Pendidikan Gratis untuk Semua

Pendidikan Gratis  untuk Semua

Siapa yang tidak mau  gratis. Pendidikan pun yang merupakan hak warga negara, idealnya diterima secara gratis. Meski demikian, tentu tidak semua biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati fasilitas itu. Sumsel menerapkan ini, pendidikan gratis yang memang merupakan ’jualan’ pasangan H Alex Noerdin-H Eddy Yusuf ketika mencalon jadi Gubernur Sumsel.

Di Sumsel, pendidikan gratis tidak sekadar bagi siswa sekolah negeri dan  pendidikan dasar. Pendidikan dasar hingga SLTA, baik negeri maupun swasta.

Apakah ini bisa?  Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk program ini. Hasilnya, sejak Maret 2009 pendidikan di Sumsel pun gratis. Artinya, ada beberapa komponen pendidikan diambl alih tanggung jawabnya oleh negera dalam ini pemerintah daerah. Sehingga orang tua hanya menyediakan biaya yang semestinya dia keluarkan.

Dua program yang dilaksanakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mendapat anugerah Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahannya dilaksanakan bertepatan peluncuran Program Berobat Gratis.
Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat gratis pertama di Indonesia dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik yang tercepat dilakukan Gubernur Sumsel terpilih Alex Noerdin dalam 81 hari sejak dilantik, 7 November 2008.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, bukan soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat gratis adalah yang pertama kali dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Dan sekolah gratis yang dilaunching 26 Maret 2009.

Berbeda

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menilai bahwa Program Pendidikan atau Sekolah Gratis yang diterapkan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan dicanangkan Gubernur Sumsel, agak berbeda dengan program serupa diberlakukan di daerah lain di Indonesia.

Program Sekolah Gratis di Sumsel ini berlaku bagi semua siswa Sekolah Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta, sedangkan di daerah lain baru sebatas sekolah negeri saja, kata Mendiknas, usai peresmian peluncuran Program Sekolah Gratis itu, di Palembang, Rabu (26/3/2009).

Menurut Bambang, pemberlakuan sekolah gratis secara nasional baru sebatas untuk sekolah SD hingga SMU negeri saja, seperti berjalan pada enam provinsi yang sudah memberlakukan program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.

Keenam provinsi telah memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan termasuk Sumsel, kata dia lagi. Pada sambutan peluncuran sekolah gratis di Palembang itu, Mendiknas mengingatkan pula, pemberlakuan sekolah gratis hendaknya juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah (perda)-nya, sehingga memiliki payung kekuatan hukum.

Perda itu memngatur batasan gratis termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana, kata Bambang lagi.
Ia berharap, dengan pemberlakuan program sekolah gratis itu di Sumsel, di masa mendatang tidak ada alasan lagi bagi para orangtua yang karena kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan bahwa terlaksana progran sekolah gratis itu berkat dukungan dan kerjasama semua bupati/walikota termasuk masyarakat luas di daerahnya.

Program sekolah gratis memang sudah menjadi komitmennya bersama wakilnya H Eddy Yusuf, ketika berkampanye menjelang pilkada gubernur/wakil gubernur beberapa tahun lalu, harus dituntaskan dalam waktu selama satu tahun memimpin. Ternyata hanya dalam tempo empat bulan setelah terpilih bisa terlaksana. Awalnya direncnakan launching bulan Juli, ternyata pada Maret bisa diluncurkan.

Bagi  Alex Noerdin Noerdin sendiri, pendidikan gratis bukan lah hal baru. Dia telah menerapkan sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Karenanya, ia  berani menjamin pendidikan gratis tidak menurunkan mutu pendidikan. "Lima tahun lalu, tidak ada lulusan SMA di Muba yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi tahun ini, setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian nasional saja 100 persen, dan ada SMA yang 85 persen siswanya diterima PTN," ujarnya ketika itu di tahun 2007.

Dengan dialokasikannya anggaran pendidikan 26,5 persen, Muba yang pada 2002 masih daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40 persen, bahkan SMA hanya 20 persen, kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93 persen lulus SMP, dan SMA lebih dari 70 persen.

Menurutnya, dialokasikannya anggaran untuk membuat pendidikan gratis, tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. 'Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis. Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak tergantung pada besarnya APBD. Awal dimulainya program pendidikan dan kesehatan gratis pada 2002, APBD Muba hanya Rp 600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

Program sekolah gratis di Sumsel dimaknai sebagai bebasnya orang tua dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah yang selama ini dipungut oleh sekolah kepada  orang tua murid. ”Selanjutnya biaya tersebut diganti/dibayar oleh pemerintah dengan besaran tertentu berdasarkan kebutuhn dasar setiap anak per bulan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di suatu jenjang pendidikan,” kata Alex Noerdin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah. Jadi dana pendidikan sekolah gratis ini dianggarkan di APBD provinsi dan  APBD kabupaten/kota.

Besaran dana bantuan operasional siswa tahun 2012 untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan atau Rp 120.000 per tahun, SMP Rp 15.000 per siswa per bulan atau Rp 180.000 per tahun, SMA/MA  Rp 100.000 per siswa per bulan atau Rp 1.200.000 per tahun, dan SMK, nonteknologi Rp 150.000 per siswa perbulan atau Rp 1.800.000 per tahun; untuk teknologi Rp 200.000 per siswa perbulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.

