Pemerintah Warning Bank yang Minta Jaminan KUR
Palembang:
Pemerintah me-warning akan mencabut kerjasama kepada sejumlah perbankan yang dilibatkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), apabila perbankan tersebut masih meminta jaminan kepada pedagang maupun pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengajukan usulan kredit.
Dia mengakui selama ini penyaluran KUR masih mengalami kendala, karena dinilai masih banyak perbankan dalam prakteknya meminta jaminan kepada pelaku usaha kecil.
Padahal, selama ini pemerintah dalam penyaluran KUR tidak meminta suatu jaminan untuk KUR tersebut, asalkan memang pelaku usaha kecil tersebut benar memiliki usaha.
“Bank yang ditunjuk tersebut sudah membuat Memorendum of Understanding (MoU) dengan pemerintah, sebagai komitmen untuk penyaluran KUR, jadi kalau masih ada Bank yang meminta jaminan, bisa kita cabut kemitraannya, meski dalam perjanjian tersebut tidak ada sanksinya,”ulasnya disela-sela peresmian Pasar Buah-Jakabaring di Palembang, Sabtu (21/3).
Menkop menerangkan dalam MoU tersebut disebutkan bahwa pendanaan KUR tersebut 70% didanai pemerintah dan 30% berasal dari perbankan ditunjuk.
Menkop menegaskan, selama ini pemerintah menunjuk beberapa perbankan dalam penyaluran KUR tersebut, yakni Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri (BSM). KUR dilandasi jaminan Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah harus memanggil perbankan yang masih meminta jaminan KUR kepada UKM.
“Tidak perlu Kementrian Koperasi lagi yang mengurusnya, sebab prosesnya akan lama sehingga menghambat penyaluran KUR,”imbuhnya.
Dia menyebutkan dari tahun lalu hingga kini, pemerintah melalui perbankan menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp14,5 triliun, namun baru terserap Rp sekitar12,5 triliun. Hal ini tentunya dinilai belum maksimal karena masih terkendala dengan adanya jaminan tersebut.
Sementara untuk dari dana KUR yang telah terserap tersebut, sambungnya diberikan kepada 1,6 juta debitur di seluruh tanah air. Tahun ini pemerintah menambah alokasi dana KUR senilai Rp2 triliun.
Menurutnya penambahan dana KUR tersebut gunanya untuk mengantipasi krisis ekonomi secara global yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini. (sir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar