedangkan penumpang umum 17 orang dan penumpang kendaraan 63 orang.
Sementara kapal feri KMP Srikandi Nusantara, berangkat menuju Tanjung Kelian Mentok pukul 11.20. KMP Srikandi Nusantara membawa muatan satu unit truk fuso, delapan unit truk kecil, enam unit kendaraan kecil dan dua unit motor, dengan 27 penumpang umum dan 40 penumpang kendaraan.

Ansori mengakui kendaraan yang berangkat didominasi oleh truk bermuatan Sembako, sayur, buah dan telur. Truk-truk itu, lanjutnya diutamakan untuk diberangkatkan ke Bangka karena kalau kelamaan antrean akan merugi akibat barang busuk dan rusak.
“Jadi dua kapal itu diizinkan berangkat dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Diperkirakan dua kapal itu akan bertemu di muara Sungai Musi, ambang luar sungai pada sore ini,” kata Ansori seraya menambahkan bahwa Nahkoda tetap diperingatkan untuk waspada dan memerhatikan keselamatan pelayaran.
“Jadi kalau nakhodanya merasa keselamatan pelayaran akan berbahaya dia diharuskan putar haluan dan tidak meneruskan perjalanan,” ungkap Ansori.
Pantauan di Dermaga 35 Ilir Palembang, ada dua kapal yang masih menunggu (tambat) yakni KMP Jembatan Musi II dan KM Kerapu.(sir)

PHK Wahyuni Mandira

Karyawan Wahyuni Mandira yang Di-PHK 232

Palembang:

Jumlah karyawan PT Wahyuni Mandira (PT WM) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ternyata mencapai 232 orang.
Jumlah ini dua kali lebih banyak dari pengakuan pihak perusahaan,yang menyebutkan jumlah karyawan yang di-PHK hanya 156 orang.

Ketua tim penyelesaian antara buruh dan perusahaan tambak udang PT WM,Abdul Shobur, yang juga Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel mengatakan, batas waktu satu pekan yang diberikan Gubernur Provinsi Sumsel kepada tim untuk mencari tahu jumlah karyawan yang di-PHK PT WM sudah selesai dilakukan.

“Sudah kami dapatkan data pasti karyawan PT WM yang di PHK perusahaan. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang diungkapkan perusahaan, mencapai 232 orang,” ujarnya di Pemprov Sumsel kemarin. Jumlah tersebut diperoleh melalui bukti surat PHK dari para karyawan yang telah dikeluarkan perusahaan.

Kedua belah pihak, baik karyawan maupun perusahaan, sudah membenarkan hal itu. “Jadi, data itu hasil verifikasi berbagai data yang disodorkan kedua belah pihak dan data yang diperoleh di lapangan,” tuturnya. Para pekerja yang di-PHK karena dianggap telah melanggar Pasal 158 Undang- Undang (UU) Ketenagakerjaan memang benar berjumlah 156 orang.

Tetapi, jumlah tersebut belum ditambah 77 karyawan yang diberhentikan karena melanggar pasal berikutnya, yakni Pasal 168 UU yang sama. “Nah, sisanya 77 orang adalah para karyawan yang di-PHK karena dianggap melanggar Pasal 168 itu. Jadi totalnya sebanyak 232 orang,”paparnya.

Sesuai petunjuk dan instruksi Gubernur Sumsel Alex Noerdin, hasil penelitian di lapangan akan dilaporkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti. ”Nantinya laporan ini akan menjadi bahan bagi keputusan selanjutnya,” kata Shobur. Meskipun jumlah pasti karyawan yang di-PHK perusahaan telah didapat, bukan berarti permasalahan antara karyawan dan perusahaan sudah selesai.

“Masih banyak yang harus diselesaikan, salah satunya dugaan penggelapan premi Jamsostek yang hampir mencapai Rp20 miliar lebih.Termasuk, masalah dua karyawan yang ditahan kepolisian karena dilaporkan perusahaan,” ungkapnya sambil menyebutkan, kedua masalah itu telah diserahkan kepada pihak Jamsostek dan kepolisian.

“Tinggal tugas kami dan perusahaan untuk memenuhi tuntutan para karyawan, kenaikan tunjangan uang makan, gaji, dan transpor. Target untuk itu, satu bulan oleh Gubernur,mudah-mudahan bisa segera selesai,” katanya. Sekedar mengingatkan, Selasa (13/1), ratusan buruh PT WM berunjuk rasa ke Pemprov Sumsel.Mereka menuntut kejelasan pesangon dan menuntut dugaan penyelewengan premi asuransi.

Tuntutan para buruh ditanggapi langsung Gubernur Sumsel dengan membentuk tim dan memberikan waktu paling lama satu pekan untuk PHK dan satu bulan untuk diselesaikan. Manajer Komunikasi Korporasi Grup PT WM (PT Central Proteina Prima) Fajar Soprojo beberapa waktu lalu mengatakan, permasalahan yang terjadi saat ini, termasuk dugaan penyelewengan premi Jamsostek, merupakan permasalahan warisan pemegang grup PT WM terdahulu. (sir)

Pusri 1B Normal

Pusri 1 B Ditargetkan Normal 2010

SRAGEN: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menargetkan dapat mengoperasikan pabrik 1 B secara normal 100% pada 2010 menyusul pada tahun pabrik tersebut akan melakukan pergantian peralatan yang sudah tidak maksimal lagi digunakan.

“Pabrik 1 B termasuk pabrik baru dibangun pada 1990, dibanding 3 pabrik Pusri lainnya yang telah berumur tua diatas rata-rata 30 tahun, namun produksi 1 B sering tidak maksimal pada tahun lalu, produksi 1 B hanya mencapai 297 hari atau mengalami down time yang begitu besar,” aku Dirut PT Pusri, Dadang Heru Kodri di sela-sela Peresmian Pabrik Organik di Sragen, Jawa-Tengah pekan ini.

Dadang menyebutkan pada tahun ini pihaknya akan melakukan pergantian beberapa peralatan pada pabrik 1B, seperti reformer ( mesin pemanas), mesin turbine serta kompresor yang berfungsi untuk menaikan tekanan.

Sehingga dengan alat yang baru tersebut, lanjutnya dapat mengoptimalka operasi pabrik tersebut.

“Dulu kerap terjadi mess communication, tetapi saya ingatkan kepada seluruh karyawan jangan ragu menggunakan ahli dari luar, karena ahli dari luar dapat melihatnya kendala dan rusaknya pabrik secara luas,”paparnya.

Hasilnya, sambung Dadang kendala yang terjadi pada pabrik 1 B yang tidak beroperasi secara maksimal tersebut dapat teratasi. Dengan demikian Pusri targetkan pada 2010 pabrik 1 B dapat beroperasi secara maksimal sesuai dengan kapasitas rata-rata 570.000 ton per tahun.

Dadang mengungkapkan tahun ini untuk melakukan perbaikan pada seluruh pabrik Pusri (1B,II,III,IV) pihaknya menyiapkan anggaran 6%-8% atau sekitar Rp240 miliar.

Laba turun
Dia berharap dengan adanya perbaikan mesin pada pabrik tersebut setidaknya dapat meningkat kinerja Pusri. Terkait tidak maksimalnya produksi pada 2008, Dadang menerangkan tidak berpengaruh keuntungan.

Meski pada 2008 diperkirakan, imbuhnya laba Pusri mengalami penurunan sekitar 40% atau memperoleh pendapatan sekitar Rp300-Rp400 miliar dibanding 2007 yang mencapai Rp700 miliar.

“Tidak optimalnya produksi pada 2008 tidak berpengaruh pada pencapaian laba 2008, tetapi turunnya laba disebabkan pemerintah mengingikan penurunan alokasi subsidi secara nasional, tetapi kita tunggu saja konkritnya pendapatan Pusri 2008 setelah diudit oleh BPK,”ulasnya.

Selain itu, akunya penurunan pendapatan tersebut dipengaruh juga dengan perubahan sistem distribusi pupuk Pusri (rayon) di sebagian wilayah pemasaran Jawa yang dimbil Pupuk Kaltim.

“Nah, dengan berkurangnya rayon tersebut, setidaknya Pusri kehilangan ratusan miliar pendapatan, apalagi 2008 Pusri tidak menjalankan ekspor pupuk ke luar negeri,”terangnya.(sir)

Pusri tambah pabrik organik

Pusri Tambah Pabrik Pupuk Organik

Sragen:

Mendukung program pemerintah Go Organik 2010, PT Pusri menambah lagi satu pabrik pupuk organik di Sragen, Jawa Tengah berkapasitas 3.000 ton per tahun. Pembangunan pabrik ini menelan investasi senilai Rp 2,6 milyar.
Menurut Dirut PT Pusri H Dadang Heru Kodri saat peresmian pabrik pupuk organik di Sragen Jumat pagi (16/1) rinciannya, biaya persiapan proyek dan perizinan Rp 300 juta, pembangunan pabrik termasuk enginering Rp 1,6 milyar, dan modal kerja selama ujicoba (working capital) senilaui Rp 700 juta.
Sebelumnya, tiga pabrik telah operasional, yakni di Palembang 2005 berkapasitas 1.000 ton/tahun, lalu di Cianjur, Jawa Barat (akhir 2008) dan Lumajang, Jawa Timur (pekan lalu) , masing-masing berkapasitas 3.000 ton/tahun. Nantinya ditargetkan hingga akhir tahun 2009 Pusri memiliki 10 pabrik organik di beberapa wilayah.

