Jumat, 12 Oktober 2012

Pemprov Sumsel Mediasi Sengketa Lahan TNI AU-Warga


PALEMBANG---Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Alex Noerdin meminta sengketa lahan antara TNI Angkatan Udara dan Warga Kelurahan Talang Betutu, Talang Jambe, Sukodadi dan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame Palembang minta diselesaikan melalui jalur mediasi.
Untuk mempercepat jalur mediasi ini Alex Noerdin, akan melakukan langkah cepat dengan memanggil para pihak yang bersengketa yaitu TNI AU dan warga empat Kelurahan di Sukarame untuk mencari solusi terbaik.
“Saya telah berbicara langsung dengan Danlanud Palembang untuk tidak melakukan kegiatan pengusiran terhadap warga sebelum dilakukan mediasi dengan warga,” ujar Alex Noerdin, Kamis (10/10) di Griya Agung Palembang.
Menurut Alex kegiatan TNI AU yang ingin melakukan pengusir harus dihentikan sebelum adanya kesepakatan dan jika ini dilakukan maka, bisa tidak mungkin dapat menimbulkan persoalan konflik yang lebih besar.
“Kita meminta semua pihak menahan diri, sehingga tidak memancing konflik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak,” tegas Alex.
Alex sendiri mengaku sangat sedih jika ada warga yang tergusur oleh suatu kekuasaan, apalagi sampai terjadi korban jiwa maupun harta. “Ini harus kita cari jalan terbaik, sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelas Alex Noerdin.
Sementara itu Ketua Forum Warga Bersatu Hak Asasi Manusia, M Syarifudin mengaku sangat senang dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. karena selama ini warga empat kelurahan telah melakukan berbagai upaya untuk meminta perlindungan hukum.
“Kami tidak menyangka, kalau perhatian seorang Gubernur Alex Noerdin begitu besar terhadap warga Kota Palembang, dan beliau mau menyelesaikan sengketa lahan ini dengan cara mediasi, Persoalan ini juga telah kami laporkan ke DPR RI,” ujar Syahrifudin.
Menruut Syarifudin sebelumnya persoalan ini telah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Palembang, sebanyak dua kali dan tidak pernah ada tanggapan serius, bahkan Walikota maupun pejabat lainnya tidak pernah ketempat Kami.
“Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang maupun pejabat lainnya tidak pernah memperhatikan warganya,” tegasnya.
Syarifudin juga mengakui bahwa forum ini dibentuk oleh warga empat kelurahan, sebagai wadah untuk membelah hak warga yang tertindas dan ini murni semuanya anggotanya dari warga bukan LSM.
“Ini adalah wadah resmi dari warga empat kelurahan dan bukan LSM, jadi kalau ada yang ingin informasi silakan datang ke kami, kalau tidak ada forum ini kami khawatir akan disusupi oleh provokator,” jelasnya.

Tidak ada komentar: