Wagub Sumsel MeLaunching Sistem Database Percepatan MDGs Sumsel

Sumsel – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Ishak Mekki secara resmi melaunching Sistem Database Percepatan MDGs Sumsel serta persiapan Agenda Paska 2015 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, Jumat (24/5).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengatakan Pembangunan Milenium yang disepakati oleh dunia Internasional dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 lalu menegaskan bahwa kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goal-MDG’s) pada tahun 2015. Kesepakatan untuk memenuhi amanat Pembangunan Milenium tersebut pada tingkat Nasional tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (RAD MDG’s)tahun 2011-2015.

”Provinsi Sumsel menjabarkannya dalam RAD MDG’s Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 yang diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang RAD MDG’s Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 dan sebelumnya diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 427/KPTS/Bappeda/2011 tentang Tim Pengarah dan POKJA Penyusunan RAD MDG’s Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 yang akan melaksanakan Rencana Aksi dan juga bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut” ucap Ishak Mekki.

Lanjutnya, periode MDG’s akan berakir pada tahun 2015, kita memiliki waktu yang tidak banyak lagi. Sementara, hasil pencapaian target MDG’s sangat bervariasi antar Provinsi di Indonesia.

“Provinsi Sumsel masih memiliki banyak target yang tergolong sulit dicapai dan memerlukan perhatian khusus. Target tersebut antara lain target 1B Penurunan Angka Kemiskinan dan Kelaparan hingga separuhnya pada tahun 2015 yaitu target indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional” tuturnya.

Selain itu, target 7C, yaitu Proporsi Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perdesaan. Demikian pula dengan indikatro proporsi rumah tangga perdesaan dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak.

“Tingkat kemiskinan di Sumsel menujukkan trend menurun dari tahun 2008 sampai 2012, dimana pada tahun 2008 berada pada angka 17,73%, 2009 menurun menjadi 16,28% dan menurun lagi menjadi 15,47 di tahun 2010, tahun 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 14,24% dan pada tahun 2012 menujukka penurunan dengan angka sebesar 13,78%” jelasnya.

Namun demikian pada maret 2013 tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel mengalami peningkatan menjadi 14,24%, meski pada September 2013 angka tersebut menurun menjadi 14,06% dan menurun lagi pada Maret 2014 menjadi 13,91%. Angka ini masih jauh dari harapan mengingat target RAD MDG’s untuk angka kemiskinan pada Tahun 2015 sebesar 7,5%.

“Kita hanya memiliki waktu tidak sampai 2 tahun lagi. Oleh karenanya, usaha-usaha percepatan Pencapaian kesejahteraan MDG’s harus dilakukan demi pencapaian kesejahteraan rakya yang berkeadilan. Selain itu diharapkan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dapat mengambil peran dan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian target MDG’s Sumsel sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing” jelas Ishak.

Sambungnya, perkuatan kelembagaan MDG’s di Kabupaten/Kota adalah hal mutlak yang diperlukan mengingat Kabupaten/Kota adalah ujung tombak pelaksana Percepatan Pencapaian MDG’s Sumsel. Oleh karena itu, optimalisasi matrik MDG’s yang diperkuat landasan hukumnya dengan Peraturan Bupat/Walikota perlu segera dilakukan.

“Hal yang sangat penting diperlukan adalah optimaslisasi pendataan MDG’s Kabupaten/Kota yang salah satunya dapat dilakukan dengan sistem database MDG’s sebagaimana disusun oleh P3BM (Pro Poor Planning Budgetting and Monitoring Evaluation) pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas.

“Sebab percepatan pencapaian MDG’s memerlukan dukungan basis data terpadu sehinggga akan terjadi sinergitas program yang pada gilirannya akan lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pencapaian target MDG’s Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan” tutupnya

Wagub Ishak Mekki Buka Garuda Travel Fair

Palembang - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Ishak Mekki membuka Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2014, bersama BCA sebagai bank partner berlangsung 24-26 Oktober 2014. Acara yang resmi dibuka pada jumat 24 Oktober 2014 di Atrium Palembang Icon telah sukses digelar di kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan Denpasar.

Turut hadir Henny Nucahyani selaku General Manager Garuda Indonesia Branch Office Palembang, beserta Kepala BCA KCU Mesjid Lama.

Wakil Gubernur H. Ishak Mekki dalam sambutanya menyambut baik akan adanya
Garuda Indonesia Travel fair ini. Mantan Bupati OKI berharap acara ini memberikan imbas khsusnya dalam perekonomian sebagai media promosi Internasional.

Saat ini Sumsel sudah terbiasa menyelenggaarakan even bertaraf internasional, sebentar lagi Sumsel menyelenggarakan Asian Unversity Games, tidak hanya itu Sumsel bersiap menyelenggaran Asian Games 2018.

Dalam kesempatan ini Wagub Ishak Mekki mengajak masyarakat Sumsel untuk mendukung acara ini. Karna Garuda Indonesia merupakan kebanggan kita semua bangsa Indonesia.


General Manager Garuda Indonesia Branch Office Palembang Henny Nucahyani acara ini merupakan "consumer travel airline" terbesari di Palembang, diharapkan menjadi event tahunan yang bergengsi dan dinanatikan oleh para mitra dan masyarakat, " Dalam GATF 2014 ini menaefetkan total penjualan 5Milyard selama tiga hari"

GATF 2014 ini dimaksudkan memfaslitias masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai daerah tujuan wisata terbaik di dalam dan luar negri,  serta memfaslitasi para "traveler" dan masyarakat mendapatkan harga tiket dengan harga terjangkau.

Lanjutnya, travel fair ini mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata Nasional.

Penetapan Garuda Indonesia sebagai " the world's best cabin crew 2014" berdasarkan pada "customer satisfaction survey" dilaksanakan secara global dari sekitar 18 juta penumpang terhadap 245 perusahaan penerbangan internasional

Sopir dan Pegawai Bus Transmusi, Terima Gaji Plus SK Pemecatan

Palembang

Tuntut gaji dibayar, sopir dan pegawai Bus Tansmusi akhirnya bernapas lega karena gaji yang tertunggak hingga 3 bulan  bisa diterima. Hanya saja, karena aksi mogok mereka dinilai salah oleh manajemen, selain terima gaji juga dapat SK pemecatan.

Pegawai Transmusi yang tidak masuk disebut namanya (LM), ia dan rekan-rekannya memang sudah mendapat uang tiga bulan gaji.

Mereka mengaku tidak mendapatkan surat pemberhentian. Yang ada hanya surat dianggap mengundurkan diri.

"Surat pemberhentian belum ada, jadi kami belum tahu apa kendak perusahaan, yang penting kami sudah berjuang mendapatkan hak-hak kami,"terangnya.

Senada diungkapkan RI, juga pramugara Transmusi. Ia menganggap PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J) memaksa mereka untuk mengundurkan diri.

"Kami ini nuntut gaji tapi sekaligus diberhentikan. Yang dak dianggap begawe  (kerja),  ini pramugara dan sopir, kalau security dan mekanik tidak semua diberhentikan,"ucapnya.

Tapi ia sudah bisa menilai langkah PT SP2J yang memberhentikannya sebagai keputusan secara sepihak. Sepertinya mereka sudah menyiapkan karyawan baru untuk menggantikan karyawan yang diberhentikan.

 "Kami diberi surat. Bunyi suratnya kita ini dirumahkan tanpa ada perjanjian dipanggil lagi atau tidak. Jadi SP2J ini melakukan pemberhentian secara sepihak, biasalah yang dimenangkan itu pemerintah bukan karyawan seperti kami ini,"sesalnya.

Ia dan rekan yang diberhentikan mengaku belum tahu akan bekerja di mana setelah diberhentikan. "Kami dak tau nak kerja di mana, sekarang nganggur dulu, sambil lihat perkembangan.”

PT SP2J  setelah berulang kali didemo, akhirnya melunasi tiga bulan gaji karyawan Transmusi. Pembayaran dibagi dua tempat, untuk 213 sopir (driver) di Kantor SP2J Komplek PTC Mal, sedangkan untuk 202 pramugara dan 100 lebih staf (mekanik dan security) di Lantai II Kantor Unit Usaha Transmusi, di Terminal Alang-Alang Lebar.

H Abdul Kadir, Manajer Transmusi mengatakan, pihaknya sudah melunasi tiga bulan gaji terhitung Dengan pelunasan ini, maka perusahaan tidak lagi memiliki tunggakan gaji karyawan.

Perusahaan juga menganggap para karyawan ini mengundurkan diri karena sudah lama tidak masuk kerja.

" Tidak masuk kerja lebih enam hari, sesuai Pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dan pasal 6 ayat 1,2,3 Keputusan Menaker No.232/MEN/2003, dianggap mengundurkan diri, sehingga kami tidak memberikan pesangon,"jelas,  Abdul Kadir, saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan, untuk setiap karyawan diberikan uang rata-rata Rp 6,2 juta lebih, sesuai tiga bulan gaji mereka, dan ada yang dipotong sesuai kehadiran masuk kerja dan potongan lain semisal pinjaman koperasi dan bank. Untuk Transmusi.

Menurut Dia,  memastikan dalam waktu dekat ini akan kembali beroperasi.  "Kita masih dalam masa tenang dulu, nanti akan ada perekrutan karyawan baru untuk menggantikan karyawan yang dianggap mengundurkan diri," ujarnya.

Pihaknya juga masih melakukan perbaikan sarana bus Transmusi, yakni perbaikan ban, kopling agar bisa kembali beroperasi.

"Yang paling mendesak adalah bus untuk mahasiswa menuju Inderalaya, jadi dalam waktu tidak sampai sebulan kita berusaha bisa kembali beroperasi,"jelasnya.

Sebelumnya, kata Kadir, terdapat 49 karyawan Transmusi yang memilih mengundurkan diri karena sudah mendapatkan pekerjaan tetap.

Apakah karyawan yang dianggap mengundurkan diri ini akan kembali direkrut? Menurut Kadir, hal itu tidak akan dilakukan karena pihak perusahaan akan segera melakukan perekrutan karyawan baru.

"Kemungkinan untuk direkrut susah, karena kita akan merekrut karyawan yang baru,"ulasnya.(sir)

Pemprov. Sumsel Terus Upayakan Penanggulangan Asap

Palembang  -  Pemerintah Sumatera Selatan hingga saat ini terus upayakan penanggulangan bencana kabut asap di sebagian wilayah sumatera bagian selatan. Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin melalui Asisten Kesra Ahmad Najib mengatakan bencana ini didasari kondisi hotspot yang terjadi di wilyah Sumsel, selain musim kemarau yang melanda Sumsel. Saat memimpin rapat penanggulangan bencana Asap. Senin (13/10) di ruang rapat bina praja. Asisten Kesra Ahmad Najib mengapresiasi kinerja dinas terkait dalam menanggulangi bencana kabut asap yang terjadi di Sumsel.

Berbagai upaya sudah kita bahkan terus ditingkatkan untuk menanggulangi bencan kabut asap, “selain itu Gubernur H. Alex Noerdin juga mengajak masyarakat untuk melakukan Sholat Istisqa atau sholat minta hujan” ungkapnya

Pelaksanaan Sholat Istisqa sendiri akan dilaksanakan di halaman kantor Gubenur Sumsel. Jalan Kapt.Arivai hari Selasa (14/10).

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Yulizar Dinoto mengataakan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana asap mengatakan, bencan asap sendiri dilatar belakangai dari musim kemarau yang sedang melanda dari priode  juli – Oktober  bahkan sudah mencapai  37 derajat. “ Hal ini menyebabakan terjadinya kebakaran.

Siklus ini lah yang tidak dapat dihindari, berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah melaui dinas terkait, Gubernur Sumatera Selatan telah mengeluarakan PP terkait hal tersebut dengan no PPGUB/609/KPTS/BPDB-SS/2014 tentang penanggulangan tanggap darurat asap akbibat kebakaran lahan.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mendirikan berapa posko pemadaman darat yang melibatkan 400 personet TNI, Mandala Agni sebanyak 240, BPBD sendiri sebanyak 75 orang, Polhut 65, dan Polri 315 pesonel.

Titik api yang sebagian besar berasal dari daerah Ogan Komering Ilir yang mayoritas memiliki lahan gambut mudah terbakar. Yulizar menjelaskan terkait pendanaan sendiri berasal dari TMC dan BNPB bukan berasal dari Dinas Kehutanan. SKPD sebagai faslitator” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutana Prov. Sumsel  Sigit Wibowo menerangkan, Saat ini sumsel berada dalam kondisi cuaca extreem, Sumsel mililki 4 juta lahan gambut yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim.