Ditambahkan Dadang, pengembangan pabrik organik ini lebih dimaksudkan mendorong perekonomian setempat dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM).
“Selain itu juga memberi peluang kepada semua pihak yang inigin berinvestasi di bisnis pupuk organik sebagai mitra usaha. Nantinya mitra usaha akan mendapatkan lisensi untuk menjual Pupuk Organik dengan brand PT Pusri, yaitu “Organik Pusri Plus”. Sebagai pemilik merek & teknologi, PT Pusri akan menyediakan seluruh kebutuhan teknis pabrik pupuk organik, mulai dari penilaian kelayakan investasi, paket rancangan dasar, serta transfer teknologi,” paparnya.

Pusri juga akan menyuplai dekomposer dan strain mikroba hayati secara kontinyu yang merupakan ciri khas yang membedakan Pupuk Organik buatan PT Pusri dengan buatan produsen lain. Mitra usaha akan diberi jasa pelatihan operator pabrik dan pelatihan tenaga pemasaran. Mitra usaha juga diberi hak menggunakan merek dagang Pusri yang telah terdaftar di Deptan dengan register G 926/ORG/BSP/IV/2004 serta pemakaian bersama izin edar yang telah dimiliki PT Pusri.

Peresmian pabrik organik di Sragen ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan dihadiri juga oleh antara lain Dirjen Tanaman Pangan Indonesia Sutarto Ali Musa, dan Bupati Sragen H Untung Wiyono.

Untuk menjadi Mitra Usaha yang berminat berinvestasi membangun pabrik Pupuk Organik, diperlukan syarat-syarat tertentu, antara lain: memiliki bangunan seluas 20 m X 25 m, lokasi yang strategis dan dekat dengan sumber bahan baku (sampah kota, limbah sisa tanaman, kotoran hewan, jerami, blotong, dan tandan kosong kelapa sawit), memiliki modal investasi, serta bersedia mengikuti sistem yang berlaku sebagai Mitra Usaha PT Pusri.

Kesempatan ini terbuka bagi semua pihak yang ingin berinvestasi di bisnis Pupuk Organik. Bisnis Pupuk Organik memiliki prospek yang cerah, mengingat kebutuhan Pupuk Organik pada sektor pertanian & perkebunan di Indonesia semakin meningkat.

Pabrik Pupuk Organik ini tidak akan mematikan UKM-UKM lokal yang juga memproduksi pupuk organik. Pusri akan membeli hasil produksi mereka untuk diperkaya dan ditingkatkan kualitasnya melalui teknologi yang dikembangkan PT Pusri. Jadi Pusri tetap memelihara kelangsungan hidup sektor riil masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pusri berperan sebagai agen pembaruan di sektor pertanian untuk menghasilkan produk pupuk organik yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79 % lahan sawah di Indonesia memiliki kadar C-Organik tanah < 2%. Hal ini disebabkan oleh pemakaian pupuk an-organik secara berlebihan dan tidak diimbangi dengan pemakaian Pupuk Organik, sehingga menyebabkan kualitas tanah menurun dan tidak optimum untuk usaha pertanian & perkebunan. Kadar C-Organik dalam tanah yang baik minimal 5%.

Pupuk Organik Pusri Plus merupakan salah satu produk pengembangan PT Pusri yang berfungsi memperbaiki tekstur dan struktur tanah, serta memiliki nilai tambah dari pupuk organik lain karena mengandung bahan tambahan berupa strain mikroba hayati yang berfungsi sebagai fiksasi nitrogen, pelarut Phospor dan Kalium, serta hormon pemacu tumbuh dan pengendali penyakit. (sir)

Lahan Bermasalah

Lahan di Perbatasan Bermasalah Mencapai 43%


Palembang:

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang menyatakan, sebanyak 43% lahan di Palembang masih bermasalah.


Lahan tersebut banyak terjadi di lahan perbatasan Palembang dengan kabupaten tetangga, seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin,dan Muaraenim.

Kepala BPN Palembang HM Hikmad Senin (12/1) mengatakan, banyak lahan perbatasan belum memiliki sertifikat tanah resmi, bahkan kerap terjadi tumpang tindih kepemilikan. Hal ini bila terus dibiarkan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Mereka (masyarakat) terkadang hanya mengandalkan sertifikat tanah yang lama dan ada yang tidak memiliki sertifikat tanah. Ini penting untuk melawan mafia tanah,” ungkap Hikmad. Sementara, layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (larasita) sejauh ini masih belum bisa dijalankan di Palembang. Pasalnya, sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menunjang program tersebut masih belum ada dan anggaran sangat minim.

“Kendaraan dan perlengkapan lainnya belum siap, tapi dalam waktu dekat akan segera didatangkan. Nanti kalau sudah ada, kami akan jemput bola ke masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah,”kata Hikmad.

Sebelumnya, BPN juga telah menyerahkan sertifikat tanah sebagai bagian dalam ajudikasi untuk 9.225 bidang. Sertifikat ini diberikan kepada warga di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gandus, Kalidoni,dan Ilir Barat II.

“Jumlah ini melebihi dari target kami, yakni 9.000 bidang tanah. Untuk tahun ini, kami masih belum tahu apakah program ajudikasi ini akan dilanjutkan karena masih menunggu pusat. Mudah-mudahan bisa kembali jalan. Nantinya akan kami prioritaskan tiga kecamatan ini lagi karena masih banyak warga yang membutuhkan,” papar Hikmad.
Dia menjelaskan, masih banyaknya permasalahan tanah disebabkan masalah latar belakang dan sejarah, seperti jual-beli,hibah,warisan, dan lainnya,sehingga menimbulkan sengketa lahan. BPN akan melakukan uji materi dan bila tidak ditemukan solusinya dapat langsung ke pengadilan.“Pada 2008 saja, kasus sengketa tanah di Palembang sebanyak 20 kasus,” tandasnya. (sir)

Wahyuni Mandira

Gubernur Sumsel respon aspirasi karyawan WM

Palembang:

Gubernur Sumsel Alex Noerdin akan mempelajari tuntutan dari para pekerja PT Wachyuni Mandira (WM) yang dinyatakan telah di-PHK oleh perusahaan.

Bila tuntutan tersebut benar, maka pimpinan perusahaan PT WM harus bertanggungjawab. Sedangkan bila keliru, maka harus ada pelurusan.
"Kita berusaha mencari jalan keluar yang terbaik," kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Senin (12/1) usai melantik dua pejabat eselon II di Pemprov Sumsel.
Menurut Alex, tuntutan pekerja PT WM akan dikaji benar atau tidak faktanya. "Katanya ada PHK yang mencapai 500 orang, benar atau tidak. Katanya ada pengusiran warga, benar atau tidak. Kita akan pelajari semua itu," ujarnya.
Direncanakan akan dilakukan pertemuan yang dimediatori oleh Pemprov Sumsel. Pertemuan yang dilakukan di Pemprov Sumsel nantinya akan mengundang pimpinan PT WM dan juga para pekerja yang telah dinyatakan di PHK sejak beberapa waktu lalu.
Pertemuan itu sendiri adalah kelanjutan dari pertemuan di DPRD Sumsel beberapa hari lalu. Ketika itu Wagub Sumsel Eddy Yusuf yang hadir secara langsung dalam pertemuan memutuskan akan menuntaskan masalah antara para pekerja PT WM yang telah di PHK dengan pihak perusahaan.
Tuntutan para pekerja diantaranya menuntut kejelasan masalah uang Jamsostek senilai lebih kurang Rp 19,5 milyar yang berasal dari iuran para pekerja selama 38 bulan yang belum disetor ke Jamsostek. Selain itu meminta agar dibebaskannya beberapa pekerja dari tahanan Polres OKI karena berunjuk rasa di PT WM.
Sebelumnya, ratusan pekerja PT Wachyuni Mandira (WM) yang dinyatakan telah dipecat dari perusahaan beberapa waktu lalu, berunjuk rasa ke Pemprov Sumsel. Mereka menuntut penyelesaian masalah mereka dengan pihak pekerja. Gubernur Sumsel Alex Noerdin langsung menemui para pendemo yang sebelumnya sudah melakukan aksi jalan kaki dari Bundaran Air Mancur.
Dalam pernyataannya dihadapan para pendemo di halaman Kantor Pemprov Sumsel, kemarin, Alex menegaskan akan membela para pekerja yang menuntut haknya. Namun hal itu dengan satu syarat bahwa apa yang dituntut para pekerja yang telah diberhentikan tersebut memang hak para pekerja.
"Bila itu memang hak para pekerja, tentunya akan saya bela," ujar Alex yang disambut dengan teriakan setuju oleh para pekerja yang mengenakan ciri khusus, yakni ikat kepala biru.
Namun Alex kepada para pekerja meminta waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya masalah antara para pekerja PT WM yang telah diberhentikan itu dengan pihak perusahaan tidak bisa selesai dalam sekejap. "Tidak bisa satu hari selesai begitu saja," ujarnya. (k20)

Walhi Sumsel

Suksesi Walhi

Palembang:

Anwar Sadat terpilih sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2008-2012.


Dia menggantikan Sri Lestari Kadariah setelah bersaing dengan satu kandidat eksekutif kuat Mualimin. Anwar Sadat terpilih dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), di Auditorium Hotel Bumi Asih Palembang, kemarin. Selain itu terpilih juga Dewan Daerah yakni Muhaimin, Nurnajati, Aidil, Dedi Permana dan Sudarto Marelo. Mantan Ketua BEM Fakultas Teknik UMP yang sering disapa Sadat tersebut dalam pidatonya beritikad memperkuat Walhi sebagai alat perjuangan bagi keadilan lingkungan dan rakyat.

Menurutnya, konflik sumber daya alam (SDA) dan bencana ekologi yang menimpa rakyat terus terjadi. Menurut Anwar, ke depan Walhi tak boleh hanya terbatas dalam pengawalan penyelamatan SDA semata, tetapi juga harus mampu memelopori perlawanan terhadap setiap kecenderungan yang mengancam kehidupan rakyat.” Selain kerugian ekologi, kerugian sosial ikut menimpa masyarakat yang mengakibatkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.Sehingga perlu langkah konkrit Walhi ke depannya,”tukasnya.

Untuk Provinsi sumsel, Anwar mengatakan bahwa eksploitasi habis-habisan terhadap SDA dan pengebirian hak-hak masyarakat terus berlangsung secara masif. Realitas telah mengguratkan bagaimana PT Barisan Tropikal Mining(BTM) milik Leverton Gold Australia dan Setdco Ganesha, PT Medco Energy,PT Expan Sumatera, PT Persada Sawit Mas, dan perusahaan korporasi lainnya pernah menjadi sengketa dengan masyarakat. ”Hampir semua orang memahami, Indonesia kini dalam cengkeraman kekuasaan negaranegara Imperialis.

Ditandai dengan dominasi modal, kekuatan transnational corporations juga lembagalembaga pembiayaan seperti International M o n e t a r y Found (IMF), Asean Development Bank (ADB), World Bank, dan perusahaanperusahaan besar seperti Exxon Mobil,Shell,Freeport, Conoco Philips, Exspan yang ikut menghancurkan tatanan ekonomi politik dunia termasuk Indonesia,”jelasnya. Maka dari itu, Anwar mengkritisi, bagi birokrasi (pemerintah) daerah, otonomisasi telah dijadikan jembatan emas dalam mendulang kekayaan yang merupakan berkah dari hasil kerjasama dengan berbagai korporasi dan belum memedulikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

“Secara tegas, di Sumsel saja belum ada satupun aturan kebijakan yang mengupayakan rakyat secara sejati untuk mengoptimalkan kekayaan alamnya. Intervensi pemerintah daerah malah lebih ditekankan pada pemberian kemudahan terhadap investasi untuk menjarah kekayaan SDA masyarakat Sumasel,”tegasnya.

Sementara itu,Kandidat Eksekutif Mualimin mengatakan, berbagai persoalan kemanusiaan, kemiskinan,ketimpangan sosial dan bencana struktural terus melanda rakyat. Untuk itu,Walhi sebagai organisasi publik harus mampu mendorong terwujudnya kemampuan hak atas lingkungan hidup dan pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat secara adil dan berkelanjutan. (sir)

Peduli Palestina

150 Relawan Siap Berangkat ke Jalur Gaza

Palembang:

Sedikitnya 150 orang relawan asal Sumatera Selatan siap berjihad ke Jalur Gaza,Palestina.Mereka yang tercatat mendaftar ke Posko FPI Sumsel.


Sebanyak 150 orang tersebut telah mendaftar selama seminggu terakhir dari pembukaan Posko Komite Pembebasan Al Aqsa (KPA) Front Pembela Islam (FPI) Sumsel yang didirikan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lawang Kidul, Ilir Timur II, Palembang.

Mereka yang terdaftar itu di luar 200 anggota Laskar FPI Sumsel sendiri.

Menurut Ketua FPI Sumsel Ahmad Umar Thoyib, para relawan yang kebanyakan merupakan pemuda-pemuda Islam tersebut siap meninggalkan keluarga dan pekerjaan sementara waktu. “Calon mujahid sudah mempersiapkan diri sejak jauh hari. Sejak diniatkan tentu saja mereka berani meninggalkan kesibukan pribadi untuk ikut berjuang membantu korban kemanusiaan di Palestina,”ujarnya Senin (12/1).

Ahmad Umar Thoyib menuturkan, FPI Sumsel siap bergandengan dengan organisasi pusat dan masyarakat lain yang ingin berjuang membantu masyarakat Palestina. Dari pembukaan posko pendaftaran, dia menyebutkan, tampak antusias dan keberanian dari para pendaftar yang kebanyakan anak muda dari Kota Palembang. Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih saja terkendala mengenai perizinan keberangkatan oleh pemerintah. Namun, pihaknya selalu siap jika sudah ada instruksi atau seruan dari FPI pusat di Jakarta.

“Nanti, para peserta yang siap diberangkatkan langsung dikoordinasi setelah seleksi. Kelanjutannya akan ada proses pembekalan, pemantapan, dan pelatihan keterampilan di Jakarta,” katanya sambil menyebutkan, sebanyak 150 pendaftar itu diharuskan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat umum. Ahmad menyebutkan, persyaratan itu antara lain muslim dan memiliki ruhul jihad tinggi, siap membela kaum mustadh’afin dan mazhlumin serta siap meningkatkan harkat dan martabat umat Islam.

“Insya Allah calon mujahid juga sudah siap mati syahid di jalan Allah. Mereka pun harus diizinkan orangtua dan siap mengikuti seluruh tata tertib hingga syarat administrasi. Terpenting, mereka dapat lulus seleksi dan mengikuti pelatihan,”ujarnya.

Salah satu pendaftar mujahid di Posko KPA FPI Hery Susanto mengatakan, dirinya siap berangkat ke Jalur Gaza sesuai panggilan hati. Pedagang keliling berusia 28 tahun ini mengaku,kesiapannya tersebut didasarkan pada unsur solidaritas kemanusiaan atas jatuhnya ratusan korban yang sebagian besar umat muslim di Palestina.

“Saya sudah berpamitan dengan keluarga, terutama orangtua. Di sana, saya akan berusaha memberikan tenaga dan pikiran untuk membantu korban-korban dan mengikuti instruksi ataupun aturan yang ditetapkan,” katanya. (sir)

Jembatan Musi III

Pembangunan Jembatan Musi III Kembali Tertunda

Palembang:

Rencana pembangunan Jembatan Musi III tertunda lagi. Soalnya, hingga kini belum ada kesepakatan titik lokasi antara Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel.


Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra pesimistis pembangunan Jembatan Musi III dapat diwujudkan tahun ini. Apalagi, untuk mewujudkan proyek mercusuar itu bukan perkara mudah dan membutuhkan biaya sangat besar.

Eddy berkeinginan agar Jembatan Musi III dibangun menuju Pulau Kemaro saja sehingga dapat lebih menghidupkan pariwisata di tempat tersebut.

“Kalau saya, alternatifnya (pembangunan Jembatan Musi III) lokasinya di Pasar Kuto dan Dinas Tata Kota, satu lagi di Pulau Kemaro dari arah dekat PT Pusri atau sebelah Boom Baru,” ungkap Eddy di Palembang Kamis (8/1).

Dia menuturkan, rencana pembahasan pembangunan Jembatan Musi III dekat PT Pusri menuju Pulau Kemaro berawal saat melakukan pembicaraan dengan Dirjen Bina Marga saat menjemput Presiden SBY beberapa waktu lalu. Namun, keinginan tersebut tampaknya memerlukan tantangan dan persoalan yang sedikit rumit.

Konsekuensinya, bila Jembatan Musi III ditempatkan di dua lokasi tersebut, panjang dan lebar jembatan akan bertambah. Bahkan, panjang jembatan yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir itu diperkirakan seperempat dari panjang Jembatan Suramadu di Jawa Timur. Meskipun begitu, pada prinsipnya pembangunan Jembatan Musi III tetap dibutuhkan untuk mengatasi masalah lalu lintas di Palembang yang kian padat.


Dia menjelaskan,rencana pembangunan Jembatan Musi III sekaligus mengembangkan konsep lingkar timur dari arah TAA ke daerah Kenten. Sedangkan, jalan lingkar barat dan lingkar utara sendiri telah rampung dikerjakan. Sementara itu, ketidakpastian lokasi Jembatan Musi III berimplikasi tidak dianggarkannya pembebasan lahan di lokasi yang direncanakan dibangun Jembatan Musi III.

Hal ini dapat dilihat ada nihilnya anggaran yang diajukan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD 2009. Padahal, sebelumnya rencana Jembatan Musi III sempat diperkirakan membutuhkan biaya Rp650 miliar yang dananya diambil dari APBD Sumsel, APBN, dan dana sharing dari calon investor China. APBD Sumsel digunakan bertahap (multiyear) tahun 2008–2009.

Direncanakan juga pembangunan menggunakan proyek multiyear sehingga setiap tahun APBD bisa disisihkan sebesar Rp300 miliar.

Wakil Ketua DPRD Palembang A Djauhari berharap pembangunan Jembatan Musi III tidak terlalu memberatkan anggaran APBD Kota Palembang.

Untuk itu, sebaiknya anggaran dapat dialokasikan dari provinsi, APBN, atau pihak swasta, di samping tetap perlu mencari investor yang serius membangun Jembatan Musi III. Dia juga meminta agar rencana pembangunan Jembatan Musi III tidak terlalu dibesar-besarkan sebelum prosedur yang harus dilalui tuntas.

Sebelumnya, pembangunan jembatan ini direncanakan di Kampung Arab. Namun tidak terlaksana karena mendapat penolakan dari warga kampong tersebut karena perkampungan tersebut merupakan cagar budaya. (sir)

Guru Terpencil

Rp 16 M Dikucurkan bagi 1.036 Guru Terpencil

Palembang:
Sebanyak 1.036 guru yang mengajar di daerah terpencil, terbelakang,pedalaman,atau daerah bencana bakal menerima tunjangan. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menganggarkan dana sekitar Rp16,783 miliar.

”Jumlah ini telah mengalami kenaikan sekitar 38% dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp12,133 miliar,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel Ade Karyana Kamis (8/1).

Ade mengungkapkan, bantuan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap dedikasi guru di daerah atas pengabdiannya untuk memajukan dunia pendidikan.

Dalam hal ini, setiap guru menerima dana bantuan sebesar Rp1,35 juta per bulan. Besarnya bantuan kesejahteraan telah disesuaikan kemampuan fiskal negara dan dana dekonsentrasi yang dialokasikan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Provinsi Sumsel 2009. ”Pelaksanaan pembayaran bantuan kesejahteraan ini akan dilakukan per triwulan, pada April untuk triwulan I, Juli triwulan II, Oktober triwulan III, dan Desember triwulan IV,” ungkap mantan Kepala Dinas Disdik Muba ini.

Untuk dapat menerima bantuan, setiap guru harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang bertugas di daerah khusus. Selain itu, guru tersebut tercatat sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar negeri atau swasta yang memiliki ketetapan kesulitan lokasi minimal satu tahun. Hal ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui kepala sekolah setempat.

”Program bantuan kesejahteraan ini bersifat tidak permanen sehingga pemberian bantuan dapat dibatalkan atau dihentikan jika guru tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria. Misalnya, guru tersebut telah menerima tunjangan profesi, mencapai usia pensiun,dimutasikan ke bukan daerah khusus dan lain-lain,” papar Ade.

Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Eddy Manhar menuturkan, untuk wilayah Sumsel, ada beberapa kabupaten/ kota yang dinilai pihak Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal yang termasuk dalam wilayah khusus ini, yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas (Mura), Banyuasin, Ogan Ilir (OI), Lahat, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Sejumlah daerah tersebut ditetapkan memiliki kriteria kesulitan lokasi,seperti kontur wilayah yang berbukit-bukit, daerah perairan (rawa-rawa),menyeberang sungai, perjalanan hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki/motor, jarak ke sekolah yang relatif jauh, belum memiliki infrastruktur komunikasi dan lain-lain. Tak hanya itu, dari sisi sarana, fisik sekolah tersebut memiliki skor rendah,seperti bangunan yang belum permanen, tidak memiliki MCK, lapangan olahraga/upacara,perabot, serta jumlah siswa yang minim.

”Namun,segala keterbatasan itu diharapkan tidak menghalangi para guru dalam memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para siswa yang berada di daerah khusus.Program ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru,” ujar Eddy. (sir)

Bayi Miskin

Bayi Tanpa Telinga


Palembang:

Ksatria. putri ketiga pasangan Bahna (35) dan Paini (25), warga Jalan Pati Usman, Lorong Jaya Laksana,RT 09 No 55,Kecamatan Seberang Ulu I,Palembang, lahir tanpa memiliki lubang dan daun telinga. Kini, karena ketiadaan biaya, keluarga bayi menunggu program kesehatan gratis untuk bisa dioperasi.

Bayi berbobot 3,3 kg ini lahir pada 3 Januari 2009 lalu melalui pertolongan bidan desa. Sejak lahir, bayi cantik ini langsung dirawat orangtuanya di rumah. Dengan bantuan Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumsel Arifin Kalender, kemarin Ksatria dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, Palembang. Turut serta mengantar Ksatria kedua orangtuanya, serta nenek dan kakeknya.

“Pihak rumah sakit sudah melihat kondisi anak kami. Tapi RSUD Bari tak punya kelengkapan peralatan medis untuk penanganannya, sehingga perlu dibawa ke RS Umum Pusat Dr Muhammad Hoesin Palembang,” ujar Paini sedih di halaman RSUD Bari.

Paini mengatakan, pihak dokter jaga THT di RSUD Bari menyarankan untuk segera membawa Ksatria ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lengkap agar langsung dapat dioperasi. “Yang kami bingung, selain tak memiliki daun telinga, anak kami juga tak punya lubang telinga pada bagian kiri dan kanan.

Kami baru akan mengobatinya setelah launching pengobatan gratis oleh Pak Gubernur. Sebab setelah launching, pembiayaan kami dapat tertolong,” ucapnya.

Bahna, ayah kandung Ksatria,mengaku langsung pulang dari tempat kerjanya setelah mengetahui sang bayi lahir dalam kondisi tak normal. Bahna yang bekerja sebagai buruh tani di PT Kirana (perkebunan sawit) Provinsi Jambi, tiba di Palembang pada Rabu (7/1) malam.

“Saya bekerja di tengah hutan yang berjarak 54 km dari pusat Kota Jambi,” ujar pria yang memiliki penghasilan tidak tetap tersebut.

Masnah (55), nenek Ksatria, mengatakan, keluarganya tidak memiliki kartu Jamkesmas atau Askin sebelumnya sehingga pihaknya mengharapkan uluran tangan dari pemerintah atau dermawan agar membantu pembiayaan.

“Kalau untuk operasi diperkirakan bisa puluhan juta,dan kami tak sanggup. Makanya, kami memutuskan menunggu pengobatan gratis diresmikan Gubernur Sumsel.Namun, jika nanti ternyata kondisi Ksatria mendesak ditangani tim medis,sebisa mungkin Senin (12/1) nanti kami bawa ke RSMH Palembang,” paparnya. Setelah diperiksa tim medis RSUD Bari, pagi kemarin Ksatria kembali dibawa pulang. (sir)

Napi Terkena HIV/AIDS

Sebanyak 6 Napi Positif HIV/AIDS

Palembang:

Enam narapidana (napi) di lembaga pemasyarakatan (LP) di Kota Palembang diduga terkena virus HIV/AIDS. Keenam napi tersebut, empat diantaranya berada di LP kelas I Pakjo Palembang dan dua napi di LP Merdeka.


Sebagian napi yang terindikasi terkena HIV/AIDS itu diketahui merupakan napi kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba).

Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Merdeka Nadjib membenarkan adanya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan dua tahanan terinfeksi HIV/AIDS. Menurut dia, kondisi tersebut diketahui setelah ada pemeriksaan tim kesehatan RS Ernaldi Bahar dan puskesmas.

“Dari pemeriksaan darah, diketahui dua napi mengidap HIV positif,” imbuhnya di Palembang Selasa (6/1).

Pemeriksaan tersebut baru merupakan pemeriksaan awal sehingga diperlukan kembali dilakukan pengecekan ulang. Napi LP Merdeka tersebut diduga tertular HIV/AIDS dari jarum suntik sebelum masuk ke LP.
Saat ini, kondisi kesehatan napi yang terindikasi HIV/AIDS masih seperti biasa. Karena itu, pihak rutan tidak memisahkan atau mengisolasi dua tahanan tersebut ke ruangan khusus.

“Mereka juga tidak kami beri tahu hasil tes ini, tapi terus diawasi.Tahanan ini juga tidak dipindah ruangan karena menurut dokter tidak menular, kecuali melalui jarum suntik atau hubungan seks bebas,” ujarnya.

Kepala Keamanan LP Anak Pakjo Palembang Giyono mengatakan belum mengetahui ada napi di LP-nya yang mengidap HIV/AIDS. Dia menuturkan, dua bulan lalu memang sempat ada pemeriksaan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan spesialis kulit.

Terpisah, Kepala Badan Narkotika Kota (BNK) Palembang Zailani UD mengatakan masih akan menyelidiki dulu. “Kami akan kirim tim untuk melihat, tapi masih melihat jadwal dulu,”ujarnya.

Menurut dia, data terakhir, di Kota Palembang terjadi peningkatan penderita HIV positif dan AIDS.“Sampai November 2008, terdapat 400 kasus HIV positif sejak 1994. Sebanyak 243 di antaranya laki-laki, sedangkan perempuan 157 orang.Sementara, kasus AIDS 167 orang,134 di antaranya laki-laki dan 33 perempuan,” ujar Zailani. (sir)

Rumah Murah Terhambat

Rumah Murah Terkendala Pembebasan Lahan



Palembang:

Pembangunan rumah murah bagi guru dan buruh sektor informal di Palembang masih terkendala masalah ketersediaan lahan. Sejauh ini baru tersedia separuhnya.

Menjelang pembangunan tahap I yang direncanakan dibangun sebanyak 1.000 unit rumah di Jakabaring, Tegal Binangun, Plaju, masih belum terealisasi seluruhnya. Dari yang ditargetkan dilakukan pembebasan lahan seluas 50 ha, kini masih menyisakan sekitar 27 ha yang belum dibebaskan.

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel Abdul Shobur dalam rapat koordinasi program rumah murah di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel kemarin mengatakan, lahan yang akan digunakan dalam program rumah murah tersebut berada di lokasi yang cukup strategis.

“Jumlah lahan yang kami persiapkan seluas 50 ha dan sekitar 27 ha belum dibebaskan dan harus diganti rugi.Tetapi, kondisi lokasi belum ada bangunan yang permanen. Jadi,diperkirakan tidak akan terlalu sulit proses pembebasannya nanti.Masalah ganti rugi dianggarkan tahun ini (2009),” ujarnya di Pemprov Sumsel.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel Rizal Effendi mengatakan, pembangunan 1.000 rumah murah untuk guru dalam waktu dekat sudah dapat dimulai.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Asfan Fikri Sanaf mengusulkan agar tim seleksi dan penerimaan rumah murah hendaknya dirancang satu atap. Jadi, warga yang hendak mendaftarkan diri tidak bingung. Selain itu, turut dipikirkan bersama kriteria calon penerima rumah murah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Sumsel Eddy Yusuf mengatakan, program rumah murah harus disukseskan. Sebab, program tersebut sangat dibutuhkan bagi warga dengan pendapatan rendah. “Selain itu, bulan depan pendaftarannya sudah dimulai, maka lahannya harus segera disiapkan.Rumah gratis itu akan dibangun di Jakabaring, tepatnya di Tegal Binangun, Plaju.

Di dekat lokasi itu,juga dibangun perkantoran Pemprov Sumsel dan Kantor Bank Sumsel nantinya,” ujar Eddy. (sir)

Aset Pemerintah

Ratusan Hektare Tanah Pemprov Dikuasai Warga


Palembang:

Aset milik Pemprov Sumsel berupa tanah seluas 380,5 ha di kawasan Jakabaring, Palembang, ternyata dikuasai warga.

Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemprov Sumsel akan menyelesaikan seluruh aset lahan di Jakabaring dengan total luas sekitar 1.099,5 ha.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf di ruang rapat Bina Praja Provinsi Sumsel kemarin.

Turut hadir dalam rapat, Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel Abdul Shobur, Asisten Administrasi dan Umum Yusri Effendi Ibrahim, dan Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Suhaili Syam.

Dalam paparannya, Shobur menjelaskan, aset milik Pemprov berupa lahan di kawasan Jakabaring, Palembang, sebanyak 1.019,5 ha lebih. “Dari 794,51 ha,sebanyak 279 ha sudah dimanfaatkan, sedangkan 515,5 ha belum. Masalah kami sekarang ada pada lahan yang belum dibebaskan. Sebab, dari jumlah itu (515,5 ha lahan yang belum dimanfaatkan), ada 380,5 ha yang ternyata diduduki warga.
Aset tanah kami yang bermasalah itu harus cepat diselesaikan. Jika tidak, bukan tak mungkin lahan pemprov yang diduduki orang akan kian melebar,”ujarnya .

Wagub Sumsel Eddy Yusuf juga mengakui adanya lahan Pemprov Sumsel yang diduduki warga secara sepihak. Bahkan, di lokasi tersebut telah terdapat rumah permanen yang sudah berdiri.

“Yang jelas, tim dan instansi terkait harus mencermati dan segera menyelesaikan masalah ini, jangan dibiarkan,” ujar Eddy. Dalam rapat tersebut, Eddy menyoroti soal keabsahan lahan aset Pemprov seluas 1.019,5 ha tersebut. Sebab, bukan tidak mungkin masih terdapat beberapa lahan yang belum memiliki dokumen atau sertifikat yang sah.

“Harus diperiksa lagi dokumentasi yang menyatakan lahan itu milik pemprov.Kalau status hukumnya belum selesai, buatkan sertifikat, nanti dananya akan dianggarkan. Kalau lahan itu diduduki warga, sepanjang ada bukti itu hak atau milik pemprov, kami minta mereka pindah,” tukasnya.

Selain soal aset tanah, Eddy mengatakan,pihak terkait hendaknya dapat mengawasi dan merawat aset lain,berupa bangunan dan jalan, baik yang ada di Jakabaring maupun di tempat lainnya. “Seperti gedung-gedung di sana (Jakabaring), juga harus dirawat dengan baik, jangan sampai dibiarkan seperti tidak terawat,” jelasnya.


Kepala Kanwil BPN Sumsel Suhaili Syam mengatakan, diperlukan persiapan matang dalam hal melakukan pembebasan nanti. “Untuk membebaskan lahan yang diduduki warga, kami harus menyiapkan pengacara. Sebab, tidak menutup kemungkinan kami akan berhadapan dengan surat-surat yang ditunjukkan warga,”ujar Suhaili.

Untuk itu,sebelum dilakukan pembebasan, pihaknya perlu membahas lebih lanjut dokumen dan data pendukung lainnya agar nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Ini dilakukan untuk menyelamatkan aset, tetapi harus dihindari juga masalah yang timbul di kemudian hari,” katanya. (sir)

Parpol di Pilpres 2009

Parpol Persiapkan Saksi Khusus

Palembang:

Antisipasi kecurangan saat penghitugan suara para Pemilu mendatang, parpol peserta pemilu mmpersiapkan saksi khusus meski harus menanggung biaya yang cukup besar..


Parpol memang membutuhkan dana hingga miliaran rupiah untuk membiayai saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Selatan (Sumsel), sudah mengantisipasi ini dari awal. Karena tidak ditanggung DPP, diupayakan dananya diperolah DPD dari berbagai sumber. Termasuk, sumbangan caleg.

Partai berlambang banteng moncong putih ini paling tidak harus mengeluarkan dana Rp6 miliar untuk membiayai 30.000 saksi di setiap TPS. Pengadaan saksi dari tiaptiap parpol di TPS dinilai sangat penting untuk menjaga hasil perolehan suara dari kecurangan- kecurangan yang dikhawatirkan terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel M Aliandra Gantada mengatakan, secara rinci pihaknya belum dapat menyampaikan berapa besaran dana yang dibutuhkan PDIP untuk pengadaan saksi-saksi di tiap TPS pada Pemilu 2009 ini.

Namun, dari pengalaman pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) di sejumlah kabupaten/kota di Sumsel serta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel lalu, setidaknya dibutuhkan dana Rp6 miliar untuk akomodasi dan uang saku saksi-saksi dari PDIP.

“Itu sudah kebutuhan standar. Dua saksi untuk tiap TPS yang tersebar di seluruh Sumsel, termasuk uang saku mereka,” ujar Gantada yang juga Ketua Komisi III DPRD Sumsel ini Selasa (6/1).

Biaya pengadaan saksi ini pun telah diputuskan tidak akan ditanggung DPP dan menjadi tanggung jawab DPD. Untuk itu,pihaknya bakal membicarakan masalah ini terlebih dulu dengan DPCDPC PDIP di Sumsel berikut calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP yang akan maju pada Pemilu 2009 di dapil Sumsel nantinya. Partai selanjutnya akan mengoordinasi besaran jumlah sumbangan dana yang diminta dari tiap-tiap caleg.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sumsel Syaiful Islam mengatakan, PD malah menyiapkan jumlah saksi lebih banyak untuk tiap TPS.“Partai Demokrat akan menempatkan setidaknya tiga saksi di tiap-tiap TPS nantinya,” ujar Syaiful di DPRD Sumsel.

