Wagub Sumsel MeLaunching Sistem Database Percepatan MDGs Sumsel

Sumsel – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Ishak Mekki secara resmi melaunching Sistem Database Percepatan MDGs Sumsel serta persiapan Agenda Paska 2015 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, Jumat (24/5).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengatakan Pembangunan Milenium yang disepakati oleh dunia Internasional dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 lalu menegaskan bahwa kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goal-MDG’s) pada tahun 2015. Kesepakatan untuk memenuhi amanat Pembangunan Milenium tersebut pada tingkat Nasional tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (RAD MDG’s)tahun 2011-2015.

”Provinsi Sumsel menjabarkannya dalam RAD MDG’s Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 yang diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang RAD MDG’s Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 dan sebelumnya diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 427/KPTS/Bappeda/2011 tentang Tim Pengarah dan POKJA Penyusunan RAD MDG’s Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 yang akan melaksanakan Rencana Aksi dan juga bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut” ucap Ishak Mekki.

Lanjutnya, periode MDG’s akan berakir pada tahun 2015, kita memiliki waktu yang tidak banyak lagi. Sementara, hasil pencapaian target MDG’s sangat bervariasi antar Provinsi di Indonesia.

“Provinsi Sumsel masih memiliki banyak target yang tergolong sulit dicapai dan memerlukan perhatian khusus. Target tersebut antara lain target 1B Penurunan Angka Kemiskinan dan Kelaparan hingga separuhnya pada tahun 2015 yaitu target indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional” tuturnya.

Selain itu, target 7C, yaitu Proporsi Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perdesaan. Demikian pula dengan indikatro proporsi rumah tangga perdesaan dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak.

“Tingkat kemiskinan di Sumsel menujukkan trend menurun dari tahun 2008 sampai 2012, dimana pada tahun 2008 berada pada angka 17,73%, 2009 menurun menjadi 16,28% dan menurun lagi menjadi 15,47 di tahun 2010, tahun 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 14,24% dan pada tahun 2012 menujukka penurunan dengan angka sebesar 13,78%” jelasnya.

Namun demikian pada maret 2013 tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel mengalami peningkatan menjadi 14,24%, meski pada September 2013 angka tersebut menurun menjadi 14,06% dan menurun lagi pada Maret 2014 menjadi 13,91%. Angka ini masih jauh dari harapan mengingat target RAD MDG’s untuk angka kemiskinan pada Tahun 2015 sebesar 7,5%.

“Kita hanya memiliki waktu tidak sampai 2 tahun lagi. Oleh karenanya, usaha-usaha percepatan Pencapaian kesejahteraan MDG’s harus dilakukan demi pencapaian kesejahteraan rakya yang berkeadilan. Selain itu diharapkan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dapat mengambil peran dan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian target MDG’s Sumsel sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing” jelas Ishak.

Sambungnya, perkuatan kelembagaan MDG’s di Kabupaten/Kota adalah hal mutlak yang diperlukan mengingat Kabupaten/Kota adalah ujung tombak pelaksana Percepatan Pencapaian MDG’s Sumsel. Oleh karena itu, optimalisasi matrik MDG’s yang diperkuat landasan hukumnya dengan Peraturan Bupat/Walikota perlu segera dilakukan.

“Hal yang sangat penting diperlukan adalah optimaslisasi pendataan MDG’s Kabupaten/Kota yang salah satunya dapat dilakukan dengan sistem database MDG’s sebagaimana disusun oleh P3BM (Pro Poor Planning Budgetting and Monitoring Evaluation) pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas.

“Sebab percepatan pencapaian MDG’s memerlukan dukungan basis data terpadu sehinggga akan terjadi sinergitas program yang pada gilirannya akan lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pencapaian target MDG’s Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan” tutupnya