Tercatat di Bulan september terdapat 1957 hotspot, dan di Oktober sebanyak 1657 hotspot yang sebagian besar di wilayah Ogan Komering Ilir seperti daerah tulung selapan, pampangan dan pedamaran.

Pihak dinas Kehutanan sendiri telah melakukan berbagai upaya yang terkait pencegahan, dan mensosialisakikan masalah kebakaran hutan sendiri.

Kepala dinas kesehatan Prov. Sumsel Dra Lesty Nuraini melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Sumsel Dr H Matdani Nurcik M.Epid mengatakan kasus Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) bulan September 2014 mencapai 44 kasus dari 10.00 jiwa.. angka tersebut masih dibawah tahun sebelumnya pada waktu yang sama.

Pihaknya terus melakukan pencegahan serta penyuluhan sebagai upaya pencegahan penderita ISPA”. Dalam kesempatan ini pihaknya kembali mengimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruang.

Menurut Matdani pihaknya juga membagikan masker kepada warga.  “Pada tanggal 21 September lalu telah dibagikan 3.000 masker. Tanggal 29 September juga dibagikan 4.000. Terakhir tanggal 13 Oktober dibagikan 3000  ribu lembar,” sebutnya.

Selanjutnya pihak Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mensuplai masker ke sekolah – sekolah

Gubernur Buka Rakorda Tim Pembina Jasa Kontruksi

Palembang  -  Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin membuka secara langsung rapat koordinasi daerah Tim Pembina Jasa Kontruksi. Senin (13/10) bertempat di Ballroom Djayakarta Daira Palembang. Dalam rakorda yang mengambil tema “Optimalisasi Peran Pengawasan dan Pengaturan Jasa Konstruksi  melalui Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”, rakorda yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pasar dan Daya Saing, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Ir. Anita Tambing, M.Eng sebagai pembicara bersama Guru Besar institut Teknologi Bandung Dr. Ir.Rizal Z. Tamin berlangsung selama satu hari dihadiri oleh Seluruh perwakilan Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan dari Sekertaris Daerah, Assiten II.

Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin saat membuka rakorda mengatakan sejak zaman kerajaan Sriwiijaya 1300 tahun lalu Palembang sudah terbiasa melalkukan hubungan dagang dengan negara negara di Dunia, Menurutnya, saat ini kita tidak harusn khawatir akan adanya pasar bebas Asian. “yang diperlukan adalah kesiapan untuk melakukan hubungan dagang tersebut” Jelas Gubernur.

H. Alex Noerdin memberikan contoh, Jika pemerintah Daerah diberi kewenangan lebih dalam membangun daerahnya dapat dipastikan daerah terserbut dapat membanfun dengan cepat apa yang dibutuhkan bagi daerahnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan yang menjadi dasar kebutuhan dalam membangun daerah seperti yang sudah dilakukan pemerintah Sumsel selama ini masyarakat Sumsel dipintarkan dengan program sekolah gratis dan kesehatan gratis.

“Yang kami lakukan di Sumsel dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kami, dengan program prioritas pendidikan, Kesehartan dan terbukanya lanpangan kerja” jelas Alex Noerdin.

Sumatra selatan saat ini sedang melompat mencapai ketertinggalan dari negara lain, Sumsel akan menjadi tuan rumah pagerlaran ASIAN Games 2018 mendatang. Pagelaran yang rencanaya akan diselenggarakan padai 18 – 08 -2018, dirinya berharap Sumsel menjadi main house acara tersebut.  Hal ini bukan tidak beralasan, kontribusi Sumsel dalam menyelenggarakan event bertaraf internasional, “kita tinggal membangun bebebrapa venue yang sudah ada di Jakabaring Sport City” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur mengajak seluruh peserta juga masyarakat Sumsel akar focus dalam melaksanakan hal tersebut, Lakukan dengan tindakan nyata bukan hanya wacana semata.”