Selain itu,DPD PD Sumsel akan menyiapkan tim khusus yang akan merekam seluruh kertas hasil perhitungan suara di tingkat PPS menggunakan kamera foto untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan suara yang dilakukan pihak-pihak lain. (sir)

JURNALISME TELEVISI DAN KEPOLISIAN: Hukum dan Etika Jurnalistik

JURNALISME TELEVISI DAN KEPOLISIAN: Hukum dan Etika Jurnalistik

FIRKOM.ANISA: HARAPAN BARU TERHADAP PWI SUMSEL

FIRKOM.ANISA: HARAPAN BARU TERHADAP PWI SUMSEL

Airsugihan Pos Net: Bocah Petualang Air Sugihan

Airsugihan Pos Net: Bocah Petualang Air Sugihan

Ruko Mubazir

Tingkat hunian ruko tak capai 50%

Palembang:

Pembangunan rumah toko (ruko) sepertinya belum akan berhenti. Padahal, dari sekian banyak ruko yang telah berdiri di Palembang, belum semuanya terisi. Tingkat hunian tak mencapai 50%.

Pembangunan ruko di Palembang memang sangat gencar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Padahal, tingkat hunian ruko hingga saat ini tidak lebih dari 50% dari jumlah yang terbangun. Hal itu terlihat dari banyaknya ruko yang kosong, bahkan tidak pernah ditempati sejak selesai dibangun.

Di beberapa lokasi pun, pembangunan ruko yang tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya telah mengakibatkan bencana banjir. Sekretaris Dinas Tata Kota (DTK) Palembang Faisyar mengatakan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai pembatasan pembangunan ruko.

Menurut dia, pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan hak masyarakat. Jika memang tidak ada peraturan yang dilanggar, pihaknya akan mengeluarkan izin tersebut. “Kami tidak punya hak untuk melarang masyarakat mengajukan izin pendirian ruko karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya,” ujarnya kemarin.

Faisyar menerangkan,DTK Palembang hanya memiliki kewenangan terkait persoalan teknis, seperti konstruksi serta peruntukan bangunan.Jika menyangkut kualitas,pihaknya akan sangat tegas kepada pengembang bangunan. Apalagi,kalau gedung yang dibangun tersebut tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan DTK.

“Sebelum mengeluarkan IMB, kami juga mempertimbangkan tata ruangnya terlebih dulu.Kalau ada yang tidak sesuai izin, tindakan tegas hingga membongkar kembali bangunan bisa saja dilakukan,”ujarnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang Taufik Hidayat mengatakan, jika pembangunan ruko sebagai salah satu bentuk investasi bagi masyarakat, hal itu merupakan hak setiap warga negara.

Hanya, Pemerintah Kota Palembang harus lebih memperketat perizinan pembangunan ruko di kota metropolis ini.Sebab, dari pantauan Dewan selama ini,pembangunan ruko sangat gencar di seluruh pelosok kota.

“Dari sisi bisnis,kami tidak bisa melarang pembangunan ruko.
Namun,dari sisi kelestarian lingkungan, pembangunan ruko sudah menjadi ancaman bagi kota ini,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Lebih lanjut Taufik menyatakan, selain mengancam kelestarian lingkungan, pembangunan ruko di Palembang juga dinilai sudah memasuki titik jenuh.

Masyarakat maupun pengusaha sudah bosan dengan desain ruko yang konvensional. Dari sisi estetika, bangunan ruko di Palembang juga tidak memberikan keindahan bagi kota ini. (sir)

PNS BOLOS

Bolos, 46 PNS Palembang Kena Sanksi

Palembang:

Sebanyak 46 PNS di lingkungan Pemkot Palembang terancam penundaan kenaikan pangkat karena dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 30/1980.
Inspektorat Kota Palembang mencatat, para PNS yang terancam penundaan kenaikan pangkat ini bolos bekerja terhitung 30 Desember 2008, seusai libur hari Natal; dan 5 Januari 2009 saat hari pertama masuk kerja seusai libur bersama Tahun Baru.

Inspektur Kota Palembang HM Amir Hamzah menyayangkan disiplin PNS yang kerap membolos tanpa keterangan tersebut. Padahal, sebelumnya sudah disampaikan surat edaran kepada satuan kerja perangkat dinas (SKPD) seperti dinas/badan/kantor/camat dan kelurahan, untuk masuk kerja sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Sanksi sudah tertera dalam PP 30/1980 tentang Disiplin PNS, dari sanksi ringan hingga berat,dan bisa sampai penundaan kenaikan pangkat serta diberhentikan menjadi PNS.Nanti PNS yang bersangkutan akan kami panggil,” ungkap Amir Senin (5/1)

Data yang dihimpun Inspektorat Kota Palembang, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB–12.00 WIB secara acak di beberapa dinas/badan kemarin, tercatat 15 PNS membolos atau tanpa keterangan (TK). Sementara, 16 PNS cuti,9 PNS izin,dan 8 PNS sakit.

Jumlah PNS membolos paling banyak di Dinas Pertanian, yakni 4 orang,dan Dinas Kebudayaan Pariwisata 3 orang. Sementara, pada 30 Desember ada 32 PNS tanpa keterangan.“ Saat 30 Desember, sidak kami lakukan di 35 dinas/ badan/bagian,” paparnya.

Dari sidak tersebut tercatat 36 PNS yang ketahuan membolos tanpa keterangan. Temuan ini akan diserahkan kepada inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), apalagi kesalahan yang telah diperbuat telah diatur berdasarkan PP 30/1980.

“Jelas,mereka akan mendapat teguran secara tertulis,”ujarnya. Dia juga menyesalkan disiplin PNS yang masih rendah. Pasalnya,waktu libur diberikan sudah cukup panjang, tapi masih saja ada PNS yang bolos. Sidak yang dilakukan juga bukan hanya kepada PNS, tapi juga terhadap para pegawai honorer. (sir)

Kabinet Sumsel Dirombak

Hari Pertama Kerja, Empat Pejabat Dibangkupanjangkan

Palembang:



Hari pertama masuk kantor Senin (5/1), Gubernur Sumsel melakukan perombakan pejabat. Kali ini sebanyak empat pejabat setingkat eselon II dibangkupanjangkan beserta puluhan jabatan setingkat eselon III dan IV pada empat instansi lingkungan Pemprov Sumsel.

Empat pejabat setingkat eselon II yang dibangkupanjangkan tersebut adalah jabatan Asisten Administrasi dan Umum Eddy Junaidi, Inspektur Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan Dwi Priyono, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sri Dewi Titisari. Empat pejabat tersebut digantikan Yusri Effendi Ibrahim, Indra Rusdi,Ade Karyanya, dan Lukman Nulhakim.

Sementara, untuk jabatan eselon III dan IV yang dirombak, yakni pada Inspektorat Sumsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya,dengan total mencapai 53 orang.

Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf mengatakan, perombakan tersebut dilakukan selain sebagai upaya percepatan pembangunan, juga merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan. Karenanya, setiap individu dan instansi di lingkungan pemprov dituntut untuk mampu menjalankan program dengan maksimal.

“Jangan menunggu terjadi sesuatu yang besar baru turun,” ujarnya seusai melantik pejabat eselon yang dirombak, di Graha Bina Praja Provinsi Sumsel kemarin. Mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) ini menekankan, pada setiap instansi, terutama yang dilakukan penyegaran, diharapkan dapat menunjukkan kinerja maksimal khususnya dalam mengantisipasi imbas krisis global saat ini.

“Kalau pengawasan yang ketat dari inspektorat berjalan, dan dinas lain seperti perikanan menjalankan tugas pokoknya dengan meningkatkan budi daya ikan di seluruh Sumsel, perekonomian akan tetap bergerak,”katanya. Setiap instansi, lanjut Eddy, memiliki tugas menjalankan semua program gubernur dan wakil gubernur.

Untuk itu, setiap rencana maupun wacana yang dilontarkan gubernur harus segera dapat ditindaklanjuti mulai dari asisten hingga pejabat setingkat eselon IV. Jika semua instansi berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), pemeriksaan yang dilakukan instansi lain,seperti BPK dan sebagainya, tidak akan ada masalah.

“Jangan sampai laporannya bagus, tetapi saat datang BPK banyak catatan. Bagaimana jika datang Tipikor dan lainnya, bisa masuk penjara kita,” ucapnya. (sir)

Pendidikan di Sumsel

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Dimulai dengan Pendidikan Dasar

Palembang:


Peningkatan mutu pendidikan dimulai dengan adanya pendidikan dasar yang bermutu sehingga diharapkan akan diikuti dengan pendidikan bermutu untuk jenjang lebih tinggi.

Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan se-Sumsel, di Griya Agung, Senin (5/1) menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem pendidikan guru sekolah dasar (SD) serta pengembangan jaringan kerja sama dan komunikasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata.

Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Sumsel Amran Halim mengatakan, secara umum perbaikan pendidikan harus dimulai dari jenjang pendidikan dasar.Mengingat, pendidikan dasar merupakan titik tolak dari peningkatan mutu pendidikan. Menurut dia, kependidikan SD saat ini masih rendah dari segi kualitas ataupun kuantitas.

Hal ini bisa dilihat dari minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM), khususnya untuktenaga kepustakaan, guru kesenian, tenaga laboratorium,dan masih banyak lagi. Selain itu, sebagian besar masih belum memenuhi persyaratan sesuai Undang- Undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya tentang syarat minimum kependidikan dan tenaga kependidikan.

“ Untuk itu, perlu diwujudkan perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi guru SD dengan menyediakan sejumlah sarana dan prasarana, termasuk asrama, perpustakaan, serta latihan praktikum pendidikan dan pengajaran yang memenuhi syarat,” ujar mantan Rektor Unsri ini.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini, sistem rekrutmen guru dan calon guru harus dirancang dan diseleksi secara khusus melalui pendidikan khusus, tes kesehatan, kepribadian,dan kemampuan akademik.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Dwi Priyono mengatakan, koordinasi atau jaringan komunikasi antara dewan pendidikan kabupaten/ kota dengan Disdik, bupati, dan gubernur, perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Sumsel.

Mengingat, penyelenggaraan pendidikan bermutu sangat erat berkaitan dengan ketersediaan dana sehingga diperlukan usaha nyata dari semua pihak dengan meningkatkan anggaran pendidikan sedikitnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD di luar gaji.

“Khusus daerah terpencil, perlu ditingkatkan mutu pendidikan melalui sistem pendidikan satu atap agar sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan,” katanya.

Dwi menjelaskan, untuk mencapai tingkat standar minimal sekolah di Sumsel, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu merumuskan standar minimal sekolah dalam konsep pendidikan bermutu.

“Secara umum, program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan masih perlu diperbaiki. Untuk tingkat SD/MI tercatat sebanyak 6.585 unit dengan kerusakan sekitar 46%, tingkat SMP/- MTs sebanyak 764 unit dengan kerusakan 22%, dan tingkat SMA/sederajat sebanyak 201 unit dengan kerusakan 9%,”tuturnya. (sir)

Kisruh Perbatasan OI vs Muaraenim

Kisruh Perbatasan OI dan Muaraenim,. Ratusan Warga Mengungsi


Palembang:
Ratusan warga Dusun III, Desa Kayuara Batu,Muara Belida,Muaraenim,hingga kemarin masih bertahan di tenda pengungsian di Desa Sukamenang,Gelumbang.

Sebanyak 158 kepala keluarga (KK) ini takut kembali ke kampungnya setelah mendapat ancaman serangan dari warga Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (3/1) lalu. Namun, sekitar 13 KK mengutus anggota keluarganya untuk menjaga rumah berikut harta benda mereka.

Berdasarkan informasi, kondisi pengungsian yang berjarak sekitar 20 km dari ruas jalan utama dan harus ditempuh dengan jalan kaki selama satu jam tersebut tampak sangat memprihatinkan.

Hanya ada dua buah pondok dan satu unit tenda penampungan yang diisi ratusan pengungsi. Untuk makan, mereka mendapat bantuan dari camat dan Polsek setempat.

Plh Kadus III Kayuara Batu Wayan Tanya, 40, mengatakan, dirinya bersama ratusan warga lain masih memilih bertahan di pengungsian sampai suasana di tempat tinggal mereka kembali kondusif.

Menurut Wayan, peristiwa ini dipicu masalah jual-beli tanah yang dilakukan Kades Lorok yang sekarang menjabat Kades Pulau Kabal,pada 2004 silam. Ketika itu, Kades Lorok (Pulau Kabal) Yansori menjanjikan kepada warga setempat untuk menjual 600 ha tanah dengan harga bervariasi, mulai Rp3,5 juta–Rp7 juta per kaveling.“Lantaran saat itu hampir sebagian warga belum mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya mereka berminat membeli tanah tersebut,”ungkap Wayan.

Karena tanah yang dijanjikan kades belum juga tampak, dirinya bersama warga yang kini bermukim di Desa Kayuara Batu mencoba untuk menagih janji.“Kami heran,sejak 2004 hingga saat ini kami belum pernah melihat tanah tersebut. Kalau memang tanah itu tidak ada, kami hanya minta solusi yang terbaik. Kami hanya ingin uang yang telah kami serahkan kepada dia (kades) dikembalikan,” ujarnya.

“Karena kami tidak puas, akhirnya kami mencoba mengadukan hal ini ke Bupati Muaraenim. Kami bingung karena wilayah desa kami ini berada di tapal batas (status quo).Sementara kalau kami mengadu, kami terus didatangi orang yang tidak dikenal seraya mengancam untuk kembali ke wilayah Ogan Ilir,”tutur Wayan.

Tak tahan dengan intimidasi tersebut, akhirnya Wayan beserta perwakilan warga mencoba untuk melapor ke Polsek Gelumbang.
Wayan bersama ratusan warga lain sebelumnya merupakan warga transmigrasi dan tinggal di Desa Lorok, sebelum dimekarkan menjadi Desa Pulau Kabal,Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Namun, karena kesulitan mendapat kartu tanda penduduk (KTP), mereka lantas pindah ke Dusun III,Desa Kayuara Batu,Kecamatan Gelumbang, Muaraenim.

Sejak pindah ke wilayah Muaraenim, mereka selalu diteror oknum kades bersama warga Desa Pulau Kabal. Bahkan dalam teror itu, terjadi pembakaran terhadap empat rumah warga Desa Kayuara Batu pada September 2008 lalu. Rumah yang dibakar yakni milik Hartoyo,Suroto,Sardan,dan Budi Supriatin.

“Kasus pembakaran tersebut sudah kami laporkan ke Polsek Gelumbang dan telah dilakukan penyidikan,”katanya. Sejak kejadian itu,warga terus mendapat teror dan senantiasa gelisah tinggal di rumahnya. Puncak teror ketika sebanyak 274 warga Dusun III, Desa Kayuara Batu, mengadukan oknum Kades Pulau Kabal berinisial Yn dan Kepala Dusun I, Desa Pulau Kabal, berinisial Swt ke Polda Sumsel pada Maret 2008.

Warga mengadu karena merasa ditipu oleh kedua oknum aparat desa tersebut. Sebab,warga telah membeli tanah kavelingan untuk lahan perkebunan sebesar Rp7 juta per kaveling pada 2004 lalu. Per kaveling memiliki luas 2 ha.Namun setelah uang diberikan,ternyata tanah tersebut tak kunjung ada.Jumlah uang yang telah diberikan kepada kedua oknum perangkat desa tersebut mencapai Rp1,5 miliar.

Sejak pengaduan tersebut, aksi teror terhadap warga makin gencar. Puncaknya, pada Jumat (2/1) sekitar pukul 13.00 WIB,sekitar 200 orang massa dari Desa Pulau Kabal dilengkapi senjata tajam menggeledah empat rumah warga Dusun III Kayuara Batu.

Camat Muara Belida Eko Sulistiyo mengatakan, selama di pengungsian, distribusi makanan terus dilakukan.

Sementara itu, Kapolsek Gelumbang AKP Gunadi yang hadir di tempat pengungsian menjelaskan, hingga kini pihaknya masih menerjunkan beberapa personel guna mengamankan suasana di kedua desa tersebut.

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Muarenim Nurul Aman menjelaskan, penyerangan timbul akibat berlarut- larutnya penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Ogan Ilir oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Penyerangan ini merupakan buntut belum tuntasnya penyelesaian tapal batas antara kedua kabupataten.

Tudingan bahwa warga Desa Pulau Kabal telah melakukan penyerangan terhadap warga Dusun III Desa Kayuara terkait soal tapal batas lahan perkebunan, dibantah keras Camat Indralaya Utara Edi Rizal.

Menurut dia,warga Desa Pulau Kabal tidak pernah melakukan penyerangan terhadap warga Desa Kayuara Batu, melainkan itu semua dilakukan untuk mempertahankan status hak tanahnya. Setelah berkoordinasi dengan Kades Pulau Kabal, lanjut dia,ternyata memang sebelumnya warga Desa Kayuara Batu telah membuka lahan perkebunan di Dusun II Desa Pulau Kabal yang jelas-jelas masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Lantaran takut dan khawatir tanahnya bakal diserobot warga Kayuara Batu, warga Pulau Kabal melakukan pengusiran untuk mempertahankan lahan milik mereka. (sir)

HIV/AIDS di Sumsel

Penyebaran AIDS di Sumsel Level Membahayakan

Palembang:

Penyebaran narkoba dan HIV/ AIDS di wilayah Sumsel dinilai sudah sangat membahayakan. Soalnya, korbannya banyak dari kalangan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Ketua Yayasan Antinarkoba Lembaga Independen Masyarakat Sumsel (Yan Linmas) Provinsi SumselH Yasiman mengemukakan, mereka ingin masyarakat paham dan menyadari bahwa ancaman narkoba dan HIV/AIDS sekarang sudah sangat membahayakan.

Karenanya, mereka pada Minggu (4/1) menggelar aksi simpatik bahaya narkoba dan HIV/AIDS di simpang empat Rumah Sakit Charitas.

“Penyebaran narkoba di Sumsel sekarang sudah memprihatinkan. Sebab, hampir setiap hari aparat kepolisian menangkap pengedar, pemakai, dan pengguna narkoba,” ujar H Yasiman di sela-sela aksi. Dia menambahkan, pemberantasan narkoba dan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS bukan hanya dilakukan satu pihak, melainkan koordinasi dan langkah sinergi dari pemerintah hingga masyarakat.

Salah satu peserta aksi, Yuli, mengaku, banyak masyarakat yang tidak mengerti alasan mereka memberikan bunga dan stiker pemberantasan narkoba dan pencegahan penyebaran HIV AIDS.

Dia menjelaskan, kegiatan ini untuk menggugah kesadaran agar lebih mewaspadai dan memberikan pengawasan kepada anak di rumah agar tidak terjerumus terhadap narkoba dan HIV/AIDS. “Kami ingin para orangtua lebih melakukan pengawasan terhadap pergaulan anakanak mereka,”tuturnya.






Dalam aksi kemarin,puluhan pemuda yang tergabung dalam Yan Linmas Provinsi Sumsel tampak membagikan stiker dan bunga plastik kepada pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung damai meski di bawah guyuran hujan dan pengawalan ketat aparat kepolisian. Aksi ini pun tidak menimbulkan kemacetan, kendati mengundang simpatik para pengguna kendaraan bermotor yang sempat berhenti karena diberi bunga dan stiker.

Berdasarkan pantauan, banyak juga pengendara sepeda motor enggan mengambil bunga dan stiker yang dibagikan peserta aksi. Bahkan, ada pengendara kendaraan roda empat yang tetap bersikukuh tidak mau membuka kaca kendaraannya ketika peserta aksi hendak memberikan bunga dan stiker.

Meski demikian, kondisi itu tidak menyurutkan para peserta aksi. Sebab, tujuan aksi yang mereka gelar memang hanya sebatas memberikan penyadaran dan menggugah hati masyarakat agar mewaspadai bahaya narkoba dan HIV/AIDS, terutama pada generasi muda. (sir)

Pusri Gagal Target

2009, Pusri Hanya Produktifkan 1 Pabrik

Palembang:

PT Pusri berencana melakukan perbaikan rutin terhadap tiga unit pabrik pada 2009. Sehinga dari empat pabrik yang ada, hanya 1 pabrik yang berproduksi. Kegiatan tersebut dipastikan tidak mengganggu target produksi.


Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri berharap, kinerja Pusri pada 2009 bisa lebih baik dari 2008.Namun, dia mengingatkan jajarannya bahwa tugas pada 2009 lebih berat karena beberapa pabrik akan mengalami perbaikan besar.

Untuk itu, Dadang menginstruksikan kepada unit produksi dan pemeliharaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar perbaikan tersebut bisa selesai tepat waktu dengan perencanaan.“Pada 2009 ini ada tiga pabrik Pusri, yaitu Pusri II, III dan IV, yang akan menjalani perbaikan rutin.
Perbaikan itu untuk mengganti peralatanperalatan yang kondisinya kurang baik,” ujarnya kepada wartawan usai pengantongan terakhir Rabu (31/12).

Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Pusri pada 2009, lanjut dia, produksi pupuk urea ditetapkan sebesar 2.001.000 ton. Dengan adanya perbaikan ketiga pabrik tersebut, tidak akan memengaruhi target produksi.“ Justru kalau tidak diperbaiki, target tersebut tidak bisa tercapai,” ungkap mantan dirut PT Pupuk Kujang ini. Perbaikan tersebut bukan penghambat produksi karena sudah diperhitungkan dan disesuaikan dalam target produksi yang tertuang dalam RKAP.

“Waktunya kapan, akan kami sesuaikan dengan situasi kebutuhan pangan,”tuturnya. Dadang mengungkapkan, mengenai kebutuhan akan pupuk,pasar dalam negeri masih sangat besar potensinya. Bahkan,pada 2009 ini pemerintah meminta produsen pupuk harus menyerahkan pupuk bersubsidi sebesar 5,5 juta ton.Menurut dia, jika gas bisa maksimal dipasok ke pabrik produsen pupuk, jumlah pupuk yang bisa diproduksi bisa mencapai 7 juta ton.

Dengan kondisi pasokan gas saat ini, produksi dari produsen pupuk hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk sektor pangan, perkebunan, maupun industri. “Produksi kami paspasan saja dengan kebutuhan yang diminta pemerintah, dan tidak ada lagi alokasi untuk ekspor.Kecuali, kami bangun pabrik baru lagi menambah kapasitas produksi pabrik yang telah berproduksi,” paparnya. Sementara itu, Direktur Produksi PT Pusri Indra Jaya mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan rutin pabrik cukup besar.

Pihaknya memperkirakan, untuk satu pabrik saja bisa menelan biaya antara Rp30– 40 miliar. “Kalau dihitung memang biaya yang dibutuhkan besar.Namun, kegiatan perbaikan ini kan juga sebagai penunjang produksi Pusri ke depannya, jadi harus dilakukan,” tandasnya.


Diakuinya, tahun 2008 Pusri gagal merealisasikan target produksi urea. Dari target 1.970.000 ton hanya mampu direalisasikan 99% dari target RKAP atau 1.950.310 ton. Sementara untuk produksi NH3 (amoniak) mencapai 108,8 persen. Dari target 1.291.700 ton, terealisasi 1.310.990 ton.(sir)

PT BA UNtung Besar

Kepsen: Dirut PT BA Sukrisno menyampaikan sambutan saat memberikan bantuan sembako kepada 2.200 warga Muaraenim.



Laba PT BA Over Target


Tanjungenim:

PT Bukit Asam Tbk (Persero) di tahun kerja 2008 lalu, meraih laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1,5 triliun lebih atau 150 persen dari prediksi rencana keuntungan yang dipatok manajemen setahun terakhir.

Keuntungan ini, menurut Direktur Utama PT BA Tbk (Persero), Sukrisno di Tanjungenim (Kamis 1/1), memang tidak dapat diprediksi sebelumnya menyusul naiknya harga minyak dunia.

Namun kenyataanya, kata Sukrisno disela-sela syukuran dengan kaum Duafa di Masjid Jami Tanjung Enim, justru harga minyak naik berbias pada tingginya keuntungan yang diraih perusahaan ini.

“Tadinya kita pesimis, untuk mencapai target keuntungan sebesar itu, karena harga minyak dunia yang tinggi. Namun manusia itu Cuma bisa merencanakan dan yang menentukan yang di Atas. Kita meraih keuntungan lebih dari Rp 1,5 triliun,” kata Sukrisno.

Menurut dia, target perolehan laba bersih itu di bawah Rp 1 triliun atau sekitar Rp 920 miliar. Namun ketika harga minyak mulai naik di bulan Juni 2008 lalu ketika harga minyak mencapai 147 dolar AS/barel, ternyata harga batu bara juga mengikuti, meskipun tidak drastis.

“Siapa yang mengira seperti itu. Para analis dan ahli ekonomi kenaikan di perkirakan kenaikan harga batu bara itu 20 persen tapi ternyata ketika harga minyak hingga 200 dolar/barel malah kenaikan harga batubara menjadi 70 persen.
Perolehan laba ini, di tahun 2007 laba bersih PT BA terealisasi sebesar Rp 760 miliar. Tahun 2008 ditargetkan Rp 920 miliar dan tercapai lebih dari Rp 1 triliun.

Ditambahkan Sukrisno, pencapaian target produksi dan penjualan batu bara PT BA Tbk Tanjung Enim per 31 Desember 2008 tembus 10.052.750 ton/tahun atau naik sebesar 118% dibandingkan periode 2007 yang hanya 8.553.776 ton/- tahun.

Sukrisno mengatakan, pencapaian target tersebut tidak luput dari volume produksi yang terus meningkat serta penjualan batu bara cukup bagus.Jumlah penjualan batu bara hingga akhir 2008 sebesar 12,6 juta ton bila dibandingkan pada 2007 yang hanya 10,8 juta ton.

Dia mengungkapkan, melalui momentum ini, diharapkan semangat untuk mencapai PT BA Emas dengan produksi mencapai 50 juta ton/tahun dapat tercapai. “Alhamdulillah, besarnya keuntungan tahun ini tidak terlepas dari adanya kerja sama seluruh elemen masyarakat dan pasti dengan izin Allah SWT,” ujar Sukrisno.

Sebagai wujud syukur, di hari pertama 2009 PT BA membagikan paket sembako kepada 2.250 warga Muaraenim.

Di tahun kerja 2009, ujarnya, PT BA menargetkan produksi penjualan sebesar 14 juta ton. Saat ini, tingkat produksi sudah terealisasi 10 juta ton. “Saya yakin produksi ini bisa dicapai. Begitu juga laba. Targetnya di atas Rp 2 triliun di tahun 2009,” katanya.PT BA, tambahnya, tidak akan mematok penjualan harus ekspor, jika harga batubara untuk pasar domestic tinggi. Dengan kondisi produksi saat ini yang meningkat dua tahun ke depan produksi bertambah hingga 50 juta ton per tahun. (sir)