Dana program sekolah ini dibiayai sharing APBD Sumsel dan APBD kabupatn/kota. Contoh, untuk siswa di Palembang misalnya. Dana Rp 10.000 per siswa per bulan, dianggarkan di APBD Sumsel Rp 8.100 dan APBD Palembang Rp 1.900. Dana Rp 15.000 untuk siswa SMP/MTs, Rp 15.000 dianggarkan APBD Sumsel Rp 12.200 dan APBD Palembang Rp 2.800. SMA/MA Rp 100.000, diangarkan di APBD Sumsel Rp 81.500 dan APBD Palembang Rp 18.500. SMK Teknik Rp 200.000/siswa/bulan, dianggarkan APBD Sumsel Rp 163.000 dan sisanya Rp 37.000 dianggarkan di APBD Palembang.

Sharing ini tidak sama, seperti di Empat Lawang,   Dana Rp 10.000 per siswa per bulan, dianggarkan di APBD Sumsel Rp 7.000 dan APBD Empat Lawang Rp 3.000. Dana Rp 15.000 untuk siswa SMP/MTs, Rp 15.000 dianggarkan APBD Sumsel Rp 10.500 dan APBD Empat Lawang Rp 4.500. SMA/MA Rp 100.000, diangarkan di APBD Sumsel Rp 70.000 dan APBD Palembang Rp 30.000. SMK Teknik Rp 200.000/siswa/bulan, dianggarkan APBD Sumsel Rp 140.000 dan sisanya Rp 60.000 dianggarkan di APBD Empat Lawang.

Program sekolah gratis ini ditunjang juga oleh BOS yang untuk siswa SD sebesar Rp 580.000 per tahun/siswa, SMP/MTs Rp 710.000 per tahun/siswa, dan SMA/MA Rp 120.000 per tahun/siswa.

 Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP.

Pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional. Dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.

Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis oleh Gubernur Alex Noerdin tiga  tahun lalu di Sumatera Selatan (Sumsel) jumlah anak yang bersekolah mengalami peningkatan. Kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Ade Karyana 2011 lalu mengatakan, tahun ajaran 2011/2012 di Sumatera Selatan terdapat 1.775.214 siswa yang belajar dan tersebar di 8.554 sekolah dengan 44.245 rombongan belajar yang diasuh oleh 109.877 orang guru.

Ade Karyana juga menjelaskan, untuk angka partisipasi kasar (APK) Sejak 2008, APK SD mencapai 102,03 persen,  Tahun 2010 APK meningkat 102,21 persen, dan 2011 APK 101,43 persen. Begitupun dengan dengan APM (Angka Partisipasi Murni) tahun 2009, hanya 95,01 persen,  2010 menjadi 95,14 persen, dan tahun 2011 95.36 persen.

Angka putus sekolah juga meningkat, kalau tahun  2009 0,45 persen, 2010 turun  0,38 persen, dan 2011 menyiskan 0,31 persen.

Di tingkat SMP/MTS, APK juga meningkat. Kalau 2009  94,01 persen, meningkat menjadi 96,06 persen di tahun 2010, dan 96,36 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  81,60 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 83,07 persen di tahun 2010, dan 83,94 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs, kalau tahun 2009 0,86 persen turun menjadi 0,76 persen di tahun 2010, dan 0,63 persen di tahun 2011.

Di tingkat SMA/MA/SMK, APK juga meningkat. Kalau 2009  79,52 persen, meningkat menjadi 80,04 persen di tahun 2010, dan 81,27 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  56,27 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 67,03 persen di tahun 2010, dan 68,32 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMA/MA/SMK, kalau tahun 2009 1,04 persen turun menjadi 1,02 persen di tahun 2010, dan 0,99 persen di tahun 2011.

Untuk menjalankan program sekolah gratis sejak tingkat SD, SMP dan SMA, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekolah gratis sebesar Rp 186 miliar (6 bulan) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009. "Alokasi APBD untuk sekolah gratis tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp 330 milyar, Rp 360 milyar tahun 2011  dan Rp 432 milyar tahun 2012.

dibanding anggaran tahun lalu. Pada APBD 2011 anggaran untuk sekolah gratis sebesar Rp 383 miliar atau ada kenaikan Rp 53 miliar dibanding APBD 2010 sebesar Rp 330 miliar.

Saat mengajukan RAPBD Sumsel tahun 2011 Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan program sekolah gratis diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Alex pada 2011 Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan anggaran sekolah gratis untuk SD/MI sebanyak 1.017.349 siswa, SMP/MTs sebanyak 374.889 siswa dan SMA/MA/SMK berjumlah 291.951 siswa. (….)

Mungkin bisa diboks::::

Indikator Keberhasilan

-          APK SMA/sederajat mencapai 95% pada tahun 2016

-          Angka drop out berada di bawah 1 persen, sudah tercapai 2011 dan akan ditekan menjadi lebih kecil tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan

-Keterlambatan pencairan dana sekolah gratis disebabkan olehberubahnya mekanisme penganggaran dan penyaluran dana.

- Masih terdapat sekolah-sekolah yang memberlakukan  pungutan biaya misalnya pada saat awal tahun jaran dan persapan siswa mengikuti ujian nasional.

- Masih terdapat sekolah swasta yang dengan alasan tertentu (misalnya peningkatan  gaji guru) memberlakukan pungutan.

- Ada kabupaten/kota yang belum memenuhi komitmen dan sharing yang disepakati.

******Data-data APK, APM dan angka Puus sekolah mungkin bisa dibuat grafik.....