Walhi Sumsel

Suksesi Walhi

Palembang:

Anwar Sadat terpilih sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2008-2012.


Dia menggantikan Sri Lestari Kadariah setelah bersaing dengan satu kandidat eksekutif kuat Mualimin. Anwar Sadat terpilih dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), di Auditorium Hotel Bumi Asih Palembang, kemarin. Selain itu terpilih juga Dewan Daerah yakni Muhaimin, Nurnajati, Aidil, Dedi Permana dan Sudarto Marelo. Mantan Ketua BEM Fakultas Teknik UMP yang sering disapa Sadat tersebut dalam pidatonya beritikad memperkuat Walhi sebagai alat perjuangan bagi keadilan lingkungan dan rakyat.

Menurutnya, konflik sumber daya alam (SDA) dan bencana ekologi yang menimpa rakyat terus terjadi. Menurut Anwar, ke depan Walhi tak boleh hanya terbatas dalam pengawalan penyelamatan SDA semata, tetapi juga harus mampu memelopori perlawanan terhadap setiap kecenderungan yang mengancam kehidupan rakyat.” Selain kerugian ekologi, kerugian sosial ikut menimpa masyarakat yang mengakibatkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.Sehingga perlu langkah konkrit Walhi ke depannya,”tukasnya.

Untuk Provinsi sumsel, Anwar mengatakan bahwa eksploitasi habis-habisan terhadap SDA dan pengebirian hak-hak masyarakat terus berlangsung secara masif. Realitas telah mengguratkan bagaimana PT Barisan Tropikal Mining(BTM) milik Leverton Gold Australia dan Setdco Ganesha, PT Medco Energy,PT Expan Sumatera, PT Persada Sawit Mas, dan perusahaan korporasi lainnya pernah menjadi sengketa dengan masyarakat. ”Hampir semua orang memahami, Indonesia kini dalam cengkeraman kekuasaan negaranegara Imperialis.

Ditandai dengan dominasi modal, kekuatan transnational corporations juga lembagalembaga pembiayaan seperti International M o n e t a r y Found (IMF), Asean Development Bank (ADB), World Bank, dan perusahaanperusahaan besar seperti Exxon Mobil,Shell,Freeport, Conoco Philips, Exspan yang ikut menghancurkan tatanan ekonomi politik dunia termasuk Indonesia,”jelasnya. Maka dari itu, Anwar mengkritisi, bagi birokrasi (pemerintah) daerah, otonomisasi telah dijadikan jembatan emas dalam mendulang kekayaan yang merupakan berkah dari hasil kerjasama dengan berbagai korporasi dan belum memedulikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

“Secara tegas, di Sumsel saja belum ada satupun aturan kebijakan yang mengupayakan rakyat secara sejati untuk mengoptimalkan kekayaan alamnya. Intervensi pemerintah daerah malah lebih ditekankan pada pemberian kemudahan terhadap investasi untuk menjarah kekayaan SDA masyarakat Sumasel,”tegasnya.

Sementara itu,Kandidat Eksekutif Mualimin mengatakan, berbagai persoalan kemanusiaan, kemiskinan,ketimpangan sosial dan bencana struktural terus melanda rakyat. Untuk itu,Walhi sebagai organisasi publik harus mampu mendorong terwujudnya kemampuan hak atas lingkungan hidup dan pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat secara adil dan berkelanjutan. (sir)