Sementara itu Ketua Pelaksana Khairul ST mengatakan, rakorda ini bertujuan dengan mengoptimaslisai peran dan fungsi jasa kontruksi dan lembaga pengaman pengawasan dalam menghadapi Ekonomi Asian 2015”
Dirinya berharap peserta dapat memahami pentingya jasa kontruksi dalam pengembangan di wilayah Kabupaten dan Kota, selanjutnya mempersiapakan Sumber Daya Manusia agar dapat bersaing di Nasional dan Internasional.

KPK Evaluasi Program Antikorupsi di Sumsel

 

Palembang, 14 Oktober 2014. Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan di Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan semiloka Pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis di Provinsi Sumatera Selatan Selatan, pada Selasa (14/10).

Kegiatan yang diselenggarakan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten A. Rivai Palembang, ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Wodjojanto, Gubernur Sumsel, BPKP, Beberapa Bupati/Walikota dan pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kegiatan Korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. “Ini penting, sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah,” katanya.

Bambang melanjutkan, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Sebab, semangat dan paradigma pembangunan nasional, semestinya merujuk pada Pembukaan UUD 45, yang harus berpihak pada rakyat. “Yang berdaulat itu rakyat. Pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung,” katanya.

Pada semiloka ini, dipaparkan tindak lanjut rencana aksi hasil kegiatan Korsupgah tahun 2013 dan hasil pengamatan terhadap perubahan APBD serta pada sektor ketahanan pangan, pertambangan dan sektor pendapatan di Sumatera Selatan pada tahun 2014. KPK juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat, seperti Corporate Social Organization (CSO), akademisi, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Selain di Sumatera Selatan, rangkaian kegiatan Korsupgah ini juga dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menurunkan potensi korupsi serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta partsipasi masyarakat pada ketiga sektor tersebut. Pada akhirnya, KPK berharap kegiatan ini bisa berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

RKIH Hadir di Sumsel, Siap Membangun Negara Bersama Berbagai Kalangan.

Palembang, - Pasca terpilihnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK memimpin Indonesia, Rumah Koalisi Indonesia Hebat kini berubah menjadi Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) dan kini telah ada di Sumsel dengan diketua oleh mantan anggota DPRD Sumsel Sakim SH MM., Sabtu (11/10) pukul 18.30 WIB. di hotel Wisata Palembang.

RKIH sendiri siap mengawal pemerintahan kedepan dengan bergerak bersama membangun bangsa melalui berbagi progran serta membuka diri bagi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk turut membangun kemajuan Indonesia.

Diungkapkan Ketua umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Tris Budi Harjo, yang sengaja datang menghadiri acara silaturahmi daerah dan musyawarah daerah RKIH Sumsel jika pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, terlebih lagi program utama mencerdaskan anak bangsa dengan mengutamakan pemberantasan narkoba dikalangan masyarakat.

"Narkoba ini sangat bahaya, harus dipersempit ruang geraknya. Kita sudah kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan kepolisian dalam menanggulanginya,"ujarnya, saat pembukaan silatda I, sabtu (11/10) di Palembang.

" Pencegahan awal dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan meningkatkan kesadaran diri maka pengaruh narkoba akan sulit masuk. Berbagai penyuluhan dan himbaupun sudah RKIH laksanakan," tambah Tris.

Sementara menyikapi kekisruhan pemerintah saat ini, dimana dua kubu Indonesia Hebat dan KMP yang terus terjadi, menurut dia kita sebagai masyarakat tidak perlu turut serta masuk dalam kegaduhan tersebut.

Karena jika turut serta maka kegaduhan akan semakin menjadi, dengan sebaiknya tetap menjalin silaturahmi dan menerima apa yang menjadi putusan terbaik dipusat.

"Mari rapatkan barisan membangun bangsa. Pendukung prabowopun mari sama sama bekerja. Kami menghormati Prabowo dan Hatta sebagai mantan Capres. Kedepan hentikanlah pertikaian dan bekerja sama dengan baik, agar Negara ini semakin mengalami peningkatan," pungkas dia.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua RKIH Sumsel terpilih Sakim SH MM, dimana pihaknya kedepan akan selalu mengawal pemerintahan agar berjalan dengan baik dan benar.

"Kita benahi Negara ini, buat semakin maju kedepan. Hilangkan segala budaya negatif seperti korupsi," ujar dia.

Sakim terpilih menjadi Ketua RKIH Sumsel melalui pemilihan dari perwakilan 17 Kabupaten Kota yang ada di Sumsel. Ke tujuh belas Kabupaten Kota tersebut juga dalam waktu dekat akan pula membuat berbagai program dan senantiasa mendukung serta mensukseskan perintah pemerintah pusat dan siap saling bekerjasama dengan bermacam golongan.

JNIB Sumsel : Gelar Diskusi "Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah"

PALEMBANG,- Kisruh pusat yang memperebutkan pemilihan kepala daerah melalui langsung oleh rakyat atau melalui DPRD menjadi pembahasan khusus dalam diskusi Palembang Democratic Forum (PDF), yang diselenggarakan oleh Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) dengan tema Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah.  Sabtu (11/10) di Jalan Thamrin No 2 Bukit Kecil Palembang.

Narasumber sendiri yang hadir dalam acara tersebut mulai dari anggota DPRD Sumsel terpilih Fraksi PDIP Giri Ramanda, pengamat politik Joko Siswanto, hingga penyelenggara Pemilu KPU Sumsel komisoner bidang sosialisasi Ahmad Naafi.

Dikatakan pengamat politik Joko Siswanto, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan telah ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap berlaku menggantikan putusan DPR RI yang mengesahkan Pilkada melalui anggota dewan.

Sehingga pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung di Sumsel pada 2015 dapat mengacu pada Perppu tersebut.

"Perppu nomor 1 tahun 2014 dan nomor 2 tahun 2014 perlu diuji lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga pembahasannya pun harus berkejar-kejaran dengan Pilkada 2015 mendatang," ucap Joko dilokasi acara yang bertemakan Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah tersebut.

"Perppu sudah ditandatangani Presiden itu sah, gugatan ke MK tentang UU pilkada nggak perlu lagi. Sekarang Perppu itu tinggal diuji oleh DPR untuk ditetapkan jadi UU tinggal sekarang rebutan waktu antara pelaksanaan dengan DPR yang bahas Perppu dengan pelaksanaan Pilkada 2015," tambah Joko.

Masih kata Joko, menurutnya,  bilamana pembahasan Perppu di DPR itu agendanya panjang dan molor, maka mau tak mau pelaksanaan Pilkada 2015 menggunakan Perppu tersebut.

"Serta memang Perppu intinya ada di Partai Demokrat, jika anggotanya loyal terhadap ketua umumnya SBY, maka Indonesia hebat akan kuat jika dilakukan voting kembali, telebih lagi PPP yang membelot karena sakit hati tidak mendapatkan jatah dari Koalisi Merah Putih," imbuh Joko.

Ditempat yang sama, komisioner KPU Sumsel bidang sosialisasi Ahmad Naafi menuturkan jika pihaknya KPU tak hanya melakukan sosialisasi, namun telah mempersiapkan diri mulai pendataan hingga pelantikan terkait Pilkada ditahun 2015 mendatang. Namun memang pada dasarnya tetap mematuhi petunjuk serta aturan dari pusat.

"Kami hanya penyelenggara, apapun putusan pusat terkait Pilkada akan dilaksanakan," ujarnya singkat.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel terpilih periode 2014-2019 Kiemas Giri Ramanda mengungkapkan jika pengaruh pemilihan melalui DPRD salah satunya adalah harus mematuhi kehendak pusat. Dimana Jika tidak maka kader atau anggota Parpol yang duduk di dewan bisa saja didepak.

"Terlebih lagi kepala daerah pasti akan tunduk atau menuruti kehendak para anggota DPRD. Bagaimana tidak dia pastilah akan memerlukan suara anggota dewan ketika pencalonan berikutnya," terang Giri.

Hal serupa juga diutarakan Pokja JNIB pusat, Nachung Tajudin, dimana menurut ia jika Pilkada dilakukan oleh para anggota dewan akan membuat Kepala Daerah tertekan dan harus mengikuti apa yang diinginkan para anggota dewan tersebut.

" Negara kita ini negara demokrasi, kalau dipilih lagi oleh DPRD sama saja menghilangkan hak rakyat. Meski biaya yang dikeluarkan besar namun inilah pembelajaran dan memang telah dapat kita lakukan bersama di 10 tahun terakhir ini dan itu terlaksana,”tutupnya.

Satu Suara Perolehan Parpol Dibantu Rp 504

Palembang, Musi Pos

Satu suara perolehan hasil pemilu legislatif yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel akan mendapat bantuan Rp 504. Hal itu dikatakan oleh, Yusnin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumsel, Jumat (10/10).

“Ada 11  partai politik (Parpol) yang akan menerima bantuan dari pemerintah, syaratnya yang ada perwakilannya di DPRD,” jelasnya.

Menurut dia besaran bantuan partai politik itu berbeda-beda tergantung perolehan suara hasil pemilu legislatif, 2014 – 2019

“Berbeda-beda bantuan ke parpolnya tergantung perolehan suaranya, per satu suara, sekitar limaratus rupiah. Jadi, dikalikan saja berapa jumlah suara yang diperoleh partai tersebut,” tambahnya

Dia menambahkan, pengambilan dananya nanti tergantung parpol itu itu sendiri mau diambil per tahun atau perlima tahun.

Parpol di Sumsel yang  berhak mendapat bantuan ada 11 Parpol. Kelima parpol itu Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, PBB, Hanura, PKS, PKB, PPP, dan Nasdem. Sedangkan peserta pemilu 2014 yang tidak mendapat bantuan adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

  

Nacung Tajudin, pemerhati masalah sosial politik di Sumsel, mengatakan, seharusnya partai politik idealnya tidak perlu dibantu

“Karena setiap parpol , dalam AD/ART itu sudah ada iuran dari anggota, untuk apa kesbangpol membantu mereka, lebih baik berikan ke yang lain saja,” ujar Nacung, Jumat (10/10).

Menurut dia, uang yang selama ini diberikan kepada partai politik  tidak tepat, lebih baik alihkan saja untuk pembangunan fasilitas umum yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.

“Perlu diingat, masyarakat sekarang sudah banyak muak dengan para tingkah lalu politikus-politikus, kenapa masih dibantu,”tutupnya. (sir)

11 Hari Menghilang, Siswi SMK Ditemukan di JSC

Palembang, Musi Pos

Setelah menghilang selama sebelas hari, Indah Sari (16) siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Jaya sudah menjadi mayat di Kompleks Jakabaring Sport City (JSC).

Indah, warga Jalan Mojopahit 8 Rt 1 Rw  01, Kelurahan 15, Kecamatan Seberang Ulu 1 ini ketika ditemukan   masih berseragam sekolah. Pertama kali  mayatnya ditemukan satpam Komplek Jakabaring Sport City (JSC), dengan kondisi yang mengenaskan. Badannya sudah membusuk di semak belukar, samping Venue Aquatic,   JSC, eks Komplek Olahraga Sea Games, Kamis (9/10) pukul 18.30 WIB.

Terkait penemuan mayat tersebut, Isuminiani (50) ibu korban yang terlihat histeris. Dia mengaku anaknya tidak pulang selama 11 hari.

“Tidak pulang selama sebelas hari, Hp tidak aktif selama hilang, saya bingung melaporkan ke pihak kepolisian, 6 oktober 2014,” jelasnya, Jumat (10/10)

Ajun Komisaris Polisi Benny Prasetya,  Kapolsek Seberang Ulu 1, membenarkan ada penemuan mayat oleh satpam yang bertugas di JSC. Menurut keterangan, mayat tersebut di semak blukar samping Venue Aquatic dengan kondisi sudah membusuk.

“Saya belum tau persis, apakah korban mutilasi atau apa. Kita belum tau, masih akan kita dalami ,” ujarnya.

Untuk sementara ini, pihak kepolisian  baru mengamankan orang yang terakhir bersama Indah, yang berinial Rb (Robi), seorang tukang cukur rambut.

“Sekarang ini kita baru menggali informasi dari RB,” jelas Benny.

Saat ini, jenazah korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Hoesin, Palembang, Sumatera Selatan, untuk diautopsi.

Teman Indah,  yang mengaku bernama Mayang, saat ditemui di Polsek Seberang Ulu I (SU I), Palembang, Sumsel, mengemukakan, Indah merupakan orang yang supel dan pintar

“Dia itu pinter, mudah bergaul dan sekretaris di sekolah,” ujar Mayang.

Ia mengatakan, Indah sering dijemput cowoknya, kalau pulang sekolah. “Kalau pulang sekolah dia dijemput oleh cowoknya,” ujarnya. (sir)

Alex Noerdin: Optimalkan Audit BPK Kejar Opini WTP

Palembang, Musi Pos

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Alex Noerdin instruksikan seluruh pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengoptimalkan dan menyelesaikan segala audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah tahun 2014.

Hal ini disampaikan Gubernur Alex Noerdin saat menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan bersama para staf ahli, Asisten, dan pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Kamis (09/10) di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel

H Alex Noerdin menjelaskan,  Tahun 2014 ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan Opini WTP dikarenakan tahun depan laporan keuangan akan mulai diberlakukan dengan Pembukuan berbasis Aktual. "Untuk itu, Diharapakan agar dapat mengoptimalkan laporan keuangan dan audit BPK karena kedepan akan semakin sulit untuk mendapatkan Opini WTP," terangnya.

Selain itu, Gubernur H Alex Noerdin juga mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel agar tetap semangat dan fokus bekerja untuk  menjadikan provinsi Sumsel ini sebagai provinsi yang terbaik. Diterangkannya, Provinsi Sumsel merupakan 1 dari 34 provinsi yang sangat diperhitungkan di tingkat nasional dengan berbagai event besar yang dilaksanakan dan telah berjalan lancar.

"Kedepan, Sumsel kembali dipercaya menyelenggarakan event bergengsi Asian Games, Kesempatan ini tidaklah mudah diraih karena  45 lebih negara Asia sangat menginginkan agar dapat menjadi tuan rumah," ungkapnya.(sir)

WAGUB SUMSEL TERIMA PENGHARGAAN PATEN DARI MENDAGRI

Jakarta - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. ISHAK MEKKI, MM kamis (9/10) hadiri kegiatan launching Pengembangan Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 183 Kecamatan di Indonesia. bertempat di Hotel Golden Boutique Jakarta, Gubernur Sumsel H. Alex Noersin melalui Wakil Gubernur H. Ishak Mekki menerima trophy serta piagam penghargaan  bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas upaya atas upaya yang dilakukan oleh Pemprov sumsel dalam percepatan penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang di gelar oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini  juga dilaksanakan penyerahan trophy dan piagam penghargaan PATEN 124 (seratus dua puluh empat) Kec di 26 Kabupaten/Kota di Indonesia, 6 (enam) Provinsi dan 5 Kecamatan menerima secara simbolis. Sumsel diwakili oleh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Mendagri Gamawan Fauzi  dalam sambutannya mengharapkan adanya komitmen dari daerah khususnya Kab/kota untuk memberikan pelayanan pada tingkat kecamatan secara lebih cepat dan transparan. Mendagri mengharapkan semua Kecamatan di indonesia dapat melaksanakan PATEN ini dg baik.

Usai menyampaikan kata sambutan, Menteri Dalam Negeri melaksanakan teleconfrence pelaksanaan PATEN di Kecamatan, dari seluruh Kecamatan di Indonesia terpilih Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Menteri Dalam Negeri melakukan dialog dengan pejabat Kota Palembang, antara lain Sekda Kota Palembang, Camat SU I, dan Kabag Tata Pemerintahan, serta pejabat dan petugas lainnya.

PATEN adalah tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadi di kabupaten/kota. PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  Adapun ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Wagub Sumsel pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Kabupaten/Kota untuk mendorong pelaksanaan PATEN ini di 231 Kecamatan di seluruh Sumsel. Tentu ini dilaksanakan secara bertahap, kita sudah melihat ada beberapa kecamatan yang yang sudah “jalan” walaupun masih perlu pembenahan-pembenahan agar semakin baik, seperti di kecamatan-kecamatan di Kota Palembang, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan kabupaten kota lainnya. Kita semua mengapresiasi hal tersebut, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, memberikan mereka kemudahan, waktu yang cepat, serta biaya yang terukur dan transparan. Kita menghimbau agar Bupati dan Walikota se Sumsel mendorong dan mendukung, baik dari segi kebijakan maupun pembiayaan demi terlaksananya PATEN di semua kecamatan di Sumatera Selatan”. Tegas ISHAK MEKKI.

Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, mengambil tema  “Dengan Pelayanan Administrasi Pemerintah Yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel, Kita Tingkatkan Kesuksesan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum"